Debu dan Cuaca Kering Mulai Ganggu Pernapasan Warga Ngawi

SN Media™ Ngawi – Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Ngawi meningkat sekitar 20 hingga 30 persen. Cuaca kering ekstrem disertai debu yang beterbangan turut berdampak terhadap gangguan saluran pernapasan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Ngawi dr. Heri Nurfahrudin menjelaskan, peningkatan tersebut terlihat dari kunjungan masyarakat ke puskesmas maupun rumah sakit. Dalam beberapa waktu terakhir, pasien dengan keluhan pernapasan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kondisi cuaca saat ini turut berdampak pada kunjungan masyarakat ke pelayanan kesehatan di Ngawi, peningkatannya mencapai 20 hingga 30 persen setiap hari," jelasnya. 

Menurut Heri, sejatinya ISPA memiliki kecenderungan disebabkan oleh virus sehingga peningkatan penderita perlu diwaspadai. Cuaca kering juga membuat debu lebih mudah beterbangan dan meningkatkan paparan, terutama saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan.

Baca Juga:

• Puncak Kemarau 2026, Kebutuhan Air Bersih Warga Ngawi Capai 240 Ribu Liter Per Hari
• BPBD Ngawi Perbarui Data Kekeringan, Delapan Desa Kini Masuk Wilayah Terdampak
• BPBD Ngawi Perkuat Mitigasi Kekeringan, Siapkan Tandon dan Distribusi Air Bersih Merata

Gejala awal yang perlu diperhatikan meliputi demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Keluhan tersebut sebaiknya tidak diabaikan apabila kondisi tubuh semakin menurun atau gangguan pernapasan bertambah berat. 

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, cukup beristirahat, memperbanyak minum air putih, serta menggunakan masker saat sakit maupun berada di lingkungan berdebu. Kebersihan lingkungan juga perlu dijaga selama cuaca kering. 

Pun, ISPA yang berkembang lebih berat dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih peka terhadap perubahan kesehatan sejak gejala awal muncul. 

Kewaspadaan diperlukan ketika keluhan pernapasan muncul di tengah cuaca kering. Mengurangi paparan debu dan menjaga kondisi tubuh menjadi langkah penting agar gangguan yang dirasakan tidak berkembang menjadi lebih berat. 

Masyarakat juga perlu memahami bahwa masa inkubasi ISPA dapat berbeda-beda. Karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan ketika gejala mulai muncul setelah seseorang mengalami paparan atau berada di lingkungan yang berisiko. 

"Dalam kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat tetap perlu waspada terhadap gejala ISPA karena masa inkubasinya dapat berbeda-beda, namun umumnya berlangsung sekitar dua hingga tiga hari," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Asri-Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Generated AI
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sekolah Rakyat Trenggalek Resmi Miliki Gugus Depan, TNI-Polri Dukung Pembinaan Generasi Muda

SN Media™ Trenggalek – TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat pembinaan pendidikan melalui peresmian dan pelantikan Majelis Pembimbing serta Pengurus Gugus Depan 01.187 Pangkalan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek, Sabtu (26/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah penguatan organisasi kepramukaan di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu mendukung pembinaan siswa melalui kegiatan yang berkaitan dengan karakter, kedisiplinan dan kepemimpinan.

Baca Juga:

• Kemensos Cek Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi
• MPLS Sekolah Rakyat Ngawi Dimulai, Fasilitas Utama Siap
• Penjangkauan Sekolah Rakyat Ngawi Sasar Keluarga DTSEN

Wakil Bupati Trenggalek H. Syah Muhammad Nata Negara, S.H. menyampaikan selamat kepada Majelis Pembimbing dan Pengurus Gugus Depan 01.187 yang telah dilantik. Menurutnya, keberadaan kepengurusan tersebut memiliki arti penting bagi keberlanjutan pembinaan peserta didik. 

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial rutin, melainkan momentum penting untuk memantapkan organisasi, sistem manajemen, serta kualitas pembinaan peserta didik di Pangkalan Gugus Depan 01.187 Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek,” ujarnya. 

Peresmian dan pelantikan berlangsung di Pangkalan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek. Hadir dalam kegiatan tersebut Pasi Pers Kodim 0806/Trenggalek Kapten Inf Agus Setiawan, Kabaglog Polres Trenggalek Kompol Suyono, S.H., M.Hum., jajaran Dinas Pendidikan, Kwarcab Gerakan Pramuka Trenggalek, pengurus Gugus Depan 01.187, serta siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Trenggalek. 

Kehadiran unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan pendidikan sekaligus pembinaan generasi muda. Melalui organisasi kepramukaan, peserta didik diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. 

Sementara itu, Pasi Pers Kodim 0806/Trenggalek Kapten Inf Agus Setiawan menyampaikan bahwa TNI-Polri akan terus bersama pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Pengurus dan pembina yang baru dilantik juga didorong segera menyiapkan program kepramukaan yang aktif, kreatif, dan inovatif. 

Program tersebut diharapkan tetap berpedoman pada Satya dan Darma Pramuka. Dengan pengelolaan yang baik, Gugus Depan 01.187 dapat menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter peserta didik. 

“Kami mengajak seluruh pengurus dan pembina bersama-sama mendukung pangkalan ini menjadi wadah yang aman, nyaman, dan inspiratif untuk mencetak kader bangsa yang patriotik dan berakhlak mulia,” tegasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Satpol PP Ngawi Ungkap Ketersediaan APAR di Gedung Sekolah Baru Sekitar 25 Persen

SN Media™ Ngawi – Satpol PP Kabupaten Ngawi menyoroti kesiapan gedung sekolah dalam menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai langkah mitigasi awal kebakaran. Dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat, pencatatan ketersediaan APAR dinilai masih rendah dan perlu mendapat perhatian.

Melalui Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP Ngawi mencatat sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026 terdapat 134 kasus kebakaran pada berbagai objek. Kebakaran tersebut meliputi gedung, gudang, lahan, rumpun bambu, hingga objek lainnya. 

Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi, Ismail Mubaroh roy adhi, mengatakan data mengenai penyediaan APAR di gedung sekolah memang belum tercatat secara resmi. Namun, berdasarkan pemantauan dan catatan yang ada, diperkirakan baru sekitar 25 persen sekolah yang telah menyediakan APAR sebagai sarana mitigasi dini. 

“Untuk gedung sekolah memang sampai sekarang belum tercatat terjadi kebakaran. Tetapi, bukan berarti aspek pencegahan bisa diabaikan. Ketersediaan APAR tetap penting karena menjadi sarana penanganan awal ketika terjadi kebakaran,” kata Bharoq sapaan akrabnya.

Baca Juga:

• Musim Kemarau di Ngawi Tak Hanya Picu Kekeringan, 66 Kebakaran Tercatat hingga Juli
• Mayoritas Konsleting Listrik, Damkar Ngawi Tangani 110 Kebakaran dan 249 Rescue di 2024
• Tepat Hari Jadi Ngawi Ke-666, Satpol PP Terima Satu Unit Mobil Damkar Baru

Menurut dia, keberadaan APAR dibutuhkan untuk mengantisipasi api pada fase awal sebelum berkembang lebih besar. Terlebih, gedung sekolah memiliki aktivitas yang melibatkan banyak siswa, guru, tenaga kependidikan, serta berbagai perangkat dan fasilitas yang berpotensi menjadi sumber maupun terdampak kebakaran. 

Satpol PP Ngawi juga mendorong pengelola sekolah tidak hanya memperhatikan keberadaan APAR, tetapi memastikan peralatan tersebut ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, diketahui warga sekolah, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. 

Kewajiban penyediaan APAR pada bangunan juga memiliki dasar regulasi. Ketentuan tersebut antara lain mengacu Permenaker Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008. 

Sosialisasi mengenai mitigasi awal kebakaran sebenarnya telah dilakukan Satpol PP Ngawi di sejumlah sekolah, meski pelaksanaannya masih bersifat sampling. Edukasi tersebut mencakup pentingnya mengenali potensi kebakaran, penggunaan APAR, serta langkah awal penyelamatan ketika muncul api. Sekolah juga perlu memastikan seluruh warga memahami prosedur keselamatan. 

Bharoq menegaskan, kondisi belum tercatatnya kebakaran di gedung sekolah bukan alasan untuk mengesampingkan kesiapsiagaan. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sebelum kejadian, sehingga risiko dapat ditekan dan keselamatan seluruh warga sekolah lebih terjamin. 

“Justru karena selama ini belum tercatat kebakaran di gedung sekolah, kesiapsiagaan harus tetap dibangun. Mitigasi awal, termasuk penyediaan dan pemeliharaan APAR, menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran berkembang dan melindungi warga sekolah,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Asri 

Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ketidakcukupan Pangan Ngawi Capai 9,35 Persen, Asupan Energi Warga Masih Jadi Perhatian

SN Media™ Ngawi - Kabupaten Ngawi berada di urutan ke-28 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam indikator ketidakcukupan pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU). Berdasarkan data BPS, angkanya mencapai 9,35 persen, menunjukkan masih ada bagian masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan energi dan gizi secara optimal.

Angka tersebut sempat turun 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena dalam lima tahun terakhir PoU Ngawi sempat mengalami penurunan hingga 3,4 persen, sementara sekitar satu dari 10 masyarakat masih belum memenuhi kecukupan energi dan gizi secara optimal. 

“PoU bukan berarti masyarakat tidak makan, tetapi energi yang dikonsumsi belum mencukupi atau komposisi gizinya belum seimbang. Jadi indikator ini lebih melihat kecukupan energi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Kabid Keamanan dan Diversifikasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi Denny Apriyanto.

Baca Juga:

• Inovasi Diversifikasi Pangan, DKPP Ngawi Raih Prestasi di Jogja Prime Expo 2025
• P2L, Sarana Tingkatkan Ketersediaan Pangan Beragam Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
• GEMA PARUT, Strategi Ngawi dalam Ketersediaan Pangan Rumah Tangga

Pun dia kembali menyebut, bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kekurangan energi dan ketidakseimbangan konsumsi pangan dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas gizi masyarakat. Jika tidak ditangani, persoalan kecukupan gizi juga berpotensi berkaitan dengan munculnya masalah gizi buruk maupun stunting. 

Terlebih Ngawi merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Artinya, persoalan pangan tidak hanya dilihat dari ketersediaan bahan pangan, tetapi juga bagaimana masyarakat mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. 

“Kalau melihat indikator PoU, masih ada kesenjangan dalam konsumsi pangan masyarakat, terutama untuk karbohidrat, protein, pangan hewani dan sumber nutrisi lainnya. Karena dalam menentukan PoU ada banyak variabel yang dikombinasikan,” jelas Denny. 

Kondisi tersebut menarik karena berbanding dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Berdasarkan data DKPP Ngawi, nilai PPH konsumsi masyarakat Ngawi justru tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hasil antara indikator PoU dengan PPH konsumsi. 

Perbedaan tersebut terjadi karena PoU dan PPH konsumsi menggunakan variabel serta pendekatan pengukuran yang berbeda. PoU merupakan indikator yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), sehingga variabel dan indikator yang digunakan tidak sepenuhnya sama dengan penghitungan PPH konsumsi oleh daerah. 

Untuk mencari benang merah dari kondisi tersebut, DKPP Ngawi terus mendorong diversifikasi pangan di masyarakat. Sejumlah program telah dilakukan, seperti Gerakan Makan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (Gemaparut), Teras Pangan B2SA, serta Aman Kartonyono. 

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Dengan begitu, capaian PPH konsumsi yang tinggi dapat berjalan seiring dengan perbaikan indikator PoU. 

“Kami berharap melalui penguatan diversifikasi pangan yang terus dilakukan, angka PoU Ngawi bisa terangkat dan semakin mendekati capaian PPH konsumsi yang saat ini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Korem 081/DSJ Renovasi Panti Asuhan di Ngawi, Anak Berkebutuhan Khusus Ikut Mendapat Perhatian

SN Media™ Ngawi – Korem 081/DSJ kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui Karya Bakti TNI dengan merenovasi Panti Asuhan Ngawi Al Munawwarah di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut ditandai peletakan batu pertama oleh Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto, Rabu (23/09/2026).

Renovasi panti asuhan ini menjadi lanjutan kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan Korem 081/DSJ di Panti Asuhan Kanzul Huda, Ponorogo. Program tersebut diarahkan untuk membantu memperbaiki fasilitas sosial sekaligus menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi penghuni panti. 

Kolonel Untoro mengatakan, Karya Bakti TNI merupakan bagian dari kepedulian TNI AD terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan yang ada di wilayah. Melalui kegiatan tersebut, keberadaan TNI diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

“Karya Bakti yang kita laksanakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan yang terjadi di wilayah masing-masing,” kata Kolonel Untoro usai kegiatan. 

Pada tahap renovasi kali ini, pekerjaan difokuskan pada pembenahan teras bagian depan dan pembangunan kanopi. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus memberikan ruang yang lebih terlindungi bagi pengurus maupun anak-anak panti. 

Menurutnya, meskipun pembenahan yang dilakukan tidak berskala besar, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Teras dan kanopi yang lebih baik akan mendukung kenyamanan penghuni ketika menjalankan berbagai kegiatan di lingkungan panti. Karya Bakti Korem 081/DSJ juga tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan. 

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilakukan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan. Kolonel Untoro menilai akta kelahiran menjadi dokumen penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 

Dokumen itu dapat membantu proses pengurusan berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, serta administrasi kependudukan lainnya. Panti Asuhan Ngawi Al Munawwarah sendiri merupakan yayasan sosial yang memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. 

Karena itu, dukungan terhadap fasilitas maupun administrasi dinilai menjadi bagian penting dalam menunjang kebutuhan para penghuninya. 

“Kehadiran program ini sekaligus menjadi bentuk sinergi untuk memperkuat perhatian terhadap kelompok yang membutuhkan dukungan, sehingga keberadaan fasilitas dan dokumen penting dapat memberi manfaat secara berkelanjutan bagi kehidupan mereka ke depan,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

HUT ke-81 TNI, Korem 081/DSJ Gelar Bazar Kebutuhan Pokok dan Produk UMKM

SN Media™ Madiun – Korem 081/DSJ menggelar Bazar TNI untuk memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pahlawan Business Center (PBC), Kota Madiun. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai kebutuhan pokok sekaligus produk UMKM binaan, Selasa (22/09/2026).

Bazar dibuka untuk masyarakat umum dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Sejumlah pelaku UMKM binaan di wilayah Madiun serta satuan jajaran Korem 081/DSJ turut ambil bagian dengan menawarkan beragam produk kepada pengunjung.

Baca Juga:

• Danrem 081/DSJ Tinjau Sawah Tempuran, Optimisme Panen Padi Ngawi Meningkat
• Percepatan Serapan Gabah Ngawi Jadi Fokus Pertemuan TNI dan Bulog
• Akses Warga Ngawi Kembali Lancar, TNI dan Polri Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin turut meninjau pelaksanaan bazar secara langsung. Dalam kunjungannya, ia melihat sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari maupun produk usaha masyarakat. 

Kehadiran Pangdam menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang tidak hanya diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka ruang pemasaran bagi pelaku UMKM di wilayah Madiun. 

Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mengatakan, pelaksanaan bazar melibatkan UMKM binaan yang berada di wilayah Madiun serta satuan-satuan dalam jajaran Korem 081/DSJ. 

“Dalam kegiatan ini kami melibatkan UMKM binaan di wilayah Madiun dan juga dari satuan-satuan di jajaran kami,” kata Kolonel Untoro ditemui di lokasi. 

Menurutnya, pelibatan UMKM dalam kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT TNI, bazar tersebut juga diarahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga. 

Berbagai bahan kebutuhan sehari-hari disediakan agar masyarakat memiliki pilihan berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah kebutuhan yang tersedia meliputi beras, minyak goreng, gula, tepung, mi instan, serta aneka makanan dan minuman olahan. 

Produk UMKM binaan juga menjadi bagian yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan serupa digelar serentak oleh satuan jajaran TNI di berbagai daerah Indonesia. Selain menyemarakkan HUT ke-81 TNI, bazar tersebut menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dengan pelaku UMKM binaan. 

Untoro menilai keberadaan UMKM mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian nasional sehingga dukungan melalui ruang promosi dan pemasaran perlu terus diberikan agar pelaku usaha dapat berkembang. 

“UMKM saat ini merupakan salah satu pilar penting bagi perekonomian bangsa. Tentunya, kita harus terus memberikan ruang dan dukungan agar UMKM dapat semakin berkembang dan maju,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ratusan PPPK Paruh Waktu Ngawi Perpanjang Kontrak, Anggaran Dipastikan Aman

SN Media™ Ngawi – Sekitar 726 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak pada pertengahan September 2026. Perpanjangan dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi.

Jumlah tersebut tercatat dalam Dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan PPPK Paruh Waktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya. 

Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyohadi, mengatakan kebutuhan anggaran PPPK Paruh Waktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah. 

“Untuk anggaran PPPK Paruh Waktu tahun 2026 aman. Termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

• Ngawi Petakan 734 Tenaga Non ASN untuk Skema PPPK Paruh Waktu
• Menyoal Peluang PPPK Ikut CPNS, Ini Penjelasan BKPSDM Ngawi
• Penyerahan SK ASN, PPPK dan Paruh Waktu Ngawi

Dalam proses perpanjangan, penilaian kinerja dari masing-masing OPD maupun BKPSDM menjadi salah satu pertimbangan utama. Evaluasi digunakan untuk melihat pelaksanaan tugas, kedisiplinan, serta kinerja pegawai selama menjalankan kewajiban sesuai perjanjian kerja. 

Selain penilaian kinerja, setiap PPPK Paruh Waktu harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Berkas yang dikumpulkan meliputi perjanjian kerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), rekapitulasi absensi kehadiran, serta Surat Keterangan Aktif Bekerja. 

Kelengkapan dokumen tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum perpanjangan kontrak dilakukan. Masing-masing OPD melakukan pengecekan terhadap data dan berkas pegawai untuk memastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi. 

Tahapan itu sekaligus memastikan data PPPK Paruh Waktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tetapi juga hasil pelaksanaan tugas sebelumnya. 

Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD. Dokumen, hasil evaluasi kinerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan. 

Sementara pembiayaan PPPK Paruh Waktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai. 

Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu. 

“Perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sepuluh Paket Jalan PUPR Ngawi Masuk Perubahan APBD 2026, Ini Rinciannya

SN Media™ Ngawi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran Rp29,775 miliar untuk 10 paket pekerjaan jalan melalui Perubahan APBD 2026. Selain itu, pengalihan anggaran penataan sisi timur Alun-alun Ngawi digunakan untuk pekerjaan landasan dan akses jalan menuju Pasar Hewan Ngawi di Desa Kandangan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi Mohammad Sadli mengatakan, pekerjaan tersebut akan diproses dengan metode pengadaan minikom. Pilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tinggal beberapa bulan. 

“Karena waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan, kita dorong menggunakan metode minikom agar prosesnya lebih cepat. Dengan begitu, pekerjaan bisa segera berjalan dan waktu yang tersedia sampai akhir tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Baca Juga:

• DPRKP Ngawi Siapkan Jalan Akses Menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi
• Hitung Ulang Penyesuaian Anggaran Daerah dalam Perubahan APBD Ngawi 2026
• Jembatan Garuda Buka Akses dan Perkuat Konektivitas Antarwilayah

Terkonfirmasi, bahwa sepuluh paket pekerjaan jalan tersebut memiliki total pagu fisik Rp29,775 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pemeliharaan berkala Jalan Keras-Kayut sebesar Rp6,11 miliar, disusul rekonstruksi Jalan Nglondan-Mengger Rp4,81 miliar dan Jalan Ngawi-Pitu Rp4,8 miliar. 

Berikutnya, pemeliharaan berkala Jalan Ploso-Kendung mendapatkan pagu Rp4,6 miliar. Jalan Kedunggalar-Jatigembol memperoleh Rp3,6 miliar, sedangkan peningkatan Jalan Watualang-Gelung dialokasikan Rp2,07 miliar. Paket lainnya meliputi rekonstruksi Jalan Soco-Gondanglegi sebesar Rp1,565 miliar dan peningkatan Jalan Gemarang-Jeblogan Rp1,16 miliar. 

Kemudian peningkatan Jalan Dawu-Beran mendapat Rp625 juta dan Jalan Jatipuro-Sidorejo sebesar Rp435 juta. Di luar 10 paket tersebut, PUPR Ngawi juga akan mengerjakan landasan dan akses jalan menuju Pasar Hewan Ngawi di Desa Kandangan. Pekerjaan itu dibiayai melalui pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penataan sisi timur Alun-alun Ngawi. 

Pengalihan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian penggunaan anggaran dalam perubahan APBD. Anggaran penataan kawasan alun-alun yang dialihkan kemudian diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur kawasan Pasar Hewan Ngawi. 

Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat dirampungkan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026. Pelaksanaannya akan menyesuaikan tahapan administrasi dan waktu yang tersedia agar kegiatan tidak menumpuk menjelang tutup tahun. 

“Kita pastikan pekerjaan yang sudah mendapatkan anggaran ini segera berjalan dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemkab Ngawi Percepat Pemenuhan Indikator MCSP-RBS 2026, Tujuh Area Jadi Fokus Pengawasan KPK

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi mematangkan pemenuhan indikator Monitoring Controlling Surveillance for Prevention Risk Based System (MCSP-RBS) Tahun 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi di Command Center Setda Ngawi, Selasa (1/9/2026), dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto selaku Penanggungjawab MCSP-RBS bersama Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha selaku Wakil Penanggungjawab. 

Forum tersebut membahas kesiapan dokumen sekaligus langkah percepatan pemenuhan indikator yang menjadi bagian penilaian KPK. Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto mengatakan, penyederhanaan area, indikator dan dokumen dalam MCSP-RBS 2026 perlu diikuti dengan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi setiap persyaratan. 

Menurut dia, proses tersebut harus dilakukan secara terukur agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. 

“Yang paling penting adalah bagaimana setiap perangkat daerah memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian menyiapkan data dan dokumen secara tepat. Dengan begitu, proses pemenuhan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menumpuk di akhir tahapan,” ujarnya.

BACA JUGA:

• Pemantauan PTLHP Inspektorat Ngawi Dorong Unit Kerja Benahi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
• Inspektorat Ngawi Reviu Pelayanan Kesehatan 2026, Pastikan Layanan Publik Bebas Gratifikasi dan Pungli
• Raih WTP Ke-13 Berturut-turut, Ngawi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada 2026, KPK memfokuskan pelaksanaan MCSP-RBS pada tujuh area. Ketujuhnya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha menambahkan, perangkat daerah diminta segera memastikan kelengkapan data serta dokumen sesuai indikator pada masing-masing area. Langkah tersebut diperlukan agar proses penginputan dan tahapan berikutnya tidak mengalami kendala. 

“Pemenuhan indikator bukan hanya soal melengkapi dokumen, tetapi juga memastikan data yang disampaikan benar, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam proses ini,” kata Hasan. 

Dapata diinformasikan, bahwa tahapan MCSP-RBS 2026 diawali pengumpulan dan validasi data pada triwulan II. Selanjutnya, penginputan dokumen ke dalam sistem MCSP berlangsung 1 Agustus hingga 30 September 2026. Setelah itu, KPK melakukan verifikasi, analisis dan asesmen risiko pada 1 sampai 15 Oktober 2026. 

Melalui MCSP-RBS, Pemkab Ngawi mendorong pengawasan pemerintahan semakin terukur, terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyaraka 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Inspektorat Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT