SN Media™ Ngawi – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi membutuhkan dukungan yang lebih nyata agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. Pemerintah dinilai perlu memastikan produk UMKM mendapat ruang pemasaran sekaligus pendampingan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, saat bertemu pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi, Kamis (27/08/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah pelaku usaha menyampaikan kondisi serta tantangan yang masih dihadapi untuk mengembangkan usahanya.Dia mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan berjualan. Pelaku usaha juga membutuhkan pembinaan sejak proses produksi, peningkatan kualitas, legalitas, hingga akses pasar dan permodalan agar mampu tumbuh secara bertahap.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya dapat menjadi salah satu sarana yang membantu UMKM mendapatkan pasar lebih luas. Produk buatan masyarakat desa perlu memperoleh kesempatan untuk ditampilkan dan dipasarkan melalui berbagai saluran ekonomi yang tersedia.
Ia menilai pelaku usaha kecil yang telah menjalankan aktivitas ekonomi di desa perlu tetap mendapat perlindungan. Jangan sampai muncul pola pemasaran baru yang justru membuat UMKM harus bersaing dengan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung perekonomian masyarakat.
Novita juga mendorong adanya proses kurasi terhadap produk UMKM sebelum dipasarkan. Kurasi tersebut bukan semata-mata untuk menyaring produk, melainkan menjadi bagian dari pembinaan agar kualitas barang semakin baik dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Pelaku usaha yang belum memenuhi standar, lanjut dia, juga tidak boleh kehilangan kesempatan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan, pendampingan, sertifikasi, kemudahan perizinan, serta membuka akses permodalan agar mereka dapat memperbaiki produknya dan berkembang.
“Pemerintah tetap punya tanggung jawab memberikan perhatian kepada UMKM yang belum mendapat tempat untuk memasarkan produknya,” katanya.
Tantangan lain dirasakan UMKM sektor pangan yang berhadapan langsung dengan perubahan harga bahan baku. Kenaikan harga minyak, tepung, beras, dan kebutuhan produksi lainnya dapat meningkatkan biaya sekaligus menekan keuntungan pelaku usaha.
Karena itu, Novita mendorong pemerintah memberikan dukungan yang lebih terarah, termasuk subsidi bagi usaha berskala mikro. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan upaya membawa UMKM naik kelas membutuhkan biaya serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Untuk meningkatkan kapasitas UMKM atau scale up tentu tidak berbiaya nol. Pemerintah paling tidak harus memberikan subsidi, terutama bagi UMKM yang skalanya masih sangat mikro,” pungkasnya.
Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News
Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM
