SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Wedya Graha. Forum ini menjadi ruang penyelarasan arah pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas program strategis tahun mendatang, Selasa (10/03/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok marginal, hingga perwakilan pemerintah provinsi serta kepala daerah sekitar.Musrenbang RKPD 2027 mengangkat tema ekspansi program unggulan dan integrasi sistem menuju kemandirian ekonomi berbasis keberlanjutan. Agenda ini menjadi momentum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran.
Selain dikenal sebagai daerah penopang produksi pangan nasional, Kabupaten Ngawi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung wilayah perdagangan. Letak geografis tersebut menjadikan Ngawi sebagai titik penting bagi arus distribusi barang maupun mobilitas ekonomi kawasan.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah isu strategis, terutama upaya menurunkan angka kemiskinan serta memastikan program strategis nasional berjalan optimal di wilayah Ngawi.
“Beberapa program yang perlu didorong implementasinya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh kebijakan itu diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Ony.
Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas harus dibarengi sistem pemerintahan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya good governance.
Sementara itu, Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan agar sejalan dengan dokumen perencanaan daerah.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah menetapkan sejumlah variabel prioritas yang merujuk pada RPJMD 2025–2029, meliputi penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan,” paparnya saat membuka acara.
Pun narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, menyampaikan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sehingga seluruh kebijakan pembangunan perlu disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi kunci penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News
Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Kominfo Ngawi
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda