Disperkim Ngawi Respon Usulan Warga Lewat Pembangunan Infrastruktur

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kelurahan, terutama dalam hal perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkab Ngawi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD 2025, khusus untuk menangani kebutuhan mendesak di sejumlah titik wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Perkim Ngawi, Maftuh Affandi, mengungkapkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti drainase dan jalan paving memang menjadi salah satu fokus lembaganya. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut akan ditujukan khusus untuk skala kecil atau lingkungan, terutama di kawasan kelurahan. 

Sementara itu, untuk proyek-proyek berskala besar masih menjadi kewenangan Dinas PUPR. Dalam keterangannya kepada media, Maftuh menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek drainase maupun paving jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan didasarkan pada usulan langsung dari masyarakat. Baik untuk infrastruktur baru maupun infrastruktur lama yang mengalami kerusakan, semua diseleksi secara selektif sesuai urgensinya di lapangan. 

“Tidak hanya mengacu pada laporan kerusakan, kami juga memperhatikan lokasi-lokasi strategis seperti akses ke lahan pertanian, sekolah, area makam, hingga situs budaya. Semua itu menyangkut kepentingan umum,” jelasnya. 

Meski begitu, Maftuh mengakui bahwa untuk wilayah perkotaan, perbaikan infrastruktur sempat mengalami keterlambatan. Hal ini bukan tanpa sebab. Ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan adanya kebutuhan mendesak di wilayah lain membuat sebagian rencana perbaikan kota harus ditunda sementara. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan drainase di empat titik serta dua proyek pavingisasi jalan lingkungan di kawasan perkotaan. Adapun dua kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan program ini adalah Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangtengah. 

Di sisi lain, Maftuh mengakui bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah perkotaan sempat mengalami keterlambatan. Ia menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia serta adanya kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah lain, sehingga rencana perbaikan di kawasan kota harus ditunda sementara. 

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perkim kini berupaya memaksimalkan pelaksanaan program perbaikan pada tahun ini. Dengan dukungan anggaran yang telah tersedia, dalam menjalankan setiap kegiatan secara efektif dan tepat sasaran agar hasilnya benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga. ***  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : iLustrasi
*** : ADV
Copyright : SNM

Berita Terkait