SN-Media™ Ngawi – Postur APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dipastikan menyusut setelah Rapat Paripurna DPRD pada 19–20 November 2025 menetapkan total anggaran hanya Rp2,07 triliun. Jumlah tersebut turun Rp257 miliar dari prediksi awal yang sebelumnya diharapkan mencapai Rp2,3 triliun, sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas.
Pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) itu mendorong DPRD dan Pemkab bekerja lebih strategis agar pelayanan publik tidak terdampak. Pemerintah daerah dituntut mengatur ulang alokasi belanja, memetakan kebutuhan yang wajib dipertahankan, serta menjaga stabilitas fiskal sepanjang tahun anggaran mendatang.Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa penyusutan anggaran tidak menghalangi komitmen pemerintah mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan, “Walaupun ada pengurangan dari pusat, kita tetap fokus menyelesaikan sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga seperti infrastruktur, sekolah, dan irigasi pertanian.”
Target utama mencakup penyelesaian jalan dan jembatan, perbaikan sekolah rusak, hingga peningkatan jaringan irigasi pertanian. Menanggapi dorongan tersebut, Bupati Ony juga menyiapkan strategi penguatan PAD melalui optimalisasi retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, serta peningkatan kontribusi sektor hotel, restoran, dan periklanan.
Ony menambahkan kerja sama dengan ATR/BPN melalui penggunaan citra satelit untuk menertibkan perubahan fungsi lahan, sehingga setiap peruntukan baru wajib memiliki izin dan memberikan kontribusi retribusi. Target PAD naik sedikitnya Rp100 miliar per tahun hingga mencapai Rp1 triliun pada 2030.
Di pihak legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menekankan perlunya efisiensi belanja aparatur yang porsinya tahun depan menembus lebih dari setengah total APBD. Ia menilai, “Belanja aparatur harus kembali terkendali, jangan sampai menyentuh porsi berlebihan yang menggerus program publik,” sembari mengusulkan penataan honorarium, TPP, dan penerimaan pegawai.
King, begitu sapaan akrabnya juga menyoroti ketimpangan antara bantuan keuangan daerah sebesar Rp303 miliar dengan belanja modal yang hanya Rp141 miliar. “Belanja modal harus diarahkan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga arah pembangunan sesuai visi misi kepala daerah.
DPRD turut meminta penguatan penerimaan daerah melalui penyesuaian retribusi, pemanfaatan aset, serta peningkatan kontribusi BUMD. Dewan menilai masih ada ruang perbaikan agar pendapatan daerah lebih stabil dan mampu menjadi penopang APBD yang terus mengalami tekanan fiskal.
Dengan serangkaian penyesuaian itu, pemerintah dan DPRD berharap struktur APBD 2026 tetap mampu menjaga kebutuhan mendasar masyarakat. Keduanya optimis program prioritas dapat berjalan meski ruang anggaran menyempit, selama kebijakan fiskal dilakukan secara lebih cermat dan terukur.
Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News
Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : dok man
*** : ----
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda