Diskusi Publik Lintas Sektor Bahas Inklusivitas Kesehatan Mata di Ngawi

SN-Media™ Ngawi - Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan mata terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui diskusi publik bertema "Mendorong Kebijakan Layanan Kesehatan Mata yang Komprehensif dan Inklusif dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", yang berlangsung di Gedung Kesenian Pemkab Ngawi, Rabu, (04/06/2025).

Acara ini dihadiri oleh perwakilan OPD, tokoh masyarakat, media lokal, serta menghadirkan narasumber dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ngawi dan Yayasan Paramitra Indonesia, yang merupakan sebuah lembaga nirlaba yang aktif dalam bidang pengembangan masyarakat, termasuk layanan kesehatan. 

Ketua SMSI Ngawi, Kundari Pri Susanti, menegaskan bahwa diskusi ini menjadi momen penting bagi media untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, terutama terkait kesehatan mata. 

“Ini adalah kehormatan bagi kami. Media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik. Saat ini, banyak masyarakat masih belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan mata, padahal angka gangguan penglihatan di Jawa Timur sudah menyentuh 400 ribu kasus,” ujar Kundari. 

Dia menambahkan, media memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pemerintah daerah memperluas akses layanan mata, khususnya untuk warga dengan keterbatasan ekonomi dan edukasi. 

Sementara, Aisah Sugianti, Direktur Yayasan Paramitra Indonesia, turut memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam layanan kesehatan mata. Menurutnya, katarak menjadi gangguan mata paling umum, namun masih banyak warga yang ragu menjalani operasi meski sudah ditanggung BPJS. 

“Kendalanya banyak. Antrean operasi katarak panjang, pemahaman masyarakat masih rendah, banyak yang lebih percaya dukun atau pengobatan tradisional. Bahkan untuk anak-anak dengan disabilitas ganda, orang tua seringkali takut operasi gagal. Ini menjadi tantangan bersama,” terang Aisah. 

Ia menambahkan, untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan kerja sama lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat. Aisah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan edukasi kepada sekitar 1.200 kader posyandu agar bisa menyampaikan informasi yang benar soal operasi katarak. 

Pun diharap, diskusi ini bisa menjadi awal dari lahirnya kebijakan lokal yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat rentan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa operasi katarak adalah tindakan kecil, cepat, dan tidak menakutkan. Semakin cepat ditangani, semakin baik kualitas hidup mereka,” pungkas Aisah. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Berita Terkait