PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Berhubung maraknya SMS ataupun Telepon yang mengatasnamakan Blog Media Sinar Ngawi, yang isinya meminta-minta sesuatu, diharapkan untuk lebih waspada dan hati-hati dan tidak menanggapi hal tersebut
Custom Search

Jumat, 10 Januari 2014

Home > > Sosialisasi Pelaksanaan JKN Di Ngawi Masih Sangat Minim

Sosialisasi Pelaksanaan JKN Di Ngawi Masih Sangat Minim

Program pelaksanaan JKN di

NGAWI™ Terhitung sejak 1 Januari 2014 lalu jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan PT Askes (Persero) Cabang Kab. Ngawi masih sepi peminat. Tercatat, pendaftaran BPJS PT Askes di RSUD dr Soeroto Ngawi hanya 720 orang saja yang mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sampai sejauh ini dalam perharinya rata-rata hanya 120 orang yang daftar kesini,” demikian kata Eli Utami bagian Kepesertaan PT Askes Cabang Ngawi, Jum’at (10/01).

Sepinya pendaftar tandas Eli masih banyak masyarakat yang mengaku bingung untuk menjadi anggota baru program yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Desember 2013 lalu itu.

Jelasnya, diakui memang ada berbagai faktor salah satunya kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Pemkab Ngawi. Meski demikian kata Eli Utami program jaminan kesehatan nasional tersebut sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara umum.

Bagi mereka yang terdaftar BPJS tidak akan dibebani biaya ketika menjalani perawatan dan pengobatan di tempat fasilitas kesehatan.

Hal senada diungkapkan Hariyanto salah satu warga Desa Teguhan, Kecamatan Paron, menurutnya sampai sejauh ini tidak ada satupun pemberitahuan tentang BPJS dari pemerintah khususnya aparat desa.

“Kalau setahu masyarakat seperti saya ini ya Jamkesmas dan tidak tahu kalau ada program baru itu termasuk bagaimana cara mendaftarnya,” ungkapnya.

Sementara Siswanto Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi sampai sejauh ini belum memberikan statmen terkait lambatnya sosialisasi BPJS. Hanya saja dalam surat edaran tertanggal 3 Januari 2014 pihaknya menghentikan Surat Peryataan Miskin (SPM) sebagai tindak lanjut atas BPJS. (pr)

Artikel Terkait



0 komentar:

Posting Komentar

Terima-kasih atas partisipasi anda