SN Media™ Ngawi – Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ngawi 2027 mulai dibahas melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Ngawi. Forum yang melibatkan unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah itu menghasilkan tiga opsi kenaikan upah, dengan nilai usulan berkisar Rp2,70 juta hingga Rp2,77 juta. Rapat berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Sukowati, Kamis (20/11/2026).
Pleno dihadiri seluruh anggota Dewan Pengupahan, perwakilan perusahaan di antaranya Sintek dan GFT, Apindo, serikat pekerja, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, mengatakan rapat berjalan lancar dan menghasilkan tiga alternatif perhitungan yang mengakomodasi seluruh usulan.
“Dalam rapat pleno ini ada tiga opsi yang disepakati untuk diusulkan. Masing-masing mengakomodasi pandangan Apindo, serikat pekerja, maupun Dewan Pengupahan,” ujar Nilam.
Sementara opsi kedua diajukan serikat pekerja dengan nilai Alfa maksimum 1. Perhitungan ini menghasilkan kenaikan sebesar Rp220.908,82, sehingga UMK 2027 mencapai Rp2.777.723,82.
Adapun opsi ketiga merupakan usulan Dewan Pengupahan dengan mengambil nilai tengah antara usulan Apindo dan serikat pekerja, yakni Alfa 0,75. Melalui skema ini, kenaikan UMK sebesar Rp186.967,10 sehingga nilai yang diusulkan menjadi Rp2.743.782,10.
Nilam menjelaskan, penghitungan kenaikan UMK mengacu pada indikator yang ditetapkan pemerintah pusat, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai upah tahun berjalan, serta kebutuhan hidup layak (KHL). Sementara Alfa merupakan indeks yang digunakan dalam formula penghitungan kenaikan upah.
Rentang Alfa tahun ini juga mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9, kini rentangnya menjadi 0,5 sampai 1. Perubahan ini memberikan ruang perhitungan kenaikan UMK dengan pilihan nilai yang lebih luas.
Selanjutnya, ketiga opsi akan disampaikan kepada Bupati Ngawi untuk dipertimbangkan dan dipilih salah satu. Usulan kepada pemerintah provinsi ditargetkan dikirim paling lambat 21 November 2026 dengan melampirkan berita acara hasil rapat pleno.
Nilam berharap penetapan akhir tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, perkembangan geopolitik, serta kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Ngawi.
Ia juga mengapresiasi suasana pleno yang berlangsung kondusif tanpa perdebatan maupun tarik-menarik kepentingan antarpihak.
“Semua usulan sudah terakomodasi. Selanjutnya menjadi kewenangan Bupati untuk menentukan opsi yang akan diajukan,” pungkasnya.
Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News
Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda