PMK Nomor 7 Tahun 2026 Terbit, Pemdes Walikukun Ngawi Gelar Musdessus Penyesuaian APBDes

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk membahas perubahan Perkades mengenai penjabaran APBDes tahun berjalan. Kegiatan tersebut bertempat di kantor desa setempat sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan terbaru terkait pengelolaan Dana Desa.

Musdessus digelar menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026. Regulasi ini menegaskan bahwa perencanaan anggaran desa harus diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat sekaligus indikator kinerja pembangunan. 

Selain itu, dalam aturan baru tersebut mekanisme penyaluran Dana Desa juga diatur melalui aplikasi OM-SPAN TKD. Sistem ini terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Kepala Desa Walikukun, Mustahmid Saiful Ichwan, menjelaskan bahwa Musdessus menjadi forum penting bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan dokumen perencanaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh program desa tetap sejalan dengan ketentuan terbaru pemerintah pusat. 

Menurutnya, perubahan regulasi tersebut menuntut pemerintah desa menata kembali rencana kegiatan yang sebelumnya telah disusun. Sejumlah program perlu diselaraskan ulang agar penggunaan Dana Desa tetap tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. 

“Melalui Musdessus ini kami menyamakan persepsi seluruh unsur desa terkait perubahan aturan tersebut. Pemerintah desa tetap berupaya agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” terang Kades Walikukun saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (07/03/2026). 

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah desa dalam mendukung pembangunan. Penyesuaian perencanaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta keberlanjutan program desa. 

Dapat diinformasikan, pemerintah menetapkan bahwa sebesar 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dialokasikan secara khusus untuk mendukung implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Berdasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir 2025 telah menyampaikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Kabupaten Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

Nilai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pun secara rata-rata, setiap desa diperkirakan menerima Dana Desa dalam kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta. 

Begitu juga sejumlah indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kinerja pemerintah desa. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan. 

Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat diharapkan tetap menjadi perhatian utama meskipun ruang fiskal desa relatif lebih terbatas. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Fasilitas RPH Kandangan Ngawi Direhab Tahun Ini, DPP Siapkan Anggaran Rp260 Juta

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) kembali menyiapkan langkah pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, sebagai upaya memperkuat layanan pemotongan ternak yang lebih layak.

Program pengembangan tersebut menjadi bagian dari pembenahan sarana prasarana yang selama ini digunakan masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Pemerintah daerah menilai fasilitas yang memadai dapat menunjang aktivitas ekonomi berbasis peternakan di daerah. 

Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya kembali mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan fasilitas di RPH Kandangan agar lebih representatif. Menurut Tony, total anggaran yang disiapkan dalam program pengembangan tersebut mencapai sekitar Rp260 juta. 

“Dana tersebut difokuskan untuk melakukan rehabilitasi sejumlah fasilitas yang saat ini kondisinya mulai mengalami kerusakan,” jelasnya, Kamis (05/03/2026). 

Pun, beberapa bagian bangunan yang direncanakan mendapat perbaikan di antaranya pos jaga, lantai dasar area RPH, hingga bagian atap kantor. Selain itu juga akan dilakukan pemasangan kanopi pada Rumah Potong Unggas (RPU). 

Perbaikan fasilitas tersebut dinilai penting agar aktivitas operasional di lingkungan rumah potong dapat berjalan lebih tertib, aman, serta sesuai standar layanan kesehatan hewan dan kebersihan produk pangan asal hewan. 

“Saat ini proses pengembangan masih berada pada tahap penyusunan perencanaan teknis. DPP Ngawi masih berkoordinasi dengan konsultan perencana sebelum tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan,” tambahnya. 

Masih menurutnya, setelah dokumen perencanaan rampung, proyek rehabilitasi tersebut akan dilanjutkan dengan proses lelang sesuai mekanisme pengadaan pemerintah. Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum pekerjaan fisik benar-benar dimulai di lapangan. 

Pemerintah daerah berharap peningkatan sarana prasarana di RPH Kandangan nantinya dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha peternakan, pedagang daging, serta sektor usaha turunannya di Ngawi. 

“Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, target tahapan perencanaan dapat diselesaikan pada akhir Maret sehingga proyek rehabilitasi fasilitas RPH tersebut sudah siap masuk tahap lelang,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm-TiM
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Gerakan Pangan Murah Ngawi Digelar, Bupati Ony Pastikan Harga Tetap Stabil

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar Gerakan Pangan Murah di sisi timur Alun Alun Ngawi, kegiatan ini dibuka langsung Bupati Ony Anwar Harsono, Rabu (04/03/2026).

