media online pemberitaan kabupaten ngawi
PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Bahwa menyangkut jejaring sosial khususnya facebook dengan akun "Sinar Ngawi" hanya sebagai tempat Sharing Link Berita saja. Bila ada akun FB dengan kemiripan nama dan atau beberapa ada history foto,catatan, yang ternyata untuk menawarkan jual beli "ONLINE" maka bukan tanggungjawab kami.----TTD Admin/ceo media SN ----
Custom Search

Jumat, 19 Desember 2014

Pemkab Ngawi Lombakan Olahan Makanan Berbahan Non Beras

berita terkait  program diversifikasi pangan

NGAWI™ Seiring pertambahan penduduk serta makin tingginya tingkan konsumsi beras, kedepan bisa dipastikan terjadi kerawanan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Ngawi lewat Badan Ketahanan Pangan (BKP), reaktualisasikan diversifikasi pangan, dengan menggelar lomba olahan berbahan non beras. Siswanto Sekda setempat berharap kedepannya makanan non beras ini bisa diterima masyarakat.

“Lomba ini sangat besar harapanya bagi semua masyarakat khususnya untuk mensosialisasikan panganan non beras maupun non terigu. Jadi lomba yang diadakan BKP ini jangan dilihat siapa yang menang melainkan bagaimana menciptakan kreasi makanan berbahan dasar lokal,” terangnya, (18/12).

Dijelaskan, makanan non beras yang didalamnya kaya akan sumber karbohidrat dapat diolah menjadi makanan yang menggugah selera. Karbohidrat sendiri dapat di¬per¬oleh dari beras, singkong, jagung dan tanaman umbi-um¬bian. Di Indonesia me¬mang lebih familier dengan beras sehingga komoditi non beras kurang begitu di¬ge¬mari. Singkong dan jagung lebih banyak diolah menjadi kudapan ringan ketimbang makanan pokok.

“Jadi dengan dasar itulah diharapkan kita berpikir untuk segera beralih jenis makanan yang berbahan non beras. Manfaatnya memang sangat luar biasa terutama bisa mendongkrak harga bahan makanan non beras seperti ketela maupun jagung,” kata Siswanto.

Sementara Slamet Purwono Kepala BKP Kabupaten Ngawi menerangkan, lomba bertajuk pangan olahan non beras yang digelar di halaman Kantor Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi Kota, tujuan dasarnya untuk mengeksplor makanan non beras yang kurang familier di tengah masyarakat.

Lomba tersebut di ikuti 32 peserta dari 19 wilayah kecamatan yang ada terdiri 19 kelompok dari penggerak PKK, 6 kelompok dari wanita tani dan ditambah 7 kelompok dari pengrajin pangan olahan.
Pewarta: Purwanto
Editor: Kuncoro



Kamis, 18 Desember 2014

Kunjungi Ngawi, Sartono Ungkap Kekecewaannya Atas Langkah Menteri BUMN

berita terkait reses sartono di Ngawi dan rencana menteri BUMN jual aset gedung BUMN

NGAWI™ Sartono Hutomo anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat dalam sela-sela masa reses di Ngawi yang merupakan bagian dari Dapil VII, langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah yang diambil oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno yang sedianya menjual aset berupa gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu hanya karena alasan efisiensi.


“Sangat sedih dan miris bahwa sedikit-sedikit jual atas dasar efisiensi. Padahal efisiensi ini banyak hal kalau toh hanya beralasan karyawanya berjumlah 250 orang dan itu tidak tepatlah,” terangnya, (18/12).

Tambahnya, seharusnya Rini Soemarno lebih melihat realita dilapangan yang selama ini kantor-kantor di bawah naungan Kementerian BUMN banyak tercecer. Dia berharap lebih baik disatukan menjadi satu atap bagi anak perusahaan yang tersebar selama ini sebagai solusi efisiensi.

Masih dalam kesempatan yang sama, terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang isinya mengatur pendapatan perangkat desa, termasuk dari tanah bengkok menjadi pekerjaan rumah bagi Sartono.

Urainya, Undang-Undang Desa sebagai wujud perjuangan dari para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara selama ini memang banyak dikeluhkan dari internal perangkat desa sendiri.

Maka dari itu menyangkut sebuah keputusan tersebut janjinya bakal mengawal aspirasi dari para perangkat desa ke ranah selanjutnya yang sebetulnya menjadi kewenangan Komisi II DPR RI.

“Selama reses di lima kabupaten memang banyak keluhan terkait undang-undang itu (UU Desa-red) dari perangkat desa utamanya. Maka akan saya kawal terus permasalahan hal ini,” pukasnya.
Pewarta: Purwanto
Editor: Kuncoro



Rabu, 17 Desember 2014

Disdukcapil Ngawi Optimis Mampu Kejar Target Perekaman KTP-el

Berita terkait proses pengurusan perekaman ktp elektronik

NGAWI™ Masuk penghujung 2014, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bisa jadi keteteran lantaran proses perekaman KTP elektronik masih menyisakan sebanyak 61.262 penduduk yang menyebar di 19 kecamatan yang ada atau sekitar 9,29% dari jumlah total 659.435 Wajib KTP-el. Sugeng, Kepala Disdukcapil setempat tetap optimis bisa kejar target perekaman hingga akhir tahun ini.


“Proses perekaman KTP-el memang dead line dari pusat itu paling akhir 31 Desember bulan ini. Tetapi mengingat targetnya belum maksimal maka perekaman tetap kita lanjutkan,” terangnya, (17/12).

Masih menurutnya, meski waktu terbilang mepet pihaknya tetap optimis perekaman wajib KTP-el bakal tuntas sampai penghujung tahun. Diakuinya proses perekaman E-KTP atau KTP-el sejak 2014 memang diserahkan ke daerah dengan terbukti sejauh ini Disdukcapil mendapatkan blangko E-KTP sebanyak 3 ribu lembar.

“Jadi, perekaman maupun cetak kita bisa melayani bukan berati KTP non elektronik tidak berlaku. Sampai sekarang KTP non elektronik tetap bisa dipakai untuk kepengurusan administrasi sampai tahun ini,” pungkasnya.

Sementara, Sugeng kembali menegaskan jumlah perekaman selanjutnya diarahkan pada usia masa peralihan dari 16 tahun ke 17 tahun terutama bagi pelajar setingkat SLTA terbukti saat ini sebanyak 2.728 orang sudah melakukan perekaman.
Pewarta: Purwanto
Editor: Kuncoro



Selasa, 16 Desember 2014

Masuk Penghujung Tahun, Dana Raskin Ngawi Nunggak Hampir 2 Miliar Rupiah

Berita terkait oknum kepala desa Ngawi Ngemplang Dana Raskin

NGAWI™ Entah nyantol dimana, pastinya sesuai keterangan Perum Bulog Drive IV Madiun, tunggakan Raskin (Beras Miskin) untuk Kabupaten Ngawi mencapai angka fantastis, Rp 1,7 miliar yang belum terlunasi hingga dipenghujung tahun 2014. Hal inipun dibenarakan oleh Aries Dewanto, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) setempat yang menurut catatannya, tunggakan ini merata dari 19 Kecamatan yang ada.

“Memang masih mempunyai tunggakan mencapai Rp 1,7 milliar. Namun kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev-red) agar tunggakan pada tahun 2014 ini bisa terlunasi,” janjinya, Selasa (16/12).

Masih menurut Aries, patut diduga tunggakan raskin bisa jadi ulah segelintir oknum pengelola di tingkat desa yang nakal sehingga dana Raskin yang nyata-nyata oleh masyarakat penirama di bayar kontan menjadi belum terbayarkan.

“Jadi nyantolnya bukan pada masyarakat, melainkan pada pihak pengelolanya yang membuat raskin menunggak hingga milliaran rupiah. Tapi kalau kami langsung yang turun menagih sebenarnya juga langsung disetorkan,” ungkapnya.

Ditambahkan, pihaknya akan menggandeng inspektorat pada saat monitoring dan evaluasi (monev) ke desa-desa, agar tunggakan raskin terbayar tuntas, kalau ada pihak atau oknum kepala desa yang tidak membayarkan uang raskin akan dikenai sanksi.
Pewarta: Purwanto
Editor: Kuncoro



Senin, 15 Desember 2014

BPPD Ngawi Akui Kesulitan Lakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

terkait tik longsor dan kebakaran hutan di wilayah Ngawi

NGAWI™ BPBD Ngawi mengakui kesulitan melokalisir titik rawan bencana diwilayahnya. Bukan tanpa sebab, menurut Eko Heru Tjahjono Kepala BPBD, bahwa hal ini terjadi lantaran pihaknya dengan Perhutani khususnya Lawu DS belum ada kerjasama dalam pendataan guna mengantisipasi secara dini terjadinya bencana, baik tanah longsor untuk Ngawi selatan maupun kebakaran hutan yang kerap kali terjadi diwilayah Ngawi Utara.

“Kalau rawan longsor ada di empat kecamatan meliputi Kendal, Jogorogo, Ngrambe dan Sine. Untuk berapa titik longsornya belum kita ketahui pokoknya wilayah lereng-lereng itu rawan longsor,” terangnya, (15/12).

Masih menurut Heru menyebutkan seperti bencana kebakaran yang tiap tahun terjadi di lereng Gunung Lawu sisi utara yang masuk Kabupaten Ngawi hingga kini jumlah area yang kena dampak kebakaran belum diketahui.

“Ya maunya kita ini ada koordinasi dengan Perhutani baik longsor maupun kebakaran tapi kayaknya sulit. Soalnya, seperti kejadian kebakaran hingga sampai saat ini untuk area petak berapa juga belum ada data pasti,” Tegasnya.

Sementara dapat diberitakan, guna peringatan dini bencana longsor, baru ada satu unit alat pendeteksi bencana longsor bantuan dari ESDM Propinsi Jawa Timur yang terpasang di Kecamatan Sine.

“Jadi masyarakat harus mewaspadai pergerakan tanah bilamana terjadi hujan khususnya mereka yang bermukim dibawah bukit. Bila ada tanda-tanda longsor secepatnya mereka menghindar apapun alasanya jangan sampai korban jiwa terjadi,” pungkasnya.
Pewarta: Purwanto
Editor: Kuncoro



.........