SN-Media™ Nasional - Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi dipandang memiliki posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional, karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan kesinambungan kebijakan lintas wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI.“Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan pusat dan daerah, sehingga kepala daerah provinsi dituntut memahami secara utuh arah rencana besar pembangunan nasional,” ungkap Menurut Prof. Yuddy, Senin, (05/01/2025).
Ia menegaskan, pelaksanaan program strategis membutuhkan keterpaduan sistem serta garis komando yang searah dari pusat, agar kebijakan tidak tersendat oleh perbedaan tafsir maupun dinamika politik di tingkat lokal.
“Dalam kerangka tersebut, gubernur idealnya merupakan figur pilihan Presiden yang memiliki kecakapan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang kuat, serta visi pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional,” jelasnya kemudian.
Pun, Prof. Yuddy memandang posisi gubernur sebagai pembantu Presiden setingkat menteri, dengan tugas mengoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota agar roda pembangunan berjalan serasi dan saling menguatkan.
Dengan peran strategis tersebut, mekanisme penunjukan atau pemilihan gubernur dinilai dapat dilakukan langsung oleh Presiden, dengan tetap melibatkan persetujuan DPRD provinsi sebagai pijakan legitimasi politik daerah.
Persetujuan DPRD, lanjutnya, penting untuk membangun dukungan moral sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, sehingga calon gubernur yang diajukan benar-benar memiliki penerimaan sosial di wilayahnya.
Ia menekankan, sosok gubernur harus mampu menjadi penghubung kepentingan pusat dan daerah, termasuk mengawal aspirasi pembangunan lokal agar tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.
Dalam perspektif demokrasi, persetujuan DPRD bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sarana memastikan calon pemimpin provinsi memiliki rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang memadai.
"Calon gubernur yang ideal adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohannya, teruji integritasnya, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan roda pemerintahan," pungkasnya.(***)
Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News
***
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda