sinar ngawi

Kamis, 13 Agustus 2026

Tiga Poktan di Ngawi Dapat Combine Harvester, Kanang Tekankan Pengelolaan Bersama

SN Media™ Ngawi – Tiga kelompok tani di Kabupaten Ngawi menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa combine harvester dalam kegiatan reses dan penyerapan aspirasi anggota Komisi VI DPR RI, Ir Budi Sulistyono Kanang, Selasa (11/08/2026).

Penyerahan tiga unit mesin panen tersebut berlangsung di Kecamatan Kwadungan. Bantuan diterima langsung oleh ketua masing-masing kelompok tani yang selama ini menjadi penggerak kegiatan pertanian di wilayahnya.

Tiga penerima bantuan itu yakni Kelompok Tani Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan Ngawi; Kelompok Tani Sri Makmur, Desa Purwosari, Kecamatan Pangkur; serta Kelompok Tani Sri Agung, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas.

Bantuan combine harvester tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani menghadapi persoalan tenaga kerja yang kerap muncul ketika memasuki masa panen. Terlebih, waktu panen sejumlah lahan biasanya berlangsung hampir bersamaan.

“Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kegiatan panen tidak mengalami keterlambatan,” kata Kanang.

Menurut dia, keberadaan mesin panen menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pekerjaan di lapangan. Dengan penggunaan alat tersebut, kelompok tani memiliki sarana yang dapat mendukung efisiensi waktu sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga kerja manual saat panen berlangsung.

Baca Juga:

Meski demikian, Kanang meminta bantuan alsintan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh sebagian anggota. Pengelolaannya perlu dilakukan secara kolektif agar keberadaan combine harvester benar-benar memberi manfaat bagi seluruh anggota kelompok tani.

Selain penggunaan secara bersama, perawatan mesin juga menjadi perhatian. Kondisi alsintan harus dijaga supaya tetap siap digunakan ketika musim panen tiba. Pemeliharaan yang rutin dinilai penting agar usia pakai alat dapat lebih panjang dan biaya perbaikan tidak membebani kelompok.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan, bantuan tersebut harus dipandang sebagai sarana penunjang produktivitas, bukan sekadar tambahan peralatan kelompok. Karena itu, pengurus diminta menyusun pola pemanfaatan yang jelas dan adil.

Ia menilai pengelolaan yang tertib akan memudahkan kelompok mengatur jadwal penggunaan alat, khususnya saat permintaan meningkat dan beberapa wilayah memasuki panen pada periode berdekatan. Dengan demikian, pemanfaatannya berlangsung bergiliran tanpa menimbulkan persoalan antaranggota kelompok.

Kanang berharap bantuan combine harvester dapat memperkuat kemampuan kelompok tani dalam menghadapi musim panen, sekaligus membantu menjaga kelancaran pekerjaan pertanian di Kabupaten Ngawi.

“Alat ini harus dirawat dengan baik dan digunakan bersama sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan seluruh anggota kelompok,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok internal
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 12 Agustus 2026

Omzet Turun 70 Persen, Pedagang Musiman Bendera Asal Garut Akhiri Dagangan di Ngawi

SN Media™ Ngawi – Pedagang musiman bendera dan umbul-umbul asal Garut, Jawa Barat, mengakhiri aktivitas berjualan di Ngawi, Rabu (12/8/2026). Pun sepekan menjelang HUT ke-81 RI, omzet yang mereka peroleh turun sekitar 70 persen dibandingkan tahun lalu.

Salah satunya Rahman, yang bersama rombongannya beberapa hari terakhir berjualan di sejumlah ruas trotoar Ngawi kota. Lapak mereka berada di Jalan Thamrin, Jalan JA Suprapto, dan Jalan Yos Sudarso dengan menjajakan bendera, umbul-umbul, hingga pernak-pernik Agustusan.

Hari ini menjadi penutup aktivitas mereka di Ngawi. Setelah lapak dibongkar, Rahman bersama rombongannya akan mengemasi barang dagangan yang tersisa sebelum kembali ke Kabupaten Garut. Rahman mengaku penjualan tahun ini tidak seramai tahun lalu.

Jika pada 2025 omzet sehari masih bisa menyentuh sekitar Rp1 juta, kini hasil penjualan yang didapat hanya berkisar Rp300 ribu per hari.

“Kalau tahun lalu bisa sampai Rp1 juta sehari, sekarang ya paling Rp300 ribuan. Memang jauh berkurang,” ujar Rahman.

Menurut dia, sepinya pembeli kemungkinan terasa karena masyarakat sekarang punya pilihan lebih banyak untuk membeli kebutuhan Agustusan. Salah satunya melalui belanja online yang dinilai lebih praktis.

Baca Juga:

“Mungkin sekarang banyak yang belanja online. Terus kondisi ekonomi juga mungkin berpengaruh, jadi orang belanjanya lebih pilih-pilih,” katanya.

Meski begitu, pembeli yang datang langsung ke lapak masih ada. Beberapa warga memilih melihat dan membandingkan barang terlebih dahulu, terutama ketika mencari bendera atau umbul-umbul dengan ukuran dan bahan tertentu.

Keberadaan pedagang musiman tersebut turut mewarnai suasana Ngawi menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan dipajang di sepanjang trotoar yang menjadi lokasi mereka berjualan.

Bagi Rahman, momen Agustusan memang menjadi waktu untuk berjualan secara musiman dengan berpindah daerah. Ngawi menjadi salah satu tujuan mereka sebelum akhirnya kembali ke Garut setelah menyelesaikan aktivitas tahun ini.

Setelah lapak dibereskan, rombongan tersebut bersiap membawa barang dagangan yang masih tersisa untuk perjalanan pulang. Hasil penjualan selama beberapa hari di Ngawi juga menjadi bagian dari rezeki yang mereka bawa kembali ke daerah asal.

“Ya sudah, hari ini terakhir. Besok kami pulang. Mudah-mudahan tahun depan lebih ramai lagi,” ujar Rahman.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 11 Agustus 2026

50 Sekdes PNS Ngawi Dihadapkan Pilihan Status, Batas Penyesuaian hingga Maret 2028

SN Media™ Ngawi – Sebanyak 50 sekretaris desa (sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Ngawi masih menjalankan tugas di pemerintahan desa. Kondisi tersebut kini perlu disesuaikan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi, Arif Syarifudin, mengatakan regulasi terbaru itu mengatur kedudukan aparatur yang menjabat sebagai sekdes sekaligus memberikan waktu untuk menentukan keberlanjutan tugasnya.

“Sekdes PNS yang memilih tetap menjadi sekretaris desa harus mengundurkan diri sebagai PNS,” kata Arif.

Keberadaan PNS yang mengisi jabatan sekdes tidak terlepas dari kebijakan setelah terbit PP Nomor 45 Tahun 2007. Pada masa itu, sejumlah sekdes diangkat menjadi PNS, sementara sebagian lainnya merupakan pegawai yang ditugaskan pemerintah kabupaten untuk mengisi jabatan tersebut.

Baca Juga:

Pengangkatan sekdes menjadi PNS saat itu dilakukan tanpa mekanisme pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, bagi perangkat desa yang terkendala usia untuk diangkat sebagai PNS, pemerintah kabupaten dapat menugaskan pegawai negeri guna mengisi kekosongan posisi sekretaris desa.

Skema tersebut membuat sejumlah pegawai tetap menjalankan tugas di desa hingga sekarang. DPMD Ngawi mencatat terdapat 50 sekdes yang masih berstatus PNS dan aktif menjalankan pelayanan pemerintahan di desa.

Persoalan pun kembali mengemuka setelah PP Nomor 16 Tahun 2026 terbit pada Maret lalu. Regulasi yang menjadi aturan pelaksanaan Undang-Undang Desa itu turut mengatur keberadaan PNS yang menduduki jabatan sekretaris desa.

Melalui aturan terbaru, Sekdes PNS dihadapkan pada dua pilihan. Tetap bertugas sebagai sekdes dengan konsekuensi melepas status kepegawaiannya, atau kembali menjalankan tugas sebagai PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.

DPMD Ngawi telah berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaannya. Pembahasan mencakup proses administrasi serta penyesuaian hak dan kewajiban, sehingga keputusan masing-masing dapat dilakukan secara jelas dan sesuai regulasi.

Arif menyebut proses tersebut tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah masih memiliki waktu dua tahun sejak PP diterbitkan untuk menyiapkan mekanisme sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka menentukan arah tugasnya.

“Masih ada waktu sampai Maret 2028. Kami bersama BKPSDM akan menyiapkan mekanismenya, sehingga para sekdes PNS bisa menentukan pilihan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas dia.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 10 Agustus 2026

Terbentur Anggaran, Dishub Ngawi Belum Bisa Perluas Layanan Angkutan Sekolah Gratis

SN Media™ Ngawi - Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi memperluas layanan angkutan sekolah gratis belum dapat diwujudkan. Penyebab utamanya, dukungan anggaran untuk menambah layanan tersebut hingga kini belum tersedia.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Zainal Arifin, mengatakan perluasan layanan dipersiapkan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar saat berangkat maupun pulang sekolah.

“Tujuannya untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Namun, untuk memperluas layanan, saat ini masih terbentur anggaran yang belum tersedia,” ujar Zainal Arifin.

Saat ini, menurut dia, layanan angkutan sekolah gratis ditopang 15 angkutan desa dan dua bus sekolah milik Dishub. Armada tersebut melayani sejumlah rute, antara lain Pangkur, Kwadungan, Geneng, Sidowayah hingga wilayah Kota Ngawi.

Baca Juga:

Dalam sehari, layanan itu diperkirakan mengantar dan menjemput sekitar 150 pelajar yang bersekolah di kawasan kota.

Sembari menunggu dukungan anggaran, Dishub juga memetakan armada bus umum dan angkutan desa yang masih aktif di Kedunggalar, Karangjati, serta Jogorogo.

“Menunggu anggaran tersedia, kami tetap memetakan potensi armada yang dapat mendukung perluasan layanan angkutan sekolah,” kata Arifin.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 09 Agustus 2026

Baru 5 Persen Warga Ngawi Aktifkan IKD, Disdukcapil Libatkan Pemerintah Desa

SN Media™ Ngawi – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ngawi hingga pertengahan 2026 baru berada di kisaran 5 persen dari jumlah wajib KTP. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30 persen.

Capaian itu menunjukkan penggunaan IKD di Ngawi masih perlu digenjot. Terlebih, jumlah penduduk yang masuk kategori wajib memiliki KTP di daerah tersebut mencapai sekitar 780.000 jiwa. Sebelumnya, sepanjang 2025 tingkat pemanfaatan IKD di Ngawi tercatat hanya 4,23 persen dari penduduk yang telah memenuhi ketentuan kepemilikan KTP elektronik.

Artinya, kenaikan hingga pertengahan tahun ini belum terlalu signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya. Hasan mengatakan, rendahnya angka aktivasi tersebut menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ngawi.

Sejumlah langkah pun disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan IKD, terutama dengan melibatkan pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa.

“Cakupan IKD terus kami dorong supaya semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi. Ke depan, IKD akan semakin penting karena berkaitan dengan integrasi data kependudukan dan berbagai layanan pemerintah,” ujar Hasan.

Sejatinya, IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas penduduk dalam bentuk digital. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun satu data kependudukan yang terhubung dengan berbagai dokumen administrasi milik masyarakat. Di dalam IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah dokumen kependudukan, mulai KTP elektronik dalam bentuk digital, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat pindah hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Baca Juga:

Disdukcapil Ngawi pun telah menyampaikan surat kepada pemerintah kecamatan agar diteruskan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong aparatur desa ikut mengajak warga melakukan aktivasi IKD.

Pun demikian, perluasan penggunaan IKD masih menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital. Sebab, aktivasi maupun akses IKD dilakukan melalui telepon seluler sehingga pemahaman warga menjadi bagian penting dalam penerapannya.

Hasan menambahkan, peningkatan cakupan IKD juga berkaitan dengan arah kebijakan integrasi data pemerintah. Menurut dia, semakin lengkap data digital masyarakat, semakin mudah pula proses pemanfaatan layanan yang membutuhkan validasi data kependudukan.

“IKD ini nantinya menjadi salah satu kunci dalam pelayanan pemerintah, termasuk ketika data kependudukan digunakan sebagai dasar penyaluran program atau bantuan pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan segera mengaktifkannya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 08 Agustus 2026

Musim Kemarau di Ngawi Tak Hanya Picu Kekeringan, 66 Kebakaran Tercatat hingga Juli

SN Media™ Ngawi - Musim kemarau tidak hanya membawa persoalan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah Kabupaten Ngawi. Suhu udara yang tinggi serta vegetasi mengering turut meningkatkan risiko munculnya api, terutama di kawasan permukiman dan lahan terbuka.

Hingga akhir Juli 2026, Satpol PP Ngawi melalui Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 66 peristiwa kebakaran. Insiden tersebut menyebabkan kerugian material sekitar Rp1,1 miliar, dengan berbagai objek terdampak mulai bangunan hingga lahan.

Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ngawi, Ismail Munaroh Roy Adhi, menyebut kasus yang ditangani petugas cukup beragam. Rinciannya meliputi rumah dan dapur sebanyak 16 peristiwa, kompor gas dua kasus, kandang ayam empat kasus, serta lahan sebanyak 22 kasus.

“Selebihnya terjadi pada pabrik dan kendaraan. Total sampai Juli ada 66 kasus dengan nilai kerugian material sekitar Rp1,1 miliar,” kata Ismail. Menurutnya, sebagian besar insiden dipicu kelalaian manusia.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan korsleting listrik dan aktivitas membakar sampah tanpa pengawasan. Api yang semula kecil dapat dengan cepat menjalar ketika berhadapan dengan rerumputan atau material kering.

Baca Juga:

Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat sebelum meninggalkan rumah, terutama dengan memastikan instalasi listrik dan peralatan yang menggunakan sumber api telah dalam keadaan aman. Aktivitas pembakaran sampah juga perlu diawasi sampai bara benar-benar padam.

Kewaspadaan menjadi semakin penting lantaran kondisi panas dan minimnya kelembapan membuat material di sekitar permukiman maupun lahan terbuka lebih mudah tersulut. Penanganan sejak awal dinilai dapat mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.

Frekuensi laporan yang masuk juga cukup tinggi. Dalam satu hari, petugas bahkan pernah menerima hingga lima laporan dari lokasi berbeda. Situasi tersebut menunjukkan kebutuhan dukungan operasional yang sebanding dengan luas geografis Ngawi.

Saat ini, Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mengandalkan tiga truk tangki serta satu kendaraan penyelamatan. Beberapa perlengkapan, termasuk selang pemadam, mulai membutuhkan perawatan karena kondisinya tidak lagi optimal untuk menunjang tugas lapangan.

Selain peralatan, penambahan personel juga dipandang penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, khususnya ketika beberapa laporan muncul dalam waktu berdekatan.

“Yang menjadi kendala di lapangan memang perlengkapan masih terbatas dan ada yang perlu dipelihara. Dengan luasnya Ngawi serta frekuensi laporan yang cukup tinggi, dukungan peralatan dan SDM perlu diperkuat,” ujar dia.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 07 Agustus 2026

BPBD Ngawi Perbarui Data Kekeringan, Delapan Desa Kini Masuk Wilayah Terdampak

SN Media™ Ngawi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi mencatat delapan desa kini mengalami krisis air bersih akibat meluasnya dampak musim kemarau. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan air bersih terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Partoyo, mengatakan jumlah desa terdampak bertambah dibandingkan kondisi sebelumnya. Semula hanya enam desa di empat kecamatan yang membutuhkan bantuan air bersih, kini meningkat menjadi delapan desa yang tersebar di empat kecamatan.

"Perkembangan musim kemarau membuat kebutuhan air bersih semakin meningkat. Saat ini ada dua desa tambahan yang mulai mengajukan bantuan sehingga distribusi air juga kami tingkatkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujar Partoyo.

Dua desa yang baru masuk dalam daftar wilayah terdampak yakni Desa Suruh dan Desa Bringin di Kecamatan Bringin. Dari dua desa tersebut tercatat sebanyak 174 kepala keluarga mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat berkurangnya sumber air di lingkungan mereka.

Sementara itu, enam desa yang lebih dahulu menerima bantuan tersebar di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Bringin terdapat Dusun Gagan, Desa Kenongorejo yang mencakup dua RT dengan total 54 kepala keluarga. Kemudian di Kecamatan Pitu terdapat Dusun Kali Gedhe, Desa Ngancar yang terdampak pada dua RT atau 57 kepala keluarga, serta Dusun Ngerowo, Desa Cantel yang dihuni 30 kepala keluarga.

Wilayah lain yang juga masih menerima distribusi air bersih yakni Dusun Sumberan, Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman dengan 26 kepala keluarga terdampak. Selain itu, Kecamatan Ngawi mencatat dua lokasi yang mengalami kondisi serupa, yaitu Dusun Tambakselo, Desa Banyuurip dan Dusun Gandu, Desa Karangtengah Prandon dengan total sekitar 20 kepala keluarga yang membutuhkan pasokan air bersih.

BPBD Ngawi terus mengirimkan air bersih secara bertahap ke seluruh titik terdampak sesuai kebutuhan di lapangan. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air dan disesuaikan dengan permintaan pemerintah desa maupun hasil asesmen petugas.

Dia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan PMI, TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah terkait agar penanganan krisis air bersih berjalan optimal. "Selama masih ada warga yang membutuhkan air bersih, distribusi akan terus kami lakukan sesuai kondisi di lapangan," pungkas Partoyo.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 06 Agustus 2026

Bangunrejo Kidul Ngawi Tingkatkan Kesadaran Warga Melalui Rembug Pencegahan Stunting Berkelanjutan

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, menggelar rembug stunting sebagai upaya memperkuat pencegahan kasus stunting di tingkat desa. Kegiatan tersebut diikuti tenaga kesehatan, Forkopimcam, BPD, tokoh masyarakat, serta warga untuk menyamakan langkah dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Rembug stunting menghadirkan petugas dari Puskesmas setempat yang memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Materi yang disampaikan juga menekankan peran keluarga dalam mencegah stunting sejak dini.

Kepala Desa Bangunrejo Kidul, Suparno, mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, rembug stunting menjadi sarana menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

"Melalui rembug stunting ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Dengan keterlibatan semua pihak, upaya menekan angka stunting akan lebih optimal," ujarnya.

Pun dapat diinformasikan, bahwa kelompok yang menjadi sasaran utama intervensi meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita usia 0–23 bulan, remaja putri, serta calon pengantin. Masing-masing kelompok memerlukan pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhannya.

Baca Juga:

Ibu hamil diimbau memenuhi kebutuhan gizi, seperti asam folat, zat besi, dan protein, serta rutin menjalani pemeriksaan kehamilan. Sementara ibu menyusui didorong memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Selain itu, bayi dan balita diharapkan memperoleh makanan pendamping ASI yang bergizi serta dipantau pertumbuhannya secara berkala melalui Posyandu. Edukasi juga diberikan kepada remaja putri dan calon pengantin agar menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah anemia sebelum memasuki masa kehamilan.

Suparno menambahkan, pemerintah desa akan terus mendukung berbagai upaya pencegahan stunting melalui kegiatan edukasi dan pendampingan masyarakat.

"Harapannya, kepedulian seluruh warga terus tumbuh sehingga stunting dapat dicegah sejak dini dan anak-anak di Bangunrejo Kidul bisa tumbuh sehat," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 05 Agustus 2026

Realisasi Pembangunan Pasar Beran Ngawi Fokus di Eks Rumdin Wakil Bupati

SN Media™ Ngawi - Wacana pembangunan Pasar Beran Ngawi akhirnya terealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran Rp9,469 miliar dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan.

Pembangunan tahap awal akan dilakukan di lahan bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun Pasar Beran secara keseluruhan. Dengan skema itu, pedagang tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan.

"Pada tahap ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda dua dan roda empat agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik," ujar Nilam.

Baca Juga:

Pun, selain kios dan area parkir, pasar baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang mengacu pada standar nasional. Di antaranya kantor pengelola pasar, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang tera, mushala, tempat pengolahan sampah TPS3R hingga fasilitas pengolahan limbah.

Menurut Nilam, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas Wakil Bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencaharian para pedagang.

Keberadaan pasar baru itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga meluber ke badan dan bahu jalan sehingga memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Lebih jauh, Pasar Beran juga diproyeksikan menjadi pasar hub yang menghubungkan distribusi komoditas, khususnya sayur dan buah dari Kabupaten Magetan menuju wilayah sekitar Ngawi, seperti Blora, Cepu, dan Bojonegoro. Pasar tersebut sekaligus diharapkan menjadi ruang promosi bagi produk UMKM di kawasan sekitar.

"Harapannya, Pasar Beran mampu menata aktivitas perdagangan, menjadi pusat distribusi komoditas, mendorong perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu pembangunan dilakukan bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," tutup dia.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com