sinar ngawi

Kamis, 17 September 2026

Menyoal Peluang PPPK Ikut CPNS, Ini Penjelasan BKPSDM Ngawi

SN Media™ Ngawi – Peluang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), termasuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, masih menunggu kepastian aturan pemerintah pusat. Hingga kini, belum tersedia regulasi maupun petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya di daerah.

Pemerintah daerah masih menunggu ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aturan tersebut nantinya menjadi acuan mengenai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengatakan, belum diketahui apakah PPPK yang mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS nantinya harus melalui tahapan seleksi atau menggunakan mekanisme lain.

“Belum ada regulasi maupun juklak juknisnya. Jadi apakah nanti perlu melalui seleksi atau langsung, kami belum bisa memastikan,” ujarnya.

Menurut Kenop, hal serupa berlaku untuk PPPK paruh waktu yang berpeluang berubah menjadi penuh waktu. Ketentuan mengenai proses, persyaratan, dan tahapan perubahan status tersebut juga belum ditetapkan.

Pun, ruang lingkup kebijakan masih belum diketahui. Kesempatan tersebut belum dapat dipastikan apakah hanya menyasar PPPK pada bidang pendidikan, khususnya guru, atau berlaku bagi seluruh kelompok PPPK.

Lanjutnya, kondisi itu membuat pemerintah daerah belum dapat menyusun langkah teknis terkait kebijakan tersebut. Pelaksanaan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang diterbitkan pemerintah pusat.

Regulasi tersebut diharapkan sekaligus memberikan kejelasan mengenai kelompok PPPK yang dapat mengikuti seleksi CPNS maupun skema perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Untuk sementara, PPPK di Ngawi masih harus menunggu aturan resmi sebelum mengetahui tahapan dan persyaratan yang akan diberlakukan. Informasi lanjutan akan disampaikan setelah ketentuan tersebut diterbitkan.

“Setelah ada kepastian sesuai regulasi dari pusat, baru kami bisa menindaklanjuti. Sekarang kami menunggu aturan tersebut keluar,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 16 September 2026

Peternak Kambing Ngawi Kelimpungan, Harga Jual Ternak Kini Jauh Menurun dari Sebelumnya

SN Media™ Ngawi - Sejumlah peternak kambing di Kabupaten Ngawi mengeluhkan penurunan harga jual ternak dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak mulai kelimpungan karena nilai jual kambing kini lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Harga kambing di tingkat peternak saat ini berada pada kisaran Rp250 ribu hingga Rp700 ribuan, bergantung ukuran dan kondisi ternak. Padahal, sebelumnya harga kambing untuk ukuran tertentu masih dapat menembus Rp1 juta lebih, sehingga penurunan tersebut turut dirasakan peternak.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, mengatakan kondisi harga tidak terlepas dari populasi kambing yang masih cukup tinggi. Populasi kambing di Ngawi mencapai lebih dari 80 ribu ekor, sementara domba berada di kisaran 40 ribu ekor.

“Kalau kambing ini sebenarnya lebih banyak menjadi tabungan masyarakat. Jadi ketika membutuhkan uang, ternaknya bisa dijual. Namun, saat harga turun, jangan sampai peternak melakukan panic selling atau menjual ternaknya karena panik,” ujar Yudo.

Baca Juga:

Menurutnya, kambing memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan karena selama ini lebih banyak dipelihara sebagai aset atau tabungan. Ternak tersebut dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan nilai sekaligus sumber dana ketika ada kebutuhan tertentu.

Karena itu, peternak diharapkan tidak terburu-buru melepas kambing hanya karena harga sedang mengalami penurunan. Keputusan penjualan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ternak, kebutuhan ekonomi, serta perkembangan permintaan pasar.

Di sisi lain, DPP Ngawi menilai kondisi peternakan kambing secara umum masih cukup baik. Populasi yang tetap tinggi menunjukkan kemampuan peternak dalam mengembangkan ternak masih berjalan, meskipun harga jual saat ini menghadapi tekanan.

Kambing juga dinilai relatif mudah dikembangbiakkan dan memiliki pilihan pakan yang beragam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat usaha peternakan kambing masih dapat dipertahankan masyarakat, termasuk ketika menghadapi musim kemarau panjang.

Untuk kebutuhan pakan saat kemarau, peternak dapat memanfaatkan berbagai sumber pakan alternatif. Salah satunya silase yang dapat disiapkan sebagai cadangan ketika ketersediaan hijauan mulai berkurang akibat kondisi cuaca.

“Jadi peternak tidak perlu melakukan panic selling. Kambing tetap menjadi aset atau tabungan masyarakat, sementara dari sisi pemeliharaan juga cukup mudah karena pilihan pakannya banyak, termasuk silase untuk menghadapi kemarau,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 15 September 2026

Keduk Beji Tawun Bawa Pesan Penting Menjaga Tradisi dan Lingkungan Ngawi

SN Media™ Ngawi – Suasana Taman Wisata Tawun, Kecamatan Kasreman, Ngawi, kembali semarak dengan pelaksanaan tradisi Keduk Beji. Ritual tahunan ini tidak sekadar menjadi agenda budaya, tetapi juga mempertemukan warga dalam upaya merawat tradisi leluhur yang telah melekat dengan kehidupan masyarakat Tawun.

Keduk Beji merupakan upacara adat membersihkan sumber mata air atau sendang secara bersama-sama. Tradisi ini digelar Pemerintah Desa Tawun dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Tokoh masyarakat, budayawan, jajaran Forkopimda hingga pengunjung dari luar Ngawi turut hadir mengikuti kegiatan.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memberikan apresiasi terhadap masyarakat Tawun yang terus mempertahankan Keduk Beji. Menurutnya, keberadaan tradisi tersebut menunjukkan kuatnya kepedulian warga dalam menjaga warisan leluhur sekaligus lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

“Keduk Beji ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur sekaligus merawat alam. Apresiasi kami sampaikan kepada masyarakat Tawun yang terus mempertahankan tradisi ini,” ujar Wabup Antok.

Baca Juga:

Antusiasme warga dan pengunjung turut mewarnai pelaksanaan Keduk Beji. Tidak hanya masyarakat sekitar, pengunjung dari berbagai wilayah di Ngawi hingga luar kabupaten datang untuk melihat langsung prosesi adat yang menjadi salah satu kekayaan budaya lokal tersebut.

Bagi masyarakat Tawun, Keduk Beji juga menjadi momentum untuk mengenalkan nilai tradisi kepada generasi muda. Prosesi yang dilakukan bersama-sama memperlihatkan bahwa keberadaan budaya lokal tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Pesan tersebut diperkuat melalui edukasi mengenai penanaman pohon di sekitar sumber mata air. Tanaman yang dipilih disesuaikan dengan karakter lingkungan setempat, terutama jenis yang relatif cepat tumbuh dan memiliki kemampuan membantu menahan air.

Keberadaan Keduk Beji menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi masyarakat Ngawi tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan pemerintah dan partisipasi warga menjadi modal penting agar warisan budaya tersebut tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tetapi terus memiliki makna bagi masyarakat.

Wabup Antok menilai keberlanjutan tradisi seperti Keduk Beji sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Nilai budaya dan kepedulian terhadap lingkungan, kata dia, perlu terus dikenalkan agar menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya.

“Budaya dan lingkungan harus dijaga bersama. Kalau sumber mata air tetap lestari, manfaatnya akan dirasakan masyarakat sekarang hingga generasi berikutnya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 14 September 2026

Anggaran Daerah Disesuaikan, DPRKP Ngawi Hitung Ulang Jalan Akses Sekolah Rakyat

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tengah menyiapkan jalan akses menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan konektivitas menuju lingkungan sekolah.

Pada rancangan awal, ruas tersebut memiliki panjang 900 meter dengan lebar badan jalan lima meter. Konstruksi yang digunakan berupa rigid beton dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp4,3 miliar. Namun, setelah kebutuhan di lokasi dihitung ulang, rencana pekerjaan mengalami perubahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan akses tersebut. Hitung ulang dilakukan dengan melihat kebutuhan pekerjaan, kondisi lokasi, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

"Panjang jalan yang semula direncanakan 900 meter kini diarahkan menjadi 750 meter dengan konstruksi rigid beton. Nilai paket diperkirakan sekitar Rp3 miliar," kata Maftuh.

Baca Juga:

Nilai tersebut sekaligus mencakup peningkatan kawasan SRT. Pekerjaan tidak hanya menyasar akses utama, tetapi juga drainase sebagai prasarana pendukung. Keberadaan saluran air diperlukan agar lingkungan sekolah memiliki sistem pengaliran yang memadai.

Perubahan panjang ruas dilakukan setelah kebutuhan pekerjaan dihitung kembali. Langkah tersebut membuat penanganan dapat diarahkan pada bagian yang dinilai paling diperlukan untuk mendukung mobilitas menuju kawasan sekolah.

Konstruksi rigid beton tetap dipertahankan dalam rancangan terbaru. Material tersebut dipilih untuk memberikan kekuatan pada badan jalan sehingga mampu menunjang penggunaan akses dalam jangka panjang.

Untuk memastikan rancangan sesuai keadaan di lokasi, DPRKP dalam waktu dekat akan melakukan survei lapangan dengan meninjau kondisi eksisting. Tim akan mencermati permukaan jalan, karakter tanah, ruang yang tersedia, pola aliran air, hingga titik yang membutuhkan penanganan khusus.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi bahan dalam menentukan desain serta volume pekerjaan. Dengan berpedoman pada keadaan sebenarnya, perencanaan diharapkan lebih tepat dan mampu menghindari pekerjaan yang kurang diperlukan.

Pun demikian, aspek drainase turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengendalian limpasan air hujan. Penempatannya akan disesuaikan dengan karakter kawasan sehingga potensi genangan yang dapat mengganggu akses bisa diminimalkan.

Di sisi pembiayaan, pagu sekitar Rp3 miliar harus mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas. Karena itu, setiap bagian pekerjaan disusun secara cermat dengan tetap mempertahankan fungsi utama akses menuju SRT.

Setelah kajian teknis nanti rampung, DPRKP akan mematangkan rancangan sebagai dasar pelaksanaan. Pemerintah daerah berharap pembangunan tersebut dapat memperlancar mobilitas sekaligus mendukung kesiapan lingkungan sekolah.

"Kami masih mematangkan desain berdasarkan hasil tinjau lokasi agar volume pekerjaan sesuai kebutuhan, konstruksi tepat guna, serta anggaran sekitar Rp3 miliar dapat dimanfaatkan secara efektif," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 12 September 2026

Sosialisasi Empat Pilar di Kletekan, Kanang Dengar Aspirasi Warga Ngawi

SN Media™ Ngawi – Anggota DPR RI Komisi VI, Ir H Budi Sulistyono Kanang, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI bersama warga dan tokoh masyarakat Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Selain penguatan nilai kebangsaan, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, terutama sektor pertanian, Jumat (11/09/2026).

Empat Pilar Kebangsaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Undang-Undang Dasar 1945. Keempatnya dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, kerukunan dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.

Kanang menyampaikan, pemahaman terhadap Empat Pilar tidak seharusnya hanya berhenti dalam forum sosialisasi. Nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterapkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk menjaga kerukunan, memperkuat gotong royong serta menghormati perbedaan.

“Empat Pilar ini harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penguatan moral dan kebangsaan berjalan beriringan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami nilai persatuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat,” kata dia.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kondisi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor penting bagi masyarakat. Ketersediaan pupuk menjadi salah satu perhatian, terutama agar kebutuhan petani dapat terpenuhi sesuai waktu dan musim tanam. Selain pupuk, aspirasi masyarakat juga menyangkut ketersediaan benih berkualitas, sarana produksi pertanian, pengairan, alat dan mesin pertanian hingga pemasaran hasil panen.

Dukungan terhadap berbagai kebutuhan tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dialog dalam kegiatan sosialisasi. Mengingat, persoalan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut biaya usaha tani, kepastian harga ketika panen serta akses terhadap berbagai sarana pendukung.

Kanang kembali menegaskan, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur negara. Peran masyarakat justru menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan, yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan kehidupan sosial di sekitar.

“NKRI adalah harga mati. Penguatannya dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Kalau kerukunan, gotong royong dan saling menghormati terus dijaga, maka nilai kebangsaan akan tumbuh kuat di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

DTSEN Ngawi Berubah, Pemerintah Daerah Bersiap Menanggung Tambahan Anggaran BPJS Kesehatan

SN Media™ Ngawi – Pergeseran data warga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) berpotensi menambah beban anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi. Perubahan pengelompokan desil sekitar 143 ribu warga turut berdampak pada pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, perubahan desil dalam DTSEN didasarkan pada sejumlah indikator sosial ekonomi. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah status pekerjaan warga, sehingga perubahan kondisi pekerjaan dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pengelompokan desil.

“Perubahan desil ini memang disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya status pekerjaan. Karena itu, masyarakat datang mengusulkan perubahan data. Rata-rata ada tiga sampai lima orang per hari yang mengajukan permohonan terkait status pekerjaan,” ujar Antok beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Sejatinya, pergeseran tersebut menjadi perhatian serius karena tidak berhenti pada perubahan administrasi data. Ketika posisi warga berubah dalam pengelompokan desil, konsekuensinya dapat berlanjut pada perubahan sasaran program sekaligus berpindahnya tanggung jawab pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pun di Ngawi, sebanyak 143 ribu warga yang sebelumnya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 kini bergeser ke kelompok desil 5 dan desil 6. Perubahan itu berdampak terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama bagi warga yang sebelumnya pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Jika pembiayaan tersebut harus ditanggung daerah, kebutuhan anggaran tambahan diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar dalam setahun. Besaran itu menjadi beban baru bagi keuangan daerah karena harus dialokasikan untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat akurasi DTSEN menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga secara tepat agar pembagian tanggung jawab pembiayaan tidak keliru dan anggaran dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Selain sektor kesehatan, data tersebut juga menjadi pijakan dalam menentukan bentuk intervensi bagi masyarakat.

Warga pada desil 1 hingga desil 4 memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan tidak harus selalu berupa makanan siap saji, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Antok kembali menegaskan, perubahan status pekerjaan dalam DTSEN harus melalui proses verifikasi dan validasi secara cermat. Langkah tersebut diperlukan agar pembaruan data tidak dimanfaatkan untuk mengubah posisi warga ke kelompok desil tertentu demi memperoleh bantuan.

“Kita harus benar-benar mencermati alih status pekerjaan ini. Jangan sampai perubahan data dimanfaatkan agar masyarakat masuk kategori desil 1 atau desil 2 untuk mendapatkan program bantuan, karena setiap perubahan akan berdampak pada kebijakan dan anggaran pemerintah,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 10 September 2026

Medan Perbukitan Pacitan Tak Halangi TNI AD Buka Akses Warga Lewat Jembatan Garuda

SN Media™ Pacitan – Medan Pacitan yang didominasi perbukitan membuat pembangunan infrastruktur bukan perkara mudah. Tebing curam, jurang, hingga medan sulit menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses penghubung bagi masyarakat.

Kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya TNI AD untuk menghadirkan infrastruktur yang dibutuhkan warga. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Garuda di sejumlah wilayah Pacitan, yang menjadi penghubung antarkawasan dengan akses yang sebelumnya cukup sulit ditempuh.

Pjs. Kasiter Korem 081/DSJ Mayor Arm Timbul Moedjihartoyo mengatakan, berbagai tantangan di lapangan terus dihadapi untuk mewujudkan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya itu sekaligus mendukung harapan Presiden agar tidak ada warga yang mengalami keterbatasan akses.

Baca Juga:

"Meski tantangan yang kami hadapi tidaklah mudah, kami terus berupaya keras untuk mewujudkan harapan Bapak Presiden, agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami keterbatasan aksesibilitas," kata Mayor Timbul saat meninjau sejumlah Jembatan Garuda di Pacitan, Kamis (10/09/2026).

Menurutnya, keberadaan Jembatan Garuda memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat. Warga tidak lagi harus mengandalkan jalur memutar atau melewati medan yang lebih sulit ketika hendak beraktivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Jembatan tersebut menjadi jalur penghubung yang dapat memangkas jarak tempuh sekaligus membuat perjalanan warga lebih mudah dan aman. Kemudahan itu dirasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Akses yang terbuka juga mendukung warga untuk pergi ke sekolah, menuju tempat kerja, membawa hasil pertanian, maupun memenuhi kebutuhan lainnya.

Mobilitas orang dan barang menjadi lebih mudah sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Bagi desa-desa di sekitar jembatan, keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan turut membuka peluang pengembangan berbagai sektor.

Kemudahan hubungan antarkawasan dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperlancar kegiatan pertanian masyarakat. Mayor Timbul berharap Jembatan Garuda tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung, tetapi juga memberikan dampak luas bagi perkembangan wilayah.

Terbukanya akses diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, dengan terbukanya akses yang semakin mudah mampu menggerakkan berbagai sektor di masyarakat, baik itu perekonomian, pertanian, dan lainnya. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat semakin sejahtera dan desa-desa sekitarnya juga semakin maju," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 09 September 2026

Disparpora Ngawi Evaluasi Pengawasan Kolam Renang Tawun Usai Insiden Anak Tenggelam

SN Media™ Ngawi – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Ngawi akan mengevaluasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pengunjung di Taman Wisata Tawun. Langkah tersebut dilakukan menyusul insiden tenggelamnya anak berusia 9 tahun asal Desa Tempuran, Kecamatan Paron, di kolam renang dewasa pada Minggu (06/09/2026).

Evaluasi diarahkan untuk memperkuat pengawasan, penempatan petugas keselamatan, hingga pengaturan area kolam agar risiko kejadian serupa dapat ditekan. Pembenahan juga mencakup aspek sarana pendukung yang berkaitan langsung dengan keamanan pengunjung, terutama anak-anak.

Kepala Disparpora Ngawi, Wiwien Purwaningsih, mengatakan pengelola selama ini telah menerapkan SOP keselamatan dengan menempatkan dua petugas lifeguard di kawasan kolam renang. Namun, pada saat kejadian, pengawasan menghadapi situasi berbeda karena bersamaan dengan pelaksanaan Pasar Jadul yang digelar setiap Minggu Legi.

“Petugas yang ada harus mengawasi beberapa titik karena kegiatan pengunjung cukup ramai. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengawasan di area kolam tetap berjalan maksimal,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan petugas keselamatan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pengunjung mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Karena itu, penempatan personel akan ditinjau kembali berdasarkan tingkat keramaian dan karakter aktivitas di kawasan wisata.

Selain jumlah dan posisi petugas, Disparpora juga menyiapkan langkah untuk memudahkan pengunjung mengenali petugas keselamatan. Personel nantinya akan menggunakan seragam khusus sehingga keberadaannya lebih mudah dibedakan dari pengunjung ketika berada di area wisata.

Pembenahan juga diarahkan pada infrastruktur. Salah satu rencana yang disiapkan yakni memasang pagar pembatas antara kolam renang anak dan kolam dewasa. Pemisahan tersebut diharapkan dapat memperjelas batas area sekaligus membantu mencegah anak-anak memasuki kolam yang memiliki kedalaman berbeda.

Wiwien menambahkan, evaluasi SOP keselamatan sebenarnya dilakukan secara berkala setiap tahun. Pembaruan dilakukan pada akhir tahun dengan mempertimbangkan kondisi operasional serta kebutuhan pengamanan di lokasi wisata.

“Dengan adanya kejadian ini, penerapan SOP akan kami evaluasi kembali, termasuk penempatan personel, kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan seragam petugas, serta dukungan infrastruktur agar keselamatan pengunjung menjadi perhatian utama,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 08 September 2026

Empat Tipe Swakelola dalam Pengadaan Pemerintah, Ini Perbedaan Pelaksana dan Karakteristiknya

SN Media™ Ngawi – Pemerintah memiliki pilihan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme Swakelola. Skema ini memungkinkan pekerjaan tertentu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pihak yang memenuhi ketentuan, tanpa selalu menggunakan penyedia atau pihak ketiga.

Ketentuan mengenai Swakelola mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, Swakelola terbagi menjadi empat tipe, yakni Tipe I, II, III, dan IV, yang penggunaannya disesuaikan karakteristik pekerjaan serta pihak pelaksana.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ngawi Rachmat Fitrianto menjelaskan, pemilihan tipe Swakelola harus dilakukan sejak tahap perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pelaksana.

“Swakelola tidak semata-mata menjadi alternatif karena ingin menghindari proses pemilihan penyedia, tetapi harus dipilih karena memang sesuai karakteristik pekerjaan dan memberikan hasil yang efektif serta efisien,” ujarnya.

Baca Juga:

Swakelola Tipe I dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menjadi penanggung jawab anggaran. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh instansi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya internal, termasuk pegawai atau tenaga ahli sesuai ketentuan. Model ini dapat diterapkan untuk pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pendataan, maupun kegiatan lain yang dapat dikerjakan secara mandiri.

Berbeda dengan Tipe I, Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah lain. Skema ini dapat digunakan ketika instansi pelaksana memiliki kompetensi, pengalaman, sumber daya, atau kewenangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Sementara itu, Tipe III memberikan ruang bagi Organisasi Kemasyarakatan untuk menjadi pelaksana. Mekanisme ini dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, pendidikan, lingkungan, maupun program sosial yang sesuai kompetensi organisasi.

Adapun Swakelola Tipe IV dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat. Kegiatan dapat berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan fasilitas lingkungan, sarana umum, drainase sederhana, hingga pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan gotong royong warga.

Keempat tipe tersebut memiliki perbedaan utama pada pihak yang melaksanakan pekerjaan. Karena itu, pemilihannya perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan, kompetensi pelaksana, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat yang dihasilkan.

“Yang paling penting, Swakelola harus benar-benar dipilih karena pekerjaannya lebih tepat, efektif, efisien, dan memberikan manfaat. Jika suatu pekerjaan pada hakikatnya lebih sesuai dilaksanakan penyedia, maka mekanisme Pengadaan melalui Penyedia tetap harus digunakan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta:Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com