Hakordia 2025 Ngawi Dorong Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Sejak Dini

SN-Media™ Ngawi – Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember kembali menjadi momentum pengingat pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan Pemerintahan. Di Kabupaten Ngawi, rangkaian peringatan Hakordia berlangsung di Kafe 11–12 rooftop Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat, Jumat (12/12/2025).

Penandatanganan deklarasi sinergitas antikorupsi menjadi agenda inti, menghadirkan unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan, OPD, perwakilan lembaga pemasyarakatan, sejumlah kepala desa, peserta dari SMPN 1 Karangjati, serta insan media. Kegiatan ini menegaskan semangat kolaboratif dalam memperkuat upaya pencegahan praktik koruptif di daerah. 

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, usai memberikan sambutan, menegaskan bahwa tema Hakordia 2025, Satukan Aksi Basmi Korupsi, menjadi ajakan bersama untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. 

“Momentum ini penting untuk kembali meneguhkan semangat integritas,” jelas Wabup Antok. 

Sebelum deklarasi ditandatangani, peserta mendapat kesempatan menyimak film edukatif yang menggambarkan potensi korupsi dalam aktivitas keseharian masyarakat, termasuk praktik kecil yang kerap dianggap lumrah namun justru membuka celah penyimpangan lebih besar. 

Selain itu, sebelumnya juga digelar lomba bertema antikorupsi bagi pelajar sebagai upaya membangun kepedulian sejak usia sekolah. Lebih lanjut, Antok menyampaikan bahwa langkah membasmi korupsi harus ditempuh melalui tahapan terpadu, dimulai dari membangun integritas di kalangan generasi muda. 

“Pendidikan antikorupsi, sosialisasi, dan kampanye berkelanjutan perlu terus digencarkan agar nilai-nilai kejujuran tertanam kuat sejak dini,” tegasnya. 

Sementara, pada level penyelenggaraan Pemerintahan, sambungnya, Pemkab Ngawi tetap berkomitmen menjaga konsistensi penerapan tata kelola yang akuntabel dan berkesinambungan. 

“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting, sebab pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, desa, organisasi sosial, dan media sebagai garda pengawasan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Berita Terkait