Kolaborasi FGD Statistik Dorong Literasi Data Akurat Bagi Pembangunan Ngawi

SN-Media™ Ngawi – Forum Group Discussion (FGD) Statistik untuk Jurnalistik digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menitikberatkan pada peran jurnalis dalam menyebarkan data pembangunan yang benar dan akurat, Rabu (24/09/2025).

Kepala BPS Ngawi, Bagas Susilo, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kondisi pembangunan melalui data resmi. “BPS bertugas memotret kondisi sosial ekonomi sesuai realita di lapangan,” terangnya. 

Menurut dia, setiap petugas BPS yang mendatangi rumah warga atau pelaku usaha selalu dibekali surat tugas resmi dan identitas diri. Hal tersebut guna memastikan transparansi serta menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap proses pendataan. 

Bagas juga mengungkapkan masih terdapat kendala dalam pengumpulan data, khususnya dari sektor usaha. Beberapa pemilik usaha kerap menolak didata, bahkan tidak jujur menyampaikan informasi karena mengira proses tersebut berkaitan dengan urusan pajak. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, Mahmud Rosadi, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga. “BPS adalah produsen data, Diskominfo berperan sebagai wali data, dan Bappeda bertindak koordinator,” jelasnya. 

Mahmud menambahkan, keterpaduan ketiga lembaga tersebut membangun basis data yang valid dan mutakhir. Data tersebut sangat vital sebagai dasar Pemkab Ngawi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. 

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa data BPS tidak hanya dikonsumsi internal pemerintah, tetapi juga untuk publik. Karenanya, ruang bagi jurnalis menjadi sangat penting agar data tersampaikan lebih luas dan dipahami masyarakat. 

Dari sisi capaian, BPS mencatat tingkat kemiskinan di Ngawi tahun 2025 menurun 0,19 poin menjadi 13,62 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan II tercatat 6,33 persen, lebih tinggi dari periode sebelumnya. 

Selain itu, indeks ketahanan pangan Kabupaten Ngawi terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, capaian ketahanan pangan bahkan melampaui rata-rata Jawa Timur dengan surplus beras mencapai 380 ribu ton. 

Melalui FGD ini, BPS dan Diskominfo berharap peran media semakin kuat dalam menyebarkan data statistik. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi pembangunan yang transparan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Berita Terkait