media online pemberitaan kabupaten ngawi
PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Berhubung maraknya SMS ataupun Telepon yang mengatasnamakan Blog Media Sinar Ngawi, yang isinya meminta-minta sesuatu, diharapkan untuk lebih waspada dan hati-hati dan tidak menanggapi hal tersebut
Custom Search

Sabtu, 06 Februari 2016

Diduga Korupsi Proyek Jembatan, Kades Kenongorejo Terancam 15 Tahun Penjara

Korupsi Proyek Jembatan, Kades Kenongorejo Terancam 15 Tahun Penjara

SINAR NGAWI™ Bringin-Setelah hampir dua tahun terbengkalainya kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan yang didanai Pemkab Ngawi lewat BPM-Pemdes tahun anggran 2014 silam, akhirnya pihak Kejaksaan Negeri setempat menahan Marjati (37), kepala Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin lantaran telah memenuhi syarat objektif dan subjektif yang telah diatur dalam pasal 21 KUHAP.

“Tersangka kami tahan karena sudah memenuhi syarat, selain itu berkasnya sudah lengkap (P21-red). Dan penahanya itu sejak kemarin Senin itu (01/02-red),” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ngawi.

Tambahnya setelah menjalani pemeriksaan dan menjawab sekitar 10 pertanyaan, Marjati langsung dikirim ke Lapas Klas II Ngawi mendasar surat perintah penahanan nomer PRINT-02/O.5.33/Ft.1/02/2016.

Dapat diulas kembali, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur telah lakukan audit mangkraknya pembangunan jembatan senilai Rp. 275 juta di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin.

Diduga akibat dikorupsi, Proyek sarana dan prasarana yang didanai Pemkab setempat lewat BPM-Pemdes pada 2014 lalu, kondisinya hanya berupa pasangan batu kali panjang 3m dengan ketinggian 1m saja.

“Kasus dugaan korupsi ini terkuak berkat laporan warga. Mereka merasa dirugikan karena jembatan yang diidamkan ini justru mangkrak sehingga saat musim hujan akses kampung mereka terputus akibat luberan air dari waduk Pondok,” terang Roesmanto, salah satu tim dari BPKP Jatim beberapa waktu lalu.

Akibat perbuatan terdakwa, penyidik menjerat Marjati (37), selaku Kepala Desa Kenongrejo, Kecamatan Bringin, dengan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) nomer 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sub pasal 8 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.
Pewarta: kun/pr
Editor: Kuncoro


Jumat, 05 Februari 2016

Jokowi Rencana Mampir Ngawi guna Lihat Progres Proyek Tol Solo-Kertosono

Jokowi rencananya akan Cek Progres Tol Solo-Kertosono yang dimulai dari ruas Ngawi-Kertosono.

SINAR NGAWI™ Kota-Presiden Joko Widodo rencananya kembali akan singgah di Ngawi. Kedatangan Jokowi kali ini guna melihat progress mega proyek rusa tol Solo - Kertosono. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian , namun pihak Polres Ngawi telah melakukan rapat internal dari seluruh jajaran maupun polsek yang dipimpin langsung Kapolres Ngawi, AKBP Suryo Sudarmadi.

“Informasi kedatangan pak presiden sampai sejauh ini belum ada titik kejelasan. Memang besok itu (Sabtu-red) ada rencana kedatangan beliau tetapi pihak kita pun sudah mempersiapkan diri meskipun belum positif,” kata Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi melalui sambungan selular.

Sementara mengenai proyek tol Solo-Kertosono yang merupakan bagian dari tol trans Jawa dengan panjang sekitar 177 lebih kilometer, Presiden Jokowi berikan target rampung pada 2017 mendatang.

Tetapi, sesuai kenyataan dilapangan sendiri seperti yang terjadi di wilayah Ngawi sampai sekarang ini masih menyisakan masalah tentang pembebasan lahan sebesar 2 persen dari total.
Pewarta: kun/pr
Editor: Kuncoro


Kamis, 04 Februari 2016

Rencana Alih Status Kelurahan, Puluhan Perangkat Desa Beran Wadul Dewan

Rencana Alih Status Kelurahan, Puluhan Perangkat Desa Beran Wadul Dewan

SINAR NGAWI™ Ngawi-Belum adanya titik terang terkait alih status Desa Beran Kecamatan Ngawi kota, yang wacananya akan dibuat kelurahan, membuat puluhan perangkat desa ini datangi gedung dewan. Sugito, Ketua Komisi I DPRD setempat menerangkan, pasca jejak pendapat yang dimenangkan oleh masyarakat dengan setuju menjadi kelurahan, mereka dibuat bingung dengan nasibnya sebagai perangkat.

“Para perangkat desa ini minta kejelasan akan nasibnya setelah tahun lalu (2015-Red), jejak pendapat dimenangkan oleh masyarakat yang setuju kelurahan. Dengan dasar itu para perangkat desa ini bingung dengan nasib posisinya sebagai perangkat,” terang dia.

Tambanya, pihaknya tidak mampu berbuat banyak terkait keluhan maupun aduan dari para perangkat mengenai nasibnya itu.

Karena semua aturan terkait tata birokrasi tetap menunggu kepastian akan lahirnya produk hukum seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai dasar rujukan untuk pembuatan draf peraturan daerah (Perda).

“Status mereka saya yakin pasti tidak berubah tetap perangkat desa namun cuma beda istilah saja. Akan tetapi apapun itu kita juga harus nunggu produk hukum diatasnya untuk bisa menginisiasi mereka,” tandas Sugito.

Masih dalam masalah yang sama, Broto Sanjoyo Pj Kepala Desa Beran mengatakan bahwa bila benar desa yang berpenduduk sekitar 11 ribu jiwa tersebut alih status menjadi kelurahan tentunya harus diikuti kebijakan yang berpihak pada perangkat desa.

Artinya, sekitar 15 para perangkat desa yang ada ini tetap meminta untuk dikaryakan lagi jangan sampai di non aktifkan hanya lantaran alih status.

Broto berharap dalam pembuatan Perda nantinya jangan sampai merugikan si perangkat itu sendiri baik hak maupun kewajiban.

“Harus disertai ayat yang mengatur tentang peran para perangkat desa dalam tata birokrasi menjadi kelurahan nantinya,” ulasnya.
Pewarta: kun/pr
Editor: Kuncoro


Rabu, 03 Februari 2016

Hendak Nyusul Kakek Diseberang Rel, Balita 2 Tahun Tersambar KA Sancaka

Balita dua tahun di Ngawi, Tewas terseret KA Sancaka jurusan Jogjakarta-Surabaya sejauh 40 meter

SINAR NGAWI™ Widodaren-Rendi Gustaf Pratama, balita dua tahun anak dari Gustafianto warga Dusun Jatisari,Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, tewas akibat tersambar KA Sancaka jurusan Jogjakarta-Surabaya, diperlintasan wilayah setempat. Andik Rubiyanto pegawai PT KAI kepada pewarta menuturkan bahwa kereta api sudah berulang bunyikan klakson, namun korban masih nekat menyebrang lintasan rel.

“Ya maklumlah karena masih balita ketika kereta api sudah berulangkali membunyikan klakson korban nekat saja menyeberang rel. Dan tubuhnya langsung terseret hingga jauh,” terang dia.

Kronologi peristiwa yang terjadi sekitar pukul 08.35 WIB, (03/02), bermula Rendi, sapaan akrab korban, hendak menyusul kakeknya Sunarto di sawah yang berlokasi diseberang rel kereta api.

Tanpa sepengetahuan pihak orangtuanya, bocah malang tersebut berjalan begitu saja tanpa memperhatikan kereta api yang lewat dan langsung nyelonong ke rel.

Dikabarkan, korban terseret KA Sancaka sejauh 40 meter hingga korban tewas ditempat kejadian.

Sontak, kejadian yang menimpa bocah balita itu menggegerkan warga setempat. Karena kondisi korban sudah tewas, para warga pun langsung menghubungi Polsek Widodaren dan medis.

Kapolsek Widodaren AKP Juwahir membenarkan adanya kejadian kecelakaan dengan korban masih balita. Setelah melakukan olah TKP demikian juga visum luar oleh tim medis jenasah korban langsung diserahkan ke pihak keluarganya untuk segera dimakamkan.

“Dengan adanya peristiwa itu menjadikan pelajaran penting kita semua terlebih bagi mereka yang masih mempunyai anak balita. Jangan sampai lengah ataupun teledor dalam mengawasi buah hatinya ketika masih balita hal ini kalau terjadi akan berakibat fatal seperti yang dialami Rendi,” pungkas Kapolsek Widodaren AKP Juwahir.
Pewarta: kun/pr
Editor: Kuncoro


Selasa, 02 Februari 2016

Dewan Usulkan Agar Rekanan Proyek Renovasi Puskesmas Pitu Di BlackList

Komisi IV DPRD Ngawi Rekom Agar Rekanan Proyek Renovasi Puskesmas Pitu Untuk Di Blacklist

SINAR NGAWI™ Pitu-Komisi IV DPRD Kabupaten Ngawi kembali lakukan sidak proyek renovasi Puskesmas Pitu untuk kesekian kalinya. Proyek yang didanai APBD 2015 senilai Rp 325.600.000 tersebut selain finishingnya buruk, juga sudah mengalami beberapa kerusakan. Slamet Riyanto, ketua komisi IV DPRD setempat mengharap agar rekanan dalam hal ini CV. Kartika Jaya untuk segera melakukan perbaikan.

“Hasil kesepakatan dalam evaluasi, kami dari komisi empat DPRD Ngawi mengusulakan agar rekanan terseubt di masukkkan daftar hitam, dengan maksut nanti kedepan agar kontraktor lainnya tidak seenaknya sendiri dalam membangun infrastruktur," terang dia.

Dapat diulas kembali, CV. Kartika Jaya selaku pelaksana proyek dinilai hasil dari pekerjaannya banyak ditemukan beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan terkesan asal jadi.

Selain itu, juga mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan sehingga terkena denda sebesar 5% dari nilai proyek.

Sementara, Rahmad Sutedjo, PPK Proyek Renovasi puskesmas Pitu yang berlokasi di Kecamatan pitu menegaskan bahwa selama tahun 2015 lalu, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan 16 rekanan dalam pembangunan infrastruktur kesehatan dan CV. Kartika Jaya tercatat yang terburuk kinerjanya.
Pewarta: kun
Editor: Kuncoro