Disinyalir Terjadi Mark Up Dana Puso 2011

KOTA ™ Menggelembungnya alokasi Dana puso 2011, terkuak saat rapat koordinasi dengan jajaran eksekutif menjelang digelarnya sidang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Ngawi 2012, Kemarin (24/7). Tak tagung-tanggung, selisih lebih ini mencapai 1000 hektar, dari yang diajukan Cuma 400 hektar.

Isnaini Widodo salah satu Wakil Ketua DPRD Ngawi menanyakan terhadap Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terjadinya selisih angka usulan awal mendasar aksi demo yang dilakukan 4 desa dari Kecamatan Widodaren sebelumnya pada pertengahan bulan awal tahun ini meliputi Desa Sekaralas, Desa Sekarputih, Desa Kayutrejo dan Desa Kauman. Dimana angka yang diajukan akibat kegagalan panen dari 4 desa saat itu cuma 474 hektar yang tidak tercover oleh anggaran pusat.

Namun Isnaini Widodo, menyayangkan terjadinya selisih angka setelah mendekati adanya PAK APBD 2012 data yang dilaporkan Bappeda ke Bupati untuk disetujui malah membengkak menjadi 1.443 ribu hektar lebih dengan nilai alokasi per hektarnya Rp 500 ribu dan totalnya mencapai Rp 721 juta yang dianggarkan dari dana bansos Kabupaten Ngawi.

“Padahal saat demo itu yang menerima perwakilan saya dengan angka sekitar 400 ratus hektar yang dipermasalahkan mereka, berati kalau begini yang tidak ikut demo juga dapat alokasi dana puso,” terangnya. Lain lagi yang di jelaskan Zainal Arifin anggota Komisi I DPRD Ngawi yang membidangi hukum dan pemerintahan menurutnya, penyimpangan angka yang begitu besar jelas terindikasi adanya permainan elit politik di jajaran Pemkab Ngawi.

Terkait wacana penggelembungan angka puso 2011 ini, Marsudi, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Ngawi langsung membantah. Dijelaskanya, selain dari ke empat desa yang masuk alokasi saat ini masih ada desa lain dari 3 kecamatan meliputi, Paron, Kedunggalar dan Widodaren.

Tambah Marsudi, untuk di wilayah Kabupaten Ngawi sesuai data masuk yang mengalami puso pada tahun 2011 lalu sebanyak 2189 hektar. Dan jumlah tersebut dari usulan 217 Gapoktan terdiri dari 13 kecamatan dan 70 desa, akan tetapi yang disetujui oleh pusat sebanyak 177 Gapoktan sedangkan sisanya sekitar 40 Gapoktan proposalnya dikembalikan. Selain itu teknis penyaluran bantuan tersebut langsung diberikan melalui rekening Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tanpa singgah ke Dinas Pertanian (pr)

Berita Terkait