PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Berhubung maraknya SMS ataupun Telepon yang mengatasnamakan Blog Media Sinar Ngawi, yang isinya meminta-minta sesuatu, diharapkan untuk lebih waspada dan hati-hati dan tidak menanggapi hal tersebut
Custom Search

Jumat, 24 Februari 2012

Home > > Rencana kenaikan BBM: Pemkab dan DPRD Ngawi masih terkesan sendiko dawuh

Rencana kenaikan BBM: Pemkab dan DPRD Ngawi masih terkesan sendiko dawuh

| NGAWI SINAR NGAWI | portal pemberitaan Ngawi|Berita Kabar Warta info NEWS terbaru seputar tentangDiurai oleh Mukhson Hariyadi, aktivis GP Ansor cabang Ngawi, Jum’at (24/2), bahwa dirinya sangat menyayangkan kebijakan pemerintahan pusat dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Budiono, yang dinilai selama kepemimpinannya, tak kurang sudah tiga kali terjadi kenaikan BBM.

Sementara beberapa pihak menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi, yang dinilai enggan menyikapi dan mengantisipasi kebijakan pemerintah dan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan segera terjadi pada April mendatang.

Langkah tersebut dipandang perlu agar rakyat kecil dan kalangan ekonomi lemah dapat dihindarkan seminimal mungkin dari melambungnya harga berbagai barang kebutuhan pokok. Selain itu harus menanyakan mengapa pemerintah hanya memiliki pilihan subsidi dihentikan sehingga harga BBM menjadi naik. Padahal ada solusi lain untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak tersebut.

Masih menurut Mukhson Hariyadi, selama pemerintahanya (SBY-Budiono-Red), tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat selain beban untuk mempertahankan hidup di tengah melambungnya harga barang pokok. “Pihak Pemkab dan DPRD kalau mereka mengaku membela kepentingan rakyat apalagi kali ini permasalahan krusial terkait kenaikan BBM seharusnya menolak secara terang-terangan kalau perlu turun ke jalan menyuarakan suara rakyat,” ungkap Mukhson Hariyadi.

Selanjutnya Mukhson Hariyadi juga mengakui kesulitan yang dialami pemerintah dalam menata kembali ekonomi bangsa yang telah morat-marit, namun bukan berati mengatasi persoalan ekonomi dengan mencabut subsidi minyak suatu solusi. “Dengan dasar demikian bukan berati pemerintah pusat harus mengeluarkan kebijakan yang memicu memicu krisis multidimensional,” tambahnya. Kemudian Slamet Riyanto.Ssos, anggota komisi II DPRD Ngawi dari Partai PDI Perjuangan ini menolak secara tegas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM demi mengurangi beban APBN yang mencapai Rp 70 triliun. Alasan lain menurut Slamet Riyanto masih ada sektor-sektor lain yang dapat dioptimalkan menambah pendapatan negara.(pr)

Artikel Terkait



2 komentar:

Sugeng Priyanto mengatakan...

numpak kebo wae men.,

Titien Setiadi mengatakan...

Nunggang Jaran waeee........xixixixi

Posting Komentar

Terima-kasih atas partisipasi anda