Baru 5 Persen Warga Ngawi Aktifkan IKD, Disdukcapil Libatkan Pemerintah Desa

SN Media™ Ngawi – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ngawi hingga pertengahan 2026 baru berada di kisaran 5 persen dari jumlah wajib KTP. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30 persen.

Capaian itu menunjukkan penggunaan IKD di Ngawi masih perlu digenjot. Terlebih, jumlah penduduk yang masuk kategori wajib memiliki KTP di daerah tersebut mencapai sekitar 780.000 jiwa. Sebelumnya, sepanjang 2025 tingkat pemanfaatan IKD di Ngawi tercatat hanya 4,23 persen dari penduduk yang telah memenuhi ketentuan kepemilikan KTP elektronik. 

Artinya, kenaikan hingga pertengahan tahun ini belum terlalu signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya. Hasan mengatakan, rendahnya angka aktivasi tersebut menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ngawi. 

Sejumlah langkah pun disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan IKD, terutama dengan melibatkan pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa. 

“Cakupan IKD terus kami dorong supaya semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi. Ke depan, IKD akan semakin penting karena berkaitan dengan integrasi data kependudukan dan berbagai layanan pemerintah,” ujar Hasan. 

Sejatinya, IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas penduduk dalam bentuk digital. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun satu data kependudukan yang terhubung dengan berbagai dokumen administrasi milik masyarakat. Di dalam IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah dokumen kependudukan, mulai KTP elektronik dalam bentuk digital, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat pindah hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Baca Juga:

• Menuju Adminduk Mandiri, Dukcapil Ngawi Pacu Peningkatan Identitas Kependudukan Digital
• Di Bank Jatim, Disdukcapil Ngawi Bantu Aktivasi IKD Untuk Nasabah
• Transformasi Pelayanan Adminduk, Ngawi Luncurkan Aplikasi Paduka Dewi

Disdukcapil Ngawi pun telah menyampaikan surat kepada pemerintah kecamatan agar diteruskan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong aparatur desa ikut mengajak warga melakukan aktivasi IKD. 

Pun demikian, perluasan penggunaan IKD masih menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital. Sebab, aktivasi maupun akses IKD dilakukan melalui telepon seluler sehingga pemahaman warga menjadi bagian penting dalam penerapannya. 

Hasan menambahkan, peningkatan cakupan IKD juga berkaitan dengan arah kebijakan integrasi data pemerintah. Menurut dia, semakin lengkap data digital masyarakat, semakin mudah pula proses pemanfaatan layanan yang membutuhkan validasi data kependudukan. 

“IKD ini nantinya menjadi salah satu kunci dalam pelayanan pemerintah, termasuk ketika data kependudukan digunakan sebagai dasar penyaluran program atau bantuan pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan segera mengaktifkannya,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Musim Kemarau di Ngawi Tak Hanya Picu Kekeringan, 66 Kebakaran Tercatat hingga Juli

SN Media™ Ngawi - Musim kemarau tidak hanya membawa persoalan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah Kabupaten Ngawi. Suhu udara yang tinggi serta vegetasi mengering turut meningkatkan risiko munculnya api, terutama di kawasan permukiman dan lahan terbuka.

Hingga akhir Juli 2026, Satpol PP Ngawi melalui Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 66 peristiwa kebakaran. Insiden tersebut menyebabkan kerugian material sekitar Rp1,1 miliar, dengan berbagai objek terdampak mulai bangunan hingga lahan. 

Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ngawi, Ismail Munaroh Roy Adhi, menyebut kasus yang ditangani petugas cukup beragam. Rinciannya meliputi rumah dan dapur sebanyak 16 peristiwa, kompor gas dua kasus, kandang ayam empat kasus, serta lahan sebanyak 22 kasus. 

“Selebihnya terjadi pada pabrik dan kendaraan. Total sampai Juli ada 66 kasus dengan nilai kerugian material sekitar Rp1,1 miliar,” kata Ismail. Menurutnya, sebagian besar insiden dipicu kelalaian manusia. 

Beberapa di antaranya berkaitan dengan korsleting listrik dan aktivitas membakar sampah tanpa pengawasan. Api yang semula kecil dapat dengan cepat menjalar ketika berhadapan dengan rerumputan atau material kering.

Baca Juga:

• Mayoritas Konsleting Listrik, Damkar Ngawi Tangani 110 Kebakaran dan 249 Rescue di 2024
• BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026
• Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, Petani Tembakau Ngawi Berpeluang Panen Optimal

Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat sebelum meninggalkan rumah, terutama dengan memastikan instalasi listrik dan peralatan yang menggunakan sumber api telah dalam keadaan aman. Aktivitas pembakaran sampah juga perlu diawasi sampai bara benar-benar padam. 

Kewaspadaan menjadi semakin penting lantaran kondisi panas dan minimnya kelembapan membuat material di sekitar permukiman maupun lahan terbuka lebih mudah tersulut. Penanganan sejak awal dinilai dapat mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. 

Frekuensi laporan yang masuk juga cukup tinggi. Dalam satu hari, petugas bahkan pernah menerima hingga lima laporan dari lokasi berbeda. Situasi tersebut menunjukkan kebutuhan dukungan operasional yang sebanding dengan luas geografis Ngawi. 

Saat ini, Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mengandalkan tiga truk tangki serta satu kendaraan penyelamatan. Beberapa perlengkapan, termasuk selang pemadam, mulai membutuhkan perawatan karena kondisinya tidak lagi optimal untuk menunjang tugas lapangan. 

Selain peralatan, penambahan personel juga dipandang penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, khususnya ketika beberapa laporan muncul dalam waktu berdekatan. 

“Yang menjadi kendala di lapangan memang perlengkapan masih terbatas dan ada yang perlu dipelihara. Dengan luasnya Ngawi serta frekuensi laporan yang cukup tinggi, dukungan peralatan dan SDM perlu diperkuat,” ujar dia.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BPBD Ngawi Perbarui Data Kekeringan, Delapan Desa Kini Masuk Wilayah Terdampak

SN Media™ Ngawi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi mencatat delapan desa kini mengalami krisis air bersih akibat meluasnya dampak musim kemarau. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan air bersih terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Partoyo, mengatakan jumlah desa terdampak bertambah dibandingkan kondisi sebelumnya. Semula hanya enam desa di empat kecamatan yang membutuhkan bantuan air bersih, kini meningkat menjadi delapan desa yang tersebar di empat kecamatan. 

"Perkembangan musim kemarau membuat kebutuhan air bersih semakin meningkat. Saat ini ada dua desa tambahan yang mulai mengajukan bantuan sehingga distribusi air juga kami tingkatkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujar Partoyo. 

Dua desa yang baru masuk dalam daftar wilayah terdampak yakni Desa Suruh dan Desa Bringin di Kecamatan Bringin. Dari dua desa tersebut tercatat sebanyak 174 kepala keluarga mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat berkurangnya sumber air di lingkungan mereka.

Baca Juga:
• BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026
• Meski Hujan Mulai Turun, BPBD Ngawi Masih Lakukan Dropping Air Guna Atasi Krisis Air Bersih
• Desa Terdampak Kekeringan Menurun, BPBD Ngawi Klaim Keberhasilan Program Pipanisasi

Sementara itu, enam desa yang lebih dahulu menerima bantuan tersebar di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Bringin terdapat Dusun Gagan, Desa Kenongorejo yang mencakup dua RT dengan total 54 kepala keluarga. Kemudian di Kecamatan Pitu terdapat Dusun Kali Gedhe, Desa Ngancar yang terdampak pada dua RT atau 57 kepala keluarga, serta Dusun Ngerowo, Desa Cantel yang dihuni 30 kepala keluarga. 

Wilayah lain yang juga masih menerima distribusi air bersih yakni Dusun Sumberan, Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman dengan 26 kepala keluarga terdampak. Selain itu, Kecamatan Ngawi mencatat dua lokasi yang mengalami kondisi serupa, yaitu Dusun Tambakselo, Desa Banyuurip dan Dusun Gandu, Desa Karangtengah Prandon dengan total sekitar 20 kepala keluarga yang membutuhkan pasokan air bersih. 

BPBD Ngawi terus mengirimkan air bersih secara bertahap ke seluruh titik terdampak sesuai kebutuhan di lapangan. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air dan disesuaikan dengan permintaan pemerintah desa maupun hasil asesmen petugas. 

Dia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan PMI, TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah terkait agar penanganan krisis air bersih berjalan optimal. "Selama masih ada warga yang membutuhkan air bersih, distribusi akan terus kami lakukan sesuai kondisi di lapangan," pungkas Partoyo. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Bangunrejo Kidul Ngawi Tingkatkan Kesadaran Warga Melalui Rembug Pencegahan Stunting Berkelanjutan

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, menggelar rembug stunting sebagai upaya memperkuat pencegahan kasus stunting di tingkat desa. Kegiatan tersebut diikuti tenaga kesehatan, Forkopimcam, BPD, tokoh masyarakat, serta warga untuk menyamakan langkah dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Rembug stunting menghadirkan petugas dari Puskesmas setempat yang memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Materi yang disampaikan juga menekankan peran keluarga dalam mencegah stunting sejak dini. 

Kepala Desa Bangunrejo Kidul, Suparno, mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, rembug stunting menjadi sarana menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. 

"Melalui rembug stunting ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Dengan keterlibatan semua pihak, upaya menekan angka stunting akan lebih optimal," ujarnya. 

Pun dapat diinformasikan, bahwa kelompok yang menjadi sasaran utama intervensi meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita usia 0–23 bulan, remaja putri, serta calon pengantin. Masing-masing kelompok memerlukan pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhannya.

Baca Juga:

• Pemdes Bangunrejo Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui Posyandu Berkelanjutan
• Inovasi Layanan Kesehatan Desa Sekaralas, Posyandu ILP Dahlia Sasar Bayi hingga Lansia
• DP3AKB Ngawi Mantapkan Langkah Menuju Kabupaten Layak Anak Berkelanjutan

Ibu hamil diimbau memenuhi kebutuhan gizi, seperti asam folat, zat besi, dan protein, serta rutin menjalani pemeriksaan kehamilan. Sementara ibu menyusui didorong memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Selain itu, bayi dan balita diharapkan memperoleh makanan pendamping ASI yang bergizi serta dipantau pertumbuhannya secara berkala melalui Posyandu. Edukasi juga diberikan kepada remaja putri dan calon pengantin agar menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah anemia sebelum memasuki masa kehamilan. 

Suparno menambahkan, pemerintah desa akan terus mendukung berbagai upaya pencegahan stunting melalui kegiatan edukasi dan pendampingan masyarakat. 

"Harapannya, kepedulian seluruh warga terus tumbuh sehingga stunting dapat dicegah sejak dini dan anak-anak di Bangunrejo Kidul bisa tumbuh sehat," pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Realisasi Pembangunan Pasar Beran Ngawi Fokus di Eks Rumdin Wakil Bupati

SN Media™ Ngawi - Wacana pembangunan Pasar Beran Ngawi akhirnya terealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran Rp9,469 miliar dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan.

Pembangunan tahap awal akan dilakukan di lahan bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun Pasar Beran secara keseluruhan. Dengan skema itu, pedagang tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung. 

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan. 

"Pada tahap ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda dua dan roda empat agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik," ujar Nilam.

Baca Juga:

• Konsep Pembangunan Gedung Hijau Pasar Beran Butuh Anggaran Rp 39 Miliar
• Melalui APBD 2025, Pemkab Ngawi Benahi Pasar Beran Secara Bertahap
• Diduga Korsleting Listrik, Satu Kios Pasar Beran Terbakar

Pun, selain kios dan area parkir, pasar baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang mengacu pada standar nasional. Di antaranya kantor pengelola pasar, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang tera, mushala, tempat pengolahan sampah TPS3R hingga fasilitas pengolahan limbah. 

Menurut Nilam, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas Wakil Bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencaharian para pedagang. 

Keberadaan pasar baru itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga meluber ke badan dan bahu jalan sehingga memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. 

Lebih jauh, Pasar Beran juga diproyeksikan menjadi pasar hub yang menghubungkan distribusi komoditas, khususnya sayur dan buah dari Kabupaten Magetan menuju wilayah sekitar Ngawi, seperti Blora, Cepu, dan Bojonegoro. Pasar tersebut sekaligus diharapkan menjadi ruang promosi bagi produk UMKM di kawasan sekitar. 

"Harapannya, Pasar Beran mampu menata aktivitas perdagangan, menjadi pusat distribusi komoditas, mendorong perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu pembangunan dilakukan bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," tutup dia.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Lama Kosong, Pemkab Ngawi Kembali Buka Seleksi Direktur PDAM Definitif

SN Media™ Ngawi – Kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) atau PDAM Kabupaten Ngawi yang telah berlangsung cukup lama mendorong Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali membuka proses seleksi. Penjaringan dilakukan untuk mendapatkan pimpinan definitif yang mampu membawa perusahaan daerah berkembang lebih baik.

Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumdam Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan penjaringan kembali dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperoleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman manajerial. Seluruh tahapan seleksi, kata dia, diselenggarakan secara profesional, objektif, dan transparan. 

"Seleksi ini dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan. Kami berharap proses ini mampu menjaring figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta pengalaman memimpin perusahaan sehingga mampu membawa Perumdam berkembang lebih baik," ujar Maftuh. 

Pendaftaran seleksi dibuka mulai 29 Juli hingga 10 Agustus 2026 pada hari kerja di Sekretariat Panitia Seleksi, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya sebagai bentuk komitmen terhadap proses rekrutmen yang akuntabel.

Baca Juga:

• Pendaftaran Direktur Perumdam Ngawi Dibuka Kembali Setelah Hanya Satu Pelamar Lolos Administrasi
• Minat Jadi Direktur PDAM Ngawi? Ini Syarat Seleksi yang Pernah Ditetapkan
• Pemkab Ngawi Ganti Nomenklatur BUMD, PDAM Resmi Menjadi Perumda

Selain membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat, panitia menetapkan sejumlah kriteria untuk menjaring calon direktur sesuai kebutuhan perusahaan. Pelamar diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah strata satu atau S1 serta sertifikat manajemen air minum minimal tingkat madya yang masih berlaku. 

Tidak hanya itu, calon direktur juga harus memiliki pengalaman kerja sedikitnya lima tahun di bidang manajerial pada perusahaan berbadan hukum, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun perusahaan swasta. Pengalaman tersebut dinilai penting sebagai bekal dalam mengelola perusahaan daerah. 

Maftuh menjelaskan proses seleksi tidak hanya mengacu pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta pemahaman calon terhadap tata kelola perusahaan. Dengan demikian, direktur yang terpilih diharapkan mampu membawa Perumdam semakin adaptif menghadapi tantangan pelayanan publik. 

Untuk menjaga independensi, panitia seleksi terdiri atas lima orang yang berasal dari berbagai unsur, yakni dua perwakilan Pemerintah Kabupaten Ngawi, praktisi profesional, dan akademisi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan menghasilkan proses penilaian yang objektif sekaligus menjaring calon direktur yang benar-benar berkualitas. 

"Harapan kami, seleksi ini menghasilkan direktur yang profesional, berintegritas, dan mampu meningkatkan pelayanan Perumdam kepada masyarakat," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemkab Ngawi Bahas Insentif Tata Ruang, Pelanggaran Berpotensi Dikenai Denda dan Pembatasan Fasilitas

SN Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Tata Ruang. Sebelum ditetapkan, regulasi tersebut akan melalui tahapan konsultasi publik yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi, Jarot Kusumo Yudo, mengatakan konsultasi publik menjadi bagian penting karena substansi Perbup tidak hanya menyangkut aspek tata ruang, tetapi juga berdampak pada kebijakan finansial maupun sosial. 

“Dalam proses penetapan Perbup nantinya akan dilakukan konsultasi publik karena ini merupakan kebijakan yang sangat krusial. Baik aspek finansial maupun sosial harus diperhitungkan sehingga perlu melibatkan masyarakat,” ujar Jarot, Senin (03/08/2026). 

Dia menjelaskan, skema insentif dan disinsentif merupakan salah satu instrumen penegakan tata ruang yang telah diamanatkan dalam Perda Tata Ruang. Selain penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), regulasi tersebut juga memuat indikasi program serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme pemberian penghargaan maupun sanksi.

Baca Juga:

• PUPR Ngawi Tekankan Tata Ruang untuk Perkuat Kepastian Hukum Investasi
• RDTR Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ngrambe-Sine Jadi Acuan Dalam Pembangunan Daerah
• Dukung Tata Kota Estetik, Trotoar Selatan Jalan PB Sudirman Ngawi Ditata Ulang

Menurut Jarot, insentif diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang memanfaatkan ruang sesuai ketentuan dan telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Bentuknya masih akan dirumuskan lebih lanjut dalam Perbup, namun dapat berupa kemudahan dalam pengurusan izin berikutnya maupun keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sementara itu, disinsentif disiapkan sebagai perangkat pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pelanggaran dapat berupa pembangunan yang dilakukan sebelum penetapan aturan maupun ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin tata ruang yang telah diterbitkan. 

Sebagai contoh, apabila koefisien dasar bangunan yang diizinkan hanya 50 persen dari luas lahan, namun hasil pemantauan menunjukkan bangunan telah menutup hingga 70 persen lahan, maka pelanggaran tersebut dapat dikenai disinsentif sesuai ketentuan yang akan diatur dalam Perbup. 

“Disinsentif nantinya tidak selalu berupa denda uang atau fresh money. Instrumen lain juga dapat diterapkan, seperti pembatasan fasilitas tertentu, misalnya layanan listrik atau air. Seluruh mekanisme itu masih akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan secara rinci dalam Perbup sehingga memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” tutupnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ngawi Masuk 20 Besar Nasional Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja APBD Tiga Besar Jatim

SN Media™ Surabaya – Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 21 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi agar penyusunan perubahan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel.

Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Hilman Rosada, serta perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk menyamakan persepsi dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Dalam forum itu, pemerintah pusat menyampaikan berbagai kebijakan terkait penyusunan Perubahan APBD, strategi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga langkah menghadapi dinamika fiskal sampai akhir tahun anggaran. Daerah juga diminta menjaga kualitas pengelolaan keuangan agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai target. 

Hilman Rosada menegaskan, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan. 

"Perubahan APBD harus disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika yang berkembang, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Setiap daerah juga perlu mempercepat realisasi pendapatan dan belanja agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat," katanya. 

Pada kesempatan yang sama dipaparkan capaian realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah secara nasional berdasarkan data per 17 Juli 2026. Kabupaten Ngawi mencatat hasil membanggakan dengan masuk dalam 20 besar kabupaten di Indonesia untuk realisasi pendapatan daerah.

Baca Juga:

• Raih WTP Ke-13 Berturut-turut, Ngawi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
• Insentif RT dan RW se-Ngawi Semester Pertama 2026 Diperkirakan Cair Juni Mendatang
• Uji Coba Retribusi Pasar Besar Ngawi Direncanakan 2026, Aset Masih Tahap Proses

Tak hanya itu, di lingkup Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi juga menempati posisi tiga besar kabupaten dengan realisasi belanja daerah tertinggi. Capaian tersebut menjadi indikator komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBD melalui percepatan penyerapan anggaran yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Realisasi belanja yang tinggi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Terpisah, Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyo Hadi, mengatakan keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut memberikan berbagai informasi strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. 

"Hasil rapat ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan APBD yang adaptif dan tepat sasaran. Koordinasi dengan seluruh perangkat daerah juga akan terus diperkuat agar kualitas penganggaran tetap terjaga serta kinerja realisasi anggaran Kabupaten Ngawi dapat dipertahankan," ujarnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Krisis Air Bersih Tak Cuma Ngawi, Warga Desa Ngrencak Trenggalek Terima Bantuan TNI

SN Media™ Trenggalek – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur tak hanya dirasakan Kabupaten Ngawi. Memasuki puncak musim kemarau, warga Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, juga mulai menghadapi keterbatasan pasokan air bersih sehingga mendapat bantuan distribusi air dari lintas instansi, Sabtu (01/08/2026).

Sebagai langkah tanggap darurat, Koramil 0806-11/Panggul bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas serta PDAM Trenggalek menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak berkurangnya debit sumber air. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau berlangsung. 

Dalam kegiatan itu, sebanyak 8.000 liter air bersih diangkut dan didistribusikan langsung ke Desa Ngrencak. Penyaluran dipimpin Bati Wanwil Koramil 0806-11/Panggul, Serma Suhardjo, bersama personel BBWS Brantas dan PDAM Trenggalek agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Serma Suhardjo menjelaskan kehadiran TNI dalam penyaluran bantuan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan teritorial sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak kekeringan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu pihak sehingga diperlukan kerja sama lintas lembaga. 

"TNI akan selalu hadir di tengah masyarakat, terlebih saat warga menghadapi kesulitan. Bersama pemerintah dan seluruh unsur terkait, kami berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kami kepada rakyat," ujarnya.

BACA JUGA:

• BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026
• Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, Petani Tembakau Ngawi Berpeluang Panen Optimal
• BPBD Ngawi Imbau Warga Siaga Hadapi Cuaca Tak Menentu Selama Pancaroba

Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah, BBWS Brantas, PDAM Trenggalek, serta pemerintah desa akan terus dilakukan guna memantau perkembangan kondisi di lapangan. Apabila musim kemarau masih berlangsung dan kebutuhan air meningkat, distribusi bantuan akan kembali diupayakan sesuai kemampuan pasokan yang tersedia. 

Bantuan tersebut disambut antusias masyarakat Desa Ngrencak. Warga memanfaatkan air bersih yang diterima untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan konsumsi sehari-hari. 

Proses distribusi berlangsung tertib dengan melibatkan aparat desa dan warga setempat sehingga pembagian air dapat berjalan lancar serta menjangkau penerima secara merata. 

Kolaborasi antara TNI, BBWS Brantas, PDAM Trenggalek, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat penanganan dampak kekeringan. Sinergi tersebut menjadi wujud kepedulian bersama dalam menjaga ketersediaan air bersih sekaligus membantu masyarakat bertahan menghadapi musim kemarau yang masih berlangsung.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News 

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Arw
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT