sinar ngawi

Minggu, 20 September 2026

Sepuluh Paket Jalan PUPR Ngawi Masuk Perubahan APBD 2026, Ini Rinciannya

SN Media™ Ngawi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran Rp29,775 miliar untuk 10 paket pekerjaan jalan melalui Perubahan APBD 2026. Selain itu, pengalihan anggaran penataan sisi timur Alun-alun Ngawi digunakan untuk pekerjaan landasan dan akses jalan menuju Pasar Hewan Ngawi di Desa Kandangan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi Mohammad Sadli mengatakan, pekerjaan tersebut akan diproses dengan metode pengadaan minikom. Pilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tinggal beberapa bulan.

“Karena waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan, kita dorong menggunakan metode minikom agar prosesnya lebih cepat. Dengan begitu, pekerjaan bisa segera berjalan dan waktu yang tersedia sampai akhir tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Baca Juga:

Terkonfirmasi, bahwa sepuluh paket pekerjaan jalan tersebut memiliki total pagu fisik Rp29,775 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pemeliharaan berkala Jalan Keras-Kayut sebesar Rp6,11 miliar, disusul rekonstruksi Jalan Nglondan-Mengger Rp4,81 miliar dan Jalan Ngawi-Pitu Rp4,8 miliar.

Berikutnya, pemeliharaan berkala Jalan Ploso-Kendung mendapatkan pagu Rp4,6 miliar. Jalan Kedunggalar-Jatigembol memperoleh Rp3,6 miliar, sedangkan peningkatan Jalan Watualang-Gelung dialokasikan Rp2,07 miliar. Paket lainnya meliputi rekonstruksi Jalan Soco-Gondanglegi sebesar Rp1,565 miliar dan peningkatan Jalan Gemarang-Jeblogan Rp1,16 miliar.

Kemudian peningkatan Jalan Dawu-Beran mendapat Rp625 juta dan Jalan Jatipuro-Sidorejo sebesar Rp435 juta. Di luar 10 paket tersebut, PUPR Ngawi juga akan mengerjakan landasan dan akses jalan menuju Pasar Hewan Ngawi di Desa Kandangan. Pekerjaan itu dibiayai melalui pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penataan sisi timur Alun-alun Ngawi.

Pengalihan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian penggunaan anggaran dalam perubahan APBD. Anggaran penataan kawasan alun-alun yang dialihkan kemudian diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur kawasan Pasar Hewan Ngawi.

Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat dirampungkan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026. Pelaksanaannya akan menyesuaikan tahapan administrasi dan waktu yang tersedia agar kegiatan tidak menumpuk menjelang tutup tahun.

“Kita pastikan pekerjaan yang sudah mendapatkan anggaran ini segera berjalan dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 19 September 2026

Pemkab Ngawi Percepat Pemenuhan Indikator MCSP-RBS 2026, Tujuh Area Jadi Fokus Pengawasan KPK

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi mematangkan pemenuhan indikator Monitoring Controlling Surveillance for Prevention Risk Based System (MCSP-RBS) Tahun 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi di Command Center Setda Ngawi, Selasa (1/9/2026), dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto selaku Penanggungjawab MCSP-RBS bersama Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha selaku Wakil Penanggungjawab.

Forum tersebut membahas kesiapan dokumen sekaligus langkah percepatan pemenuhan indikator yang menjadi bagian penilaian KPK. Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto mengatakan, penyederhanaan area, indikator dan dokumen dalam MCSP-RBS 2026 perlu diikuti dengan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi setiap persyaratan.

Menurut dia, proses tersebut harus dilakukan secara terukur agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Yang paling penting adalah bagaimana setiap perangkat daerah memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian menyiapkan data dan dokumen secara tepat. Dengan begitu, proses pemenuhan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menumpuk di akhir tahapan,” ujarnya.

BACA JUGA:

Pada 2026, KPK memfokuskan pelaksanaan MCSP-RBS pada tujuh area. Ketujuhnya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha menambahkan, perangkat daerah diminta segera memastikan kelengkapan data serta dokumen sesuai indikator pada masing-masing area. Langkah tersebut diperlukan agar proses penginputan dan tahapan berikutnya tidak mengalami kendala.

“Pemenuhan indikator bukan hanya soal melengkapi dokumen, tetapi juga memastikan data yang disampaikan benar, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam proses ini,” kata Hasan.

Dapata diinformasikan, bahwa tahapan MCSP-RBS 2026 diawali pengumpulan dan validasi data pada triwulan II. Selanjutnya, penginputan dokumen ke dalam sistem MCSP berlangsung 1 Agustus hingga 30 September 2026. Setelah itu, KPK melakukan verifikasi, analisis dan asesmen risiko pada 1 sampai 15 Oktober 2026.

Melalui MCSP-RBS, Pemkab Ngawi mendorong pengawasan pemerintahan semakin terukur, terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyaraka

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Inspektorat Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 18 September 2026

Lima Jembatan Garuda Direncanakan Dibangun di Ponorogo, Tiga Sudah Mulai Dikerjakan

SN Media™ Ponorogo – Pembangunan Jembatan Garuda terus berlanjut di wilayah jajaran Korem 081/DSJ untuk membuka akses masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Di Kabupaten Ponorogo, lima jembatan direncanakan dibangun, dengan tiga di antaranya kini mulai dikerjakan.

Baca Juga:

Ketiga jembatan tersebut berada di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Desa Tanjunggunung, Kecamatan Badegan, dan Desa Bareng, Kecamatan Pudak. Kehadiran infrastruktur itu diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung berbagai kebutuhan sehari-hari.

Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mengatakan, pembangunan Jembatan Garuda diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Jembatan tidak hanya menjadi penghubung antarkawasan, tetapi juga membuka peluang aktivitas warga agar berjalan lebih mudah.

“Harapannya, adanya jembatan ini mampu membuka akses dan mempermudah aktivitas warga. Baik untuk anak-anak menuju sekolah, mengangkut hasil pertanian, menggerakkan perekonomian, hingga mempermudah akses ke pusat-pusat pelayanan sosial,” ujarnya.

Manfaat tersebut menjadi salah satu alasan pembangunan Jembatan Garuda terus dilakukan di sejumlah daerah dalam jajaran Korem 081/DSJ. Sebelumnya, jembatan serupa telah dibangun di berbagai wilayah dan dirasakan masyarakat sebagai sarana penting untuk memperbaiki keterhubungan antarwilayah.

Bagi warga di daerah dengan kondisi akses yang belum memadai, keberadaan jembatan dapat memangkas hambatan perjalanan. Mobilitas menuju sekolah, fasilitas kesehatan, maupun lokasi kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur yang sebelumnya terbatas.

Di sektor pertanian, jembatan juga memiliki fungsi strategis karena dapat membantu kelancaran pengangkutan hasil produksi dari lahan menuju titik pengumpulan atau pasar. Akses yang semakin terbuka diharapkan ikut mendukung perputaran ekonomi desa dan memperkuat aktivitas masyarakat.

Dengan akses yang lebih baik, masyarakat juga memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Kehadiran jembatan diharapkan memperkuat hubungan antarwarga, mempercepat pelayanan, serta menciptakan konektivitas yang mendukung perkembangan desa secara bertahap dan merata.

Pembangunan tiga jembatan yang kini berjalan di Ponorogo menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat tersebut. Sementara dua jembatan lainnya yang masuk rencana pembangunan diharapkan dapat menyusul sesuai tahapan yang telah disiapkan.

Untoro menilai keberadaan Jembatan Garuda bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya mendorong kemajuan wilayah melalui peningkatan aksesibilitas.

“Kami optimis keberadaan Jembatan Garuda dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 17 September 2026

Menyoal Peluang PPPK Ikut CPNS, Ini Penjelasan BKPSDM Ngawi

SN Media™ Ngawi – Peluang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), termasuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, masih menunggu kepastian aturan pemerintah pusat. Hingga kini, belum tersedia regulasi maupun petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya di daerah.

Pemerintah daerah masih menunggu ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aturan tersebut nantinya menjadi acuan mengenai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengatakan, belum diketahui apakah PPPK yang mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS nantinya harus melalui tahapan seleksi atau menggunakan mekanisme lain.

“Belum ada regulasi maupun juklak juknisnya. Jadi apakah nanti perlu melalui seleksi atau langsung, kami belum bisa memastikan,” ujarnya.

Menurut Kenop, hal serupa berlaku untuk PPPK paruh waktu yang berpeluang berubah menjadi penuh waktu. Ketentuan mengenai proses, persyaratan, dan tahapan perubahan status tersebut juga belum ditetapkan.

Pun, ruang lingkup kebijakan masih belum diketahui. Kesempatan tersebut belum dapat dipastikan apakah hanya menyasar PPPK pada bidang pendidikan, khususnya guru, atau berlaku bagi seluruh kelompok PPPK.

Lanjutnya, kondisi itu membuat pemerintah daerah belum dapat menyusun langkah teknis terkait kebijakan tersebut. Pelaksanaan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang diterbitkan pemerintah pusat.

Regulasi tersebut diharapkan sekaligus memberikan kejelasan mengenai kelompok PPPK yang dapat mengikuti seleksi CPNS maupun skema perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Untuk sementara, PPPK di Ngawi masih harus menunggu aturan resmi sebelum mengetahui tahapan dan persyaratan yang akan diberlakukan. Informasi lanjutan akan disampaikan setelah ketentuan tersebut diterbitkan.

“Setelah ada kepastian sesuai regulasi dari pusat, baru kami bisa menindaklanjuti. Sekarang kami menunggu aturan tersebut keluar,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 16 September 2026

Peternak Kambing Ngawi Kelimpungan, Harga Jual Ternak Kini Jauh Menurun dari Sebelumnya

SN Media™ Ngawi - Sejumlah peternak kambing di Kabupaten Ngawi mengeluhkan penurunan harga jual ternak dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak mulai kelimpungan karena nilai jual kambing kini lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Harga kambing di tingkat peternak saat ini berada pada kisaran Rp250 ribu hingga Rp700 ribuan, bergantung ukuran dan kondisi ternak. Padahal, sebelumnya harga kambing untuk ukuran tertentu masih dapat menembus Rp1 juta lebih, sehingga penurunan tersebut turut dirasakan peternak.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, mengatakan kondisi harga tidak terlepas dari populasi kambing yang masih cukup tinggi. Populasi kambing di Ngawi mencapai lebih dari 80 ribu ekor, sementara domba berada di kisaran 40 ribu ekor.

“Kalau kambing ini sebenarnya lebih banyak menjadi tabungan masyarakat. Jadi ketika membutuhkan uang, ternaknya bisa dijual. Namun, saat harga turun, jangan sampai peternak melakukan panic selling atau menjual ternaknya karena panik,” ujar Yudo.

Baca Juga:

Menurutnya, kambing memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan karena selama ini lebih banyak dipelihara sebagai aset atau tabungan. Ternak tersebut dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan nilai sekaligus sumber dana ketika ada kebutuhan tertentu.

Karena itu, peternak diharapkan tidak terburu-buru melepas kambing hanya karena harga sedang mengalami penurunan. Keputusan penjualan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ternak, kebutuhan ekonomi, serta perkembangan permintaan pasar.

Di sisi lain, DPP Ngawi menilai kondisi peternakan kambing secara umum masih cukup baik. Populasi yang tetap tinggi menunjukkan kemampuan peternak dalam mengembangkan ternak masih berjalan, meskipun harga jual saat ini menghadapi tekanan.

Kambing juga dinilai relatif mudah dikembangbiakkan dan memiliki pilihan pakan yang beragam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat usaha peternakan kambing masih dapat dipertahankan masyarakat, termasuk ketika menghadapi musim kemarau panjang.

Untuk kebutuhan pakan saat kemarau, peternak dapat memanfaatkan berbagai sumber pakan alternatif. Salah satunya silase yang dapat disiapkan sebagai cadangan ketika ketersediaan hijauan mulai berkurang akibat kondisi cuaca.

“Jadi peternak tidak perlu melakukan panic selling. Kambing tetap menjadi aset atau tabungan masyarakat, sementara dari sisi pemeliharaan juga cukup mudah karena pilihan pakannya banyak, termasuk silase untuk menghadapi kemarau,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 15 September 2026

Keduk Beji Tawun Bawa Pesan Penting Menjaga Tradisi dan Lingkungan Ngawi

SN Media™ Ngawi – Suasana Taman Wisata Tawun, Kecamatan Kasreman, Ngawi, kembali semarak dengan pelaksanaan tradisi Keduk Beji. Ritual tahunan ini tidak sekadar menjadi agenda budaya, tetapi juga mempertemukan warga dalam upaya merawat tradisi leluhur yang telah melekat dengan kehidupan masyarakat Tawun.

Keduk Beji merupakan upacara adat membersihkan sumber mata air atau sendang secara bersama-sama. Tradisi ini digelar Pemerintah Desa Tawun dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Tokoh masyarakat, budayawan, jajaran Forkopimda hingga pengunjung dari luar Ngawi turut hadir mengikuti kegiatan.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memberikan apresiasi terhadap masyarakat Tawun yang terus mempertahankan Keduk Beji. Menurutnya, keberadaan tradisi tersebut menunjukkan kuatnya kepedulian warga dalam menjaga warisan leluhur sekaligus lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

“Keduk Beji ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur sekaligus merawat alam. Apresiasi kami sampaikan kepada masyarakat Tawun yang terus mempertahankan tradisi ini,” ujar Wabup Antok.

Baca Juga:

Antusiasme warga dan pengunjung turut mewarnai pelaksanaan Keduk Beji. Tidak hanya masyarakat sekitar, pengunjung dari berbagai wilayah di Ngawi hingga luar kabupaten datang untuk melihat langsung prosesi adat yang menjadi salah satu kekayaan budaya lokal tersebut.

Bagi masyarakat Tawun, Keduk Beji juga menjadi momentum untuk mengenalkan nilai tradisi kepada generasi muda. Prosesi yang dilakukan bersama-sama memperlihatkan bahwa keberadaan budaya lokal tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Pesan tersebut diperkuat melalui edukasi mengenai penanaman pohon di sekitar sumber mata air. Tanaman yang dipilih disesuaikan dengan karakter lingkungan setempat, terutama jenis yang relatif cepat tumbuh dan memiliki kemampuan membantu menahan air.

Keberadaan Keduk Beji menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi masyarakat Ngawi tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan pemerintah dan partisipasi warga menjadi modal penting agar warisan budaya tersebut tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tetapi terus memiliki makna bagi masyarakat.

Wabup Antok menilai keberlanjutan tradisi seperti Keduk Beji sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Nilai budaya dan kepedulian terhadap lingkungan, kata dia, perlu terus dikenalkan agar menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya.

“Budaya dan lingkungan harus dijaga bersama. Kalau sumber mata air tetap lestari, manfaatnya akan dirasakan masyarakat sekarang hingga generasi berikutnya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 14 September 2026

Anggaran Daerah Disesuaikan, DPRKP Ngawi Hitung Ulang Jalan Akses Sekolah Rakyat

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tengah menyiapkan jalan akses menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan konektivitas menuju lingkungan sekolah.

Pada rancangan awal, ruas tersebut memiliki panjang 900 meter dengan lebar badan jalan lima meter. Konstruksi yang digunakan berupa rigid beton dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp4,3 miliar. Namun, setelah kebutuhan di lokasi dihitung ulang, rencana pekerjaan mengalami perubahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan akses tersebut. Hitung ulang dilakukan dengan melihat kebutuhan pekerjaan, kondisi lokasi, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

"Panjang jalan yang semula direncanakan 900 meter kini diarahkan menjadi 750 meter dengan konstruksi rigid beton. Nilai paket diperkirakan sekitar Rp3 miliar," kata Maftuh.

Baca Juga:

Nilai tersebut sekaligus mencakup peningkatan kawasan SRT. Pekerjaan tidak hanya menyasar akses utama, tetapi juga drainase sebagai prasarana pendukung. Keberadaan saluran air diperlukan agar lingkungan sekolah memiliki sistem pengaliran yang memadai.

Perubahan panjang ruas dilakukan setelah kebutuhan pekerjaan dihitung kembali. Langkah tersebut membuat penanganan dapat diarahkan pada bagian yang dinilai paling diperlukan untuk mendukung mobilitas menuju kawasan sekolah.

Konstruksi rigid beton tetap dipertahankan dalam rancangan terbaru. Material tersebut dipilih untuk memberikan kekuatan pada badan jalan sehingga mampu menunjang penggunaan akses dalam jangka panjang.

Untuk memastikan rancangan sesuai keadaan di lokasi, DPRKP dalam waktu dekat akan melakukan survei lapangan dengan meninjau kondisi eksisting. Tim akan mencermati permukaan jalan, karakter tanah, ruang yang tersedia, pola aliran air, hingga titik yang membutuhkan penanganan khusus.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi bahan dalam menentukan desain serta volume pekerjaan. Dengan berpedoman pada keadaan sebenarnya, perencanaan diharapkan lebih tepat dan mampu menghindari pekerjaan yang kurang diperlukan.

Pun demikian, aspek drainase turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengendalian limpasan air hujan. Penempatannya akan disesuaikan dengan karakter kawasan sehingga potensi genangan yang dapat mengganggu akses bisa diminimalkan.

Di sisi pembiayaan, pagu sekitar Rp3 miliar harus mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas. Karena itu, setiap bagian pekerjaan disusun secara cermat dengan tetap mempertahankan fungsi utama akses menuju SRT.

Setelah kajian teknis nanti rampung, DPRKP akan mematangkan rancangan sebagai dasar pelaksanaan. Pemerintah daerah berharap pembangunan tersebut dapat memperlancar mobilitas sekaligus mendukung kesiapan lingkungan sekolah.

"Kami masih mematangkan desain berdasarkan hasil tinjau lokasi agar volume pekerjaan sesuai kebutuhan, konstruksi tepat guna, serta anggaran sekitar Rp3 miliar dapat dimanfaatkan secara efektif," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 12 September 2026

Sosialisasi Empat Pilar di Kletekan, Kanang Dengar Aspirasi Warga Ngawi

SN Media™ Ngawi – Anggota DPR RI Komisi VI, Ir H Budi Sulistyono Kanang, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI bersama warga dan tokoh masyarakat Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Selain penguatan nilai kebangsaan, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, terutama sektor pertanian, Jumat (11/09/2026).

Empat Pilar Kebangsaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Undang-Undang Dasar 1945. Keempatnya dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, kerukunan dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.

Kanang menyampaikan, pemahaman terhadap Empat Pilar tidak seharusnya hanya berhenti dalam forum sosialisasi. Nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterapkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk menjaga kerukunan, memperkuat gotong royong serta menghormati perbedaan.

“Empat Pilar ini harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penguatan moral dan kebangsaan berjalan beriringan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami nilai persatuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat,” kata dia.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kondisi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor penting bagi masyarakat. Ketersediaan pupuk menjadi salah satu perhatian, terutama agar kebutuhan petani dapat terpenuhi sesuai waktu dan musim tanam. Selain pupuk, aspirasi masyarakat juga menyangkut ketersediaan benih berkualitas, sarana produksi pertanian, pengairan, alat dan mesin pertanian hingga pemasaran hasil panen.

Dukungan terhadap berbagai kebutuhan tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dialog dalam kegiatan sosialisasi. Mengingat, persoalan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut biaya usaha tani, kepastian harga ketika panen serta akses terhadap berbagai sarana pendukung.

Kanang kembali menegaskan, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur negara. Peran masyarakat justru menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan, yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan kehidupan sosial di sekitar.

“NKRI adalah harga mati. Penguatannya dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Kalau kerukunan, gotong royong dan saling menghormati terus dijaga, maka nilai kebangsaan akan tumbuh kuat di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

DTSEN Ngawi Berubah, Pemerintah Daerah Bersiap Menanggung Tambahan Anggaran BPJS Kesehatan

SN Media™ Ngawi – Pergeseran data warga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) berpotensi menambah beban anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi. Perubahan pengelompokan desil sekitar 143 ribu warga turut berdampak pada pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, perubahan desil dalam DTSEN didasarkan pada sejumlah indikator sosial ekonomi. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah status pekerjaan warga, sehingga perubahan kondisi pekerjaan dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pengelompokan desil.

“Perubahan desil ini memang disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya status pekerjaan. Karena itu, masyarakat datang mengusulkan perubahan data. Rata-rata ada tiga sampai lima orang per hari yang mengajukan permohonan terkait status pekerjaan,” ujar Antok beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Sejatinya, pergeseran tersebut menjadi perhatian serius karena tidak berhenti pada perubahan administrasi data. Ketika posisi warga berubah dalam pengelompokan desil, konsekuensinya dapat berlanjut pada perubahan sasaran program sekaligus berpindahnya tanggung jawab pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pun di Ngawi, sebanyak 143 ribu warga yang sebelumnya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 kini bergeser ke kelompok desil 5 dan desil 6. Perubahan itu berdampak terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama bagi warga yang sebelumnya pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Jika pembiayaan tersebut harus ditanggung daerah, kebutuhan anggaran tambahan diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar dalam setahun. Besaran itu menjadi beban baru bagi keuangan daerah karena harus dialokasikan untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat akurasi DTSEN menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga secara tepat agar pembagian tanggung jawab pembiayaan tidak keliru dan anggaran dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Selain sektor kesehatan, data tersebut juga menjadi pijakan dalam menentukan bentuk intervensi bagi masyarakat.

Warga pada desil 1 hingga desil 4 memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan tidak harus selalu berupa makanan siap saji, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Antok kembali menegaskan, perubahan status pekerjaan dalam DTSEN harus melalui proses verifikasi dan validasi secara cermat. Langkah tersebut diperlukan agar pembaruan data tidak dimanfaatkan untuk mengubah posisi warga ke kelompok desil tertentu demi memperoleh bantuan.

“Kita harus benar-benar mencermati alih status pekerjaan ini. Jangan sampai perubahan data dimanfaatkan agar masyarakat masuk kategori desil 1 atau desil 2 untuk mendapatkan program bantuan, karena setiap perubahan akan berdampak pada kebijakan dan anggaran pemerintah,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com