Pencairan BOP Tertunda, Ratusan Pengelola TK-PAUD Datangi Dewan

SINAR NGAWI™ Ngawi- Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2016 Kabupaten Ngawi sebesar 11 miliar yang diperuntukan bagi 839 lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Usia Dini (PAUD), terendala dengan belum bisa dicairkannya 100 lembaga TK maupun PAUD dengan kisaran anggaran 1,2 miliar. Komisi II DPRD setempatpun memanggil pihak Dinas Pendidikan (Diknas) serta DPPKA.

“Hasil dengar pendapat tadi dengan pejabat yang berkompeten kami minta mereka mencari solusi terbaik jangan sampai BOP ini macet. Kasihan para anak didik maupun para pengelola TK dan PAUD,” terang Sugito Ketua Komisi II DPRD Ngawi.

Selain mempertanyakan alasan BOP senilai Rp 1,2 miliar hingga kini belum terserap alias macet padahal diperuntukan sekitar 100 TK maupun PAUD yang ada di wilayah Ngawi, Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD dengan pejabat dari Diknas maupun DPPKA Ngawi, pihak dewan sendiri meminta kepada pejabat terkait untuk segera ambil langkah terbaik supaya BOP selekas mungkin bisa didistribusikan.

Pasalnya, BOP yang bersumber dari APBN ini memang diprioritaskan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar terutama bagi anak usia antara 4 sampai 5 tahun. Dimana setiap anak mendapatkan Rp 600 ribu sedangkan sisanya diperuntukan untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana TK dan PAUD.

Terpisah, Abimanyu Kepala Diknas Ngawi mengakui jika BOP untuk sementara memang dipending realisasinya oleh DPPKA. Setelah adanya temuan lembaga TK maupun PAUD terganjal administrasi yang secara umum ada perbedaan nama lembaga maupun nama yayasan.

“Sebenarnya bukan macet namun ada permasalahan dibawah yang segera dituntaskan seperti nama dari lembaga itu berbeda demikian nama yayasanya. Pada prinsipnya BOP itu jelas bisa dicairkan oleh lembaga yang bersangkutan,” ujar Abimanyu.

Diterangkan, jumlah anggaran BOP yang disediakan untuk tahun anggaran 2016 ini mencapai Rp 11 miliar yang diperuntukan 839 lembaga TK dan PAUD diseluruh wilayah Ngawi. Hanya saja 100 lembaga diantaranya terpaksa ditunda pencairanya dengan alasan ada proses verifikasi yang belum kelar.
Pewarta: pr
Editor: Kuncoro

Berita Terkait