Polres Ngawi Ungkap 177 Kasus Pekat Semeru 2026, 180 Tersangka Diamankan

SN-Media™ Ngawi - Polres Ngawi Polda Jatim mencatat capaian signifikan dalam Operasi Pekat Semeru 2026 dengan mengungkap ratusan kasus penyakit masyarakat, disampaikan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Wakapolres Kompol Rizki Santoso, Rabu (18/03/2026).

Dalam keterangannya, Kompol Rizki Santoso menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel yang bersinergi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. 

“Selama operasi berlangsung aparat berhasil mengungkap sebanyak 177 kasus dengan total 180 tersangka yang diamankan dari berbagai latar belakang pelanggaran hukum,” tegasnya. 

Lebih lanjut, ia merinci bahwa tujuh kasus di antaranya merupakan target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan 170 kasus lainnya merupakan pengungkapan di luar target operasi atau non-TO. 

“Capaian tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan operasi yang mencapai 100 persen, sekaligus menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat,” lanjutnya.

Kompol Rizki menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antar satuan fungsi serta dukungan berbagai pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan. 

Pihaknya memastikan upaya penegakan hukum akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna menekan potensi gangguan keamanan serta menjaga kondisi wilayah tetap tertib dan kondusif. 

Selain langkah penindakan, pendekatan preventif dan edukatif juga terus digencarkan agar masyarakat semakin sadar hukum serta berperan aktif menjaga ketertiban lingkungan masing-masing.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemprov Jawa Timur Hibahkan 300 Drum Aspal Cair untuk Percepatan Perbaikan Jalan di Ngawi

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi memperoleh dukungan tambahan untuk percepatan penanganan infrastruktur jalan. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Bina Marga berupa hibah 300 drum aspal cair.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Ngawi, Muhammad Fauzi Amir Rachman, menyampaikan bahwa bantuan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan rutin perawatan jalan di sejumlah titik prioritas. 

Saat berita ini diturunkan, hibah aspal cair tersebut memang belum diterima secara fisik. Namun demikian, DPUPR Ngawi saat ini mulai menyiapkan berbagai material pendukung lain agar pekerjaan lapis penetrasi dapat berjalan optimal serta menghasilkan konstruksi yang lebih kuat. 

“Pekerjaan perbaikan direncanakan mulai berjalan setelah momentum Lebaran. Sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung antarwilayah menjadi prioritas penanganan awal,” ujar Fauzi saat ditemui awak media, Selasa (17/03/2026). 

Ia menegaskan bahwa beberapa ruas yang masuk rencana pekerjaan antara lain jalur Jatigembol–Begal, Begal–Jogorogo, Karangjati–Rejuno, hingga ruas Rejuno menuju Pakolan. Jalur tersebut dipilih karena memiliki intensitas mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. 

Selain itu, perbaikan juga direncanakan menyasar ruas Kedungprahu menuju Waduk Pondok yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian warga setempat. 

Tambahnya, bantuan aspal cair dari pemerintah provinsi menjadi dorongan penting bagi percepatan pemeliharaan jalan daerah. Dengan dukungan tersebut, sejumlah ruas yang membutuhkan penanganan diharapkan dapat segera dikerjakan. 

Meski demikian, ia memastikan proses penanganan jalan tidak berhenti pada ruas yang telah direncanakan. Apabila kebutuhan material mencukupi, beberapa ruas lain yang memerlukan perbaikan akan menyusul secara bertahap.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Tinjau Terminal Kertonegoro, Menteri LH Hanif Soroti Kebersihan dan Dokumen Lingkungan di Ngawi

SN-Media™ Ngawi – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut Kabupaten Ngawi masih masuk kategori wilayah dengan tingkat kebersihan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan di Terminal Kertonegoro menjelang arus mudik Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif meninjau langsung kondisi kawasan terminal sembari melihat aktivitas pelayanan transportasi darat. Ia juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah calon penumpang bus yang tengah menunggu jadwal keberangkatan menuju berbagai daerah tujuan. 

Menurutnya, persoalan kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara serius. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat langkah nyata agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih tertata dan berkelanjutan. 

“Peningkatan pengelolaan sampah harus menjadi prioritas kebijakan daerah. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penambahan dukungan anggaran sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing,” ungkapnya saat usai meninjau lokasi Terminal Kertonegoro, Minggu (15/03/2026). 

Selain itu, Hanif juga menilai kesadaran publik memiliki peran penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang sehat. Tanpa partisipasi warga, berbagai program pengelolaan sampah yang dirancang pemerintah akan sulit berjalan secara maksimal. 

Meski demikian, dirinya mengapresiasi adanya upaya pemilahan sampah yang sudah mulai diterapkan di kawasan Terminal Kertonegoro. Langkah tersebut dinilai sebagai awal yang baik dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah. 

Kendati begitu, menurutnya penerapan pemilahan sampah masih perlu diperkuat agar hasilnya lebih optimal. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada tahap pemilahan saja, tetapi dilanjutkan hingga proses pengolahan yang berkelanjutan. 

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menyoroti persoalan kelengkapan dokumen lingkungan pada sejumlah fasilitas publik. Ia menyebut masih banyak terminal maupun stasiun yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan secara memadai. 

“Dokumen lingkungan merupakan aspek penting dalam pengelolaan fasilitas publik. Tanpa dokumen tersebut, pengawasan terhadap dampak lingkungan akan sulit dilakukan secara terukur dan sistematis oleh pemerintah maupun pihak terkait,” tandasnya. 

Pun pihaknya mendorong seluruh pengelola terminal dan stasiun di berbagai daerah segera melengkapi dokumen lingkungan hidup. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar pengelolaan lingkungan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. 

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi fasilitas transportasi menjelang arus mudik Lebaran. Pemerintah berharap momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di ruang publik.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm- Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok-m
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pasar Hewan Ngawi Direhabilitasi Tahun Ini, Akses Jalan dan Landasan Jadi Prioritas

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun ini mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi Pasar Hewan Ngawi yang berada di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi. Perbaikan diprioritaskan lantaran kondisi pasar dinilai memprihatinkan dan tidak lagi memadai bagi aktivitas perdagangan ternak.

Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ngawi, Yesi Widyarti, menjelaskan kerusakan fasilitas di pasar hewan tersebut sudah cukup parah sehingga membutuhkan penanganan segera agar aktivitas jual beli ternak berjalan lebih tertata. 

“Sejumlah bagian bangunan maupun infrastruktur pasar mengalami kerusakan signifikan. Bahkan tingkat kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 80 persen, sehingga dinilai kurang layak digunakan sebagai lokasi transaksi maupun aktivitas para pedagang dan peternak,” ungkapnya.

Tambahnya, rencana rehabilitasi pasar hewan sebenarnya sudah pernah disiapkan pada tahun 2025 lalu dengan pagu anggaran sekitar Rp16 miliar. Namun rencana tersebut urung dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah. Akibat penyesuaian kebijakan fiskal saat itu, program perbaikan pasar hewan sempat masuk dalam daftar peninjauan ulang prioritas pembangunan daerah. 

Sejumlah program infrastruktur lainnya juga mengalami penyesuaian agar anggaran lebih efektif dan terarah. Memasuki tahun ini, Pemkab Ngawi kembali memasukkan rehabilitasi pasar hewan dalam agenda pembangunan. Keputusan itu diambil setelah dilakukan penataan ulang anggaran melalui realokasi belanja daerah sesuai arahan pimpinan daerah. 

“Anggaran rehabilitasi pasar hewan kini dialokasikan sekitar Rp6 miliar. Dana tersebut berasal dari pergeseran sebagian rencana pembangunan kawasan alun-alun yang kemudian diarahkan untuk penanganan jalan serta perbaikan fasilitas pasar,” jelasnya lagi.

Pun dalam tahap pelaksanaan, perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memilih memfokuskan penanganan pada bagian yang mengalami kerusakan paling berat agar manfaatnya bisa segera dirasakan para pengguna pasar. 

Beberapa titik yang menjadi prioritas antara lain akses jalan di dalam lingkungan pasar serta landasan atau area pijakan bagi hewan ternak. Selama ini kondisi tersebut kerap dikeluhkan pedagang maupun pembeli. 

Dengan adanya rehabilitasi tersebut, diharapkan aktivitas perdagangan ternak di Pasar Hewan Ngawi dapat berlangsung lebih nyaman, aman, dan tertata sehingga mampu menunjang geliat ekonomi masyarakat di wilayah setempat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok-A
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemdes Pelang Lor Kedunggalar Gelar Musdessus Penyesuaian RKP dan Prioritas DD 2026

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menetapkan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sekaligus pembahasan penyesuaian RKP Desa tahun berjalan.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Desa Pelang Lor, Hariyana, tersebut dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola Dana Desa pada tahun anggaran 2026. 

Dalam agenda tersebut dihadiri seluruh jajaran Pemerintah Desa setempat, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat yang turut mengikuti jalannya musyawarah desa. 

“Melalui forum Musdessus, pemerintah desa bersama unsur kelembagaan desa melakukan pembahasan ulang terhadap arah kebijakan pembangunan serta penyesuaian program prioritas yang bersumber dari Dana Desa,” terang Kades Hariyana. 

Pun dia juga menjelaskan, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan agar selaras dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Keuangan. 

“Langkah penyesuaian tersebut penting dilakukan agar pengelolaan Dana Desa tetap berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan program pembangunan desa tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya. 

Selain menetapkan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa, forum musyawarah juga membahas penyertaan perubahan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Musyawarah yang berlangsung dengan suasana terbuka itu juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan pandangan maupun usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di lingkungan desa. 

Pemerintah Desa Pelang Lor berharap hasil kesepakatan Musdessus dapat menjadi pijakan bersama dalam menjalankan program pembangunan desa tahun 2026 secara tertib, transparan, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

SMSI Ngawi Gelar Aksi Sosial Ramadhan, Bantu Pedagang Kawasan Bugar Food

SN-Media™ Ngawi – Memperingati hari jadi ke-9 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sekaligus mengisi semangat berbagi pada Ramadhan 1447 H, SMSI Kabupaten Ngawi menggelar aksi sosial bertajuk SMSI Berbagi di Bulan Ramadhan, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan sosial tersebut berlangsung di kawasan sekitar GOR Ngawi dengan menyalurkan bantuan kepada puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bugar Food, sebagai wujud kepedulian insan pers kepada pelaku usaha kecil. 

Ketua SMSI Kabupaten Ngawi, Kundari Pri Susanti, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama para anggota. Bantuan diberikan kepada sekitar 20 pedagang yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di kawasan GOR Ngawi. 

“Kegiatan berbagi ini tidak sekadar memperingati ulang tahun organisasi, namun juga menjadi ruang kebersamaan untuk mempererat hubungan antara insan media dengan masyarakat kecil yang berjuang menjalankan usaha,” ujar Kundari. 

Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dapur yang saat ini banyak dibutuhkan para pedagang, terutama bawang dan cabai, yang belakangan mengalami kenaikan harga cukup terasa di pasaran. 

“Kami sengaja menyalurkan bahan kebutuhan dapur seperti bawang dan cabai agar dapat membantu pedagang menghadapi naiknya harga bahan pokok,” ungkap dia. 

Di sisi lain, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bugar Food juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh SMSI Kabupaten Ngawi melalui kegiatan sosial tersebut. 

Ketua Paguyuban Bugar Food, Arif Didik Suprianto, berharap keberadaan kawasan kuliner tersebut ke depan juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ia mengusulkan agar di area tempat para pedagang berjualan dapat disediakan fasilitas panggung hiburan sederhana, sehingga pengunjung yang datang tidak hanya menikmati kuliner, tetapi juga dapat bersantai bersama keluarga. 

Didik menambahkan, kawasan Bugar Food berada di jalur protokol antar provinsi yang cukup strategis dan sering dilalui masyarakat dari berbagai daerah yang melintas di wilayah Kabupaten Ngawi. 

Dapat diinformasikan, para pedagang di lokasi tersebut menyajikan beragam makanan halal dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kebersihan dan kehigienisan sajian agar tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung. 

Pun kegiatan berbagi yang digelar SMSI ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara insan pers dengan masyarakat, sekaligus memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil di Ngawi melalui kolaborasi bersama DPPTK Ngawi dan PT Pinguin Indo Logistic.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok SMSI Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Redistribusi Tanah Kini Melalui Badan Bank Tanah, Proses Lahan Eks Hutan Ngawi Berpotensi Mundur

SN-Media™ Ngawi – Proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan di Kabupaten Ngawi masih berjalan bertahap. Meski SK Biru pelepasan kawasan telah terbit, tahapan lanjutan tetap menunggu penyesuaian kebijakan baru yang berkaitan dengan skema Bank Tanah.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita, menjelaskan bahwa terbitnya SK Biru menjadi dasar awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan sekaligus verifikasi teknis melalui tim daerah. 

“Langkah tersebut merupakan bagian dari program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan atau PPTPKH. Program pemerintah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikuasai masyarakat di kawasan hutan,” jelas Wahyudi, Kamis (12/03/2026). 

Masih menurut Wahyudi, Kementerian Kehutanan sebelumnya telah melakukan pematokan ulang batas kawasan hutan yang baru. Melalui penetapan tersebut, sebagian wilayah yang sebelumnya tercatat berada dalam kawasan hutan kini telah dilepas melalui penerbitan SK Biru. 

“Proses pelepasan lahan juga telah disertai data by name by address. Pendataan tersebut terutama mencakup wilayah Desa Suruh dan Desa Dampit Kecamatan Bringin serta Desa Kauman Kecamatan Widodaren,” jelasnya lagi. 

Meski demikian, Wahyudi mengingatkan masyarakat agar tetap bersabar menunggu tahapan lanjutan. Hal ini karena kebijakan redistribusi tanah saat ini tengah diintegrasikan melalui Badan Bank Tanah sebagai bagian dari strategi reforma agraria nasional. 

Dengan adanya penyesuaian regulasi tersebut, proses penerbitan sertifikat tanah belum dapat dilakukan dalam waktu cepat. Pemerintah daerah masih menunggu peninjauan kembali sesuai mekanisme yang berlaku dalam kebijakan terbaru. 

Ia juga menyebut kemungkinan tahapan administrasi dapat bergeser dari jadwal semula meskipun SK Biru sudah terbit. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berharap proses kepastian hukum lahan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. 

Pemkab Ngawi menilai penataan kawasan hutan tetap penting untuk memberikan kejelasan status lahan masyarakat. Selain itu, kepastian hukum diharapkan mampu mendorong penataan ruang desa yang lebih tertib sekaligus mendukung kesejahteraan warga. 

Dapat diinformasikan, di Kabupaten Ngawi luas lahan yang masuk proses kepastian hukum mencapai sekitar 16,7 hektare. Wilayah tersebut meliputi Desa Dampit dan Desa Suruh di Kecamatan Bringin serta Desa Kauman di Kecamatan Widodaren.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Disperkim Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Hanya Satu Titik, DKPP Ngawi Alokasikan Pembangunan JUT Sekarjati Tahun 2026

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mulai menyiapkan rencana pembangunan jalan usaha tani di Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar. Program tersebut menjadi satu-satunya kegiatan pembangunan JUT pada tahun anggaran 2026.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan, menjelaskan saat ini prosesnya masih berada pada tahap perencanaan. Kegiatan pembangunan tersebut dialokasikan menggunakan anggaran sekitar Rp165 juta yang bersumber dari APBD. 

“Pembangunan jalan usaha tani itu merupakan usulan yang sebelumnya telah diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2024 lalu. Usulan tersebut kemudian masuk dalam perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran ini (2026),” jelas Hendro, Rabu (11/03/2026). 

Ia menegaskan bahwa pada tahun berjalan pembangunan maupun rehabilitasi jalan usaha tani hanya satu titik lokasi. Desa Sekarjati menjadi wilayah yang memperoleh prioritas pengerjaan program tersebut. 

Sebagai informasi, jalan usaha tani merupakan prasarana transportasi yang berada di kawasan lahan pertanian. Keberadaannya dirancang untuk memudahkan mobilitas alat dan mesin pertanian yang digunakan petani dalam proses budidaya. 

Selain itu, akses tersebut juga mempermudah distribusi berbagai sarana produksi seperti pupuk dan bibit. Dengan jalur yang lebih memadai, proses pengiriman kebutuhan pertanian dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. 

Tidak hanya berhenti pada distribusi sarana produksi, jalan usaha tani juga membantu memperlancar pengangkutan hasil panen. Petani dapat membawa hasil pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan atau pasar dengan lebih mudah. 

Kondisi akses yang baik juga berdampak langsung pada efisiensi waktu dan biaya operasional petani. Aktivitas pertanian yang sebelumnya terhambat karena medan sulit dapat berjalan lebih lancar.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Musrenbang RKPD 2027 Ngawi Satukan Arah Pembangunan Daerah dengan Program Nasional

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Wedya Graha. Forum ini menjadi ruang penyelarasan arah pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas program strategis tahun mendatang, Selasa (10/03/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok marginal, hingga perwakilan pemerintah provinsi serta kepala daerah sekitar. 

Musrenbang RKPD 2027 mengangkat tema ekspansi program unggulan dan integrasi sistem menuju kemandirian ekonomi berbasis keberlanjutan. Agenda ini menjadi momentum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran. 

Selain dikenal sebagai daerah penopang produksi pangan nasional, Kabupaten Ngawi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung wilayah perdagangan. Letak geografis tersebut menjadikan Ngawi sebagai titik penting bagi arus distribusi barang maupun mobilitas ekonomi kawasan. 

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah isu strategis, terutama upaya menurunkan angka kemiskinan serta memastikan program strategis nasional berjalan optimal di wilayah Ngawi. 

“Beberapa program yang perlu didorong implementasinya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh kebijakan itu diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Ony. 

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas harus dibarengi sistem pemerintahan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya good governance. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan agar sejalan dengan dokumen perencanaan daerah. 

“Melalui forum ini, pemerintah daerah menetapkan sejumlah variabel prioritas yang merujuk pada RPJMD 2025–2029, meliputi penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan,” paparnya saat membuka acara. 

Pun narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, menyampaikan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sehingga seluruh kebijakan pembangunan perlu disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. 

Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi kunci penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Kominfo Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT