DPRKP Ngawi Serap Masukan Pengembang dan Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik

SN Media™ Ngawi – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) standar pelayanan di Kurnia Convention Hall. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan standar pelayanan.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah instansi terkait, pengembang perumahan serta wartawan. Melalui forum tersebut, DPRKP menghimpun berbagai masukan, kritik dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita, mengatakan forum tersebut penting untuk memastikan rancangan standar pelayanan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan perumahan. 

“Kami ingin ada ruang komunikasi sehingga masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak bisa menjadi bahan dalam penyempurnaan standar pelayanan,” ujarnya, Selasa (01/09/2026).

Baca Juga:

• Kuota BSPS Nasional Naik Signifikan, Ngawi Kebagian 800 Unit Rumah
• Penghujung 2025, Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Ngawi Berjalan Konsisten
• PUPR Ngawi Tekankan Tata Ruang untuk Perkuat Kepastian Hukum Investasi

Menurutnya, sektor perumahan di Ngawi terus berkembang, termasuk penyediaan rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah daerah juga berupaya menciptakan iklim yang mendorong pengembang untuk memperbanyak pembangunan hunian terjangkau. Salah satu bentuk dukungan tersebut berkaitan dengan proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang bagi rumah subsidi diarahkan tanpa biaya. 

Kebijakan itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembang untuk menyediakan lebih banyak pilihan hunian yang dapat dijangkau masyarakat. Di sisi lain, DPRKP juga memberikan perhatian terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dalam kawasan perumahan. 

Aspek tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Mitigasi risiko bencana turut menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan. 

Sebelum pengesahan site plan, terdapat tahapan terkait tata ruang yang memberikan informasi mengenai kondisi kawasan, termasuk potensi kerawanan bencana. Dalam proses permohonan site plan, aspek teknis juga diperhatikan untuk memastikan lokasi dan rancangan pembangunan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Langkah tersebut diperlukan agar kawasan perumahan tidak berada pada lokasi yang berpotensi terdampak banjir maupun ancaman bencana lainnya. 

Wahyudi menegaskan, masukan yang muncul dalam FKP menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan DPRKP. Standar pelayanan diharapkan semakin transparan, akuntabel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. “Masukan dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan perumahan semakin jelas, terbuka dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pengembang,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemantauan PTLHP Inspektorat Ngawi Dorong Unit Kerja Benahi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

SN Media™ Ngawi - Inspektorat Kabupaten Ngawi tengah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) untuk memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban secara tertib, terukur, dan sesuai ketentuan.

Noor Hasan Muntaha, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi, mengatakan pemantauan tidak berhenti pada pemeriksaan temuan, tetapi berlanjut pada pengecekan terhadap langkah perbaikan yang dilakukan perangkat daerah. 

“Setiap saran maupun rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perlu dipastikan penyelesaiannya, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun pembenahan pengelolaan di lingkungan kerja,” jelas Hasan.

Baca Juga:

• Raih WTP Ke-13 Berturut-turut, Ngawi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
• Strategi Komunikasi Audit dalam Menjalin Interaksi Positif Auditor dengan Auditi
• Penguatan Peran dan Kapasitas APIP melalui Pelatihan Pengawasan Keuangan Desa

Menurut dia, PTLHP diperlukan agar rekomendasi pemeriksaan tidak sekadar menjadi catatan, melainkan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan. Karena itu, Inspektorat memantau kelengkapan dokumen, penyelesaian kewajiban, serta tindak perbaikan yang dilakukan unit kerja berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. 

Pun, dalam pemantauan juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindakan yang telah dilaksanakan. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian hasil pemeriksaan dapat diketahui secara lebih jelas, termasuk apabila masih terdapat bagian yang membutuhkan tindak lanjut dari masing-masing unit kerja. 

Selain memastikan kewajiban dituntaskan, PTLHP diharapkan memberi dampak terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan. Perbaikan yang dilakukan setiap unit kerja menjadi bagian dari proses membangun sistem kerja yang lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Hasan menambahkan, pemantauan secara berkelanjutan juga menjadi sarana evaluasi agar kelemahan yang pernah ditemukan tidak kembali terjadi. Hasil pemantauan dapat menjadi bahan bagi unit kerja untuk memperbaiki proses internal, memperkuat pengendalian, serta meningkatkan ketepatan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sejatinya, inspektorat mendorong adanya komitmen bersama untuk segera melengkapi bukti tindak lanjut, memperbaiki prosedur yang masih lemah, dan memastikan hasil perbaikan diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari secara konsisten, sehingga pengendalian internal semakin kuat di setiap lingkungan unit kerja. 

“Setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti dan menjadi pijakan untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Rumi Hadir dengan Pop Kreatif dan City Pop Jepang dalam Maxi Single Terbaru

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menyesuaikan arah kebijakan anggaran tahun 2026. Forum ini menjadi langkah cepat merespons regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Rumi beranggotakan Agnesia Puji Karisma Putri (Agnes), Pramatatya Marta Mahendra (Tata), dan Mohamad Isra’ Ardiansyah (Bom Bom). Ketiganya sebelumnya menjadi bagian dari kuartet Angkasara yang hadir sejak 2018, sebelum membuka babak baru sebagai trio pada Januari 2026. 

Perubahan tersebut bermula pada akhir 2025 ketika mereka merancang konsep city pop tanpa mengganti nama Angkasara. Setelah mempertimbangkan masukan, ketiganya memilih rebranding, termasuk konsep dan arah musik. 

Dari brainstorming itu lahir nama Rumiko yang kemudian diperkenalkan sebagai Rumi. Sebelum maxi single resmi dirilis, Rumi memperkenalkan diri melalui demo “hi! Rumiko” di Bandcamp pada Maret 2026. Rilisan terbaru ini menjadi pintu masuk bagi pendengar untuk mengenal musik mereka yang memadukan pop dengan city pop, R&B, soul, jazz, funk, dan disco.

Baca Juga:

• Udar Gelung Menjadi Momentum Evaluasi dan Pelestarian Seni Tradisional Jawa
• Fokus Sektor Unggulan, Disparpora Ngawi Lakukan Pemetaan Potensi Pelaku Ekraf
• Nguri-uri Budaya Jawa, Pranatacara Tetap Relevan di Era Modern

“Melalui maxi single ini, kami mencoba berkenalan dengan teman-teman audiens atau pendengar melalui demo perkenalan kami di Bandcamp. Pendengar juga boleh memanggil kami Rumi,” ujar Agnes. 

Salah satu materi yang ditawarkan adalah “Irama Lantai Dansa”. Lagu tersebut menggabungkan unsur salsa dengan lirik santai dan mudah dipahami. Menurut Agnes, lagu itu sekaligus menjadi ajakan bagi pendengar untuk menikmati musik dan ikut berdansa. 

Secara musikal, city pop Jepang dan pop kreatif Indonesia menjadi dua pengaruh utama Rumi. Perbedaan referensi personal setiap personel diramu menjadi karakter bersama, dengan permainan gitar funk serta sentuhan jazz dan disco yang disesuaikan dengan identitas mereka. 

Proses maxi single berjalan bersamaan dengan persiapan album perdana. Workshop pada Januari 2026 menghasilkan sembilan lagu, sebelum delapan materi dipilih untuk album. Proses final guide dan perekaman instrumen hingga vokal berlangsung Februari-April di Paraduta Record, kemudian editing, mixing, dan mastering dikerjakan Mei-Agustus di RA2 Studio. 

Bom Bom menyebut workshop menjadi momen penting untuk kembali berkumpul setelah Angkasara hiatus. Sesi tersebut mempertemukan personel, produser Decky Anugrah Pratama Putra, dan KVLTURA LAB. untuk menyusun arah album. 

Materi lagu banyak berangkat dari cerita personal dan membentuk karakter bernama RUMIKO. Setelah maxi single dirilis, Rumi menyiapkan album penuh, tur, merchandise, live session, serta showcase. Rangkaian itu menjadi upaya memperkenalkan identitas baru Rumi sekaligus membawa pendengar lebih jauh ke dalam dunia musikal yang mereka bangun.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Press Release
Editor : Asy
Foto/iLst : TRIPS STUDIO
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DLH Ngawi Ungkap Tahapan Perizinan Lingkungan, dari Penapisan hingga Terbit melalui OSS-RBA

SN Media™ Ngawi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi menegaskan proses perizinan lingkungan kini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi Amdal hingga terhubung dengan OSS-RBA. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, hingga penerbitan persetujuan lingkungan.

Sistem digital tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi ketentuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya. Jenis dokumen yang diproses pun menyesuaikan hasil penapisan, mulai dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), UKL-UPL, hingga AMDAL. 

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi, Yani Setyowati, mengatakan proses awal dilakukan melalui aplikasi Amdal. Sistem tersebut digunakan untuk melakukan penapisan atau screening guna menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi pelaku usaha. 

“Dari penapisan itu akan diketahui dokumen lingkungan yang diperlukan sekaligus kewenangan yang menerbitkannya. Jadi tidak semua kegiatan usaha memiliki proses dan kewenangan penerbitan yang sama,” ujar Yani.

Baca Juga:

• DLH Ngawi Akui, Pengajuan Izin Lingkungan Di Wilayahnya Masih Minim
• Tinjau Terminal Kertonegoro, Menteri LH Hanif Soroti Kebersihan dan Dokumen Lingkungan di Ngawi
• Ngawi Dorong Zero Waste dan Ekonomi Sirkular Lewat Pengelolaan Sampah Desa

Setelah pengajuan dilakukan, tahapan berikutnya berjalan melalui sistem, termasuk pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Seluruh proses tersebut kemudian terintegrasi dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi. 

Melalui keterhubungan tersebut, penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui OSS-RBA setelah tahapan persetujuan lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan. Dengan demikian, proses administrasi tidak lagi berjalan secara terpisah antara dokumen lingkungan dan perizinan berusaha. 

Dia menjelaskan, khusus kegiatan industri maupun UMKM dengan skala mikro, apabila dokumen atau perizinan lingkungan telah diterbitkan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, DLH selanjutnya memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan. 

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha tetap menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang telah dipenuhi. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar aktivitas usaha tetap memperhatikan aspek lingkungan. 

Lanjutnya, bahwa digitalisasi perizinan juga memberikan kejelasan sejak tahap awal mengenai dokumen yang harus dipenuhi dan instansi yang memiliki kewenangan menerbitkannya. Proses tersebut sekaligus membantu pelaku usaha memahami tahapan perizinan sebelum menjalankan kegiatan. 

“Intinya, penapisan menjadi tahapan awal untuk menentukan dokumen lingkungan dan kewenangan penerbitannya. Setelah seluruh proses terpenuhi, perizinan terintegrasi melalui OSS-RBA, sedangkan DLH tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangannya,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Novita Soroti Tantangan UMKM Ngawi dan Dorong Produk Lokal Lebih Mudah Menembus Pasar

SN Media™ Ngawi – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi membutuhkan dukungan yang lebih nyata agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. Pemerintah dinilai perlu memastikan produk UMKM mendapat ruang pemasaran sekaligus pendampingan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, saat bertemu pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi, Kamis (27/08/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah pelaku usaha menyampaikan kondisi serta tantangan yang masih dihadapi untuk mengembangkan usahanya. 

Dia mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan berjualan. Pelaku usaha juga membutuhkan pembinaan sejak proses produksi, peningkatan kualitas, legalitas, hingga akses pasar dan permodalan agar mampu tumbuh secara bertahap. 

Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya dapat menjadi salah satu sarana yang membantu UMKM mendapatkan pasar lebih luas. Produk buatan masyarakat desa perlu memperoleh kesempatan untuk ditampilkan dan dipasarkan melalui berbagai saluran ekonomi yang tersedia.

Baca Juga:

• UMKM Ngawi Didorong Manfaatkan Pembiayaan Formal dan Jaminan Perlindungan Usaha
• Penguatan Produk Lokal, DPMPTSP Ngawi Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Pasar Modern
• DPPTK Ngawi Dorong Batik Lokal Makin Dikenal Lewat Pameran Produk Unggulan Daerah

“Dengan adanya Kopdes, barang yang masuk, dipajang, kemudian dijual seharusnya produk UMKM wong cilik. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang masih berkembang,” ujarnya. 

Ia menilai pelaku usaha kecil yang telah menjalankan aktivitas ekonomi di desa perlu tetap mendapat perlindungan. Jangan sampai muncul pola pemasaran baru yang justru membuat UMKM harus bersaing dengan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung perekonomian masyarakat. 

Novita juga mendorong adanya proses kurasi terhadap produk UMKM sebelum dipasarkan. Kurasi tersebut bukan semata-mata untuk menyaring produk, melainkan menjadi bagian dari pembinaan agar kualitas barang semakin baik dan memenuhi kebutuhan konsumen. 

Pelaku usaha yang belum memenuhi standar, lanjut dia, juga tidak boleh kehilangan kesempatan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan, pendampingan, sertifikasi, kemudahan perizinan, serta membuka akses permodalan agar mereka dapat memperbaiki produknya dan berkembang. 

“Pemerintah tetap punya tanggung jawab memberikan perhatian kepada UMKM yang belum mendapat tempat untuk memasarkan produknya,” katanya. 

Tantangan lain dirasakan UMKM sektor pangan yang berhadapan langsung dengan perubahan harga bahan baku. Kenaikan harga minyak, tepung, beras, dan kebutuhan produksi lainnya dapat meningkatkan biaya sekaligus menekan keuntungan pelaku usaha. 

Karena itu, Novita mendorong pemerintah memberikan dukungan yang lebih terarah, termasuk subsidi bagi usaha berskala mikro. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan upaya membawa UMKM naik kelas membutuhkan biaya serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. 

“Untuk meningkatkan kapasitas UMKM atau scale up tentu tidak berbiaya nol. Pemerintah paling tidak harus memberikan subsidi, terutama bagi UMKM yang skalanya masih sangat mikro,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Hadapi Ancaman Karhutla, Korem 081/DSJ Kirim Delapan Perwira ke Sumatera dan Kalimantan

SN Media™ Madiun – Korem 081/DSJ mengirim delapan perwira untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Mereka terdiri atas satu perwira menengah dan tujuh perwira pertama yang akan bertugas sebagai tim penyuluh bencana di daerah terdampak.

Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mengatakan, seluruh personel diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (270/8/2026). Setelah keberangkatan, mereka akan menuju lokasi penugasan masing-masing sesuai wilayah yang telah ditentukan. 

“Siang ini mereka langsung berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju tempat tugasnya masing-masing,” ujar Untoro dalam keterangannya. 

Selama berada di lokasi, para perwira tersebut akan memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pencegahan, kewaspadaan, serta langkah penanganan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga:

• Musim Kemarau di Ngawi Tak Hanya Picu Kekeringan, 66 Kebakaran Tercatat hingga Juli
• BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026
• Damkar Ngawi Imbau Warga Waspadai Potensi Kebakaran Saat Kemarau

Menurut Untoro, edukasi kepada warga menjadi salah satu bagian penting dalam menekan risiko karhutla. Masyarakat perlu memahami dampak pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan berada dalam keadaan kering. 

Musim kemarau membuat vegetasi dan permukaan tanah lebih mudah terbakar. Dalam kondisi tersebut, api dapat menyebar dengan cepat apabila sumber pembakaran tidak segera dikendalikan. Karena itu, penyuluhan di tingkat masyarakat diperlukan untuk membangun kewaspadaan sejak awal. 

Upaya pencegahan diharapkan dapat mengurangi potensi munculnya titik api sekaligus membatasi dampak apabila kebakaran terjadi. 

 “Tugas ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian TNI guna membantu pemerintah dalam penanganan karhutla, khususnya melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat,” kata Untoro. 

Ia menambahkan, penugasan tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI kepada pemerintah dalam menghadapi bencana. Kehadiran prajurit di wilayah terdampak juga menunjukkan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di luar wilayah teritorialnya. 

Untoro menegaskan, prajurit Korem 081/DSJ harus selalu siap ketika mendapat perintah untuk membantu penanganan bencana. Menurutnya, tugas tersebut merupakan bentuk pengabdian yang dapat dilakukan lintas wilayah sesuai kebutuhan di lapangan. 

“Sebagai prajurit, kapan pun dibutuhkan, tentunya kami akan selalu siap hadir untuk membantu seperti dalam menghadapi bencana karhutla, meski itu di luar wilayah kami,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BPBD Ngawi Perkuat Mitigasi Kekeringan, Siapkan Tandon dan Distribusi Air Bersih Merata

SN Media™ Ngawi - Memasuki puncak kemarau 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga di sejumlah dusun yang sumber airnya semakin terbatas akibat minimnya hujan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi pun memperkuat mitigasi untuk memastikan kebutuhan air bersih warga terdampak dapat ditangani secara terkoordinasi. Selain memetakan titik kekeringan, BPBD menyiapkan berbagai peralatan pendukung distribusi air serta tandon air di lokasi yang membutuhkan. 

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yudha Herlambang mengatakan, pemetaan dilakukan untuk mengetahui wilayah terdampak sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan. 

“Mitigasi yang dilakukan selain pemetaan titik-titik wilayah terdampak kekeringan, kami juga menyiapkan alat pendukung untuk distribusi air bersih maupun tandon air,” ujar Herlambang.

Baca Juga:

• BPBD Ngawi Perbarui Data Kekeringan, Delapan Desa Kini Masuk Wilayah Terdampak
• PMI Jatim dan Ngawi Perkuat Kolaborasi Distribusi Air Bersih Hadapi Kemarau Panjang
• BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026

Menurutnya, akses permintaan bantuan air bersih juga dipermudah. Penanganan dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PMI, BBWS, serta komunitas yang bergerak dalam bantuan air bersih. Koordinasi tersebut berada di bawah BPBD agar pendistribusian air dapat menjangkau warga secara merata. 

Dengan pola itu, bantuan dari berbagai pihak dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan menghindari tumpang tindih pengiriman. 

Berdasarkan pemetaan BPBD, terdapat 12 dusun yang terdampak kekeringan. Di Kecamatan Bringin, wilayah terdampak meliputi Dusun Gagan di Desa Kenongorejo sebanyak 54 KK, Dusun Jatisuwak Desa Suruh 140 KK, serta Dusun Kedungrejo Desa Bringin 34 KK. 

Sementara di Kecamatan Pitu, kekeringan terjadi di Dusun Kaligede Desa Ngancar yang mencakup 57 KK, Dusun Ngerowo Desa Cantel 30 KK, dan Dusun Ngilon Desa Bangunrejo Lor sebanyak 89 KK. Wilayah lain berada di Kecamatan Kasreman, yakni Dusun Sumberan Desa Kiyonten dengan 26 KK dan Dusun Gunungsari Desa Gunungsari sebanyak 34 KK. 

Di Kecamatan Ngawi terdapat Dusun Tambakselo Desa Banyuurip 80 KK, Dusun Gandu Desa Karangtengah Prandon 3 KK, serta Dusun Blandongan Desa Ngawi 15 KK. Sedangkan Kecamatan Karangjati mencatat Dusun Pakolan Desa Rejuno dengan 24 KK terdampak. 

Data tersebut menjadi acuan dalam mengatur kebutuhan distribusi air bersih agar bantuan diberikan berdasarkan kondisi lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya BPBD menjaga kesiapsiagaan selama kemarau, terutama ketika kebutuhan air bersih masyarakat berpotensi meningkat di sejumlah wilayah terdampak. 

“Koordinasi ini kami lakukan supaya distribusi air bersih bisa merata, permintaan dapat diakses lebih cepat, dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan di lapangan,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Inovasi Mahasiswa KKN UNS di Ngawi, SMART FOGGER DESA Sasar Tikus Sawah dan DBD

SN Media™ Ngawi - Mahasiswa KKN Tematik Universitas Sebelas Maret (UNS) Kelompok 189 Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, mengembangkan SMART FOGGER DESA sebagai teknologi tepat guna untuk membantu pengendalian tikus sawah sekaligus mendukung pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Inovasi tersebut dikembangkan dengan melihat kondisi Desa Baderan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hama tikus menjadi salah satu persoalan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian, sedangkan pengendalian penyakit berbasis vektor pun menjadi perhatian di lingkungan masyarakat. 

Ketua KKN Tematik UNS Kelompok 189 sekaligus penggagas program, Muhammad Rizky Kurniawan, mengatakan SMART FOGGER DESA dirancang berdasarkan kebutuhan warga sehingga pengoperasiannya diupayakan sederhana dan mudah diterapkan. 

“Program ini kami rancang sebagai teknologi tepat guna yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Baderan,” kata Rizky.

Baca Juga:

• Gropyokan Hama Tikus Jadi Upaya Petani Ngawi Kendalikan Serangan di Sawah
• Pertanian Ramah Lingkungan Perkuat Produktivitas Padi Petani Kabupaten Ngawi
• LP2B Ngawi Diperkuat, Alih Fungsi Lahan Pertanian Tak Bisa Sembarangan

Pelaksanaan program diawali survei lapangan serta identifikasi persoalan bersama kelompok tani dan masyarakat. Setelah rancangan disiapkan dan alat dibuat, mahasiswa memberikan pelatihan penggunaan sekaligus demonstrasi untuk memperkenalkan cara kerja SMART FOGGER DESA. Kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan teknologi. 

Mahasiswa juga memberikan edukasi mengenai pengendalian hama secara terpadu serta penerapan gerakan 3M Plus sebagai bagian dari langkah pencegahan DBD. Melalui rangkaian kegiatan itu, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pengoperasian alat, pemanfaatannya, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 

Antusiasme warga pun terlihat ketika demonstrasi berlangsung. SMART FOGGER DESA menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa UNS yang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi sederhana dalam menjawab persoalan di tingkat desa. Inovasi tersebut pun diharapkan dapat mendukung kemandirian masyarakat. 

Selain program tersebut, KKN Tematik UNS Kelompok 189 menjalankan kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi pertanian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta penguatan kemitraan bersama masyarakat. 

KKN Tematik UNS Kelompok 189 mengusung tema Pengembangan Inovasi Desa dalam Peningkatan Kualitas SDM, Pemberdayaan UMKM, dan Pengembangan Potensi Pertanian. 

Kegiatan berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026. Rizky menambahkan, program KKN di Desa Baderan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari persoalan masyarakat sekaligus menerapkan pengetahuan yang diperoleh di kampus. 

“Harapannya, kolaborasi perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus menghasilkan inovasi yang sederhana, aplikatif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi Desa Baderan,” pungkas Rizky. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

LP2B Ngawi Diperkuat, Alih Fungsi Lahan Pertanian Tak Bisa Dilakukan Sembarangan

SN Media™ Ngawi - Ngawi menetapkan 43.502,12 hektare lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tersebar di 19 kecamatan. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

Ketentuan itu tertuang dalam SK Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/257/404.101.2/B/2026 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan status tersebut, area yang telah masuk LP2B pada prinsipnya tidak diperbolehkan dialihfungsikan untuk kegiatan nonpertanian. 

Kabid Sarpras Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Hendro Budi Suryawan, mengatakan keberadaan LP2B menjadi langkah penting dalam mempertahankan ketersediaan lahan pangan di daerah. 

“LP2B ini menjadi bagian dari perlindungan lahan pertanian. Karena itu, pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa sembarangan dialihkan,” ujar Hendro.

Baca Juga:

• Pertanian Ramah Lingkungan Perkuat Produktivitas Padi Petani Kabupaten Ngawi
• Perlancar Sarpras Pertanian, DKPP Ngawi Realisasikan Pembangunan JUT
• Tiga Poktan di Ngawi Dapat Combine Harvester, Kanang Tekankan Pengelolaan Bersama

Meski demikian, perubahan fungsi lahan masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu, khususnya untuk kepentingan umum yang sangat terbatas. Pelaksanaannya pun harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Upaya mencegah alih fungsi lahan tersebut diperkuat melalui pengendalian perizinan. Terutama untuk rencana usaha maupun perumahan yang berada di area LP2B, pemerintah mengacu pada surat edaran bersama Kementerian ATR/BPN terkait luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

Dalam ketentuan pemenuhan tersebut, kawasan LP2B harus memenuhi 87 persen dari luasan LSD. Kabupaten Ngawi dinyatakan telah memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, kawasan LP2B telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Dengan demikian, keberadaannya memiliki dasar dalam pengaturan pemanfaatan ruang di daerah. Pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya dilakukan melalui larangan. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan ruang sesuai ketentuan dan telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. 

Bentuk insentif tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup). Skemanya dapat berupa kemudahan dalam pengurusan izin berikutnya maupun keringanan pajak, sepanjang tetap sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sebaliknya, disinsentif disiapkan sebagai perangkat pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Bentuk pelanggaran dapat berupa pembangunan yang dilakukan sebelum aturan ditetapkan maupun ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin tata ruang yang telah diterbitkan. 

Hendro menambahkan, pengawasan pemanfaatan lahan menjadi penting agar LP2B tidak berhenti sebatas dokumen administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan lahan pertanian. 

“Yang terpenting, lahan yang sudah masuk LP2B harus dijaga bersama. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap perizinan menjadi kunci agar lahan pertanian tetap tersedia dan dapat mendukung kebutuhan pangan Ngawi untuk jangka panjang serta kesejahteraan petani setempat,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT