PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Bahwa menyangkut jejaring sosial khususnya facebook dengan akun "Sinar Ngawi" hanya sebagai tempat Sharing Link Berita saja. Bila ada akun FB dengan kemiripan nama dan atau beberapa ada history foto,catatan, yang ternyata untuk menawarkan jual beli "ONLINE" maka bukan tanggungjawab kami.----TTD Admin/ceo media SN ----
Custom Search

Jumat, 27 Januari 2012

Home > > PPIP: PROGRAM DESA NGAWI RAWAN PENYELEWENGAN

PPIP: PROGRAM DESA NGAWI RAWAN PENYELEWENGAN

| NGAWI SINAR NGAWI | portal pemberitaan Ngawi|Berita Kabar Warta info terbaru seputar tentangProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), sejenis bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sedianya diperuntukkan memajukan infrastruktur desa khususnya di Ngawi, diduga banyak yang dikerjakan asal-asalan. Terlihat (foto-red), pengerjaan Macadam akses jalan desa hanya menggunakan batu kapur (putih/karang), bukannya batu gebal(gunung) sesuai spek yang dianggarkan.

Dana yang bersumber dari pinjaman lunak Bank Pembangunan Asia (ADB) senilai Rp 500 miliar, tak heran bila bakal jadi pertanyaan besar untuk masyarakat Ngawi. Proyek senilai miliaran rupiah sudah jelas rawan diselewengkan oleh pihak tertentu karena minimnya pengawasan serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat pedesaan sebagai obyek dari program tersebut.

Kerawanan akan menguapnya dana yang diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan sudah terlihat jelas. Lantaran Dinas PU Bina Marga yang seharusnya tahu persis peluncuran dana PPIP dari pusat justru malah melempar handuk dengan mengatakan tidak mengetahui prosedurnya. “Soalnya dana PPIP ini langsung masuk ke rekening bendahara Pokmas atau OMS yang ada di desa bukan masuk ke kas daerah terlebih dahulu,” kata Bambang Hariyono CES, Kepala Dinas PU dan Bina Marga Ngawi.

Hanya saja pihak Dinas PU Bina Marga Ngawi sempat melakukan kontak koordinasi dengan pusat setelah program tersebut diluncurkan pada 2008 lalu. “Proyek yang diusulkan dari dinas sini saja tidak pernah didengar oleh pusat apalagi terkait PPIP dari kita juga tidak pernah ditunjuk sebagai pengawas selain itu pihak kita juga tidak membuat usulan,

” lanjutnya. Namun Bambang Hariyono CES, mengetahui pada tahun anggaran 2011 lalu untuk di Ngawi ada 15 Desa yang mendapatkan PPIP masing-masing mendapatkan Rp 250 juta demikian juga mengenai penyaluran dana meliputi ada tiga tahapan. Untuk tahap pertama cair 40 persen atau Rp 100 juta setelah perencanaan disetujui disusul tahap kedua juga cair 40 persen dengan nilai Rp 100 juta setelah pencapaian pekerjaan fisik mencapai 36 persen, dan yang terakhir tahap ketiga apabila pencapaian pekerjaan fisik mencapai secara minimal 72 persen maka akan dicairkan Rp 50 juta.

“Untuk tahun lalu desa yang mendapatkan PPIP baru cair seratus juta dan sisanya kemungkinan pada tahun ini,” terangnya lagi. Kepala Dinas PU Bina Marga Ngawi malah menilai proyek PPIP dekat dengan kepentingan partai politik. Selanjutnya kalaupun toh benar proyek senilai Rp 500 juta secara nasional melibatkan jalur politik maka pihak legislative mengetahui asal muasal dari proyek tersebut.

Seperti yang dikatakan Budi Purwanto, ketua komisi IV DPRD Ngawi yang membidangi pembangunan insfrastruktur justru mengelak kalau partai politik dikatakan terlibat. “Dari awal peluncuran proyek PPIP pihak legislative tidak pernah disentuh,” terang Budi Purwanto. Kemudian dari berbagai data yang ada menyebutkan untuk wilayah Jawa Timur sebanyak 521 desa mendapatkan proyek PPIP yang tersebar di 8 kabupaten dari 38 kabupaten dan kota. (pr)

Artikel Terkait



0 komentar:

Poskan Komentar

Terima-kasih atas partisipasi anda