PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Berhubung maraknya SMS ataupun Telepon yang mengatasnamakan Blog Media Sinar Ngawi, yang isinya meminta-minta sesuatu, diharapkan untuk lebih waspada dan hati-hati dan tidak menanggapi hal tersebut
Custom Search

Kamis, 01 Agustus 2013

Home > > Nyanyian “Duit” Dibalik Mutasi Jabatan Lingkup Pemkab Ngawi

Nyanyian “Duit” Dibalik Mutasi Jabatan Lingkup Pemkab Ngawi

| SINAR NGAWI™ | portal pemberitaan Ngawi| Berita | Kabar | Warta | info | NEWS | terbaru | terkini | hari ini | LPSE NGAWI |NGAWI™ Kerap kali rumor panas selalu warnai jalannya mutasi jabatan eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Ngawi. Tak pelak kali inipun kembali mencuat ketika mutasi digelar tepat sepekan jelang lebaran. Santer disebut adanya bentukan makelar yang konon tugasnya menegoisasi dari jenis jabatan sampai harga yang harus dikeluarkan, (1/8).

Sedikitnya 149 pejabat bernafas lega mendapatkan kursi barunya setelah dilantik oleh Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono di Pendopo Wedya Graha.

Dari ratusan pejabat teras tersebut baik di promosikan maupun menempati kedinasan baru terdiri 6 pejabat eselon II, 26 pejabat eselon III ditambah 24 orang kepala sekolah tingkat SD dan sisanya eselon IV yang merupakan pejabat fungsional.

Ada sederet nama digeser dari jabatan sebelumnya seperti Anwar Rifai mendapat kursi nomor satu di lingkup Dinas Perdagangandan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) setelah sebelumnya bercokol sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM. Demikian halnya Yulianto Kusprasetyo melenggang sebagai kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

Pastinya mendung bergelayut tetap membayangi mutasi jabatan tersebut, seperti kata Mukshon Hariyadi koordinator Bhirawa Ngawi pergeseran jabatan struktural maupun fungsional ini harus dikaji ulang mendasar unsur kemanfaatanya.

“Kalau hanya semacam penyegaran pejabat kami kira buat apa harus dimutasi, perlu diketahui untuk tampil optimal di kedinasanya secara normal butuh waktu bukan di rotasi dalam jangka tertentu,” katanya. Selain itu dirinya menganggap formasi jabatan sekarang ini masih jauh dari komposisi seperti yang di gadang Bupati Ngawi.

Lanjut Mukshon, untuk mengenal lingkungan kerjanya masing-masing seorang kepala dinas membutuhkan masa waktu. “Kalau Bupati Ngawi yang diperjuangkan sekarang ini menuju spetakuler memang waktu untuk menggembleng kabinetnya bukan sekian bulan menjabat sudah kena perputaran arus.”

“Belum lagi adanya isu uang dibalik mutasi jabatan, karena kabar tersebut tentunya sulit dibuktikan karena besar kemungkinan masing-masing pihak saling membutuhkan,’ tandasnya lagi.

Kemudian santernya isu suap menyuap guna mendapatkan kursi baru pada level diatasnya langsung dibantah Tito Hadi Handono Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi.

“Saya kira seperti nilai uang mempengaruhi jabatan dan tidak benar kabar itu karena selama ini saya hanya menjalankan tugas,” singkatnya.

Sementara Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono dalam pemaparan usai melantik ke 149 pejabat menegaskan mutasi merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah pemerintahan.

Bebernya, saat ini memang ada kekosongan pada pos jabatan sehingga dirasa sangat perlu untuk melakukan pengisian jabatan sesuai fungsinya untuk lebih menggairahkan laju pemerintahanya.
.
Diakuinya juga saat ini memang ada kekurangan pegawai di beberapa satuan kerjanya seperti RSUD dr Soeroto Ngawi dan DPPKA namun demikian kalau dilihat secara global jumlah pegawai yang berkutat di Kabupaten Ngawi justru over load sekitar 900 orang lebih. (pr)

Artikel Terkait



1 komentar:

Anonim mengatakan...

Untuk mewujudkan good governent di lingkup birokrasi kab ngawi, seharusnya isu isu tentang kemungkinan adanya transaksi ataupun juat beli jabatan haruslah dihindari.
Agar dicapai kinerja yg maksimal serta harapan "the right man in the right place" maka mutasi dan pengangkatan posisi atau Jabatan seharusnya mempertimbangkan pada kopetensi, profesianalitas, etos kerja dan tentu saja ketentuan normatif atas gol yg sesuai dng jabatan yg akan diembanya.
Sangat tidak elok tentunya kalau mutasi dan promosi jabatan hanya dilandasi atau bahkan tercemari oleh faktor kroni, KKN maupun unsur "like and dislike". Lebih celaka lagi kalau isu dan nyanyian suap menyuap utk saling sikut dan saling serobot atas sebuah promosi dan jabatan terbukti benar adanya maka jangan berharap program SPETAKULER dapat tercapai.
Tiada asap tanpa ada nyala api, demikian pula sebuah isu dan nyanyian sumbang dapat muncul karena ada trigernya. Namun memang sulit utk dibuktikan kebenaran dr isu tsb, karena praktek jual beli jabatan merupakan hubungan mutualisme, kedua belah pihak saling diuntungkan sehingga prinsip tutup mulut dan saling melindungi benar benar terjaga rapat. (yanto, bulak cepit, widodaren)

Posting Komentar

Terima-kasih atas partisipasi anda