sinar ngawi

Rabu, 09 September 2026

Disparpora Ngawi Evaluasi Pengawasan Kolam Renang Tawun Usai Insiden Anak Tenggelam

SN Media™ Ngawi – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Ngawi akan mengevaluasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pengunjung di Taman Wisata Tawun. Langkah tersebut dilakukan menyusul insiden tenggelamnya anak berusia 9 tahun asal Desa Tempuran, Kecamatan Paron, di kolam renang dewasa pada Minggu (06/09/2026).

Evaluasi diarahkan untuk memperkuat pengawasan, penempatan petugas keselamatan, hingga pengaturan area kolam agar risiko kejadian serupa dapat ditekan. Pembenahan juga mencakup aspek sarana pendukung yang berkaitan langsung dengan keamanan pengunjung, terutama anak-anak.

Kepala Disparpora Ngawi, Wiwien Purwaningsih, mengatakan pengelola selama ini telah menerapkan SOP keselamatan dengan menempatkan dua petugas lifeguard di kawasan kolam renang. Namun, pada saat kejadian, pengawasan menghadapi situasi berbeda karena bersamaan dengan pelaksanaan Pasar Jadul yang digelar setiap Minggu Legi.

“Petugas yang ada harus mengawasi beberapa titik karena kegiatan pengunjung cukup ramai. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengawasan di area kolam tetap berjalan maksimal,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan petugas keselamatan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pengunjung mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Karena itu, penempatan personel akan ditinjau kembali berdasarkan tingkat keramaian dan karakter aktivitas di kawasan wisata.

Selain jumlah dan posisi petugas, Disparpora juga menyiapkan langkah untuk memudahkan pengunjung mengenali petugas keselamatan. Personel nantinya akan menggunakan seragam khusus sehingga keberadaannya lebih mudah dibedakan dari pengunjung ketika berada di area wisata.

Pembenahan juga diarahkan pada infrastruktur. Salah satu rencana yang disiapkan yakni memasang pagar pembatas antara kolam renang anak dan kolam dewasa. Pemisahan tersebut diharapkan dapat memperjelas batas area sekaligus membantu mencegah anak-anak memasuki kolam yang memiliki kedalaman berbeda.

Wiwien menambahkan, evaluasi SOP keselamatan sebenarnya dilakukan secara berkala setiap tahun. Pembaruan dilakukan pada akhir tahun dengan mempertimbangkan kondisi operasional serta kebutuhan pengamanan di lokasi wisata.

“Dengan adanya kejadian ini, penerapan SOP akan kami evaluasi kembali, termasuk penempatan personel, kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan seragam petugas, serta dukungan infrastruktur agar keselamatan pengunjung menjadi perhatian utama,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 08 September 2026

Empat Tipe Swakelola dalam Pengadaan Pemerintah, Ini Perbedaan Pelaksana dan Karakteristiknya

SN Media™ Ngawi – Pemerintah memiliki pilihan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme Swakelola. Skema ini memungkinkan pekerjaan tertentu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pihak yang memenuhi ketentuan, tanpa selalu menggunakan penyedia atau pihak ketiga.

Ketentuan mengenai Swakelola mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, Swakelola terbagi menjadi empat tipe, yakni Tipe I, II, III, dan IV, yang penggunaannya disesuaikan karakteristik pekerjaan serta pihak pelaksana.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ngawi Rachmat Fitrianto menjelaskan, pemilihan tipe Swakelola harus dilakukan sejak tahap perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pelaksana.

“Swakelola tidak semata-mata menjadi alternatif karena ingin menghindari proses pemilihan penyedia, tetapi harus dipilih karena memang sesuai karakteristik pekerjaan dan memberikan hasil yang efektif serta efisien,” ujarnya.

Baca Juga:

Swakelola Tipe I dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menjadi penanggung jawab anggaran. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh instansi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya internal, termasuk pegawai atau tenaga ahli sesuai ketentuan. Model ini dapat diterapkan untuk pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pendataan, maupun kegiatan lain yang dapat dikerjakan secara mandiri.

Berbeda dengan Tipe I, Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah lain. Skema ini dapat digunakan ketika instansi pelaksana memiliki kompetensi, pengalaman, sumber daya, atau kewenangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Sementara itu, Tipe III memberikan ruang bagi Organisasi Kemasyarakatan untuk menjadi pelaksana. Mekanisme ini dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, pendidikan, lingkungan, maupun program sosial yang sesuai kompetensi organisasi.

Adapun Swakelola Tipe IV dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat. Kegiatan dapat berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan fasilitas lingkungan, sarana umum, drainase sederhana, hingga pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan gotong royong warga.

Keempat tipe tersebut memiliki perbedaan utama pada pihak yang melaksanakan pekerjaan. Karena itu, pemilihannya perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan, kompetensi pelaksana, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat yang dihasilkan.

“Yang paling penting, Swakelola harus benar-benar dipilih karena pekerjaannya lebih tepat, efektif, efisien, dan memberikan manfaat. Jika suatu pekerjaan pada hakikatnya lebih sesuai dilaksanakan penyedia, maka mekanisme Pengadaan melalui Penyedia tetap harus digunakan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta:Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 07 September 2026

Dinsos Ngawi Ungkap 36 Kasus ABH, Mayoritas Berkaitan dengan Perilaku Seksual Anak

SN Media™ Ngawi – Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mencatat jangkauan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sepanjang 2026 hingga memasuki September mencapai 36 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak usia sekolah.

Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Akhmad Sufandi Nasrul Hadi, mengatakan kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan mayoritas melibatkan anak yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA. Kondisi ini menjadi perhatian karena korban maupun pelaku sama-sama masih tergolong anak.

“Kasus yang kami jangkau didominasi persoalan pelecehan seksual, sekitar 75 persen. Rata-rata bermula dari interaksi antar anak yang kemudian berkembang menjadi persoalan, dan dalam beberapa kasus mereka menganggap hubungan tersebut suka sama suka. Namun kemudian muncul laporan dari orang tua maupun masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Fandi, laporan yang masuk menjadi salah satu pintu bagi Dinas Sosial untuk melakukan identifikasi, pendampingan, serta menentukan langkah rujukan sesuai kebutuhan anak. Pihaknya juga berkoordinasi dengan unsur terkait apabila perkara telah masuk dalam proses hukum.

Sebaran kasus tersebut tidak hanya terjadi pada satu wilayah tertentu. Bahkan, terdapat perkara yang melibatkan anak-anak dari lingkungan sekolah yang sama. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya perhatian dan pendampingan terhadap anak, baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam penanganannya, ABH yang masuk ke ranah hukum akan mengikuti tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme di tingkat desa, penyelesaian dilakukan dengan melibatkan keluarga serta pihak terkait dan mempertimbangkan kondisi anak.

Selain kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial juga menjangkau ABH dengan perkara lain, di antaranya pencurian dan tawuran. Setiap kasus mendapatkan penanganan berdasarkan persoalan yang dihadapi serta kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak.

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap identifikasi dan rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya bidang rehabilitasi sosial.

“Penanganan ABH tidak hanya melihat persoalan hukumnya, tetapi juga bagaimana anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, kepentingan terbaik bagi anak tetap harus menjadi perhatian,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Bea Cukai Madiun Perkuat Pemahaman Aturan Cukai bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Ngawi

SN Media™ Ngawi – Bea Cukai Madiun terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ngawi mengenai ketentuan cukai. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Madiun memperkuat pemahaman terhadap perkembangan aturan di bidang cukai, terutama bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan barang kena cukai. Pemahaman regulasi dinilai penting agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sabtu, 05 September 2026

Ruang Fiskal Menyempit, DPRD Ngawi Relakan Pokir demi Menjaga Program Prioritas Tetap Berjalan

SN Media™ Ngawi - Dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Ngawi menjadi salah satu alokasi yang dihapus dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan itu dilakukan di tengah kebutuhan anggaran program mencapai Rp150 miliar, sementara dana yang tersedia sekitar Rp20 miliar sehingga terdapat kekurangan pembiayaan Rp130 miliar.

Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Ngawi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Raperda tersebut kemudian disetujui menjadi Perda pada Selasa (01/09/2026) lalu.

Pembahasan perubahan APBD dilakukan ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, sedangkan transfer pemerintah pusat juga berkurang sekitar Rp79 miliar. Kondisi itu membuat pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah alokasi belanja.

Baca Juga:

Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko yang akrab disapa King mengatakan, penghapusan pokir merupakan bagian dari penyesuaian anggaran untuk menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Alokasi yang sebelumnya disiapkan melalui pokir harus direlakan agar ruang anggaran dapat difokuskan pada program yang lebih mendesak.

"Jadi bukan pokir yang menyebabkan defisit Rp130 miliar. Defisit itu muncul karena kebutuhan program mencapai Rp150 miliar, sementara anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Karena itu, pokir menjadi salah satu yang kami sesuaikan untuk membantu menutup kekurangan tersebut," katanya.

Kekurangan pembiayaan tersebut membuat DPRD bersama pemerintah daerah harus kembali menyusun skala prioritas. Program yang dinilai paling penting dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dipertahankan, sedangkan sejumlah alokasi lain harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penghapusan pokir tidak serta-merta menghilangkan aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun anggota DPRD. Aspirasi tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan, namun pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi fiskal dan kemampuan anggaran pada perubahan tahun berjalan. Pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat.

Penyesuaian dilakukan agar kegiatan yang dipertahankan memiliki kepastian pembiayaan hingga akhir tahun. Kondisi tersebut sekaligus menjadi evaluasi dalam penyusunan anggaran berikutnya. Perencanaan belanja perlu lebih memperhitungkan dinamika PAD dan transfer pusat agar kebutuhan program dapat diselaraskan sejak awal dengan kemampuan fiskal daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Dwi Riyanto Jatmiko, pimpinan dan anggota DPRD Ngawi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ngawi.

Di tengah keterbatasan anggaran, kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan infrastruktur dan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan.

"Yang kami jaga adalah program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Pokir kami relakan terlebih dahulu, supaya anggaran yang terbatas bisa diarahkan untuk menyelesaikan program prioritas dan tidak menimbulkan persoalan pembiayaan di akhir tahun," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok DPRD Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 04 September 2026

Puncak Kemarau 2026, Kebutuhan Air Bersih Warga Ngawi Capai 240 Ribu Liter Per Hari

SN Media™ Ngawi - Puncak musim kemarau 2026 mulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Periode kering yang berlangsung cukup panjang membuat sumber air warga semakin terbatas, terutama di kawasan pedesaan.

Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari masyarakat ikut terdampak. Air yang tersedia harus digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari mandi, mencuci, memasak hingga minum.

Di sisi lain, sebagian warga juga memerlukannya untuk menunjang aktivitas produktif dan ternak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina mengatakan, peningkatan konsumsi terjadi seiring bertambahnya pemakaian masyarakat selama periode kemarau.

“Rata-rata pemakaian sebelumnya sekitar 80 liter per orang per hari, sekarang meningkat menjadi sekitar 100 sampai 110 liter per orang per hari. Kenaikan ini karena pemanfaatannya juga untuk menunjang produktivitas masyarakat dan kebutuhan minum ternak,” ujarnya.

Kamis, 03 September 2026

Setelah Tiga Tahun Kosong, Jabatan Direktur Perumdam Ngawi Masuk Tahap Akhir Pengisian

SN Media™ Ngawi – Setelah lebih dari tiga tahun kosong, jabatan Direktur Perumdam Tirto Kertonegoro Ngawi memasuki tahap akhir pengisian, dengan tiga calon telah lolos seleksi dan menjalani wawancara bersama Bupati Ony Anwar Harsono selaku KPM.

Ketiga calon tersebut yakni Aris Setyanto, Djoko Widodo, dan Dwi Purnomo. Sebelum sampai pada tahap wawancara dengan KPM, mereka telah menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta wawancara bersama panitia seleksi (pansel).

Ketua Pansel Calon Direktur Perumdam Tirto Kertonegoro Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan rangkaian seleksi dilakukan untuk mendapatkan figur yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kesiapan mengembangkan perusahaan daerah tersebut.

“Ketiga calon sudah melalui tahapan yang telah ditetapkan. Kami melihat berbagai aspek, mulai dari integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, sampai kesiapan mereka dalam mengembangkan perusahaan,” ujar Maftuh.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, proses seleksi tidak hanya menilai pemenuhan persyaratan, tetapi juga kemampuan calon menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perusahaan air minum. Aspek tersebut dinilai penting karena Perumdam Tirto Kertonegoro bersentuhan langsung dengan kebutuhan air bersih masyarakat.

Perusahaan daerah itu pun membutuhkan sosok yang mampu menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendorong peningkatan kinerja. Karena itu, kapasitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola perusahaan menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses seleksi.

Setelah seluruh tahapan dilalui, hasil seleksi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu bagian yang diperhatikan sebelum keputusan penetapan direktur terpilih.

Maftuh mengatakan tidak ada batasan waktu khusus dalam memproses tiga calon tersebut berdasarkan rekomendasi Kemendagri. Meski begitu, pihaknya berupaya agar proses pengisian jabatan dapat diselesaikan secepatnya, mengingat posisi direktur telah kosong lebih dari tiga tahun.

“Kami berharap proses ini segera mendapatkan hasil terbaik. Yang terpenting, direktur terpilih nantinya mampu membawa Perumdam Tirto Kertonegoro semakin sehat, profesional, dan memberikan pelayanan air bersih yang semakin baik kepada masyarakat Ngawi,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 02 September 2026

DPRKP Ngawi Serap Masukan Pengembang dan Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik

SN Media™ Ngawi – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) standar pelayanan di Kurnia Convention Hall. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan standar pelayanan.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah instansi terkait, pengembang perumahan serta wartawan. Melalui forum tersebut, DPRKP menghimpun berbagai masukan, kritik dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita, mengatakan forum tersebut penting untuk memastikan rancangan standar pelayanan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan perumahan.

“Kami ingin ada ruang komunikasi sehingga masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak bisa menjadi bahan dalam penyempurnaan standar pelayanan,” ujarnya, Selasa (01/09/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, sektor perumahan di Ngawi terus berkembang, termasuk penyediaan rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah daerah juga berupaya menciptakan iklim yang mendorong pengembang untuk memperbanyak pembangunan hunian terjangkau. Salah satu bentuk dukungan tersebut berkaitan dengan proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang bagi rumah subsidi diarahkan tanpa biaya.

Kebijakan itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembang untuk menyediakan lebih banyak pilihan hunian yang dapat dijangkau masyarakat. Di sisi lain, DPRKP juga memberikan perhatian terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dalam kawasan perumahan.

Aspek tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Mitigasi risiko bencana turut menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan.

Sebelum pengesahan site plan, terdapat tahapan terkait tata ruang yang memberikan informasi mengenai kondisi kawasan, termasuk potensi kerawanan bencana. Dalam proses permohonan site plan, aspek teknis juga diperhatikan untuk memastikan lokasi dan rancangan pembangunan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diperlukan agar kawasan perumahan tidak berada pada lokasi yang berpotensi terdampak banjir maupun ancaman bencana lainnya.

Wahyudi menegaskan, masukan yang muncul dalam FKP menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan DPRKP. Standar pelayanan diharapkan semakin transparan, akuntabel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. “Masukan dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan perumahan semakin jelas, terbuka dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pengembang,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 01 September 2026

Pemantauan PTLHP Inspektorat Ngawi Dorong Unit Kerja Benahi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

SN Media™ Ngawi - Inspektorat Kabupaten Ngawi tengah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) untuk memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban secara tertib, terukur, dan sesuai ketentuan.

Noor Hasan Muntaha, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi, mengatakan pemantauan tidak berhenti pada pemeriksaan temuan, tetapi berlanjut pada pengecekan terhadap langkah perbaikan yang dilakukan perangkat daerah.

“Setiap saran maupun rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perlu dipastikan penyelesaiannya, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun pembenahan pengelolaan di lingkungan kerja,” jelas Hasan.

Baca Juga:

Menurut dia, PTLHP diperlukan agar rekomendasi pemeriksaan tidak sekadar menjadi catatan, melainkan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan. Karena itu, Inspektorat memantau kelengkapan dokumen, penyelesaian kewajiban, serta tindak perbaikan yang dilakukan unit kerja berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Pun, dalam pemantauan juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindakan yang telah dilaksanakan. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian hasil pemeriksaan dapat diketahui secara lebih jelas, termasuk apabila masih terdapat bagian yang membutuhkan tindak lanjut dari masing-masing unit kerja.

Selain memastikan kewajiban dituntaskan, PTLHP diharapkan memberi dampak terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan. Perbaikan yang dilakukan setiap unit kerja menjadi bagian dari proses membangun sistem kerja yang lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasan menambahkan, pemantauan secara berkelanjutan juga menjadi sarana evaluasi agar kelemahan yang pernah ditemukan tidak kembali terjadi. Hasil pemantauan dapat menjadi bahan bagi unit kerja untuk memperbaiki proses internal, memperkuat pengendalian, serta meningkatkan ketepatan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejatinya, inspektorat mendorong adanya komitmen bersama untuk segera melengkapi bukti tindak lanjut, memperbaiki prosedur yang masih lemah, dan memastikan hasil perbaikan diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari secara konsisten, sehingga pengendalian internal semakin kuat di setiap lingkungan unit kerja.

“Setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti dan menjadi pijakan untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com