media online pemberitaan kabupaten ngawi
Diberdayakan oleh Blogger.

Minggu, 04 Oktober 2026

Realokasi Pupuk Ngawi Naik, Urea Capai 98 Persen dari Usulan RDKK

Realokasi Pupuk Ngawi Naik, Urea Capai 98 Persen dari Usulan RDKK

SN Media™ Ngawi – Petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi setelah pemerintah melakukan realokasi pada awal September 2026. Alokasi Urea kini mencapai sekitar 45 ribu ton, sedangkan NPK menjadi 34 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pertanian.

Sebelumnya, Ngawi memperoleh alokasi awal Urea sebanyak 41.661 ton dan NPK 31.599 ton. Tambahan tersebut membuat ketersediaan pupuk semakin mendekati kebutuhan yang telah diajukan petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan, mengatakan realokasi tersebut membuat alokasi Urea kini mencapai sekitar 98 persen dari usulan RDKK. Sementara pemenuhan untuk NPK berada di kisaran 75 persen dari kebutuhan yang diajukan. 

“Urea sudah sekitar 98 persen dari usulan RDKK, kemudian NPK sekitar 75 persen. Untuk RDKK Ngawi sendiri tidak ada perubahan, tetap sama,” kata Hendro.

Dengan kondisi tersebut, Urea dan NPK masih menjadi dua jenis pupuk yang paling dominan dalam mendukung kebutuhan produksi tanaman pangan di Kabupaten Ngawi. Ketersediaannya menjadi salah satu faktor penting bagi petani dalam menjaga produktivitas lahan. 

Meski terdapat penambahan alokasi, mekanisme pembelian pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan. Petani tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku ketika melakukan pembelian pupuk. 

Salah satu persyaratan yang tetap diberlakukan yakni petani wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, proses penyaluran masih terintegrasi melalui aplikasi iPubers atau Integrasi Pupuk Bersubsidi. 

Penggunaan sistem tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar transaksi petani dapat tercatat dan distribusi berjalan sesuai dengan alokasi serta ketentuan yang telah ditetapkan. 

DKPP Ngawi berharap tambahan alokasi yang diperoleh dapat membantu petani memenuhi kebutuhan pemupukan, terutama pada periode tanam yang membutuhkan dukungan ketersediaan pupuk secara berkelanjutan. 

“Untuk sistem pembelian masih sama, harus menyertakan KTP. Aplikasinya juga masih menggunakan iPubers, dan semua aturannya tetap sama,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: 

Google News

Sabtu, 03 Oktober 2026

DPMPTSP Ngawi Ingatkan Pelaku Usaha Segera Cek KBLI dalam NIB

DPMPTSP Ngawi Ingatkan Pelaku Usaha Segera Cek KBLI dalam NIB

SN Media™ Ngawi – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk segera mengecek kembali Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) masing-masing.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul berlakunya pembaruan KBLI 2025 yang menyesuaikan perkembangan jenis dan kegiatan usaha. Pengecekan diperlukan agar data usaha yang tercatat dalam sistem perizinan tetap sesuai dengan kondisi dan ketentuan terbaru. 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Ngawi Lukas Kukuh Dwi Sarantyo menjelaskan, KBLI memang mengalami revisi secara berkala untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan karakteristik kegiatan usaha. 

“KBLI itu beberapa tahun ada ketentuan harus ada perubahan untuk menyesuaikan perkembangan. Ada yang dulunya dipisah sekarang diringkas jadi satu karena masih satu rumpun, ada juga yang dulunya satu kode sekarang dipecah menjadi beberapa KBLI baru,” ujarnya.

Perubahan tersebut membuat pelaku usaha perlu memastikan kode KBLI yang tercantum dalam NIB masih berlaku. Jika kode yang digunakan sudah tidak sesuai dengan klasifikasi terbaru, pemilik usaha perlu melakukan pemutakhiran data melalui sistem perizinan yang berlaku. 

Pengecekan juga penting karena data KBLI menjadi bagian dari informasi usaha yang digunakan pemerintah pusat. BKPM atau Kementerian Investasi/BKPM memanfaatkan data tersebut untuk melakukan peninjauan terhadap usaha yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjalankan kegiatan. 

Untuk pelaku usaha yang memiliki NIB terbit sebelum 2020 dan masih menggunakan KBLI 2017, terdapat tahapan tambahan apabila kode yang digunakan sudah tidak berlaku. Pelaku usaha harus melakukan perubahan akta melalui notaris terlebih dahulu hingga memperoleh pengesahan AHU yang baru. 

Setelah pengesahan AHU diterbitkan, pemutakhiran KBLI dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tahapan tersebut perlu diperhatikan agar data legalitas dan kegiatan usaha tetap sinkron. 

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang NIB-nya diterbitkan setelah 2020 melalui OSS berbasis risiko (OSS RBA) dan telah menggunakan KBLI 2020, pemutakhiran menuju KBLI 2025 dapat dilakukan langsung melalui sistem OSS tanpa perlu mengubah akta notaris. 

DPMPTSP Ngawi mendorong pelaku usaha tidak menunda pengecekan karena pemutakhiran data dapat memastikan informasi kegiatan usaha tetap sesuai dengan klasifikasi yang berlaku. 

“Pelaku usaha wajib mengecek apakah kode tersebut masih berlaku atau perlu dilakukan pemutakhiran, supaya data usahanya tetap sesuai dan tidak dianggap tidak aktif oleh sistem,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM


Jumat, 02 Oktober 2026

Bupati Ony Pastikan Tak Ada Jabatan Kosong di Ngawi, Tiga Posisi Krusial Kini Terisi

Bupati Ony Pastikan Tak Ada Jabatan Kosong, Tiga Posisi Krusial Kini Terisi

SN Media™ Ngawi - Tak ada lagi jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi setelah tiga posisi yang memiliki peran krusial diisi pejabat baru. Ketiganya yakni Inspektur, Kepala Disdukcapil dan Kepala Kesbangpol.

Pengisian tiga jabatan tersebut menjadi bagian dari pelantikan 19 pejabat JPTP, Administrator dan Pengawas yang dipimpin Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Ruang Data Pendopo Wedya Graha. Pengangkatan berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 800.1.3/1864/404.403/2026. 

Dalam penataan tersebut, Bupati Ony mengatakan seluruh jabatan yang sebelumnya kosong kini telah terisi melalui proses manajemen talenta yang dilakukan selama beberapa bulan. Penataan dilakukan untuk menempatkan pejabat sesuai kebutuhan dan kompetensinya. 

“Sudah tidak ada yang kosong. Ini bagian dari manajemen talenta yang kita lakukan beberapa bulan lalu,” ujar Ony.

Pergantian paling menonjol terlihat pada tiga jabatan strategis. Noor Hasan Muntaha yang sebelumnya menjadi Kepala Disdukcapil kini dipercaya sebagai Inspektur Kabupaten Ngawi. Sementara Kepala Disdukcapil diisi Wahyu Sri Kuncoro yang sebelumnya menjabat Kepala Kesbangpol. 

Posisi Kepala Kesbangpol kemudian dipercayakan kepada Agus Hariyanto, yang sebelumnya bertugas sebagai Irban Khusus Inspektorat. Perubahan ini menempatkan tiga pejabat pada bidang yang memiliki tugas berbeda, tetapi sama-sama penting bagi jalannya pemerintahan. 

Pada pelayanan masyarakat, Disdukcapil menjadi salah satu perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan administrasi kependudukan. Pelayanan tersebut dituntut cepat, transparan dan didukung data yang terus diperbarui. 

Sementara Inspektorat memiliki peran menjaga jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor aturan. Pengawasan dilakukan melalui review kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. 

Di sisi lain, Kesbangpol berperan membangun komunikasi antara pemerintah dengan Forkopimda, stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Koordinasi lintas unsur menjadi bagian penting dari tugas perangkat daerah tersebut. 

Untuk jabatan Inspektur dan Kepala Disdukcapil, pengisiannya juga melalui proses yang membutuhkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu menjadi bagian dari kehati-hatian dalam menempatkan pejabat pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar. 

Selain tiga posisi tersebut, pelantikan turut mengisi sejumlah jabatan lainnya. Eko Sunarto menjadi Irban Khusus Inspektorat, Indah Dwi Anjang Budiharti sebagai Irban Wilayah IV dan Muh. Hasan Zunairi sebagai Sekretaris Disparpora. Kabul Setio Utomo dipercaya sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPMD. 

Sejumlah jabatan Kasi dan Kasubbag di Kecamatan Geneng, Mantingan, Padas, Pangkur dan Ngawi juga turut terisi. 

Ony kembali menegaskan penempatan pejabat pada tiga posisi tersebut harus dilakukan secara cermat karena masing-masing memiliki tanggung jawab yang krusial bagi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 

“Tiga kepala dinas ini memiliki tanggung jawab yang krusial, sehingga harus kita tempatkan dengan hati-hati dan sesuai kompetensinya masing-masing,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM


Kamis, 01 Oktober 2026

Buruh Tani Tembakau Ngawi Terima Bantuan Cukai, Dinsos Pastikan Penyaluran Berjalan

Buruh Tani Tembakau Ngawi Terima Bantuan Cukai, Dinsos Pastikan Penyaluran Berjalan

SN Media™ Ngawi - Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2026 di Kabupaten Ngawi telah disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada buruh pabrik rokok, sedangkan tahap kedua menyasar buruh tani tembakau.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Anang Heri Prabowo mengatakan, sebanyak 2.114 buruh pabrik rokok telah menerima bantuan pada Juli 2026. Sementara tahap kedua mencakup 2.900 buruh tani tembakau. Masing-masing penerima memperoleh Rp1 juta. 

“Buruh pabrik rokok sebanyak 2.114 orang sudah cair pada Juli 2026. Kemudian buruh tani tembakau sebanyak 2.900 orang juga sudah disalurkan secara bertahap,” kata Anang.

Dinas Sosial saat ini berada pada penyaluran tahap kedua untuk buruh tani tembakau. Monitoring dilakukan seperti yang dilakukan di Kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 275 buruh tani tembakau menerima layanan pencairan bantuan. 

Dia menambahkan, bawha hal ini dilakukan untuk memastikan proses pencairan tahap kedua berjalan sesuai mekanisme di lapangan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. 

BLT DBHCHT disalurkan melalui rekening BPRS Ngawi. Pencairan dapat dilakukan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Skema pelayanan tersebut ditujukan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap bantuan. 

Penempatan layanan di sejumlah lokasi juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penerima di wilayah masing-masing. Penyaluran tahap kedua tetap dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan pencairan. 

“Monitoring di Legundi kami lakukan untuk memastikan penyaluran tahap kedua berjalan dengan baik. Kami terus mengawal prosesnya agar bantuan dapat diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM


Rabu, 30 September 2026

KDMP Kedunggalar Ngawi Diperkuat Infrastruktur, Halaman Dipaving dan Talud Dibangun

KDMP Kedunggalar Ngawi Diperkuat Infrastruktur, Halaman Dipaving dan Talud Dibangun

SN Media™ Ngawi – Pembangunan sarana pendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, mulai diarahkan untuk memperkuat fungsi koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur dasar menjadi bagian penting agar kegiatan koperasi berjalan lebih tertata.

Pemerintah Desa Kedunggalar merealisasikan pavingisasi halaman dan pembangunan talud pada lokasi KDMP yang berada di Dusun Plosorejo RT 03/06. Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran Rp85 juta. 

Pavingisasi memiliki volume 380 meter persegi, sedangkan pembangunan talud mencapai panjang 42 meter. Kepala Desa Kedunggalar Joko Waluyo mengatakan, pembangunan tersebut dilakukan untuk menyiapkan lingkungan KDMP agar representatif dalam mendukung aktivitas koperasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

“Pembangunan ini kami arahkan untuk mendukung keberadaan KDMP, supaya lingkungan koperasi lebih tertata, nyaman dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa,” ujar Kades Joko.

Keberadaan halaman yang telah dipaving dapat menunjang mobilitas warga maupun aktivitas bongkar muat barang apabila KDMP nantinya menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, perdagangan, distribusi hasil pertanian atau layanan ekonomi. 

Sementara itu, talud sepanjang 42 meter berfungsi memperkuat bagian tepi halaman sekaligus membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi risiko kerusakan akibat aliran air. Infrastruktur tersebut diharapkan membuat fasilitas KDMP aman serta memiliki daya guna dalam jangka panjang. 

Dari sisi pengembangan ekonomi desa, keberadaan KDMP dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan potensi usaha lokal. Koperasi dapat dikembangkan sebagai sarana distribusi barang, pemasaran produk warga, penyediaan kebutuhan usaha serta penguatan rantai ekonomi desa. 

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kegiatan koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan, tetapi juga mampu membuka peluang perputaran usaha bagi pelaku UMKM, petani dan kelompok ekonomi masyarakat lainnya. 

Dia menambahkan, pemerintah desa berharap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal ketika kegiatan KDMP berjalan semakin berkembang. Menurutnya, dukungan masyarakat juga diperlukan agar koperasi mampu tumbuh menjadi bagian dari aktivitas ekonomi desa. 

“Kami berharap KDMP bisa berkembang dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun ini menjadi penunjang agar kegiatan koperasi ke depan dapat berjalan lebih baik serta ikut menggerakkan perekonomian Desa Kedunggalar,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News 

Pewarta: Panji
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM


Selasa, 29 September 2026

Gapensi Ngawi Gelar Muscab X, Dorong Kompetensi Anggota Hadapi Era Digital

Gapensi Ngawi Gelar Muscab X, Dorong Kompetensi Anggota Hadapi Era Digital

SN Media™ Ngawi - BPC Gapensi Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) X di Hotel Nata untuk menentukan arah kepengurusan sekaligus memperkuat kompetensi anggota menghadapi perkembangan teknologi digital, Selasa (29/09/2026).

Mengusung tema “Gapensi Ngawi Siap Mengembangkan Kompetensi yang Relevan dengan Perkembangan Teknologi Digital Saat Ini”, Muscab X menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan Gapensi Kabupaten Ngawi periode berikutnya. 

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, pergantian kepengurusan secara periodik setiap lima tahun merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Ia berharap kepengurusan baru dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung proses pembangunan. 

“Harapannya, siapapun kepengurusan baru nanti bisa sinergi dan kolaborasi dengan Kabupaten Ngawi dalam rangka proses pembangunan di Kabupaten Ngawi sehingga bisa harmonis,” kata Ony.

Di tengah kebijakan efisiensi, menurutnya, diperlukan terobosan strategis untuk menggali berbagai sumber pendanaan yang dapat masuk ke Kabupaten Ngawi. Peluang investasi yang muncul juga diharapkan dapat menjadi ruang bagi pelaku jasa konstruksi untuk mengembangkan usahanya. 

Dia menilai peluang tersebut tidak hanya berkaitan dengan proyek pemerintahan, tetapi juga terbuka melalui sektor swasta. Karena itu, keberadaan Gapensi diharapkan mampu terus berkembang dan mengambil peran dalam mendukung pembangunan serta investasi di daerah. 

Muscab X sekaligus menjadi ruang evaluasi perjalanan organisasi selama periode kepengurusan 2021–2026, sekaligus sebagai ruang bagi anggota untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. 

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Ngawi periode 2021–2026 Anang Budi Santoso mengatakan, digitalisasi menuntut pelaku jasa konstruksi untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kualitas sumber daya manusia. 

Kemampuan beradaptasi menjadi penting agar anggota dapat mengikuti regulasi sekaligus menangkap peluang kerja yang semakin luas. 

“Dengan adanya digitalisasi ini kita harus bisa mengembangkan diri serta meningkatkan SDM untuk bisa beradaptasi dengan regulasi yang serba cepat dan kesempatan kerja yang lebih luas. Kami juga melakukan evaluasi agar Gapensi ke depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News 

Pewarta: Panji
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM


Senin, 28 September 2026

260 Titik PJU Dibangun di Ngawi, Dishub Prioritaskan Akses Ekonomi dan Kawasan Rawan

260 Titik PJU Dibangun di Ngawi, Dishub Prioritaskan Akses Ekonomi dan Kawasan Rawan

SN Media™ Ngawi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ngawi memastikan pembangunan 260 titik penerangan jalan umum (PJU) tahun ini akan dilaksanakan melalui tender konvensional. Sebelumnya, pekerjaan tersebut direncanakan menggunakan metode minikom, namun mengalami perubahan setelah dilakukan penyesuaian struktur paket pekerjaan dan regulasi terbaru, Senin (28/09/2026).

Ratusan PJU tersebut akan tersebar di 26 lokasi yang telah ditetapkan sebagai titik prioritas. Pembangunan diarahkan untuk melengkapi penerangan pada ruas jalan yang menjadi akses pergerakan orang maupun barang, termasuk jalur menuju pusat ekonomi, pasar, kawasan wisata, serta wilayah yang membutuhkan penerangan tambahan. 

Kepala Dishub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo mengatakan, penentuan lokasi pembangunan mempertimbangkan fungsi jalan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Sejumlah kawasan yang memiliki potensi kerawanan kecelakaan maupun tindak kejahatan pada malam hari turut menjadi perhatian. 

“PJU ini kami arahkan untuk melengkapi akses transportasi orang maupun barang. Termasuk jalan menuju pusat ekonomi, tempat wisata, serta daerah yang membutuhkan penerangan karena rawan kecelakaan maupun gangguan keamanan,” katanya.

Kebutuhan PJU pada jaringan jalan kabupaten Ngawi masih cukup besar. Panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 748 kilometer dengan jarak ideal antartitik penerangan kurang lebih 50 meter. Berdasarkan kebutuhan tersebut, jumlah PJU ideal di seluruh jaringan jalan kabupaten diperkirakan mencapai sekitar 14 ribu titik. 

Sementara hingga 2026, PJU yang telah terbangun baru sekitar 5 ribu titik. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 9 ribu titik untuk memenuhi kebutuhan ideal penerangan jalan. Dalam RPJM hingga 2030, pemerintah daerah menargetkan penambahan sekitar 5 ribu titik PJU dari baseline 2025. Namun, realisasi pembangunan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan setiap tahun. 

Untuk pembangunan 260 titik PJU pada 2026, Dishub Ngawi mendapat alokasi anggaran sekitar Rp4 miliar. Dengan perkiraan kebutuhan rata-rata sekitar Rp15 juta per titik, biaya pembangunan 260 titik secara hitungan mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Besaran tersebut masih berada dalam pagu anggaran yang disiapkan untuk pekerjaan tahun ini. 

Alokasi pembangunan pada tahun berikutnya masih akan melihat kondisi fiskal daerah. Jumlah titik yang dapat direalisasikan berpotensi berubah sesuai kemampuan anggaran dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah. 

Agus menyebutkan, pemenuhan kebutuhan PJU akan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan ruas yang memiliki mobilitas tinggi serta berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan. 

“Kalau untuk penambahan 5 ribu titik PJU sampai 2030, kelihatannya belum tercapai seluruhnya karena tetap harus menyesuaikan kondisi anggaran daerah,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM


Minggu, 27 September 2026

Debu dan Cuaca Kering Mulai Ganggu Pernapasan Warga Ngawi

Debu dan Cuaca Kering Mulai Ganggu Pernapasan Warga Ngawi

SN Media™ Ngawi – Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Ngawi meningkat sekitar 20 hingga 30 persen. Cuaca kering ekstrem disertai debu yang beterbangan turut berdampak terhadap gangguan saluran pernapasan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Ngawi dr. Heri Nurfahrudin menjelaskan, peningkatan tersebut terlihat dari kunjungan masyarakat ke puskesmas maupun rumah sakit. Dalam beberapa waktu terakhir, pasien dengan keluhan pernapasan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kondisi cuaca saat ini turut berdampak pada kunjungan masyarakat ke pelayanan kesehatan di Ngawi, peningkatannya mencapai 20 hingga 30 persen setiap hari," jelasnya. 

Menurut Heri, sejatinya ISPA memiliki kecenderungan disebabkan oleh virus sehingga peningkatan penderita perlu diwaspadai. Cuaca kering juga membuat debu lebih mudah beterbangan dan meningkatkan paparan, terutama saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan.

Gejala awal yang perlu diperhatikan meliputi demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Keluhan tersebut sebaiknya tidak diabaikan apabila kondisi tubuh semakin menurun atau gangguan pernapasan bertambah berat. 

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, cukup beristirahat, memperbanyak minum air putih, serta menggunakan masker saat sakit maupun berada di lingkungan berdebu. Kebersihan lingkungan juga perlu dijaga selama cuaca kering. 

Pun, ISPA yang berkembang lebih berat dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih peka terhadap perubahan kesehatan sejak gejala awal muncul. 

Kewaspadaan diperlukan ketika keluhan pernapasan muncul di tengah cuaca kering. Mengurangi paparan debu dan menjaga kondisi tubuh menjadi langkah penting agar gangguan yang dirasakan tidak berkembang menjadi lebih berat. 

Masyarakat juga perlu memahami bahwa masa inkubasi ISPA dapat berbeda-beda. Karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan ketika gejala mulai muncul setelah seseorang mengalami paparan atau berada di lingkungan yang berisiko. 

"Dalam kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat tetap perlu waspada terhadap gejala ISPA karena masa inkubasinya dapat berbeda-beda, namun umumnya berlangsung sekitar dua hingga tiga hari," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Asri-Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Generated AI
*** : ----
Copyright : SNM


Sabtu, 26 September 2026

Sekolah Rakyat Trenggalek Resmi Miliki Gugus Depan, TNI-Polri Dukung Pembinaan Generasi Muda

Sekolah Rakyat Trenggalek Resmi Miliki Gugus Depan, TNI-Polri Dukung Pembinaan Generasi Muda

SN Media™ Trenggalek – TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat pembinaan pendidikan melalui peresmian dan pelantikan Majelis Pembimbing serta Pengurus Gugus Depan 01.187 Pangkalan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek, Sabtu (26/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah penguatan organisasi kepramukaan di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu mendukung pembinaan siswa melalui kegiatan yang berkaitan dengan karakter, kedisiplinan dan kepemimpinan. Wakil Bupati Trenggalek H. Syah Muhammad Nata Negara, S.H. menyampaikan selamat kepada Majelis Pembimbing dan Pengurus Gugus Depan 01.187 yang telah dilantik. Menurutnya, keberadaan kepengurusan tersebut memiliki arti penting bagi keberlanjutan pembinaan peserta didik. 

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial rutin, melainkan momentum penting untuk memantapkan organisasi, sistem manajemen, serta kualitas pembinaan peserta didik di Pangkalan Gugus Depan 01.187 Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek,” ujarnya. 

Peresmian dan pelantikan berlangsung di Pangkalan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek. Hadir dalam kegiatan tersebut Pasi Pers Kodim 0806/Trenggalek Kapten Inf Agus Setiawan, Kabaglog Polres Trenggalek Kompol Suyono, S.H., M.Hum., jajaran Dinas Pendidikan, Kwarcab Gerakan Pramuka Trenggalek, pengurus Gugus Depan 01.187, serta siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek. 

Kehadiran unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan pendidikan sekaligus pembinaan generasi muda. Melalui organisasi kepramukaan, peserta didik diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. 

Sementara itu, Pasi Pers Kodim 0806/Trenggalek Kapten Inf Agus Setiawan menyampaikan bahwa TNI-Polri akan terus bersama pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Pengurus dan pembina yang baru dilantik juga didorong segera menyiapkan program kepramukaan yang aktif, kreatif, dan inovatif. 

Program tersebut diharapkan tetap berpedoman pada Satya dan Darma Pramuka. Dengan pengelolaan yang baik, Gugus Depan 01.187 dapat menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter peserta didik. 

“Kami mengajak seluruh pengurus dan pembina bersama-sama mendukung pangkalan ini menjadi wadah yang aman, nyaman, dan inspiratif untuk mencetak kader bangsa yang patriotik dan berakhlak mulia,” tegasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM