DPMD Ngawi Dorong Pemanfaatan Aset Idle Desa untuk Pengembangan KDMP

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah pusat tengah menggulirkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang meminta setiap desa menyiapkan lahan idle sebagai lokasi pembangunan gedung. Pun sejumlah desa di Ngawi mulai menelusuri aset potensial yang dapat dimanfaatkan, terutama bangunan yang selama ini tidak lagi berfungsi namun masih memiliki nilai guna bagi kepentingan pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan rapat koordinasi di aula Dinas Pendidikan, jajaran pemangku kebijakan membahas opsi penggunaan bangunan sekolah hasil regrouping yang kini tidak dipakai. Hal ini dinilai sejalan dengan kebutuhan program nasional tersebut, sebab pemanfaatan aset idle desa dapat mempercepat kesiapan sarana ketika koperasi mulai digelar di tiap wilayah. 

Arif Syaifudin, Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi, menjelaskan bahwa pihaknya turut mengundang Badan Keuangan bagian aset untuk memastikan legalitas lahan, termasuk status tanah eks SD regrouping yang sejak awal merupakan tanah kas desa. 

“Langkah ini penting guna memastikan keputusan pemanfaatan aset tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah,” terangnya. 

Ditambahkannya, meski tanahnya milik desa, bangunan sekolah yang berdiri di atasnya masih tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan, sehingga pemanfaatannya wajib mengikuti mekanisme yang tertib administrasi serta sesuai ketentuan pengalihan aset daerah. 

Hal ini menjadi dasar agar desa memiliki kepastian hukum sebelum melakukan perencanaan lanjutan terhadap bangunan tersebut. Dia menegaskan bahwa desa dapat mengajukan permohonan hibah kepada Bupati untuk mengalihkan bangunan tersebut, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan naskah hibah sebagai dasar sah desa mengelola gedung bagi kebutuhan koperasi merah putih. 

“Prinsipnya, desa diberi ruang memanfaatkan aset idle agar memberi nilai guna bagi masyarakat. Asalkan proses hibah ditempuh sesuai aturan,” ujar Arif. 

Setelah naskah hibah terbit, desa diperbolehkan menata kembali bangunan sesuai kebutuhan layanan koperasi, termasuk pembenahan ruang usaha, penunjang administrasi, hingga fasilitas penyimpanan yang mendukung aktivitas ekonomi warga secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Berita Terkait