PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Bahwa menyangkut jejaring sosial khususnya facebook dengan akun "Sinar Ngawi" hanya sebagai tempat Sharing Link Berita saja. Bila ada akun FB dengan kemiripan nama dan atau beberapa ada history foto,catatan, yang ternyata untuk menawarkan jual beli "ONLINE" maka bukan tanggungjawab kami.----TTD Admin/ceo media SN ----
Custom Search

Senin, 25 Juli 2011

Home > > KADINDIK NGAWI SIAP TINDAK TEGAS PARA PELAKU REKRUTMEN

KADINDIK NGAWI SIAP TINDAK TEGAS PARA PELAKU REKRUTMEN

(SINAR NGAWI | portal pemberitaan Ngawi) Berita Kabar Warta info informasi terbaru seputar------- tabloid orbit tribun Gambar Foto Nama Ketua kepala anggota warga sekitar ngawi cuaca hariiniDugaan kuat terkait masih maraknya perekrutan tenaga yang statusnya bak hantu yang hampir merata ditiap UPT Dinas Pendidikan, membuat Kepala Dinas Pendidikan Ngawi, Drs Abimanyu merasa tak nyaman. Langkah yang diambil, pihaknya akan menindak tegas kepada bawahannya bila benar-benar menyalahi aturan.

‘’Apabila dalam pengembangan nanti ada bukti-bukti yang menguatkan sudah barang tentu kita tindak tegas,’’ ujar Drs Abimanyu, Senin (25/7).

Menurutnya, mekanisme perekrutan tenaga honorer mendasar usulan dari bawah untuk ditindak lanjuti oleh Bupati selain itu khusunya tenaga honorer tidak ada istilah mutasi.

‘’Yang mempunyai kewenangan pengangkatan tenaga honorer ya Bupati bukan mereka,’’ urai Kadiknas Ngawi, Drs Abimanyu.

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 di dalam pasal 7 disebutkan bahwa sejak diterbitkanya Peraturan Pemerintah (PP) ini semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya.

Apalagi khususnya di Kabupaten Ngawi sudah ada tiga Surat Edaran (SE) Bupati, yang pertama Surat Bupati Ngawi Nomor 188/1703/415.021/2001, disusul Surat Bupati Ngawi Nomor 188/221/415.021/2003 dan Surat Bupati Nomor 188/1125/415.021/2005.

Ketiga Surat Bupati tersebut pada intinya melarang kepada semua jajarann unit kerja Pemkab Ngawi untuk menambah atau mengadakan perjanjian kontrak kerja baru staf administrasi dan sejenisnya baik Sukwan, Honda, PTT dan GTT.

Namun dengan sederet PP maupun Surat Bupati kenyataan yang terjadi dilapangan justru berbalik boleh jadi aturan tersebut sama sekali tidak punya gigi.

Seperti yang diungkapkan dari nara sumber yang tidak mau disebut namanya, saat ini ada salah satu UPT Pendidikan di tingkat Kecamatan malah secara terang-terangan merekrut tiga tenaga honorer dengan perincian dua orang ditempatkan di lingkup UPT yang dimaksud dan satu orang lagi ditempatkan di Sekolah setingkat SD.

‘’Mereka merekrut tanpa dasar apapun, justru ada indikasi mereka yang dipekerjakan dikenai biayai tertentu atau pungutan liar ini jelas merupakan tindakan yang secepatnya diberantas,’’ tegas nara sumber. (pr)

Artikel Terkait



1 komentar:

Anonim mengatakan...

tp pada kenyataannya di smp satu atap kec. pitu itu masih berlaku gtt & ptt, dan itu terjadi di tahun 2007 s/d sekarang masih aktif

Poskan Komentar

Terima-kasih atas partisipasi anda