Kunjungan Wisata Ngawi Tembus 93 Ribu, Lereng Lawu Masih Jadi Favorit

SN Media™ Ngawi – Pergerakan wisata di Kabupaten Ngawi sepanjang libur Lebaran tahun ini (2026) menunjukkan geliat positif. Hingga Senin, 6 April 2026, jumlah kunjungan tercatat mencapai 93.718 wisatawan dan masih berpotensi bertambah.

Data tersebut belum sepenuhnya final. Masih ada lima destinasi wisata serta satu hotel yang belum menyetorkan laporan kunjungan secara keseluruhan, sehingga angka total dipastikan akan mengalami penyesuaian dalam waktu dekat. 

Kepala Disparpora Ngawi, Wiwien Purwaningsih, menyampaikan tren kunjungan wisata tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

“Pergerakan wisatawan cukup merata, terutama di kawasan lereng Lawu yang kembali jadi primadona,” ujar Wiwien, Senin (06/04/2026). 

Lonjakan kunjungan paling terasa pada H+3 Idulfitri atau Senin, 23 Maret 2026. Pada momen tersebut, sejumlah destinasi unggulan dipadati wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Empat objek wisata di lereng Gunung Lawu menempati posisi teratas dalam daftar kunjungan. Destinasi tersebut menjadi pilihan utama wisatawan selama momentum libur panjang berlangsung. 

 “Srambang Park dan Sumberkoso masih mendominasi, disusul Kayangan serta Kebun Teh Jamus yang stabil menarik minat pengunjung,” imbuhnya. 

Secara rinci, Srambang Park mencatat 13.323 kunjungan, disusul Sumberkoso 13.233, Kayangan 9.270, dan Kebun Teh Jamus sebanyak 7.748 wisatawan sepanjang periode libur Lebaran tahun ini. Sementara itu, Benteng Van Den Bosch di pusat kota turut meramaikan daftar lima besar destinasi favorit. 

Objek wisata sejarah ini berhasil menarik 7.634 pengunjung selama masa liburan berlangsung. Tak hanya sektor wisata alam dan sejarah, perhotelan di Ngawi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

Tingkat okupansi hotel tercatat naik menjadi 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 35 persen. Jumlah tamu menginap pun melonjak cukup tajam. Tahun ini tercatat 1.971 tamu, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 1.271 orang. 

Selisih capaian kunjungan dengan tahun sebelumnya kini tinggal 2.492 wisatawan. Tahun lalu, total kunjungan mencapai 96.210 orang pada periode yang sama. Melihat tren tersebut, Disparpora Ngawi optimistis capaian tahun ini akan melampaui rekor sebelumnya. 

Apalagi, data dari sejumlah destinasi dan hotel masih dalam proses rekapitulasi. Dorongan promosi serta perbaikan fasilitas di sejumlah destinasi turut menjadi faktor pendukung meningkatnya kunjungan. Hal ini membuat wisata Ngawi semakin dilirik sebagai tujuan liburan keluarga. 

Dengan sisa laporan yang belum masuk, potensi lonjakan angka kunjungan masih terbuka lebar. Pemerintah daerah berharap tren ini terus berlanjut hingga periode liburan berikutnya. 

“Dengan tren yang ada, kami optimistis capaian tahun ini bisa melampaui tahun lalu. Apalagi, minat wisatawan ke Ngawi terus menunjukkan peningkatan,” pungkas Wiwien.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dorong Ekonomi Desa, Dandim Trenggalek Tinjau Langsung Pembangunan Koperasi Merah Putih di Karangan

SN Media™ Trenggalek – Upaya penguatan ekonomi berbasis desa terus dikawal. Komandan Kodim 0806/Trenggalek Letkol Inf Isnanto Roy Saputro turun langsung meninjau progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Karangan, Minggu (05/04/2026).

Kunjungan tersebut menyasar empat desa, yakni Desa Kerjo, Desa Jati, Desa Karangan, dan Desa Kedungsigit. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi fisik bangunan maupun kesiapan operasionalnya. 

“Pembangunan ini harus benar-benar terukur dan tepat sasaran. Koperasi yang dibentuk harus mampu menjadi solusi nyata bagi kebutuhan ekonomi masyarakat desa,” ujar Letkol Roy. 

Di lapangan, Dandim memantau perkembangan pekerjaan sekaligus berdialog dengan perangkat desa dan pihak terkait. Ia ingin memastikan tahapan pembangunan berjalan lancar serta mampu menjawab kebutuhan ekonomi warga secara konkret. 

“Kami ingin setiap tahapan berjalan sesuai rencana, sehingga koperasi ini nantinya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat tanpa kendala berarti,” imbuhnya. 

Menurut Letkol Roy, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi solusi pemerataan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, berbagai aktivitas seperti perdagangan, distribusi, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dapat dikelola lebih efektif. 

Ia menilai, koperasi desa memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal. Selain menjadi wadah usaha bersama, koperasi juga membuka peluang peningkatan nilai jual produk warga serta memperluas akses pasar. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga menjadi perhatian serius. 

Dandim menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pengurus koperasi diharapkan mampu menjalankan sistem usaha secara tertib dan akuntabel. 

Dengan manajemen yang baik, koperasi tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang stabil di desa. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh unsur desa. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta pendamping wilayah menjadi kunci agar program koperasi dapat berjalan optimal.

Dengan keterlibatan bersama, Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi baru. Keberadaannya diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Trenggalek.  

Simak Berita Menarik Lainnya di Sinar Ngawi media: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Imbas Energi Global, ASN Ngawi Diajak Gowes Ngantor Guna Tekan Konsumsi BBM

SN Media™ Ngawi – Dinamika geopolitik global yang memicu ketidakstabilan harga energi dunia turut berdampak pada kebijakan dalam negeri, termasuk upaya pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah pusat pun mulai menerapkan skema Work From Home (WFH) pada April sebagai langkah strategis efisiensi energi, yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya memaknai WFH sebatas bekerja dari rumah, namun juga memahami esensi penghematan energi yang menjadi tujuan utama kebijakan tersebut. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah gerakan “bike to work” atau berangkat kerja menggunakan sepeda. 

Menurut Ony, langkah sederhana ini dinilai cukup relevan diterapkan di Ngawi yang memiliki kondisi wilayah relatif mendukung. ASN yang berdomisili dengan jarak tempuh maksimal 10 kilometer dari kantor diimbau untuk beralih menggunakan sepeda sebagai moda transportasi harian. 

“Yang paling penting dari kebijakan ini adalah ruhnya, yakni penghematan energi. Kalau jaraknya dekat, sekitar 10 kilometer, kenapa tidak bersepeda saja,” ujar Ony.

Ia menambahkan, selain membantu menekan konsumsi BBM, kebiasaan bersepeda juga berdampak positif bagi kesehatan dan lingkungan. Udara yang lebih bersih serta tubuh yang lebih bugar menjadi nilai tambah yang diharapkan bisa dirasakan para ASN. 

Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk adaptasi daerah terhadap instruksi pusat tanpa mengabaikan kearifan lokal. Ony menekankan bahwa implementasi WFH di Ngawi tidak harus seragam, melainkan bisa disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik. 

Di sisi lain, Pemkab Ngawi tetap memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pengaturan jadwal kerja, baik secara daring maupun luring, dilakukan secara proporsional agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. 

 Dengan pendekatan ini, Pemkab berharap kesadaran kolektif ASN terhadap pentingnya efisiensi energi dapat tumbuh, tidak sekadar mengikuti aturan, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup yang berkelanjutan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Tim-a
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sinergi TNI dan Warga Warnai Pra TMMD Trenggalek Lewat Renovasi RTLH

SN Media™ Trenggalek – Program Pra TMMD ke-128 tahun ini mulai digulirkan Kodim 0806/Trenggalek dengan menitikberatkan sasaran fisik berupa renovasi rumah tidak layak huni milik warga Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Jumat (03/04/2029).

Seperti rilis yang diterima redaksi Sinar Ngawi, langkah awal itu menjadi bagian percepatan pekerjaan sebelum pembukaan resmi TMMD. Sejumlah personel TNI bersama masyarakat tampak mulai bergerak menyiapkan tahapan pembangunan secara bertahap dan terukur. 

Fokus utama diarahkan pada sembilan unit RTLH yang masuk daftar prioritas. Program ini dinilai menyentuh kebutuhan mendasar warga, terutama kalangan berpenghasilan rendah yang mendambakan hunian lebih layak dan sehat. 

Dari target tersebut, satu rumah warga sudah mulai dibongkar lebih dulu. Kegiatan ini melibatkan personel Satgas Pra TMMD bersama warga sekitar yang turun langsung membantu proses pengerjaan. Babinsa setempat, 

Serda Anas Tauvik, terlihat memimpin jalannya gotong royong. Warga bahu-membahu melepas bagian atap, dinding, hingga memilah material lama yang masih bisa dimanfaatkan kembali. 

“Pembongkaran dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar material yang masih layak tidak terbuang percuma. Selain efisiensi, langkah ini juga membantu menekan kebutuhan bahan dalam tahap pembangunan selanjutnya,” ungkap Serda Anas. 

Masih menurut Anas, tahapan pra-TMMD memang difokuskan pada persiapan matang sebelum kegiatan inti dimulai. Hal ini penting agar pelaksanaan nantinya berjalan lancar sesuai target waktu. Ia menambahkan, keterlibatan warga menjadi kunci percepatan pekerjaan. 

Semangat kebersamaan yang tumbuh di lapangan membuat proses renovasi terasa lebih ringan dan terarah. Sejak pagi, suasana kerja tampak guyub dan penuh keakraban. Personel TNI dan warga saling berbagi tugas tanpa sekat, mencerminkan kuatnya nilai gotong royong di tengah masyarakat desa. 

“Kegiatan tersebut tak hanya berdampak pada percepatan fisik pembangunan. Lebih dari itu, interaksi langsung antara aparat dan warga turut mempererat hubungan sosial yang selama ini terjalin,” katanya kemudian.

Program RTLH dalam TMMD ke-128 di Gandusari diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Warga tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga merasakan manfaat kebersamaan dalam pembangunan desa. 

“Ke depan, sinergi seperti ini diharapkan terus terjaga. Selain meningkatkan kualitas hunian, kebersamaan warga dan TNI menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BPBD Ngawi Imbau Warga Siaga Hadapi Cuaca Tak Menentu Selama Pancaroba

SN Media™ Ngawi - Memasuki Maret hingga April 2026, warga Jawa Timur dihadapkan pada masa pancaroba, fase peralihan musim yang kerap memunculkan cuaca tak menentu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kemarau datang lebih awal dengan kondisi lebih kering.

Sebelum kemarau benar-benar tiba, perubahan atmosfer pada masa pancaroba membuat kondisi langit kerap berubah cepat. Pagi bisa terasa terik, namun sore hari mendadak diguyur hujan deras disertai angin kencang bahkan badai. 

Kasi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menyampaikan bahwa periode pancaroba perlu dicermati serius oleh masyarakat. Ia menilai, dinamika cuaca yang ekstrem dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan gangguan hingga risiko kebencanaan di sejumlah wilayah. 

“Hujan lebat berdurasi singkat kerap terjadi dan memicu genangan, terutama di jalur protokol. Selain itu, angin kencang hingga puting beliung juga rawan muncul tiba-tiba, dengan sasaran utama bangunan semi permanen,” ujar Partoyo, Kamis (02/04/2026). 

Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dengan mulai memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Warga diminta memangkas ranting pohon rapuh, menguatkan atap rumah, serta menghindari aktivitas luar ruang saat cuaca mulai berubah drastis. 

“Selain hujan dan angin, ancaman lain yang patut diantisipasi adalah sambaran petir. Warga diingatkan tidak berteduh di bawah pohon atau berada di area terbuka saat hujan turun demi menghindari risiko yang tidak diinginkan,” sambungnya. 

Fenomena hujan es juga sesekali muncul saat pancaroba. Meski tidak berlangsung lama, kejadian ini berpotensi merusak atap rumah, kendaraan, hingga tanaman warga, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. 

“Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan lebih sigap membaca perubahan cuaca. Terlebih, kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan kering akibat pengaruh El Niño, sehingga kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

LKPJ Bupati Ngawi 2025 Dibahas, DPRD Bentuk Pansus untuk Kajian Selama Satu Bulan

SN Media™ Ngawi - DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, di ruang paripurna, Selasa (31/03/2026).

Paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Ngawi yang mengikuti jalannya pembahasan dengan penuh perhatian. 

Dalam penyampaiannya, Bupati Ony membeberkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk realisasi program dan kegiatan yang sudah dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Ia juga menegaskan, arah kebijakan pembangunan ke depan masih difokuskan pada pemerataan antarwilayah, sekaligus menguatkan ekonomi daerah lewat sektor pertanian berkelanjutan yang menjadi andalan Ngawi selama ini. 

Di sisi lain, Ketua DPRD Ngawi yang akrab disapa King menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ tidak berhenti di forum paripurna, melainkan akan dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus untuk pendalaman lebih lanjut. 

“Pansus ini nanti yang akan mengupas LKPJ Bupati, mulai dari capaian, catatan evaluasi hingga apresiasi, sebelum dilaporkan kembali ke pimpinan untuk dibawa ke paripurna berikutnya,” terang dia. 

Ia menambahkan, bahwa proses pembahasan oleh pansus dijadwalkan berjalan sekitar satu bulan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar apakah LKPJ tersebut diterima atau masih perlu perbaikan ke depan. 

“Melalui rangkaian pembahasan ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif bisa semakin nyambung, sehingga penyelenggaraan pemerintahan makin berkualitas dan pembangunan di Ngawi berjalan merata serta berkelanjutan,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dam-Tim As
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPPTK Ngawi Tekankan Peluang Kerja Inklusif di Tengah Masuknya Investasi Asing

SN Media™ Ngawi - Masuknya perusahaan asing di Kabupaten Ngawi membawa dampak positif terhadap perluasan lapangan kerja, terutama hingga penghujung Maret 2026 dengan tren penyerapan tenaga kerja yang terus menunjukkan peningkatan.

Data sementara menunjukkan, dari total sekitar 9.000 tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor industri, peluang kerja kian terbuka luas seiring bertambahnya aktivitas produksi di sejumlah perusahaan. 

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi menilai, keberadaan 16 perusahaan asing menjadi momentum penting untuk mendorong penerapan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Supriyadi, menyampaikan bahwa peluang kerja perlu terus diperluas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

“Perusahaan yang masuk di Ngawi diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja secara umum, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok yang selama ini masih terbatas aksesnya,” ujarnya. 

Ia menegaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan tenaga kerja disabilitas dengan target minimal satu persen dari total pekerja di setiap perusahaan. 

"Target kami, tenaga kerja disabilitas bisa terserap setidaknya satu persen di masing-masing perusahaan, sehingga ada pemerataan kesempatan kerja yang lebih adil,” imbuhnya. 

Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar pemenuhan angka, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua kalangan. 

Selain mendorong perusahaan, DPPTK juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. 

Dengan sinergi berbagai pihak, keberadaan investasi asing di Ngawi diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menghadirkan keadilan kesempatan kerja secara merata.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Tim-Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemkab Ngawi Optimistis Percepat Pembakuan Nama Wilayah Lewat Pendataan Tematik

SN Media™ Ngawi - Upaya penataan administrasi kewilayahan melalui penelitian dan penyusunan dokumen rupabumi atau toponim di Kabupaten Ngawi terus digencarkan. Langkah ini difokuskan untuk mendata, memverifikasi, serta membakukan nama unsur geografis secara tertib.

Ragam unsur yang didata mencakup sungai, gunung, desa, hingga jembatan. Penamaan dilakukan sesuai kaidah resmi agar tidak menimbulkan tumpang tindih, sekaligus memudahkan tata kelola administrasi berbasis data geospasial yang akurat. 

Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi Badan Informasi Geospasial dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai pijakan hukum pelaksanaan di daerah. 

Kepala Bidang Tata Pemerintahan Setda Ngawi, Hangga Agung Otto Fandian, menyampaikan target pembakuan di Jawa Timur pada 2026 mencapai 2.170 unsur. Namun, hingga kini baru 57 nama yang berhasil ditetapkan resmi. 

“Proses pembakuan nama rupabumi ini memang tidak bisa instan, karena harus melalui tahapan verifikasi berjenjang mulai daerah, provinsi, hingga pusat. Kami terus memperkuat validasi agar usulan yang diajukan benar-benar siap,” terangnya, Senin (30/03/2026).

Ia menambahkan, Kabupaten Ngawi telah melakukan survei terhadap 8.901 data atau sekitar 53,78 persen dari keseluruhan potensi nama rupabumi. Capaian ini menjadi modal awal untuk mempercepat proses pembakuan ke depan. 

Pada tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi melalui pendataan tematik sektor pendidikan. Cakupannya meliputi sekolah dasar, menengah, hingga madrasah guna mempermudah proses input data. 

“Kami optimistis pendekatan tematik ini mampu mendorong percepatan pembakuan. Dukungan lintas perangkat daerah sangat diperlukan agar proses di tingkat provinsi dan pusat tidak mengalami kendala berarti,” imbuhnya. 

Meski demikian, capaian pembakuan masih tergolong rendah. Dari total 2.170 unsur di 19 kecamatan dan 217 desa maupun kelurahan, baru sekitar 0,34 persen yang berhasil ditetapkan secara resmi. 

Kondisi ini turut dipengaruhi proses telaah di tingkat provinsi sebelum masuk verifikasi Badan Informasi Geospasial. Alur yang cukup panjang membuat sejumlah usulan membutuhkan waktu lebih lama untuk ditetapkan. 

Dapat diinformasikan, dalam pelaksanaannya, pemerintah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi atau SINAR untuk mendukung penginputan serta pemantauan data secara sistematis dan terintegrasi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sekarputih Gelar Musdessus, Fokus Sinkronisasi APBDes 2026 dengan Kinerja Pembangunan Desa

Sinar Ngawi Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menyesuaikan arah kebijakan anggaran tahun 2026. Forum ini menjadi langkah cepat merespons regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Musdessus tersebut difokuskan pada perubahan Peraturan Kepala Desa terkait penjabaran APBDes 2026. Penyesuaian dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa. 

Kegiatan berlangsung di balai desa dengan melibatkan unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Suasana forum berjalan dinamis dengan berbagai masukan yang mengedepankan kebutuhan warga. 

Dalam pembahasannya, pemerintah desa menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan indikator kinerja pembangunan. Hal ini bertujuan agar setiap alokasi anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. 

Kepala Desa Sekarputih, Sukiman, menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan desa. Ia menyebut, regulasi baru membawa konsekuensi penyesuaian yang harus segera dilakukan. 

“Musdessus ini menjadi ruang bersama untuk memastikan anggaran desa benar-benar menjawab kebutuhan riil warga. Kami ingin setiap program memiliki arah jelas dan terukur,” ujar Sukiman dalam forum tersebut. 

Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa kini semakin menuntut akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, seluruh elemen desa diharapkan aktif memberikan masukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak meleset dari prioritas. 

Selain itu, pembahasan juga menyoroti sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi desa. Semua dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang berkembang. 

Pun Musdessus ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap program sebelumnya. Sejumlah kegiatan yang dinilai kurang efektif akan disesuaikan, sementara program yang terbukti bermanfaat akan diperkuat alokasinya. 

Dengan adanya perubahan Perkades ini, diharapkan pelaksanaan APBDes 2026 dapat berjalan lebih terarah dan adaptif. Pemerintah desa optimistis kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. 

Forum ditutup dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penetapan perubahan Perkades. Seluruh peserta berharap hasil Musdessus dapat menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih responsif.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT