Dandim Tulungagung Pimpin Fun Run 15 Kilometer yang Diakhiri Bakti Sosial

SN Media™ Tulungagung – Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai pelaksanaan Fun Run 15 Kilometer yang digelar Kodim 0807/Tulungagung. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Dandim 0807/Tulungagung, Letkol Arh Hanny Galih Satrio, S.I.P., M.Han., tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga dipadukan dengan bakti sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, Minggu (14/06/2026).

Dalam sambutannya, Dandim Tulungagung menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan Fun Run 15 KM ini. Kegiatan olahraga seperti ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan semangat kebersamaan. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah hadir dan menunjukkan antusiasme luar biasa, khususnya dalam kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan hari ini,” ujar Hanny Galih Satrio. 

Menurutnya, olahraga dan kegiatan sosial merupakan kombinasi yang efektif untuk memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan semacam ini, hubungan yang harmonis dapat terus terjalin sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian terhadap sesama. 

Pada kesempatan tersebut, Hanny Galih Satrio juga menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sebagai sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan kepedulian sosial. 

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial. TNI akan terus hadir bersama masyarakat serta berupaya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar,” pungkasnya. 

Kegiatan diawali dengan pemanasan bersama di Makodim 0807/Tulungagung. Selanjutnya, peserta menempuh rute lari sejauh kurang lebih 15 kilometer menuju Koramil Tipe B 0807/09 Campurdarat yang menjadi titik akhir perjalanan. 

Ratusan peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sejak awal hingga mencapai garis finis. Setelah seluruh peserta tiba di Koramil Campurdarat, kegiatan dilanjutkan dengan pelemasan mandiri guna memulihkan kondisi tubuh. 

Suasana hangat dan penuh keakraban kemudian berlanjut saat pelaksanaan bakti sosial bagi warga yang membutuhkan. Bantuan sosial diserahkan langsung oleh Dandim 0807/Tulungagung didampingi Ketua Persit KCK Cabang XXI Dim 0807 Koorcab Rem 081 PD V/Brawijaya, Ny. Vina Hanny Galih Satrio. 

Penyaluran bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian TNI kepada masyarakat. Salah seorang perwakilan penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh jajaran Kodim 0807/Tulungagung dan Persit. 

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dandim beserta jajaran dan Ibu-ibu Persit atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan menjadi bukti bahwa TNI selalu hadir dan peduli kepada masyarakat,” ungkapnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Arw
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Jenjang SMP dan SMA Terpenuhi, Penjangkauan Siswa SD Masih Berjalan

SN Media™ Ngawi – Progres penjangkauan calon murid baru Sekolah Rakyat untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngawi hingga kini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari kebutuhan sebanyak 90 calon murid baru, sementara ini baru terdata tiga anak yang berpotensi mengikuti program pendidikan berasrama tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bonadi, mengatakan bahwa proses penjangkauan dan pendataan calon murid baru masih terus berlangsung di berbagai wilayah. Namun, untuk jenjang SD, jumlah calon peserta didik yang berhasil dijaring masih sangat terbatas dibandingkan target yang ditentukan. 

 “Untuk jenjang SD memang sampai saat ini baru ada tiga calon murid dari target 90 siswa. Penjangkauan masih terus berlangsung, namun calon murid yang terdata nantinya harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai murid baru Sekolah Rakyat,” ujar dia. 

Menurutnya, seluruh calon murid yang diusulkan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Salah satunya harus tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 dan desil 2. Setelah proses penjangkauan selesai, hasil pendataan akan dibahas melalui rapat pleno sebelum ditetapkan sebagai peserta didik baru. 

Sementara, untuk jenjang SMP dan SMA, target penjangkauan telah terpenuhi. Masing-masing jenjang telah berhasil menjaring 90 calon murid baru yang nantinya akan mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi lebih lanjut. 

Kembali dijelaskannya, rendahnya capaian pada jenjang SD dipengaruhi sejumlah faktor. Selain masih membutuhkan pendampingan orang tua, calon murid juga harus memperoleh persetujuan keluarga karena nantinya akan tinggal di asrama selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. 

Di sisi lain, pembangunan kawasan pendidikan terpadu Sekolah Rakyat di Dusun Ngudal, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, terus dipersiapkan. Kawasan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gedung pembelajaran, asrama siswa, sarana ibadah, hingga fasilitas pendukung aktivitas harian lainnya. 

“Kendala terbesar memang ada pada jenjang SD karena anak-anak masih membutuhkan pendampingan orang tua dan harus mendapatkan persetujuan keluarga untuk tinggal di asrama. Namun demikian, kami akan terus melakukan upaya penjangkauan agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi,” pungkas Bonadi.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Red
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

PUPR Ngawi Kebut Pekerjaan Infrastruktur, Seluruh Paket Strategis Alami Deviasi Positif

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai menggerakkan sejumlah Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2026 melalui skema pengadaan e-Katalog Konstruksi versi 6. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.

Berdasarkan data progres per Senin (08/06/2026), sejumlah paket pekerjaan menunjukkan capaian yang melampaui target. Rekonstruksi Jalan Kendung–Pojok mencatat deviasi progres positif sebesar 34,55 persen. Rekonstruksi Jalan Duwet–Gembol mencapai deviasi 29,60 persen, sementara pembangunan Jembatan Tungkulrejo mencatat deviasi positif 20,15 persen. Selain itu, Rekonstruksi Jalan Tambakromo–Campurasri membukukan deviasi progres positif 5,26 persen. Pada paket Pemeliharaan Berkala Jalan Kayut–Widodaren tercatat deviasi 7,32 persen, sedangkan Pemeliharaan Berkala Jalan Randusongo–Majasem menunjukkan deviasi positif 0,10 persen. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ngawi, Muhammad Fauzi Amir Rachman, mengatakan perkembangan sejumlah paket strategis hingga awal Juni menunjukkan tren yang cukup baik karena seluruh pekerjaan berada di atas target yang telah ditetapkan. 

“Berdasarkan data progres per 8 Juni 2026, seluruh paket strategis yang sedang berjalan menunjukkan deviasi positif. Rekonstruksi Jalan Kendung–Pojok mencapai deviasi 34,55 persen, Jalan Tambakromo–Campurasri 5,26 persen, Jalan Duwet–Gembol 29,60 persen, Pemeliharaan Berkala Jalan Kayut–Widodaren 7,32 persen, Randusongo–Majasem 0,10 persen, dan Jembatan Tungkulrejo 20,15 persen,” ujar Fauzi. 

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga hingga tahap penyelesaian. 

Dia menambahkan, seluruh paket strategis tersebut juga akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi kendala hukum maupun administratif selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

“Seluruh paket strategis ini akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis guna meminimalkan potensi kendala hukum maupun administratif di lapangan. Kami berharap seluruh proyek dapat rampung sesuai jadwal sehingga memberi dampak nyata bagi konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DKPP Ngawi Salurkan Bantuan Pupuk Tembakau di Tengah Keterbatasan Anggaran

SN Media™ Ngawi – Prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering pada tahun 2026 diperkirakan menjadi angin segar bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Kondisi cuaca tersebut dinilai berpotensi meningkatkan produktivitas tembakau setelah pada musim tanam tahun lalu produksi mengalami penurunan.

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan karakter cuaca kering sangat mendukung pertumbuhan tanaman tembakau. Karena itu, pihaknya berharap luas tanam tembakau di Ngawi dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

“Menurut prediksi, tahun ini akan terjadi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering. Ini menjadi kabar baik bagi petani tembakau karena berpotensi meningkatkan produksi. Tahun 2025 lalu produksi tembakau di Ngawi mengalami penurunan. Kami berharap luas tanam yang sebelumnya sekitar 1.420 hektare dapat bertambah dan tahun ini bisa mencapai 1.700 hektare,” ujar Ayu, Kamis (11/06/2026). 

Pun, guna mendukung peningkatan produksi, pemerintah daerah melalui DKPP tetap memberikan intervensi kepada petani tembakau meskipun alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Bantuan yang diberikan berupa pupuk bagi kelompok tani tembakau. Setiap kelompok menerima total tiga ton pupuk yang terdiri atas satu ton pupuk SP, satu ton pupuk ZA, dan satu ton pupuk ZK. Bantuan tersebut disalurkan melalui kelompok tani untuk kemudian didistribusikan kepada para anggotanya. 

Program bantuan pupuk tahun ini menyasar 10 kelompok tani yang tersebar di tujuh kecamatan. Kecamatan Karangjati menjadi wilayah penerima bantuan terbesar karena memiliki luasan tanam tembakau yang cukup signifikan dibanding wilayah lainnya. 

“Meskipun anggaran mengalami penurunan dibanding tahun lalu, pemerintah tetap berupaya hadir melalui bantuan pupuk untuk petani tembakau. Bantuan ini diberikan kepada 10 kelompok tani di tujuh kecamatan dan diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas serta mendukung perluasan areal tanam tembakau di Kabupaten Ngawi,” pungkas Ayu. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Harga Onderdil Merangkak Naik, Biaya Perawatan Kendaraan Warga Ngawi Kian Membengkak

SN Media™ Ngawi – Melemahnya nilai tukar rupiah mulai berdampak pada sektor otomotif di Kabupaten Ngawi. Hasil observasi di sejumlah bengkel mobil, bengkel sepeda motor, dan toko suku cadang menunjukkan harga oli serta berbagai onderdil kendaraan mengalami kenaikan, apalagi dibarengi dengan kenaikan BBM Pertamax di bulan Juni 2026.

Pantauan di sejumlah bengkel di wilayah Kota Ngawi hingga kawasan pinggiran memperlihatkan aktivitas servis kendaraan masih berlangsung seperti biasa. Namun, konsumen terlihat lebih berhitung saat memutuskan perawatan kendaraan, terutama yang membutuhkan penggantian komponen dengan biaya cukup besar. 

Kenaikan harga paling terasa terjadi pada produk oli mesin. Di beberapa toko perlengkapan otomotif, label harga menunjukkan adanya penyesuaian pada hampir seluruh jenis oli yang beredar di pasaran. Besaran kenaikan bervariasi, mulai 20 hingga 30 persen dibanding beberapa bulan sebelumnya. 

Oli standar yang sebelumnya dijual di kisaran Rp30 ribuan kini berada di sekitar Rp38 ribu per botol. Sementara oli kelas menengah yang sebelumnya berkisar Rp52 ribu kini menembus Rp75 ribu. Adapun oli premium yang sebelumnya sekitar Rp95 ribu kini mencapai Rp110 ribu per botol. 

Selain oli, kenaikan harga juga terlihat pada sejumlah suku cadang yang umum digunakan masyarakat Ngawi untuk perawatan kendaraan harian. Komponen seperti busi, aki, hingga ban luar sepeda motor mengalami penyesuaian harga dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan pengamatan di toko onderdil, harga busi yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu kini berada di kisaran Rp25 ribu. 

Sedangkan ban luar sepeda motor jenis tubeless yang sebelumnya dijual sekitar Rp290 ribu kini mencapai Rp320 ribu per unit. Di sejumlah bengkel, kendaraan yang masuk untuk perawatan mayoritas hanya menjalani servis rutin. Penggantian oli masih menjadi pekerjaan yang paling sering dilakukan, sementara penggantian komponen lain cenderung lebih jarang dibanding sebelumnya. 

Pun juga mendapati sejumlah pelanggan lebih banyak menanyakan harga terlebih dahulu sebelum memutuskan perbaikan. Beberapa memilih menunda penggantian komponen yang masih dianggap layak pakai agar pengeluaran tidak membengkak. Fenomena tersebut turut terlihat di sejumlah toko suku cadang di Ngawi. 

Pembelian produk otomotif masih berjalan, namun konsumen cenderung membeli kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan mengurangi pembelian komponen cadangan. Bagi masyarakat Ngawi yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja, berdagang, maupun aktivitas sehari-hari, kenaikan harga produk otomotif menjadi tambahan beban pengeluaran. 

Terlebih, kendaraan roda dua masih menjadi moda transportasi utama bagi sebagian besar warga di berbagai kecamatan. Jika tren melemahnya rupiah masih berlanjut, harga oli dan onderdil kendaraan di Ngawi berpotensi kembali mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut membuat biaya perawatan kendaraan diperkirakan akan semakin tinggi dalam beberapa bulan mendatang.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026

SN Media™ Ngawi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul rilis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau di Jawa Timur lebih kering dan panjang.

Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur diprakirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi memiliki potensi terdampak kekeringan saat curah hujan menurun secara signifikan. 

Berdasarkan hasil mitigasi dan pemetaan yang dilakukan BPBD Ngawi, terdapat 11 desa di lima kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Pitu, Sine, Bringin, Kasreman, dan Kecamatan Ngawi. 

Desa yang masuk dalam daftar tersebut meliputi Desa Banjarbanggi, Desa Cantel, Desa Pitu, Desa Ngancar, dan Desa Papungan di Kecamatan Pitu. Kemudian Desa Jagir di Kecamatan Sine, serta beberapa desa lainnya yang telah dipetakan BPBD. 

Selain itu terdapat Desa Suruh, Desa Sumberbening, dan Desa Kenongorejo di Kecamatan Bringin. Sementara wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan yakni Desa Gunungsari di Kecamatan Kasreman serta Desa Kerek dan Desa Ngawur Purba di Kecamatan Ngawi. 

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menghadapi potensi dampak musim kemarau tahun ini. Menurutnya, kesiapsiagaan dilakukan sejak dini agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi apabila terjadi kekeringan. 

“Berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak kekeringan dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan,” ujar Partoyo. 

Selain menyiapkan kebutuhan air bersih, BPBD Ngawi juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Upaya tersebut dilakukan bersama Perum Perhutani KPH Ngawi melalui pembuatan sekat bakar. Pembuatan sekat bakar melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat ketika musim kemarau berlangsung dalam durasi cukup panjang. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan di Kabupaten Ngawi. 

Pun haal ini juga bertujuan memperkuat kesiapan personel dan sumber daya apabila diperlukan penanganan bencana. Partoyo menjelaskan, berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus. 

Meski demikian, sejumlah wilayah yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan kini telah memiliki dukungan infrastruktur penyediaan air bersih. Dukungan tersebut berasal dari sumur Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Ngawi sehingga membantu ketersediaan air bagi masyarakat. 

“Keberadaan sumur Pamsimas cukup membantu masyarakat di daerah rawan kekeringan. Namun kami tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan segera melapor apabila mulai terjadi kesulitan air bersih,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Persyaratan Calon Aparatur Diperjelas, Ranperda Perangkat Desa Ngawi Dimatangkan

SN Media™ Ngawi - Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi, Arif Syarifudin, mengatakan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Desa menjadi kebutuhan mendesak karena harus menyesuaikan perkembangan regulasi serta dinamika yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, berbagai pengalaman dalam proses pengisian perangkat desa selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu yang dinilai paling krusial adalah terkait persyaratan calon perangkat desa yang masih berpotensi menimbulkan multi tafsir. 

"Selama ini dalam perda hanya ditegaskan syarat berkelakuan baik. Ke depan akan ada penegasan yang lebih rinci, salah satunya calon perangkat desa tidak sedang menjalani hukuman. Penegasan ini diperlukan agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda ketika proses pengisian perangkat desa berlangsung," ujar Arif. 

Dia menjelaskan, terdapat empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yakni Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa. 

Namun demikian, Ranperda tentang Kepala Desa dan BPD untuk sementara tidak menjadi prioritas pembahasan. Hal tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kedua substansi tersebut pada April 2026 lalu. 

"Sejatinya Ranperda Kepala Desa dan BPD sudah masuk dalam pembahasan Prolegda. Namun karena pada April 2026 telah terbit PP yang mengatur keduanya, maka perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap materi yang akan dimuat dalam perda," terangnya. 

Karena itu, lanjutnya, pembahasan yang saat ini diprioritaskan adalah Ranperda tentang Perangkat Desa dan Ranperda tentang BUMDes. Kedua rancangan regulasi tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan. 

"Untuk Ranperda Perangkat Desa dan Ranperda BUMDes, saat ini diktumnya sudah disusun. Drafting juga telah tersusun pasal demi pasal dan selanjutnya akan kami usulkan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak," katanya. 

Terkait Ranperda BUMDes, Arif menegaskan bahwa regulasi yang saat ini berlaku dinilai sudah perlu disesuaikan. Sebab, perda yang ada masih mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, sementara pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur mengenai BUMDes. 

"Dalam perda yang ada saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian agar regulasi daerah sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mengakomodasi perkembangan pengelolaan BUMDes," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pertanian Ramah Lingkungan Perkuat Produktivitas Padi Petani Kabupaten Ngawi

SN Media™ Ngawi – Produksi padi di Kabupaten Ngawi selama periode Januari hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Meski luas panen mengalami penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, hasil produksi justru bertambah berkat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik yang diinterpretasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mencatat luas panen padi Januari–Mei 2026 mencapai 52.290 hektare. Angka tersebut berkurang 231 hektare atau 0,44 persen dibandingkan Januari–Mei 2025 yang mencapai 52.521 hektare. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kualitas budidaya pertanian semakin baik. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi indikator bahwa berbagai program pendampingan dan penguatan sektor pertanian mulai memberikan hasil nyata di lapangan. 

“Pada periode Januari–Mei 2026, produksi padi Kabupaten Ngawi tercatat mencapai 315.918 ton. Jumlah tersebut meningkat 1.234 ton atau sekitar 0,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 314.684 ton,” rinci Supardi. 

Pun kenaikan produksi tersebut ditopang oleh meningkatnya produktivitas padi. Jika pada Januari–Mei 2025 produktivitas berada di angka 5,99 ton per hektare, maka pada periode yang sama tahun 2026 meningkat menjadi 6,04 ton per hektare atau naik sekitar 0,83 persen. 

“Peningkatan produktivitas ini menjadi faktor penting yang mampu menutup dampak berkurangnya luas panen. Dengan hasil per hektare yang lebih tinggi, total produksi tetap dapat bertambah meskipun area panen mengalami penyusutan dalam skala terbatas,” selanya lagi. 

Sementara, DKPP Ngawi menilai capaian tersebut tidak lepas dari semakin luasnya penerapan Program Perluasan dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan atau PRLB. Program ini mendorong petani menerapkan teknik budidaya yang lebih efisien sekaligus menjaga kesuburan lahan secara berkelanjutan. 

Selain itu, pemahaman petani mengenai pemupukan berimbang juga terus meningkat. Penggunaan unsur hara yang lebih tepat membuat kebutuhan tanaman dapat terpenuhi secara optimal sehingga pertumbuhan dan hasil panen menjadi lebih baik. Faktor lain yang turut mendukung adalah menguatnya kemandirian petani dalam mengelola usaha tani. Mulai dari perencanaan budidaya hingga pemanfaatan sarana produksi pertanian dilakukan lebih efektif sehingga biaya dan penggunaan sumber daya dapat ditekan tanpa mengurangi hasil. 

Supardi kembali menegaskan pihaknya akan terus memperluas implementasi PRLB serta memperkuat pendampingan kepada petani. Ia berharap peningkatan produktivitas dapat terus terjaga sehingga produksi padi Kabupaten Ngawi tetap tumbuh, mendukung ketahanan pangan daerah. 

“Sekaligus menjaga posisi Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

KIP Jawara hingga PKH Plus Diperluas untuk Warga Rentan di Ngawi

SN Media™ Ngawi – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara simbolis bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat kepada warga Kabupaten Ngawi di Pendopo Wedya Graha. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran, Jumat (05/06/2026).

Usai kegiatan, Khofifah menegaskan bahwa berbagai program yang disalurkan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. “Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perlindungan sosial sekaligus kesempatan meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program pemberdayaan yang telah disiapkan,” ujarnya. 

Pun, dia menyebut, sejumlah program yang disalurkan meliputi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan sosial bagi lanjut usia kurang mampu berusia di atas 70 tahun melalui PKH Plus, KIP Jawara, bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga zakat produktif bagi pelaku usaha ultra mikro.

Menurut Khofifah, program zakat produktif diarahkan kepada pelaku usaha kecil yang paling rentan terhadap praktik rente. Karena itu, ia meminta Dinas Sosial setempat segera melakukan pendataan agar pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria dapat memperoleh dukungan permodalan tersebut. 

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyinggung program KIP Jawara yang ditujukan bagi keluarga dengan orang tua tunggal atau single parent yang kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga. Program tersebut dapat diusulkan melalui mekanisme Musrenbang kabupaten agar penerima memperoleh akses bantuan secara tepat sasaran. 

Selain menyerahkan bantuan sosial, gubernur turut menghadiri kegiatan pasar murah yang digelar di halaman Kepatihan Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. 

Saat meninjau pelaksanaan pasar murah, Khofifah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, pola serupa perlu terus diperkuat dan diterapkan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

“Pasar murah ini adalah salah satu instrumen intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Langkah seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan masyarakat semakin kuat,” pungkas Khofifah. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT