SN-Media™ Ngawi - Pemkab Ngawi kembali mempertegas langkah strategis guna menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama terkait percepatan penurunan kemiskinan serta pencegahan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan setempat.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menekankan bahwa penguatan akurasi data sosial menjadi fondasi penting untuk memastikan berbagai program bantuan tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah.Menurutnya, meskipun Pemerintah Pusat telah meluncurkan berbagai skema bantuan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan, masih banyak keluhan masyarakat mengenai tumpang tindih penerima manfaat yang akhirnya memengaruhi pemerataan serta efektivitas program.
Pemkab Ngawi mendorong penataan data penerima manfaat agar benar-benar tepat sasaran. Tumpang tindih penerima bantuan harus dihentikan supaya program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif,” tegas Wabup Antok, Senin (17/11/2025).
Penerapan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menuju DTSEN yang divalidasi berlapis, sehingga pada 2026 tersedia basis data terpadu yang representatif dan menjadi rujukan nasional secara menyeluruh.
Selain itu, evaluasi berkala diberlakukan terhadap penerima manfaat, mencakup kondisi penghasilan, perubahan strata ekonomi, hingga temuan aktivitas perjudian daring, dan jika memenuhi parameter tertentu maka data penerima dapat dihapus dari daftar bantuan.
Dia kembali menegaskan bahwa penataan data ini bukan semata tindakan administratif, tetapi upaya menciptakan keadilan sosial agar bantuan tersalurkan kepada kelompok rentan yang selama ini membutuhkan intervensi pemerintah secara konsisten.
“Seluruh langkah kebijakan ini kami jalankan untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Ini bagian dari komitmen kami mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting di Ngawi,” jelasnya.
Pemkab Ngawi juga memberi perhatian khusus kepada kelompok lansia dan warga tidak produktif melalui program makanan bergizi, bantuan langsung tunai, layanan kesehatan terpadu, serta renovasi rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian keluarga rentan.
Bagi warga miskin usia produktif, pemerintah daerah mendorong kemandirian ekonomi dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, dukungan permodalan, serta pembinaan berkelanjutan agar warga memiliki usaha sendiri dan pendapatan keluarga dapat meningkat.
Pemkab Ngawi turut menata wilayah yang selama ini termasuk kantong kemiskinan melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan infrastruktur pendukung, terutama akses menuju areal pertanian yang menjadi tumpuan hidup banyak warga.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah daerah optimistis percepatan pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih terukur, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat agar Ngawi terus tumbuh sebagai daerah yang inklusif, berdaya saing, dan sejahtera.
Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News
Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ADV Bappeda Ngawi
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda