sinar ngawi

Rabu, 26 Agustus 2026

BPBD Ngawi Perkuat Mitigasi Kekeringan, Siapkan Tandon dan Distribusi Air Bersih Merata

SN Media™ Ngawi - Memasuki puncak kemarau 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga di sejumlah dusun yang sumber airnya semakin terbatas akibat minimnya hujan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi pun memperkuat mitigasi untuk memastikan kebutuhan air bersih warga terdampak dapat ditangani secara terkoordinasi. Selain memetakan titik kekeringan, BPBD menyiapkan berbagai peralatan pendukung distribusi air serta tandon air di lokasi yang membutuhkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yudha Herlambang mengatakan, pemetaan dilakukan untuk mengetahui wilayah terdampak sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan.

“Mitigasi yang dilakukan selain pemetaan titik-titik wilayah terdampak kekeringan, kami juga menyiapkan alat pendukung untuk distribusi air bersih maupun tandon air,” ujar Herlambang.

Baca Juga:

Menurutnya, akses permintaan bantuan air bersih juga dipermudah. Penanganan dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PMI, BBWS, serta komunitas yang bergerak dalam bantuan air bersih. Koordinasi tersebut berada di bawah BPBD agar pendistribusian air dapat menjangkau warga secara merata.

Dengan pola itu, bantuan dari berbagai pihak dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan menghindari tumpang tindih pengiriman.

Berdasarkan pemetaan BPBD, terdapat 12 dusun yang terdampak kekeringan. Di Kecamatan Bringin, wilayah terdampak meliputi Dusun Gagan di Desa Kenongorejo sebanyak 54 KK, Dusun Jatisuwak Desa Suruh 140 KK, serta Dusun Kedungrejo Desa Bringin 34 KK.

Sementara di Kecamatan Pitu, kekeringan terjadi di Dusun Kaligede Desa Ngancar yang mencakup 57 KK, Dusun Ngerowo Desa Cantel 30 KK, dan Dusun Ngilon Desa Bangunrejo Lor sebanyak 89 KK. Wilayah lain berada di Kecamatan Kasreman, yakni Dusun Sumberan Desa Kiyonten dengan 26 KK dan Dusun Gunungsari Desa Gunungsari sebanyak 34 KK.

Di Kecamatan Ngawi terdapat Dusun Tambakselo Desa Banyuurip 80 KK, Dusun Gandu Desa Karangtengah Prandon 3 KK, serta Dusun Blandongan Desa Ngawi 15 KK. Sedangkan Kecamatan Karangjati mencatat Dusun Pakolan Desa Rejuno dengan 24 KK terdampak.

Data tersebut menjadi acuan dalam mengatur kebutuhan distribusi air bersih agar bantuan diberikan berdasarkan kondisi lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya BPBD menjaga kesiapsiagaan selama kemarau, terutama ketika kebutuhan air bersih masyarakat berpotensi meningkat di sejumlah wilayah terdampak.

“Koordinasi ini kami lakukan supaya distribusi air bersih bisa merata, permintaan dapat diakses lebih cepat, dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan di lapangan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 25 Agustus 2026

Inovasi Mahasiswa KKN UNS di Ngawi, SMART FOGGER DESA Sasar Tikus Sawah dan DBD

SN Media™ Ngawi - Mahasiswa KKN Tematik Universitas Sebelas Maret (UNS) Kelompok 189 Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, mengembangkan SMART FOGGER DESA sebagai teknologi tepat guna untuk membantu pengendalian tikus sawah sekaligus mendukung pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Inovasi tersebut dikembangkan dengan melihat kondisi Desa Baderan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hama tikus menjadi salah satu persoalan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian, sedangkan pengendalian penyakit berbasis vektor pun menjadi perhatian di lingkungan masyarakat.

Ketua KKN Tematik UNS Kelompok 189 sekaligus penggagas program, Muhammad Rizky Kurniawan, mengatakan SMART FOGGER DESA dirancang berdasarkan kebutuhan warga sehingga pengoperasiannya diupayakan sederhana dan mudah diterapkan.

“Program ini kami rancang sebagai teknologi tepat guna yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Baderan,” kata Rizky.

Baca Juga:

Pelaksanaan program diawali survei lapangan serta identifikasi persoalan bersama kelompok tani dan masyarakat. Setelah rancangan disiapkan dan alat dibuat, mahasiswa memberikan pelatihan penggunaan sekaligus demonstrasi untuk memperkenalkan cara kerja SMART FOGGER DESA. Kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan teknologi.

Mahasiswa juga memberikan edukasi mengenai pengendalian hama secara terpadu serta penerapan gerakan 3M Plus sebagai bagian dari langkah pencegahan DBD. Melalui rangkaian kegiatan itu, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pengoperasian alat, pemanfaatannya, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Antusiasme warga pun terlihat ketika demonstrasi berlangsung. SMART FOGGER DESA menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa UNS yang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi sederhana dalam menjawab persoalan di tingkat desa. Inovasi tersebut pun diharapkan dapat mendukung kemandirian masyarakat.

Selain program tersebut, KKN Tematik UNS Kelompok 189 menjalankan kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi pertanian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta penguatan kemitraan bersama masyarakat.

KKN Tematik UNS Kelompok 189 mengusung tema Pengembangan Inovasi Desa dalam Peningkatan Kualitas SDM, Pemberdayaan UMKM, dan Pengembangan Potensi Pertanian.

Kegiatan berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026. Rizky menambahkan, program KKN di Desa Baderan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari persoalan masyarakat sekaligus menerapkan pengetahuan yang diperoleh di kampus.

“Harapannya, kolaborasi perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus menghasilkan inovasi yang sederhana, aplikatif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi Desa Baderan,” pungkas Rizky.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 24 Agustus 2026

LP2B Ngawi Diperkuat, Alih Fungsi Lahan Pertanian Tak Bisa Dilakukan Sembarangan

SN Media™ Ngawi - Ngawi menetapkan 43.502,12 hektare lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tersebar di 19 kecamatan. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

Ketentuan itu tertuang dalam SK Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/257/404.101.2/B/2026 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan status tersebut, area yang telah masuk LP2B pada prinsipnya tidak diperbolehkan dialihfungsikan untuk kegiatan nonpertanian.

Kabid Sarpras Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Hendro Budi Suryawan, mengatakan keberadaan LP2B menjadi langkah penting dalam mempertahankan ketersediaan lahan pangan di daerah.

“LP2B ini menjadi bagian dari perlindungan lahan pertanian. Karena itu, pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa sembarangan dialihkan,” ujar Hendro.

Baca Juga:

Meski demikian, perubahan fungsi lahan masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu, khususnya untuk kepentingan umum yang sangat terbatas. Pelaksanaannya pun harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya mencegah alih fungsi lahan tersebut diperkuat melalui pengendalian perizinan. Terutama untuk rencana usaha maupun perumahan yang berada di area LP2B, pemerintah mengacu pada surat edaran bersama Kementerian ATR/BPN terkait luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Dalam ketentuan pemenuhan tersebut, kawasan LP2B harus memenuhi 87 persen dari luasan LSD. Kabupaten Ngawi dinyatakan telah memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, kawasan LP2B telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan demikian, keberadaannya memiliki dasar dalam pengaturan pemanfaatan ruang di daerah. Pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya dilakukan melalui larangan. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan ruang sesuai ketentuan dan telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan.

Bentuk insentif tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup). Skemanya dapat berupa kemudahan dalam pengurusan izin berikutnya maupun keringanan pajak, sepanjang tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, disinsentif disiapkan sebagai perangkat pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Bentuk pelanggaran dapat berupa pembangunan yang dilakukan sebelum aturan ditetapkan maupun ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin tata ruang yang telah diterbitkan.

Hendro menambahkan, pengawasan pemanfaatan lahan menjadi penting agar LP2B tidak berhenti sebatas dokumen administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan lahan pertanian.

“Yang terpenting, lahan yang sudah masuk LP2B harus dijaga bersama. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap perizinan menjadi kunci agar lahan pertanian tetap tersedia dan dapat mendukung kebutuhan pangan Ngawi untuk jangka panjang serta kesejahteraan petani setempat,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 23 Agustus 2026

DPRD Ngawi Gelar Lomba Kemerdekaan, Gotong Royong Jadi Pesan Utama Bersama

SN Media™ Ngawi - DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rangkaian lomba bernuansa kebersamaan di halaman kantor DPRD, Selasa (18/08/2026) lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus mempererat hubungan antara anggota dewan dan jajaran Sekretariat DPRD.

Berbagai permainan sederhana disiapkan dengan mengedepankan kekompakan, komunikasi, serta semangat saling membantu. Anggota DPRD bersama pegawai Sekretariat DPRD pun mengikuti kegiatan secara langsung, sehingga suasana kantor yang biasanya formal berubah menjadi lebih santai dan penuh keakraban.

Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, turut ambil bagian dalam sejumlah perlombaan. Sosok yang akrab disapa King itu tidak sekadar membuka kegiatan, tetapi ikut berada di tengah peserta dan menikmati permainan bersama anggota dewan serta jajaran sekretariat.

Beberapa perlombaan dikemas dengan cara yang menghibur, namun tetap menyimpan pesan tentang pentingnya kerja bersama. Permainan menggiring bola, berjalan dengan mata tertutup, memindahkan air, hingga menangkap belut menuntut peserta untuk saling memperhatikan dan menyesuaikan gerak.

King mengatakan, perayaan kemerdekaan di lingkungan DPRD tidak semata menjadi kegiatan hiburan. Menurut dia, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk merawat hubungan kerja agar semakin solid, terutama antara unsur legislatif dan sekretariat yang setiap hari menjalankan tugas kelembagaan.

“Semangatnya bukan hanya lomba, tetapi bagaimana kebersamaan antara anggota DPRD dan Sekwan terus terjaga. Dari permainan ini kita belajar bahwa pekerjaan pun membutuhkan komunikasi, kekompakan, dan saling mendukung,” katanya.

Baca Juga:

Dia menambahkan, kegiatan bersama seperti itu penting karena hubungan yang baik akan memudahkan setiap unsur dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Suasana yang cair pun dinilai dapat membangun komunikasi lebih terbuka di luar agenda kedinasan.

Selain menjadi sarana rekreasi, perlombaan tersebut juga mengajak peserta bergerak aktif. Sejumlah permainan membutuhkan keseimbangan, ketangkasan, dan koordinasi sehingga peserta tidak hanya berkumpul, tetapi pun terlibat secara fisik dalam suasana yang menyenangkan.

Pun diharap, nilai yang muncul dari kegiatan tersebut tidak berhenti setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 RI selesai. Semangat saling membantu, menghargai peran, dan bekerja sebagai satu tim, menurutnya, perlu diterapkan dalam tugas sehari-hari.

“Sejatinya, kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap pekerjaan memiliki tujuan yang sama, sehingga perbedaan peran tidak menjadi penghalang untuk bergerak bersama,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : ok Sekwan
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 22 Agustus 2026

DPPTK Ngawi Dorong Batik Lokal Makin Dikenal Lewat Pameran Produk Unggulan Daerah

SN Media™ Ngawi — Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) bersama Dekranasda Ngawi membawa batik khas daerah ke ajang Jogja Fashion Week (JFW) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, 14 Agustus 2026. Keikutsertaan ini menjadi langkah promosi sekaligus membuka ruang kreativitas generasi muda di bidang fashion dan batik.

Kegiatan tersebut diikuti dengan menggandeng pelajar SMK, khususnya yang memiliki kompetensi tata busana, serta desainer asal Ngawi. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempertemukan potensi pendidikan vokasi, kreativitas desainer muda, dan kekayaan batik lokal agar dapat dikembangkan menjadi karya yang lebih beragam.

Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, keikutsertaan dalam JFW bukan sekadar membawa produk daerah ke luar wilayah, melainkan menjadi bagian dari upaya memperluas pengenalan batik khas Ngawi kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas.

“JFW menjadi ruang untuk memperkenalkan batik khas Ngawi sekaligus memberikan pengalaman bagi pelajar, pembatik, dan desainer muda agar semakin termotivasi mengembangkan kreativitasnya,” kata Nilam.

Menurut dia, keterlibatan pelajar SMK, pembatik, dan desainer muda pun menjadi bagian penting untuk menumbuhkan motivasi agar mereka terus belajar, berinovasi, serta berani mengembangkan karya sesuai perkembangan dunia fashion.

Baca Juga:

JFW juga menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah bakat dan kreativitas. Ajang tersebut memberikan pengalaman baru bagi pelaku dan calon pelaku industri fashion dalam melihat perkembangan tren, membangun jejaring, sekaligus memperkenalkan karya lokal melalui ruang pamer dan kegiatan edukasi.

Sejatinya, Pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya memperkuat ekosistem industri fashion melalui sejumlah dukungan, mulai dari fasilitasi promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan digitalisasi dan penguatan branding produk lokal.

Ruang kolaborasi yang tersedia dalam JFW pun dinilai penting karena mempertemukan desainer, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan fashion. Pertemuan tersebut membuka peluang bagi karya daerah untuk memperoleh jejaring dan akses pasar yang lebih luas.

Melalui pengalaman tersebut, peserta dari Ngawi diharapkan tidak berhenti pada keikutsertaan dalam satu agenda, tetapi mampu membawa pengetahuan dan jejaring yang diperoleh untuk mengembangkan produk secara berkelanjutan. Penguatan kualitas, kreativitas, dan identitas lokal menjadi modal agar batik Ngawi semakin dikenal.

Langkah ini pun diharapkan menjadi pemantik kolaborasi lanjutan antarpelaku fashion Ngawi. Nilam menambahkan, promosi melalui ajang fashion menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa batik khas Ngawi dapat terus dikembangkan mengikuti zaman tanpa kehilangan karakter daerah.

“Harapannya, para pelajar, pembatik, dan desainer muda semakin percaya diri mengembangkan karya, sehingga batik Ngawi mampu memiliki daya saing dan menjangkau pasar nasional,” ujarnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok DPPTK Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 21 Agustus 2026

PMI Jatim dan Ngawi Perkuat Kolaborasi Distribusi Air Bersih Hadapi Kemarau Panjang

SN Media™ Ngawi – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, sebagai bagian dari kolaborasi lintas pihak dalam merespons dampak kekeringan akibat kemarau panjang.

Penyaluran tersebut menjadi bentuk sinergitas PMI Jawa Timur bersama pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri. Bantuan air bersih didistribusikan ke wilayah yang mengalami kesulitan air selama kemarau.

Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo mengatakan, kondisi kekeringan tidak hanya terjadi di Ngawi, tetapi menjangkau daerah lain di Jawa Timur. Menurutnya, distribusi air bersih menjadi langkah membantu masyarakat terdampak.

“Setidaknya ada 23 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdampak kemarau panjang dan masyarakatnya mengandalkan distribusi air bersih,” ujar Imam Utomo.

Baca Juga:

Di tempat yang sama, Ketua PMI Kabupaten Ngawi Budi Sulistyono Kanang menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara PMI Kabupaten Ngawi dan PMI Jawa Timur. Program itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat ketika sumber air mengalami penurunan akibat kemarau.

Kanang, yang juga anggota Komisi VI DPR RI, menyebut penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas yang akan terus didorong PMI. Bantuan diharapkan dapat menjangkau daerah yang mengalami kesulitan air secara terarah ketika musim kering berlangsung panjang.

“Ini bentuk kolaborasi PMI Kabupaten Ngawi dan PMI Jawa Timur. Yang paling utama, ketika rakyat kesulitan pada musim kering, air bersih bisa dipasok ke daerah-daerah yang membutuhkan dan itu menjadi prioritas,” jelas Kanang.

Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengungkapkan, evaluasi pada 2023 menunjukkan terdapat 40 desa di 19 kecamatan yang selalu terdampak kekeringan ketika kemarau panjang. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar persoalan krisis air bersih dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang.

Menurut Ony, tidak semua wilayah memiliki cekungan air tanah yang mencukupi. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi pola pemenuhan kebutuhan air dengan mengambil sumber dari desa sekitar yang masih memiliki ketersediaan atau kelebihan air.

Skema tersebut nantinya dimitigasi berbasis dusun sehingga kebutuhan air dapat dipetakan lebih rinci. Selain distribusi, kelestarian sumber air pun menjadi perhatian melalui perawatan mata air dan reboisasi di sekitar kawasan sumber air.

“Jadi, selain mengambil air, mata air harus kita rawat dengan reboisasi agar lingkungan sumber air tetap lestari dan kebutuhan masyarakat bisa terjaga,” pungkas Ony.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok ar
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 20 Agustus 2026

DPUPR Ngawi Tekankan Pengaturan Air Irigasi Agar Distribusi Tetap Tertib untuk Petani

SN Media™ Ngawi – Pengaturan air irigasi sejatinya menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi air bagi petani. Terlebih saat rehabilitasi jaringan berlangsung, koordinasi diperlukan agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan pengairan lahan pertanian.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ngawi beberapa waktu lalu melaksanakan sosialisasi awal pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Kecamatan Kedunggalar, Ngrambe, Kendal, Walikukun dan Pangkur.

Kegiatan tersebut melibatkan HIPPA, juru pengairan, pemerintah desa serta masyarakat penerima manfaat. Kepala Bidang SDA DPUPR setempat, Dwi Miyatno Wahyudayanto, mengatakan pengaturan air perlu dilakukan secara terkoordinasi supaya distribusinya tetap tertib. Dengan begitu, pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan dan kebutuhan air irigasi bagi petani pun tetap terlayani.

Dia menjelaskan, setelah pekerjaan selesai, sosialisasi pun tetap dilakukan untuk menyamakan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan. Termasuk pengaturan jadwal buka-tutup air irigasi selama proses rehabilitasi, sehingga petani mengetahui kondisi saluran serta waktu pengairan yang telah ditentukan.

“Pengaturan air perlu dilakukan secara terkoordinasi agar distribusi tetap tertib, pekerjaan rehab berjalan dan kebutuhan air irigasi petani dapat terlayani. Setelah pekerjaan selesai, kami juga melakukan sosialisasi bertujuan menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan pekerjaan dan pengaturan jadwal buka-tutup air irigasi selama proses rehabilitasi,” ujar Dwi.

Menurutnya, masyarakat pun memiliki peran penting dalam menjaga jaringan irigasi yang telah dibangun maupun diperbaiki. Saluran tersebut tidak hanya menjadi sarana distribusi air, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengairan yang manfaatnya dirasakan para petani di wilayah penerima.

Baca Juga:

Karena itu, masyarakat diminta tidak membobol, merusak maupun mengubah saluran secara sembarangan. Tindakan tersebut dapat mengganggu pembagian air dan pada akhirnya merugikan petani lainnya yang sama-sama membutuhkan pasokan untuk lahan pertaniannya.

Pun, setiap persoalan maupun kebutuhan pengaturan saluran dapat dikoordinasikan melalui HIPPA, juru pengairan atau petugas terkait. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap perubahan pengaturan air dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan penerima manfaat.

Pengaturan secara bersama pun dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan pembagian air, terutama ketika debit air terbatas atau terdapat bagian jaringan yang masih dalam proses rehabilitasi. Dwi menambahkan, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh selesainya pekerjaan fisik.

Menurut dia, pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan setelah pekerjaan rampung pun menjadi tanggung jawab bersama agar fungsi saluran tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Harapannya, masyarakat ikut menjaga saluran yang sudah dibangun, karena jaringan irigasi ini nantinya digunakan bersama. Jangan sampai ada pembobolan, kerusakan atau perubahan saluran secara sembarangan yang dapat mengganggu distribusi air dan merugikan petani lainnya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 19 Agustus 2026

Bupati Ony Rombak Pejabat Ngawi, Inspektorat dan Dukcapil Tunggu Rekomendasi Mendagri

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali melakukan mutasi, rotasi dan promosi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama serta administrator. Pengisian jabatan tersebut menggunakan pendekatan manajemen talenta dengan proses yang mendapat pemantauan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPK.

Pengambilan sumpah dan janji sekaligus pengukuhan pejabat berlangsung di Pendopo Wedya Graha Ngawi, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda dan tamu undangan. Bupati Ony menyampaikan, masih terdapat dua organisasi perangkat daerah yang pengisian jabatan pimpinannya membutuhkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Inspektorat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Jadi saya sampaikan sekalian, calon Inspektur adalah Noor Hasan Muntaha. Namun, karena pengisian jabatan tersebut harus mendapat rekomendasi dari Mendagri, maka kita masih menunggu prosesnya kurang lebih sekitar dua minggu,” kata Ony.

Menurutnya, pelantikan untuk sejumlah jabatan yang tidak membutuhkan rekomendasi Kemendagri tetap dapat dilakukan.

“Yang tidak perlu rekomendasi dari Mendagri, pelantikan hari ini bisa jalan dulu. Untuk sementara Plt Inspektorat dan kepala Dukcapil masih dijabat Noor Hasan Muntaha,” lanjutnya.

Dapat diinformasikan, pada jajaran pimpinan tinggi pratama, Joko Sumardyadi bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Harsoyo berpindah dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Baca Juga:

Sementara Rahmad Didik Purwanto mengisi posisi Asisten Administrasi Umum. Bonadi bergeser dari Kepala Dinas Sosial menjadi Staf Ahli Bupati, sedangkan Anang Heri Prabowo dipercaya memimpin Dinas Sosial setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan.

Indah Kusumawardhani berpindah dari Kepala Bappeda menjadi Kepala Badan Keuangan. Suyanto menempati posisi Sekretaris DPRD, sementara Agus Sutopo mengisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan.

Pun, Irine Sulistyowati dipercaya memimpin Bapperida, sedangkan Dhiyan Kenop Tri Kuncoro tetap menjalankan tugas sebagai Kepala BKPSDM. Perubahan jabatan juga mencakup puluhan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Sejumlah pejabat administrator mendapat penugasan baru sebagai sekretaris dinas, camat, kepala bidang hingga jajaran rumah sakit daerah. Di antaranya Shodiq Jumairi Effendy, Kusnu Heri Purwanto dan Santoso Wibowo yang menempati posisi baru.

Pada sektor kesehatan, dr. Siti Agustin Ningsih dipercaya menjadi Direktur RSUD dr. Soeroto. Kemudian dr. Zain Ratna Priyanto menjabat Direktur RSUD Geneng, sedangkan dr. Hermin Ambarsari dipercaya memimpin RSUD Mantingan.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Kominfo
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 18 Agustus 2026

HUT ke-81 RI, Bupati Ngawi Serahkan Remisi Simbolis kepada Warga Binaan Lapas

SN Media™ Ngawi – Sebanyak 217 warga binaan Lapas Kelas IIB Ngawi menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan proses pembinaan yang telah dijalani selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Kasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIB Ngawi, Suwarno, mengatakan pemberian pengurangan masa pidana tersebut diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penilaian mencakup perilaku selama menjalani hukuman serta keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pihak lapas.

“Remisi ini diberikan kepada warga binaan yang selama menjalani masa pidana menunjukkan perilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh,” kata Suwarno.

Berdasarkan data Lapas Kelas IIB Ngawi, jumlah penghuni saat ini mencapai 304 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 orang berstatus tahanan, sedangkan 268 lainnya merupakan narapidana yang sedang menjalani masa pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Baca Juga:

Pada momentum remisi tahun ini, terdapat 217 narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat memperoleh pengurangan masa hukuman. Sebagian besar penerima masuk kategori Remisi Umum I (RU I), yakni sebanyak 208 orang.

RU I diberikan dalam bentuk pemotongan sebagian masa pidana. Dengan demikian, penerimanya belum dapat mengakhiri masa hukuman dan tetap menjalani sisa pidana sesuai ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas IIB Ngawi.

Selain itu, terdapat sembilan warga binaan yang memperoleh Remisi Umum II (RU II). Dalam kategori tersebut, pengurangan masa pidana dapat berpengaruh langsung terhadap berakhirnya hukuman yang sedang dijalani.

Dari sembilan penerima RU II, empat orang dinyatakan dapat langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Mereka selanjutnya berkesempatan kembali berkumpul dengan keluarga serta menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Sementara lima penerima lainnya masih harus menjalani pidana pengganti atau masa subsider. Artinya, pengurangan masa pidana yang diterima belum membuat seluruh kewajiban hukum mereka berakhir sehingga proses pembinaan tetap berlangsung sampai ketentuan pidana dipenuhi.

Penyerahan remisi pada peringatan kemerdekaan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai proses penting sebelum warga binaan kembali ke lingkungan sosial.

“Harapannya, remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menjaga perilaku, mengikuti pembinaan, dan mempersiapkan diri agar setelah bebas nanti bisa kembali diterima masyarakat,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : dok R
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com