Bupati Ony menyampaikan agenda tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pangan Nasional guna menjaga kestabilan harga serta kecukupan pasokan saat memasuki Ramadan dan Idul Fitri 2026. 

Intervensi ini diharapkan mampu meredam gejolak pasar, sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa dihantui lonjakan signifikan saat permintaan meningkat di wilayah Ngawi. 

“Kegiatan ini menjadi ikhtiar bersama menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan situasi pangan di daerah tetap terkendali hingga mendekati hari raya,” jelas Bupati Ony. 

Di tempat yang sama, Supardi selaku Kepala DKPP setempat menegaskan ketersediaan beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga aneka sayur dalam kondisi aman dan terpantau mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Namun demikian, ia mengakui terdapat komoditas tertentu yang pasokannya terbatas, terutama cabai, akibat produksi lokal menurun dipicu faktor cuaca yang kurang bersahabat dalam beberapa waktu terakhir. 

“Penurunan hasil produksi cabai berdampak pada kenaikan harga di pasaran, meski pemerintah daerah terus berupaya melakukan distribusi dan koordinasi dengan pemasok guna menekan lonjakan yang memberatkan warga,” jelasnya. 

Dapat diinformasikan, kegiatan bazar pangan murah ini, selain harga yang ditawarkan lebih bersahabat dibanding pasaran, sehingga pembeli merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus mengurangi kualitas konsumsi keluarga menjelang momentum keagamaan besar. 

Warga tampak memadati stan penjualan untuk mendapatkan beras medium, beras program stabilisasi, minyak goreng kemasan, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, hingga ikan lele. 

Selain transaksi bahan pokok, lokasi kegiatan juga diramaikan bazar, hiburan musik, serta pembagian doorprize yang menambah semarak suasana dan menarik antusiasme pengunjung sejak pagi hari setempat. 

Pun gerakan serupa juga digelar di sejumlah titik sebagai bentuk pemerataan akses, agar warga desa hingga kota merasakan manfaat yang sama dalam memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga relatif stabil. 

Pemerintah daerah berharap gerakan ini mampu menjadi penyangga stabilitas pangan, memberi rasa ayem bagi masyarakat Ngawi, serta menjaga ritme distribusi tetap lancar hingga perayaan Idul Fitri 1447 H.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sambut Mudik Lebaran 2026, Terminal Kertonegoro Ngawi Perketat Pengawasan Armada

SN-Media™ Ngawi – Jajaran Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kertonegoro di Kabupaten Ngawi mulai mematangkan sejumlah persiapan menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Upaya ini dilakukan demi menjamin kenyamanan sekaligus keamanan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran di Ngawi.

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi, Ery Sadewo, menyampaikan pihaknya telah mendirikan Posko Pengamanan Angkutan Lebaran di area pelayanan terminal. 

“Posko tersebut difungsikan sebagai pusat koordinasi, pengawasan, serta layanan aduan masyarakat sepanjang periode angkutan hari raya,” ujar Sadewo, Selasa (03/03/2026). 

Masih menurutnya, petugas terminal Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi menggencarkan rampcheck terhadap armada yang melakukan pemberangkatan awal dari Terminal Kertonegoro. 

“Pemeriksaan mencakup kelayakan teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan kru bus agar perjalanan tetap aman, tertib, dan sesuai ketentuan keselamatan,” sambungnya. 

Pun di dalam kawasan pelayanan, jajaran terminal Ngawi juga memasang sejumlah signage atau papan petunjuk tambahan. Penataan ini bertujuan memperlancar arus pergerakan penumpang, mencegah penumpukan, serta memudahkan calon pemudik menemukan jalur keberangkatan dan fasilitas pendukung. 

Sebagai langkah antisipasi lonjakan tarif, pihak Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi memasang tabel resmi tarif bus AKDP dan AKAP ke berbagai jurusan. Informasi tersebut menjadi rujukan penumpang apabila ditemukan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar saat puncak arus mudik. 

Tak hanya angkutan bus, daftar tarif layanan ojek pangkalan dan bentor di lingkungan terminal Ngawi turut dipasang secara terbuka. Transparansi ini diharapkan mampu menekan potensi pungutan berlebih sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi lanjutan. 

Untuk mendukung aspek kesehatan, Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi menjalin nota kesepahaman dengan RS AT Tiin Husada terkait penanganan medis dan kegawatdaruratan. 

“Kerja sama tersebut memungkinkan respons cepat apabila terdapat penumpang yang mengalami gangguan kesehatan di area terminal maupun saat perjalanan berlangsung,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPMD Ngawi Sebut Dana Desa 2026 Belum Bisa Disalurkan, Tunggu Musdes

SN-Media™ Ngawi – Memasuki awal bulan Maret, Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2026 di Kabupaten Ngawi hingga kini belum tersalurkan. Pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian menyusul terbitnya PMK 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa, sementara pagu alokasi untuk Ngawi turun signifikan menjadi Rp72 miliar.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi, Arif Syarifudin, menjelaskan bahwa sejumlah regulasi teknis harus diselaraskan terlebih dahulu. Salah satu tahapan krusial yakni penetapan skala prioritas penggunaan Dana Desa melalui musyawarah desa. 

“Hingga awal bulan ini (Maret 2026), sebanyak 213 desa di Ngawi masih dalam proses menyiapkan pelaksanaan musyawarah desa atau Musdes, sebagai landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa 2026,” ungkap Arif, Senin (02/03/2026). 

Ia memaparkan, dalam PMK 7 Tahun 2026 ditegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus memperhatikan kebutuhan riil desa, sekaligus mempertimbangkan indikator kinerja. 

Mekanisme  diatur melalui Aplikasi OM-SPAN TKD yang terintegrasi dengan sistem pusat. Tak hanya itu, regulasi anyar tersebut turut mengatur tata cara pelaporan, monitoring, serta evaluasi penggunaan anggaran. 

Dapat diinformasikan. medasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir 2025 telah menginformasikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Kabupaten Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

Angka ini menurun tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan skema tersebut, Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDes 2026 seluruh desa di Ngawi secara total tetap Rp72 miliar. Secara rata-rata, masing-masing desa diperkirakan menerima kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta, menyesuaikan formula yang berlaku. 

Kondisi ini membuat pemerintah desa perlu cermat menyusun prioritas. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga diharapkan tetap menjadi perhatian utama, kendati ruang fiskal lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sinergi SMSI dan DPPTK Ngawi Stabilkan Harga di Bulan Ramadan

SN-Media™ Ngawi – Operasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Ngawi di halaman Kantor Kecamatan Widodaren diserbu warga. Seluruh komoditas kebutuhan pokok yang disediakan habis terjual sebelum waktu berbuka puasa, Sabtu (28/02/2028).

Kegiatan yang berkolaborasi antara SMSI Kabupaten Ngawi dengan DPPTK setempat tersebut menjadi bagian dari langkah konkret menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Pasar murah digelar untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat tetap terjangkau. 

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ngawi, Kundari Pri Susanti, mendorong agar pelaku UMKM diberi ruang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pasar serupa. Pelibatan UMKM dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

“Kehadiran UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan penguat distribusi berbasis lokal. Selain membantu pemasaran produk warga sendiri, langkah itu juga menumbuhkan daya saing usaha kecil agar tetap bertahan di tengah fluktuasi harga,” ujar Kundari, Minggu (01/03/2026). 

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menegaskan operasi pasar murah merupakan instrumen pengendalian inflasi daerah yang terus diperkuat pemerintah. 

“Selain menjaga daya beli masyarakat, kegiatan tersebut bertujuan menekan potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Stabilitas pasokan menjadi kunci agar tidak terjadi gejolak di tingkat konsumen maupun pedagang,” jelas Nilam. 

Pada gelaran di Widodaren, sedikitnya sepuluh distributor ambil bagian. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, beras medium dan premium, minyak goreng, gula kemasan maupun gula polos, hingga telur ayam. 

Tak hanya itu, tersedia pula brambang bawang, cabai, aneka sayur mayur, mie instan, terigu, serta kebutuhan pokok lainnya. Seluruh barang dijual dengan harga di bawah pasaran untuk meringankan beban warga. 

Sejak dibuka pukul 13.30 WIB, antrean warga mengular di halaman kecamatan. Hingga menjelang berbuka puasa sekitar pukul 16.15 WIB, seluruh stok telah terjual tanpa tersisa. 

Pemkab Ngawi memastikan kegiatan serupa akan terus digelar di sejumlah titik lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga, memperkuat distribusi, sekaligus memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Posko THR Dibuka, Perusahaan Swasta Ngawi Diingatkan Taat Aturan

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi para pekerja maupun karyawan perusahaan swasta tetap mengacu pada ketentuan pengupahan nasional, sembari menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, Supriyadi, menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri sesuai regulasi yang berlaku. 

“Ketentuan tersebut menjadi pijakan utama bagi seluruh perusahaan di daerah. Pemerintah daerah mengingatkan agar kewajiban itu dipenuhi tepat waktu sehingga hak para pekerja tidak tertunda menjelang momentum Lebaran,” terang Supriyadi, Minggu (28/02/2026). 

Masih menurut dia, meski edaran dari pemerintah pusat belum diterbitkan, DPPTK Ngawi telah bergerak lebih awal. Upaya jemput bola dilakukan dengan mendatangi sejumlah pabrik besar guna menyampaikan imbauan secara langsung. 

Langkah persuasif tersebut ditempuh agar perusahaan menyiapkan anggaran sejak dini. Dengan kesiapan itu, para karyawan diharapkan dapat menerima haknya tanpa kendala administrasi maupun alasan teknis lainnya. 

Selain melakukan pemantauan lapangan, DPPTK juga membuka posko pengaduan THR di kantor dinas. Fasilitas ini disediakan untuk menampung laporan dari pekerja maupun karyawan perusahaan yang merasa dirugikan. 

Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan pembinaan tetap dikedepankan agar persoalan dapat diselesaikan secara proporsional tanpa memicu ketegangan antara manajemen dan karyawan. 

“Secara umum terdapat sekitar 30 perusahaan besar di Ngawi dalam daftar pemantauan, termasuk swasta, BUMN, dan rumah sakit,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kabar Lega, THR Ngawi Rp 52,3 Miliar dan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Kebagian

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan alokasi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 telah disiapkan. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 52,3 miliar untuk seluruh pegawai lingkup Pemkab Ngawi.

Anggaran tersebut mencakup ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkab menegaskan kesiapan fiskal daerah agar hak pegawai terpenuhi menjelang hari raya, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di momentum lebaran. 

Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyohadi, menerangkan bahwa rencana pencairan THR dijadwalkan pada awal Maret 2026. Proses administrasi tengah dirampungkan agar penyaluran berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan. 

“Untuk ASN dan PPPK penuh waktu, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 47 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi ribuan pegawai aktif yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah, mulai dari sektor pendidikan hingga layanan teknis,” ujar Mulat, Jumat (27/02/2026). 

Masih menurut dia, untuk PPPK paruh waktu juga dipastikan menerima hak yang sama. Baik yang menduduki jabatan pengelola umum operasional maupun operator layanan operasional, seluruhnya telah masuk perhitungan anggaran pemerintah daerah tahun berjalan. 

Khusus PPPK paruh waktu, nilai alokasi yang disiapkan mencapai Rp 5,3 miliar. Pemerintah daerah menegaskan tidak ada pembedaan hak selama status kepegawaian tercatat aktif dan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. 

“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran THR tahun ini menembus Rp 52,3 miliar. Kebijakan tersebut diharapkan memberi rasa lega bagi pegawai sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal menjelang perayaan hari besar keagamaan, “ pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Jalur Ngawi–Mantingan Kembali Terjadi Kecelakaan, Lima Orang Luka

SN-Media™ Ngawi - Arus lalu lintas di ruas Ngawi–Mantingan terganggu setelah dua truk terlibat kecelakaan di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Meski tak ada korban jiwa, namun dipastikan lima orang mengalami luka, Kamis (26/2/2026).

Empat korban di antaranya sempat terjepit di dalam kabin yang mengalami kerusakan berat. Proses penyelamatan membutuhkan waktu karena rangka kendaraan ringsek dan sulit dibuka secara manual oleh warga sekitar. 

Berdasarkan data kepolisian, kendaraan yang terlibat ialah truk dump Hino N 8321 VW bermuatan tanah urug dikemudikan Joko Nur Cahyono, warga Kasreman, serta Mitsubishi Canter R 8717 ET pengangkut telur yang disopiri Dimas Axliano Diziana, asal Kota Madiun. 

Kasatlantas Polres Ngawi, AKP Yuliana Plantika, menjelaskan kedua truk melaju searah dari timur menuju barat. Sesampainya di lokasi, truk dump mengurangi kecepatan karena hendak berbelok ke kanan. 

“Dalam waktu hampir bersamaan, truk telur dari belakang berusaha mendahului kendaraan roda empat di depannya dengan mengambil sisi kanan. Jarak yang terlalu dekat membuat pengemudi sulit menghindari benturan,” terangnya. 

Dapat diinformasikan, bahwa tabrakan keras terjadi di sisi kanan truk dump. Mitsubishi Canter kemudian kehilangan kendali dan menghantam pohon di tepi jalan, sementara truk dump terdorong hingga oleng lalu masuk ke selokan. 

Kerasnya benturan menyebabkan kabin kedua kendaraan rusak parah. Para korban terhimpit material besi yang terlipat, sehingga memerlukan bantuan alat berat dan mobil derek untuk proses evakuasi. 

Petugas gabungan bersama warga bahu-membahu mengevakuasi korban dari dalam kendaraan. Setelah berhasil dikeluarkan, lima korban segera dibawa ke RS At-Tin Husada Ngawi guna mendapatkan penanganan medis, dan penanganan perkara kini dilakukan Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : m
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT