SN-Media™ Ngawi – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Ngawi menyayangkan masih adanya agenda Pemerintah Kabupaten Ngawi yang digelar di luar kota, di tengah kondisi usaha hotel dan rumah makan yang belum menunjukkan pemulihan berarti.
Minimnya kegiatan pemerintahan di dalam daerah dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian hotel serta transaksi rumah makan, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan usaha.Ketua PHRI Kabupaten Ngawi, Sutopo, mengungkapkan hingga awal 2026 kondisi usaha perhotelan dan rumah makan masih tertekan, seiring melemahnya daya beli masyarakat yang belum kunjung membaik.
Ia menyebut, harapan pelaku usaha terhadap membaiknya iklim ekonomi ternyata belum terwujud, bahkan sejumlah indikator menunjukkan tren penurunan aktivitas usaha dibandingkan tahun sebelumnya.
Tambahnya, penurunan tersebut turut dipengaruhi minimnya kegiatan dan pemesanan dari instansi pemerintahan daerah, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan usaha hotel dan gedung pertemuan di Ngawi.
“Kebijakan efisiensi anggaran serta berbagai pertimbangan lain berdampak langsung pada berkurangnya agenda rapat, bimtek, maupun acara resmi yang biasanya dilaksanakan di wilayah Ngawi,” jelasnya kemudian.
Ia juga menyayangkan, bahwa di awal tahun ini masih ditemukan sejumlah kegiatan pemerintah daerah yang justru digelar di luar kota, meski fasilitas perhotelan dan gedung pertemuan di Ngawi dinilai telah memadai.
PHRI menilai, seharusnya kegiatan pemerintahan dapat dioptimalkan terlebih dahulu di daerah sendiri sebelum memilih lokasi luar kota, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal.
Sutopo yang juga pemilik Resto Milangkori menjelaskan, PHRI Ngawi saat ini memiliki sekitar 60 anggota terdaftar, namun yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha dan organisasi hanya berkisar 30 anggota.
“Dalam pertemuan anggota PHRI bulan lalu, mayoritas pelaku usaha menyampaikan keprihatinan serupa terkait sepinya tingkat hunian hotel dan berkurangnya transaksi rumah makan, baik skala besar maupun pelaku UMKM,” terang dia, Senin (02/02/2026).
Dia menandaskan, bahwa di Ngawi tersedia berbagai ruang pertemuan, aula, hingga hotel dengan kapasitas beragam yang layak digunakan untuk rapat, pelatihan, maupun agenda resmi pemerintahan.
Lebih lanjut, selain menunjang aktivitas pemerintahan, pemanfaatan fasilitas lokal juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, hingga jasa pendukung lainnya.
PHRI berharap kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Ngawi, mengingat sebagian besar anggota masih sangat bergantung pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagai sumber pendapatan utama.
Tak hanya hotel dan gedung pertemuan, Sutopo juga menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan daerah terhadap keberlangsungan UMKM Ngawi agar ekosistem usaha lokal tetap bertahan dan tumbuh berkelanjutan.
Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News
Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda