Opsen Pajak Kendaraan Dongkrak PAD Ngawi, Realisasi BBNKB Tembus Target

SN-Media™ Ngawi – Realisasi penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor sepanjang 2025 menjadi kabar menggembirakan bagi Kabupaten Ngawi, seiring mulai diterapkannya skema berbagi pajak antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2025 menandai fase awal pelaksanaan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang dikelola bersama antara Pemkab Ngawi dan UPT Bappenda Jawa Timur. 

Pada sektor PKB, target opsen senilai lebih dari Rp51,5 miliar berhasil didekati secara signifikan, dengan realisasi mencapai sekitar Rp48,5 miliar atau setara 94 persen hingga tutup tahun anggaran. 

Capaian lebih tinggi justru tercatat pada sektor BBNKB yang mampu melampaui target. Dari proyeksi sekitar Rp15,9 miliar, penerimaan aktual menembus Rp16,5 miliar atau mencapai 105 persen. 

Tri Pujo Handono, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor yang selama ini menopang pendapatan daerah. 

“Berbagai langkah lanjutan telah disiapkan untuk menjaga tren positif, termasuk memperkuat pengawasan serta mendorong kepatuhan wajib pajak pada tahun berikutnya,” ujarnya, Selasa (13/01/2026). 

Ia menambahkan, salah satu strategi yang direncanakan berupa pelaksanaan operasi gabungan lintas instansi untuk menertibkan administrasi kendaraan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. 

“Langkah lintas instansi ini dinilai mampu mendorong kepatuhan administratif sekaligus memberi efek jera, sehingga kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan daerah tetap terjaga,” sambungnya. 

Dapat disampaikan, capaian sepanjang 2025 menjadi pijakan penting bagi Pemkab Ngawi dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai layanan publik. 

Di sisi lain, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten terus diperkuat melalui perjanjian kerja sama pemungutan pajak dan opsen pajak daerah yang mulai diterapkan secara menyeluruh. 

Skema baru ini memungkinkan pembagian penerimaan pajak dilakukan secara otomatis sesuai persentase yang disepakati, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang sepenuhnya dikelola di tingkat provinsi. 

Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, Pemkab Ngawi berharap optimalisasi PAD dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian fiskal daerah serta meningkatnya partisipasi masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Bakeu Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kepercayaan Muzakki Meningkat, BAZNAS Ngawi Fokus Entaskan Kemiskinan Terukur

SN-Media™ Ngawi - Kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Ngawi kian menguat sepanjang 2025, tercermin dari capaian penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang menembus angka Rp4,9 miliar dari para muzakki.

Ketua BAZNAS Ngawi, Samsul Hadi, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti partisipasi masyarakat yang terus tumbuh, sekaligus menegaskan peran zakat sebagai pilar sosial ekonomi di daerah. 

“Dana yang terhimpun itu kemudian disalurkan melalui program kemanusiaan terukur, dengan porsi pendidikan mencapai 48 persen, sementara sektor ekonomi memperoleh alokasi 52 persen secara berimbang dan berkelanjutan,” ujar Samsul Hadi, Senin (12/01/2026). 

Melalui skema distribusi tersebut, masih menurut dia,bahwa BAZNAS Ngawi mencatat intervensi pengentasan kemiskinan mampu menjangkau hingga 11 ribu jiwa, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dan tepat sasaran. 

“BAZNAS Ngawi menargetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp6 miliar, seiring penguatan program pemberdayaan ekonomi umat yang diarahkan pada desil menengah ke bawah,” urainya. 

Ia juga menjelaskan, penguatan ekonomi difokuskan bagi Desil 3, 4, dan 5, sementara masyarakat Desil 1 dan 2 tetap memperoleh intervensi perlindungan sosial berupa santunan rutin bulanan. Santunan tersebut diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan sebagai penyangga kebutuhan dasar, sembari membuka ruang peningkatan kapasitas ekonomi agar mustahik tidak terjebak dalam kerentanan berkepanjangan.

Pun pada tahun yang sama, BAZNAS Ngawi juga mendapat amanah penguatan lumbung pangan seluas satu hektare melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. 

Penunjukan Ngawi sebagai lokasi penguatan lumbung pangan sejalan arahan BAZNAS RI, dengan mandat utama berupa pendampingan mustahik agar mampu mengelola lahan produktif secara mandiri. 

Dalam skema tersebut, mustahik akan difasilitasi lahan sewa untuk digarap, sementara hasil pertanian diharapkan menjadi sumber peningkatan pendapatan sekaligus perbaikan taraf hidup keluarga. 

Seluruh program itu berpijak pada Asta Cita, BAZNAS menjadikan zakat instrumen strategis pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menuju transformasi mustahik menjadi muzaki. 

Sejalan dengan itu, pada 2025 BAZNAS Ngawi telah mengalokasikan beasiswa pendidikan bagi 40 mahasiswa, menegaskan komitmen bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan seiring peningkatan kualitas pendidikan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Budidaya Zebra Finch Nonkicau, Alternatif Usaha Mikro Warga Ngawi

SN-Media™ Ngawi - Zebra Finch atau burung pipit estrildid dikenal berwarna mencolok, pemakan biji-bijian, serta mudah dibudidayakan, menjadikannya komoditas hobi potensial yang mulai dilirik warga Ngawi.

Burung asal Australia dan Timor Leste ini tampil menawan dengan perpaduan abu-abu, hitam, oranye, garis menyerupai zebra, bahkan varian putih polos yang tak kalah diminati oleh penghobi lokal. 

Meski bukan burung ocehan, daya tarik Zebra Finch justru terletak pada estetika bulu dan karakter jinak, sehingga pasarnya relatif stabil di kalangan penghobi pemula maupun kolektor. 

Peluang tersebut ditangkap Budiyono, warga Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang menekuni budidaya Zebra Finch dari hobi rumahan, kini berkembang menjadi usaha menjanjikan bagi keluarga. 

Di kediamannya, belasan sangkar berisi pasangan indukan tertata rapi untuk produksi, menandai keseriusan budidaya yang masih jarang digeluti peternak lokal Ngawi hingga kini berjalan konsisten. 

Dia menjelaskan, beternak Zebra Finch tergolong mudah, termasuk bagi pemula, karena kebutuhan pakan sederhana dan adaptasi lingkungan cepat tanpa perawatan harian berlebih biaya tinggi tambahan.

"Pakan utama berupa biji-bijian seperti milet, sementara sayuran hijau, misalnya kangkung dan sawi, diberikan sebagai suplemen nutrisi guna menjaga kondisi indukan tetap prima sepanjang masa produksi," jelasnya.

Keunggulan lain, Zebra Finch dikenal cepat berproduksi, dengan betina mulai bertelur pada usia sekitar empat bulan, memberi siklus panen relatif singkat bagi peternak rumahan Ngawi pemula. 

Masih menurutnya, bahwa dalam sekali produksi, satu betina mampu menghasilkan empat hingga enam telur, dierami sekitar dua belas hari, lalu menetas serempak sehingga efisiensi waktu beternak semakin terasa nyata. 

"Saat anakan berusia sekitar dua puluh lima hari dan mandiri makan, indukan kembali bertelur, menjadikan perputaran produksi cepat, perawatan ringan, serta kontinuitas usaha terjaga stabil berkelanjutan," ungkapnya lagi.

Dari sisi pasar, harga sepasang indukan siap produksi berkisar dua ratus ribu rupiah, angka yang dinilai menarik, terutama bagi pelaku usaha skala rumahan di Ngawi saat ini. 

Pun nilai jual dapat meningkat dipengaruhi kualitas warna bulu dan postur tubuh, sebab kombinasi corak cerah dan tubuh besar kerap diburu kolektor, memperkuat prospek budidaya Zebra Finch. 

Budidaya ini juga membuka peluang edukasi keluarga, karena prosesnya sederhana, aman bagi lingkungan rumah, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis hobi yang berkelanjutan di tingkat desa Ngawi. 

Dengan pasar yang terus tumbuh, Zebra Finch dinilai layak dikembangkan di Ngawi, memperkaya ragam usaha mikro, sekaligus menguatkan jejaring penghobi burung nonkicau lokal daerah Mataraman Timur.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Tim-H
Editor : Asy
Foto/iLst : dok H
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Meski Sampah Capai 35 Ton per Bulan, DLH Pastikan TPA Selopuro Masih Aman

SN-Media™ Ngawi – Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, setiap bulan menanggung rata-rata 32 hingga 35 ton sampah, yang didominasi limbah rumah tangga dari kawasan permukiman perkotaan maupun desa penyangga.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Ngawi, Bulkis Hani Restu Luhur, menyampaikan bahwa daya tampung TPA Selopuro saat ini masih relatif aman untuk menyangga beban sampah dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

“Dengan kondisi operasional yang berjalan sekarang, usia layanan diperkirakan masih mampu bertahan sekitar sepuluh tahun ke depan, sambil terus ditekan melalui pengurangan timbulan dan penguatan program pengelolaan berkelanjutan dari hulu,” terangnya. 

Bulkis menekankan bahwa langkah tersebut sejalan dengan target pengurangan residu secara bertahap, hingga cita-cita zero waste yang dicanangkan daerah pada 2040, dengan menempatkan pengolahan awal sebagai kunci pengendalian beban lingkungan. 

Jenis sampah yang paling mendominasi berasal dari rumah tangga, baik organik maupun anorganik, yang dalam beberapa tahun terakhir telah dipilah sejak sumber, kemudian diproses lanjutan di area pengelolaan. 

“Di lokasi pengolahan, keberadaan pemulung turut berperan memilah material bernilai, memperpanjang umur layanan, sekaligus membuka ruang ekonomi sirkular yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat,” jelasnya. 

Menurutnya, perubahan cara pandang menjadi kunci utama, sebab sampah memiliki nilai ekonomi ketika dikelola secara tepat, mulai dari kompos dan pupuk organik cair berbahan fraksi organik, hingga daur ulang material anorganik. 

Untuk mendukung kebersihan lingkungan, DLH Ngawi juga merencanakan penambahan landasan kontainer di sejumlah titik pengumpulan, sehingga alur pengangkutan dari masyarakat menuju lokasi akhir menjadi lebih tertib dan efisien. 

Selain itu, melalui SE Bupati Ngawi tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah, aparatur sipil negara didorong menjadi teladan, dengan imbauan membawa tumbler dan wadah pakai ulang, mengurangi kemasan plastik dan styrofoam, serta mengutamakan bahan ramah lingkungan. 

“Upaya ini diharapkan menumbuhkan budaya bertanggung jawab menuju Ngawi yang bersih dan berkelanjutan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Penegakan Perda Ngawi Utamakan Pendekatan Humanis di Ruang Publik

SN-Media™ Ngawi – Memasuki pertengahan Januari 2026, penegakan peraturan daerah menjadi penyangga utama dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kepastian hukum di Kabupaten Ngawi, sekaligus menandai kesinambungan tata kelola ruang publik.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Ngawi, Sukoco, menjelaskan bahwa sepanjang beberapa bulan terakhir tahun 2025, puluhan kegiatan penegakan perda telah dilaksanakan secara konsisten dan terukur. 

“Fokus pengawasan diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga, terutama ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi cerminan awal kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” terang dia, Jumat (09/01/2026). 

Dalam ranah ketertiban sosial, petugas melakukan penertiban pengemis dan pengamen di sejumlah titik keramaian, dengan pendekatan persuasif yang disertai pendataan sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan. 

Pun, pengawasan terhadap usaha tempat kos juga digencarkan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan permukiman dari potensi gangguan sosial. 

“Dari kegiatan lapangan, petugas menemukan beberapa pasangan yang tidak dapat menunjukkan status hubungan sah, kemudian dilakukan pembinaan lanjutan melalui mekanisme sesuai peraturan daerah,” jelasnya. 

Sementara itu, penegakan perda juga menyasar aktivitas berisiko melalui pendataan dan pemeriksaan terpadu terhadap pekerja seks komersial bersama instansi teknis terkait. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus yang memerlukan penanganan medis lanjutan, sekaligus menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara terstruktur. 

Selain aspek sosial dan kesehatan, penataan pedagang kaki lima turut menjadi perhatian, khususnya di ruas jalan yang menghambat pejalan kaki dan arus kendaraan, dengan mengarahkan pedagang ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. 

Di bidang tata kota, pengawasan reklame dilakukan dengan mencabut izin papan reklame yang telah habis masa berlakunya, terutama di simpang jalan dan kawasan lalu lintas padat. 

“Langkah ini diambil untuk menjaga estetika kota serta meminimalkan potensi gangguan keselamatan pengguna jalan akibat reklame yang tidak lagi laik fungsi,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Menuju Adminduk Mandiri, Dukcapil Ngawi Pacu Peningkatan Identitas Kependudukan Digital

SN-Media™ Ngawi - Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Kabupaten Ngawi terus didorong seiring meningkatnya kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Noor Hasan Muntaha, menilai IKD menjadi instrumen penting dalam mendekatkan layanan adminduk berbasis digital kepada warga secara lebih efisien. 

“Sepanjang tahun 2025, capaian penggunaan IKD di Ngawi tercatat baru menyentuh angka 4,23 persen dari total penduduk yang telah memenuhi syarat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik,” terang Noor Hasan, Kamis (08/01/2026). 

Tambahnya, bahwa capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, mengingat besarnya manfaat IKD dalam mendukung transformasi pelayanan publik, khususnya pada sektor administrasi kependudukan yang kini kian mengandalkan sistem daring. 

Disinggung target 2026, Dinas Dukcapil Ngawi menargetkan peningkatan penggunaan IKD hingga mencapai kisaran delapan sampai sepuluh persen dari total wajib KTP masyarakat Kabupaten Ngawi. 

“Untuk mencapai target tersebut, Dukcapil mengoptimalkan peran operator di tiap kecamatan dengan kewajiban menyetorkan sedikitnya lima akun IKD sebagai langkah awal percepatan implementasi,” katanya. 

Ia mengharap, melalui mekanisme tersebut, operator tidak hanya melakukan aktivasi akun, namun sekaligus menjadi penggerak sosialisasi manfaat IKD kepada masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. 

“Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman warga bahwa IKD merupakan identitas resmi yang sah, aman, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi secara digital,” sambungnya. 

Dapat disampaikan, IKD dinilai mampu memangkas ketergantungan masyarakat terhadap layanan manual, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk mengakses dan mengelola data kependudukan secara mandiri. 

Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator Dukcapil di kecamatan dalam mengurus dokumen kependudukan sehari-hari. 

Dukcapil Ngawi menegaskan bahwa transformasi digital adminduk merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. 

“Melalui optimalisasi IKD, pemerintah daerah berharap tercipta layanan kependudukan yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga Ngawi di era digital,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ngawi Aman Superflu, Dinkes Jalankan Pemantauan SKDR Menyeluruh di Faskes

SN-Media™ Ngawi - Laporan nasional kesehatan pada Desember 2025 mencatat sebanyak 62 kasus influenza A subtipe H3N2 atau dikenal sebagai superflu,  terdeteksi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi memastikan situasi kesehatan daerah masih terkendali dan relatif aman, tanpa temuan lonjakan kasus serupa, berdasarkan hasil pemantauan rutin yang terus diperbarui. 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Dinkes Ngawi, drg. Retno Dewi Sulistiorini, MM, menyampaikan bahwa hingga kini belum ditemukan indikasi penularan superflu di wilayah Ngawi. 

Menurutnya, kewaspadaan tetap dijaga mengingat momentum libur Natal dan Tahun Baru yang meningkatkan mobilitas masyarakat, baik antarwilayah maupun aktivitas kerumunan dalam skala cukup besar. 

“Sebagai langkah antisipatif, Dinkes Ngawi mengaktifkan pemantauan intensif melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR, yang berfungsi mendeteksi gejala penyakit menular secara real time,” terang dia, Rabu (07/01/2026). 

Ditegaskannya, bahwa pemantauan tersebut difokuskan pada Influenza-like Illness atau ILI, yakni kumpulan gejala yang menyerupai influenza, guna memastikan setiap potensi kasus dapat teridentifikasi sejak dini. 

Seluruh fasilitas layanan kesehatan dilibatkan, mulai dari 24 puskesmas hingga lima rumah sakit yang tersebar di wilayah Ngawi, untuk melakukan pencatatan kasus dengan diagnosis mendekati flu biasa. 

“Semua data dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang agar kondisi kesehatan masyarakat tetap terpantau, sekaligus menjadi dasar respons cepat bila diperlukan,” terang drg. Retno. 

Ia menambahkan, hingga saat ini kasus yang tercatat masih didominasi keluhan flu musiman, tanpa indikasi peningkatan ke arah influenza berat atau komplikasi serius. 

Meski kondisi relatif aman, Dinkes Ngawi tetap mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan umum dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. 

Langkah sederhana seperti rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk, serta membatasi mobilitas yang tidak mendesak dinilai efektif menekan risiko penularan penyakit pernapasan. 

Apabila harus beraktivitas di tempat ramai, masyarakat disarankan menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan tambahan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. 

Dapat disampaikan, superflu sendiri merupakan jenis influenza A dengan tingkat penularan lebih cepat dibanding flu musiman, berpotensi menimbulkan gejala lebih berat, sehingga kewaspadaan dini menjadi kunci pencegahan di masyarakat. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Curah Hujan Tinggi, Dinas Perikanan dan Peternakan Pantau Kesehatan Ternak Ngawi

SN-Media™ Ngawi - Cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026 mulai berdampak nyata pada sektor peternakan di Kabupaten Ngawi, terutama terhadap kesehatan dan keberlangsungan populasi ternak.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, menyampaikan bahwa kondisi cuaca lembap berkepanjangan berisiko memicu berbagai gangguan kesehatan pada sapi dan kambing milik peternak. 

Salah satu penyakit yang kerap muncul pada musim hujan adalah bloat atau perut kembung, yang disebabkan perubahan pakan serta lingkungan kandang yang basah dan kurang higienis. 

“Apabila bloat tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berujung pada kematian ternak, sehingga peternak diminta lebih waspada dalam pengelolaan pakan dan kebersihan kandang,” jelas Yudo, Selasa (03/01/2026). 

Selain gangguan pencernaan, Yudo juga menyinggung potensi munculnya Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK, meski hingga kini belum ada laporan resmi yang tercatat secara administrasi. 

“Namun berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, indikasi PMK memang sempat ditemukan, terutama di wilayah barat Kabupaten Ngawi yang memiliki konsentrasi ternak relatif tinggi,” jelasnya. 

Setiap temuan, lanjut Yudo, langsung ditindaklanjuti melalui pengobatan, penyemprotan disinfektan, serta pendampingan kepada peternak agar penyebaran penyakit dapat ditekan. 

Pun, Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi juga terus meningkatkan pengawasan lapangan guna memastikan kondisi kesehatan ternak tetap terpantau selama musim hujan berlangsung. 

Di sisi lain, Yudo mengungkapkan bahwa populasi ternak di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan sekitar 20 persen berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik. Dari populasi sebelumnya yang mencapai sekitar 72 ribu ekor, jumlah ternak tercatat menyusut, yang diduga kuat merupakan dampak lanjutan wabah PMK beberapa tahun lalu. 

“Meski demikian, kondisi saat ini mulai menunjukkan perbaikan, seiring meningkatnya kesadaran peternak terhadap kesehatan hewan dan pendampingan yang terus dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Prof Yuddy Tegaskan Gubernur Penentu Sinkronisasi Pembangunan Nasional dan Daerah

SN-Media™ Nasional - Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi dipandang memiliki posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional, karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan kesinambungan kebijakan lintas wilayah.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI. 

“Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan pusat dan daerah, sehingga kepala daerah provinsi dituntut memahami secara utuh arah rencana besar pembangunan nasional,” ungkap Menurut Prof. Yuddy, Senin, (05/01/2025). 

Ia menegaskan, pelaksanaan program strategis membutuhkan keterpaduan sistem serta garis komando yang searah dari pusat, agar kebijakan tidak tersendat oleh perbedaan tafsir maupun dinamika politik di tingkat lokal. 

“Dalam kerangka tersebut, gubernur idealnya merupakan figur pilihan Presiden yang memiliki kecakapan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang kuat, serta visi pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional,” jelasnya kemudian. 

Pun, Prof. Yuddy memandang posisi gubernur sebagai pembantu Presiden setingkat menteri, dengan tugas mengoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota agar roda pembangunan berjalan serasi dan saling menguatkan. 

Dengan peran strategis tersebut, mekanisme penunjukan atau pemilihan gubernur dinilai dapat dilakukan langsung oleh Presiden, dengan tetap melibatkan persetujuan DPRD provinsi sebagai pijakan legitimasi politik daerah. 

Persetujuan DPRD, lanjutnya, penting untuk membangun dukungan moral sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, sehingga calon gubernur yang diajukan benar-benar memiliki penerimaan sosial di wilayahnya. 

Ia menekankan, sosok gubernur harus mampu menjadi penghubung kepentingan pusat dan daerah, termasuk mengawal aspirasi pembangunan lokal agar tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. 

Dalam perspektif demokrasi, persetujuan DPRD bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sarana memastikan calon pemimpin provinsi memiliki rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang memadai. 

"Calon gubernur yang ideal adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohannya, teruji integritasnya, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan roda pemerintahan," pungkasnya.(***)

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

***
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT