BLT Dana Desa 2025 Kedungputri Tuntas, 50 KPM Terima Bantuan Tahap Akhir

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun anggaran 2025 tahap akhir kepada 50 Keluarga Penerima Manfaat, Selasa, bertempat di aula kantor desa Semen.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung kepada warga yang telah terdata dan diverifikasi, sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. 

Pada tahap akhir ini, masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp 900 ribu yang dibayarkan sekaligus untuk alokasi tiga bulan, sehingga diharapkan mampu meringankan beban kebutuhan harian keluarga penerima. 

Kepala Desa Kedungputri, Tri Wahyudiono, menyampaikan bahwa penyaluran BLT DD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mengacu pada regulasi penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 

“BLT DD masuk dalam kategori penggunaan yang telah ditentukan atau earmark, sehingga desa wajib mengalokasikan anggaran tersebut bagi warga miskin atau tidak mampu yang terdampak kondisi ekonomi,” terang Kades Tri. 

Menurutnya, program BLT DD bukan sekadar penyaluran bantuan tunai, namun menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat desa, khususnya bagi keluarga yang masuk kategori rentan dan berisiko kemiskinan ekstrem. 

Dia menambahkan, Pemdes terus berupaya memastikan bahwa data penerima selalu diperbarui melalui musyawarah desa, agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. 

BLT Dana Desa 2025 difokuskan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembelian bahan pangan, sembako, dan kebutuhan pokok lain yang bersifat mendesak dalam kehidupan sehari-hari. 

“Dengan pencairan sekaligus tiga bulan, kami berharap bantuan dapat dimanfaatkan secara bijak oleh KPM untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok,” jelasnya kemudian. 

Pun program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. 

Selama proses penyaluran, perangkat desa turut melakukan pendampingan dan pengawasan guna memastikan bantuan diterima langsung oleh KPM tanpa potongan maupun pungutan dalam bentuk apa pun. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Pemdes
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Masuk Akhir Tahun 2025, Efisiensi Pengadaan Ngawi Dekati Rp10 Miliar

SN-Media™ Ngawi – Masuk penghujung tahun anggaran, yakni Bulan Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Ngawi mencatatkan capaian efisiensi signifikan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

Secara akumulatif, efisiensi diperoleh dari dua skema pengadaan, yakni paket tender dan pengadaan langsung, dengan total penghematan anggaran mencapai Rp9.778.722.080,91 dari keseluruhan proses pengadaan daerah. 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Rachmad Fitrianto, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan upaya menjaga efektivitas belanja tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan maupun kepatuhan terhadap regulasi. 

“Efisiensi ini merupakan hasil dari proses pengadaan yang tertib, transparan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi pegangan, baik pada paket tender maupun pengadaan langsung,” ujar Rachmad. 

Masih menurut dia, dari sisi paket tender, Pemkab Ngawi melaksanakan 61 paket dengan total pagu anggaran Rp153.268.508.500. Nilai kontrak yang terealisasi sebesar Rp144.276.088.226,09, menghasilkan efisiensi Rp8.992.420.273,91 atau 5,87 persen. 

Paket tender tersebut didominasi pekerjaan konstruksi, disusul pengadaan barang, jasa konsultansi, serta jasa lainnya. Dominasi sektor konstruksi turut memberi kontribusi besar terhadap capaian efisiensi anggaran daerah. 

Sementara itu, melalui mekanisme pengadaan langsung, tercatat 658 paket dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp32.228.446.726. Nilai kontrak pengadaan langsung mencapai Rp31.442.144.919, sehingga menghasilkan efisiensi Rp786.301.807 atau 2,44 persen. 

Pengadaan langsung paling banyak berada pada sektor jasa konsultansi dan jasa lainnya, disusul pengadaan barang serta pekerjaan konstruksi skala kecil yang mendukung operasional perangkat daerah. 

Jika digabungkan, total pagu pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp185.496.955.226, dengan efisiensi kumulatif sekitar 5,27 persen atau Rp 9,78 miliar dari total anggaran yang dialokasikan. 

“Capaian efisiensi tersebut diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal daerah, sekaligus menjadi pijakan perbaikan tata kelola pengadaan pada tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemkab Ngawi Tanam Ribuan Pohon, Perkuat Perlindungan Lereng Gunung Lawu

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar aksi penanaman pohon di kawasan akses pendakian Wukir Bayi, Lereng Gunung Lawu, sebagai bentuk kepedulian menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya lingkungan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Perumda Air Minum Tirto Kertonegoro, yang diperingati dengan langkah konkret pelestarian kawasan hutan penyangga kehidupan masyarakat. 

Sebanyak 4.500 pohon ditanam dalam kegiatan itu, melibatkan jajaran pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat setempat yang bersama-sama memperkuat upaya menjaga kelestarian Lereng Gunung Lawu dari ancaman kerusakan lingkungan. 

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan, keberadaan hutan yang terjaga akan memastikan keseimbangan ekosistem tetap lestari, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam sekaligus ketersediaan sumber air. 

“Penanaman pohon di kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga fungsi resapan air, mengurangi risiko bencana, serta mempertahankan Gunung Lawu sebagai sumber kehidupan bagi wilayah sekitarnya,” jelas Ony, Kamis (11/12/2025). 

Adapun jenis tanaman yang ditanam meliputi seribu pohon aren, seribu dua ratus pohon nangka, serta dua ribu tiga ratus pohon mete yang dinilai sesuai dengan karakter tanah dan ekosistem setempat. Selain tanaman utama, warga sekitar juga diberi kesempatan menanam tanaman bernilai ekonomi seperti kopi, cengkeh, alpukat, dan durian, dengan syarat tidak melakukan penebangan pohon hutan. 

Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan kegiatan ekonomi masyarakat tetap sejalan dengan upaya konservasi, mengingat kawasan Gunung Lawu direncanakan akan ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya. 

“Melalui skema tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan dan pelindung sumber daya air,” lanjutnya. 

Kegiatan penanaman pohon ini dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi bersama warga masyarakat, pemerintah desa setempat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. 

Turut terlibat dalam aksi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah relawan lingkungan. 

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti komitmen bersama menjaga Lereng Gunung Lawu agar tetap lestari, berfungsi optimal sebagai penyangga ekosistem, dan diwariskan kepada generasi mendatang. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

***
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Hakordia 2025 Ngawi Dorong Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Sejak Dini

SN-Media™ Ngawi – Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember kembali menjadi momentum pengingat pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan Pemerintahan. Di Kabupaten Ngawi, rangkaian peringatan Hakordia berlangsung di Kafe 11–12 rooftop Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat, Jumat (12/12/2025).

Penandatanganan deklarasi sinergitas antikorupsi menjadi agenda inti, menghadirkan unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan, OPD, perwakilan lembaga pemasyarakatan, sejumlah kepala desa, peserta dari SMPN 1 Karangjati, serta insan media. Kegiatan ini menegaskan semangat kolaboratif dalam memperkuat upaya pencegahan praktik koruptif di daerah. 

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, usai memberikan sambutan, menegaskan bahwa tema Hakordia 2025, Satukan Aksi Basmi Korupsi, menjadi ajakan bersama untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. 

“Momentum ini penting untuk kembali meneguhkan semangat integritas,” jelas Wabup Antok. 

Sebelum deklarasi ditandatangani, peserta mendapat kesempatan menyimak film edukatif yang menggambarkan potensi korupsi dalam aktivitas keseharian masyarakat, termasuk praktik kecil yang kerap dianggap lumrah namun justru membuka celah penyimpangan lebih besar. 

Selain itu, sebelumnya juga digelar lomba bertema antikorupsi bagi pelajar sebagai upaya membangun kepedulian sejak usia sekolah. Lebih lanjut, Antok menyampaikan bahwa langkah membasmi korupsi harus ditempuh melalui tahapan terpadu, dimulai dari membangun integritas di kalangan generasi muda. 

“Pendidikan antikorupsi, sosialisasi, dan kampanye berkelanjutan perlu terus digencarkan agar nilai-nilai kejujuran tertanam kuat sejak dini,” tegasnya. 

Sementara, pada level penyelenggaraan Pemerintahan, sambungnya, Pemkab Ngawi tetap berkomitmen menjaga konsistensi penerapan tata kelola yang akuntabel dan berkesinambungan. 

“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting, sebab pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, desa, organisasi sosial, dan media sebagai garda pengawasan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Paramitra Gelar Pelatihan Wartawan di Madiun Perkuat Liputan Kesehatan Mata Inklusif

SN-Media™ Madiun – Yayasan Paramitra bersama tim I-SEE Care kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi wartawan dari kawasan barat Mataraman, sebagai upaya memperkuat literasi publik mengenai hak-hak kesehatan mata yang inklusif dan berkelanjutan, Rabu (10/12/2025).

Pelatihan ini menjadi penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya dilakukan pada Desember tahun lalu, dengan fokus memperbarui pemahaman jurnalis tentang strategi pemberitaan yang lebih sensitif, tepat sasaran, dan mengedepankan perspektif inklusi dalam isu kesehatan masyarakat. 

Sebanyak sepuluh wartawan dari Ngawi, Madiun, dan Magetan mengikuti kegiatan yang diarahkan untuk memperluas sudut pandang peliputan, khususnya terkait kendala akses layanan kesehatan mata yang masih dialami kelompok difabel di berbagai tingkat layanan publik. 

Project Manager Program I-SEE Care, Muhammad Marsudi, mengungkapkan bahwa tantangan di lapangan masih cukup besar, mulai dari keterbatasan informasi hingga pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak penyandang gangguan penglihatan secara menyeluruh. 

“Wartawan memiliki peran penting dalam membangun jembatan informasi yang mampu memperkuat edukasi sekaligus mendorong lahirnya advokasi publik, sehingga kesetaraan hak difabel dapat semakin dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari,” ujar Marsudi. 

Dalam diskusi kelompok, peserta mengemukakan beberapa hambatan, seperti minimnya data pendukung, akses informasi yang belum terbuka, dan dukungan kelembagaan yang masih terbatas, ditambah keberadaan stigma sosial yang terus melekat pada penyandang disabilitas.

Ika, wartawan asal Magetan, menyampaikan bahwa sebagian masyarakat masih memandang difabel melalui kacamata keliru, mulai dari anggapan bermuatan mistis hingga keyakinan bahwa mereka semata-mata patut dikasihani, bukan diberdayakan secara mandiri dan setara. 

“Literasi publik harus diperkuat agar pemahaman semacam itu bisa terkikis perlahan, sehingga masyarakat dapat melihat difabel sebagai individu dengan hak yang sama, termasuk dalam memperoleh layanan kesehatan mata yang layak dan terjangkau,” jelasnya. 

Pun Miftah dari Ngawi menegaskan bahwa gangguan kesehatan mata sering dianggap sepele, padahal banyak dialami masyarakat, sehingga wartawan dituntut mampu mengangkat isu tersebut melalui sudut pandang yang lebih kuat dan relevan bagi pembaca luas. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Inovasi Berkelanjutan Antar Ngawi Kembali Sabet IGA 2025

SN-Media™ Ngawi – Kabupaten Ngawi kembali menorehkan prestasi tingkat nasional setelah meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025, yang diserahkan langsung kepada Bupati Ony Anwar Harsono, bertempat di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Penghargaan tersebut menjadi penegasan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian dan daya saing daerah di tengah dinamika pembangunan nasional yang kian kompetitif. 

Dalam ajang prestisius itu, Kabupaten Ngawi diganjar piagam dan trofi dari klaster pemerintah daerah terinovatif tahun 2025, setelah melewati serangkaian tahapan seleksi ketat yang melibatkan berbagai unsur penilai nasional. 

Proses penilaian IGA 2025 dilakukan secara komprehensif melalui tahapan pleno oleh tim juri yang melibatkan sedikitnya 18 instansi, mulai dari kementerian terkait, kalangan praktisi, akademisi, hingga unsur media nasional. 

Sebelum masuk tahap akhir penilaian, Kabupaten Ngawi terlebih dahulu mengikuti validasi lapangan yang berlangsung pada 10 hingga 21 November 2025, sebagai bagian penting dalam penguatan data dan pembuktian dampak inovasi. 

Dalam validasi tersebut, Ngawi mengusung dua inovasi unggulan berbasis digital, yakni Electric Farming (El-Farm) dan Si Gading, yang dinilai mampu menjawab tantangan sektor pertanian serta pelayanan publik berbasis teknologi. 

Capaian tersebut dinilai sebagai buah kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang secara konsisten membangun budaya inovasi, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis di lapangan. 

Pada momentum penganugerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah. 

Kesepakatan itu menjadi penanda penguatan kerja sama lintas wilayah dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengembangan potensi daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan. 

Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa penghargaan IGA 2025 menjadi pengingat pentingnya keberlanjutan inovasi agar tidak berhenti sebatas pencapaian simbolik, melainkan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut pemerintahan yang lincah, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mampu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif,” kata Bupati Ony.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Peralihan Kewenangan Kementerian Dongkrak Kuota Haji Ngawi 2026

SN-Media™ Ngawi – Kuota calon jamaah haji Kabupaten Ngawi pada musim haji 2026 mengalami penyesuaian cukup signifikan. Total calon jamaah yang masuk dalam daftar keberangkatan kini tercatat sebanyak 376 orang setelah adanya tambahan kuota dari pusat, Selasa (09/12/2025).

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Ngawi, Mahsun Azali Amrulloh, menyampaikan bahwa data tersebut merupakan hasil pembaruan terakhir per 26 November 2025 yang telah melalui proses pemutakhiran serta verifikasi berlapis. Dari total 376 calon jamaah haji tersebut, sebanyak 358 jamaah merupakan jamaah urut porsi atau reguler. 

Sementara 17 jamaah lainnya masuk dalam kategori prioritas lansia, dengan jamaah lansia termuda tercatat berusia sekitar 85 tahun. Jamaah yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2026 merupakan pendaftar sejak 13 November 2012. Masa tunggu panjang tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat sekaligus padatnya antrean haji di Kabupaten Ngawi. 

“Hingga saat ini terdapat sekitar 120 calon jamaah yang telah dinyatakan memenuhi syarat istithaah setelah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji,” jelas Mahsun. 

Dari jumlah calon jamaah yang telah berstatus istithaah tersebut, baru sekitar 80 orang yang telah menyelesaikan proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, kuota awal calon jamaah haji Ngawi untuk musim haji 2026 hanya berjumlah 276 orang. 

Namun, seiring perubahan tata kelola penyelenggaraan haji di tingkat nasional, Ngawi memperoleh tambahan kuota sekitar seratus jamaah. Perubahan tersebut ditandai dengan beralihnya kewenangan pengelolaan haji dan umrah dari Kementerian Agama kepada kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah yang mulai efektif berjalan sejak tahun 2025. 

Untuk wilayah Kabupaten Ngawi, operasional Kementerian Haji dan Umrah saat ini masih sementara berkantor di lingkungan Kemenag, sembari menunggu penyesuaian kelembagaan secara menyeluruh. Dampak regulasi baru tersebut juga dirasakan secara luas di Jawa Timur yang memperoleh tambahan kuota sebanyak 7.000 calon jamaah haji untuk musim pemberangkatan 2026 mendatang. 

Kabupaten Ngawi pun turut menerima imbas positif berupa tambahan sekitar 100 calon jamaah. Dengan demikian, kuota resmi yang semula berjumlah 276 orang kini meningkat menjadi 376 calon jamaah haji. 

Mahsun menegaskan bahwa seluruh calon jamaah yang masuk dalam daftar pelunasan merupakan jamaah yang telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan hingga dinyatakan istithaah secara resmi oleh tim medis. 

“Kami mengimbau agar seluruh calon jamaah terus menjaga kondisi kesehatan, melengkapi persyaratan administrasi, serta rutin memantau informasi resmi agar seluruh proses keberangkatan haji 2026 berjalan tertib dan lancar,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Titik Gelap Masih Dominan, Dishub Ngawi Pasang 300 PJU Baru di Tahun 2025 Ini

SN-Media™ Ngawi – Persoalan minimnya penerangan jalan umum masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Ngawi. Hingga kini, kekurangan PJU diperkirakan mencapai sekitar tujuh ribu titik yang tersebar di berbagai wilayah.

Pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan baru mampu merealisasikan pemasangan 300 titik PJU baru. Capaian tersebut setara dengan sekitar 4 persen dari total kebutuhan ideal penerangan jalan. 

Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana Dishub Ngawi, Sri Bimo Hariotejo, menegaskan penuntasan kekurangan PJU tidak bisa dilakukan sekaligus. Keterbatasan anggaran membuat pengerjaan harus dilakukan secara bertahap. 

“Pada 2025 ini, Dishub menyiapkan anggaran sekitar Rp 4,3 miliar untuk pengadaan dan pemasangan 300 titik lampu penerangan jalan. Seluruh titik tersebut dirancang menyasar ruas-ruas prioritas,” terang Bimo. 

Sebaran PJU baru, masih menurut dia, difokuskan pada 30 ruas jalan yang dinilai memiliki aktivitas tinggi. Selain kawasan sentra industri, wilayah dengan potensi kerawanan kriminalitas juga menjadi sasaran utama pemasangan. 

Tambah Bimo, penambahan PJU bukan semata soal estetika, melainkan menyangkut keselamatan pengguna jalan dan rasa aman masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dengan target 300 titik PJU baru pada 2025, Dishub Ngawi menegaskan bahwa tahapan pekerjaan akan selesai pada akhir tahun 2025 dan memastikan lampu berfungsi optimal. 

“Harapannya, penambahan PJU secara bertahap ini dapat mengikis kawasan gelap di Kabupaten Ngawi, sekaligus meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta aktivitas ekonomi warga pada malam hari,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Terbit PMK 81 Tahun 2025, 27 Desa di Ngawi Gagal Terima Dana Desa Tahap II

SN-Media™ Ngawi – Terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025 membuat sejumlah desa di Kabupaten Ngawi harus menelan kenyataan pahit. Regulasi baru tersebut memastikan pembatalan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk anggaran non-earmark, yang pada tahun ini berdampak cukup besar.

Total dua puluh tujuh desa di Ngawi dinyatakan kehilangan hak penyaluran anggaran lanjutan. Desa-desa terdampak tersebar di Kecamatan Sine, Ngrambe, Kwadungan, Ngawi, Paron, Mantingan, Pangkur, Pitu, Gerih, Kasreman, Kedunggalar, hingga Geneng dengan nilai hangus lebih dari tujuh belas miliar rupiah. 

Perubahan aturan yang menggantikan PMK 108 Tahun 2024 itu membuat dampaknya turut dirasakan signifikan di Ngawi, karena desa yang belum menuntaskan kelengkapan administrasi sebelum batas waktu otomatis kehilangan hak penyaluran tahap kedua. 

Ketentuan baru tersebut menegaskan bahwa Dana Desa non-earmark tahap kedua tidak bisa dicairkan kembali meski desa telah memenuhi persyaratan setelah tenggat final penyaluran pada 17 September 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat. 

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi, Arif Syarifudin, menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat final. 

“Ada sebanyak 27 desa di Ngawi yang Dana Desa tahap kedua kategori non-earmark tidak dapat disalurkan kembali karena terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025,” ujarnya. 

Berdasarkan rekapitulasi DPMD setempat, nilai anggaran yang batal diterima desa di Ngawi mencapai lebih dari tujuh  miliar rupiah. Kondisi tersebut otomatis menggagalkan berbagai rencana pembangunan maupun pemberdayaan. 

Dapat diinformasikan, pasal 29B PMK 81 menjadi landasan pembatalan tersebut, mengatur penundaan hingga pembatalan total bagi desa yang tidak menyelesaikan administrasi sebelum penutupan penyaluran. 

Dana yang tidak terserap kemudian dialihkan untuk prioritas nasional dan pengendalian fiskal. Situasi ini membuat desa terdampak harus melakukan penyesuaian besar, mulai dari mengubah skala prioritas hingga menunda program yang dianggap belum mendesak, sebab anggaran yang hilang juga tidak dihitung dalam alokasi Dana Desa tahun 2026.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT