Pemkab Ngawi Ngotot Rekrut CPNS di Tahun 2013

NGAWI™ Pemkab Ngawi tetap ngotot bakal lakukan rekrutmen CPNS khusus tenaga pendidik di tahun depan. Al hasil, sebagian dewanpun merasa gerah, lantaran hal ini dinilai terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, di saat kondisi Ngawi yang memang makin membludak para PNS-nya.

Pihak DPRD menganggap selama ini Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ngawi terkesan malas dalam menuntaskan problem kekurangan tenaga guru SD yang membelit dua tahun terakhir. ‘’Kalau langkah itu yang diambil (rekrutmen), mengindikasikan eksekutif nggak mau berpikir ekstra. Masih banyak cara yang seharusnya bisa dijalankan tanpa mengorbankan APBD,’’ terang Khoirul Anam anggota Komisi I DPRD Ngawi.

Hasil kajian dari Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut menyatakan, Dinas Pendidikan (Dindik) sebenarnya sama sekali tidak kekurangan tenaga pendidik.

Lanjut Khoirul Anam, asalkan Dindik tidak setengah-setengah dalam melakukan pemerataan secara global dari jenjang SMA dan SMP ke tingkat SD. Padahal terang Anam (panggilan akrab Khoirul Anam-red) mekanisme redistribusi guru sudah dihearing bersama Dindik pada awal Juni lalu. ‘’Sebenarnya yang tidak komitmen itu BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red) atau Dindik. Kedua lembaga itu selalu tak mau transparan dalam membeber seputar kepegawaian,’’ jelas legislator PKB tersebut.

Tambahnya lagi, sebetulnya penerapan redistribusi yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik akan tetapi hasilnya tidak maksimal. Sesuai dengan data kisaran 500 guru SMP dan SMA yang diplot untuk digeser, cuma terealisasi separuhnya saja. Kenyataanya masih banyak yang ogah berpindah dari sekolah dan jabatan yang bertahun-tahun diembannya. Hal itu yang menyebabkan SD pinggiran masih kekurangan tenaga pendidik. ‘’Jangan berbicara rekrutmen dulu. Coba menilik hasil redistribusi. Apakah berhasil atau hanya sebagai akal-akalan saja. Kalau terlalu jauh melangkah, beban yang ditanggung juga akan membengkak,’’ ungkapnya.

Anam juga menyoroti pemergeran lembaga sekolah yang seatap dan sehalaman. Selama ini belum berlalu surut. Masih berkutak di kawasan perkotaan saja. Padahal juga tidak sedikit SD pinggiran yang jumlahnya siswanya tak memenuhi standar rombongan belajar (rombel). ‘’Itu akan lebih efektif bila pemerintah daerah mau berpikir kesitu (merger menyeluruh, red). Kalau sekarang ini setiap desa minimal terdapat 3-5 SD, itu terlalu banyak. Malah tidak efektif. Bisa dilakukan merger cuma dua lembaga sekolah saja itu sudah bagus,’’ paparnya. (pr)

Berita Terkait