sinar ngawi

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Minggu, 04 Oktober 2026

Realokasi Pupuk Ngawi Naik, Urea Capai 98 Persen dari Usulan RDKK

SN Media™ Ngawi – Petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi setelah pemerintah melakukan realokasi pada awal September 2026. Alokasi Urea kini mencapai sekitar 45 ribu ton, sedangkan NPK menjadi 34 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pertanian.

Sebelumnya, Ngawi memperoleh alokasi awal Urea sebanyak 41.661 ton dan NPK 31.599 ton. Tambahan tersebut membuat ketersediaan pupuk semakin mendekati kebutuhan yang telah diajukan petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan, mengatakan realokasi tersebut membuat alokasi Urea kini mencapai sekitar 98 persen dari usulan RDKK. Sementara pemenuhan untuk NPK berada di kisaran 75 persen dari kebutuhan yang diajukan.

“Urea sudah sekitar 98 persen dari usulan RDKK, kemudian NPK sekitar 75 persen. Untuk RDKK Ngawi sendiri tidak ada perubahan, tetap sama,” kata Hendro.

Baca Juga:

Dengan kondisi tersebut, Urea dan NPK masih menjadi dua jenis pupuk yang paling dominan dalam mendukung kebutuhan produksi tanaman pangan di Kabupaten Ngawi. Ketersediaannya menjadi salah satu faktor penting bagi petani dalam menjaga produktivitas lahan.

Meski terdapat penambahan alokasi, mekanisme pembelian pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan. Petani tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku ketika melakukan pembelian pupuk.

Salah satu persyaratan yang tetap diberlakukan yakni petani wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, proses penyaluran masih terintegrasi melalui aplikasi iPubers atau Integrasi Pupuk Bersubsidi.

Penggunaan sistem tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar transaksi petani dapat tercatat dan distribusi berjalan sesuai dengan alokasi serta ketentuan yang telah ditetapkan.

DKPP Ngawi berharap tambahan alokasi yang diperoleh dapat membantu petani memenuhi kebutuhan pemupukan, terutama pada periode tanam yang membutuhkan dukungan ketersediaan pupuk secara berkelanjutan.

“Untuk sistem pembelian masih sama, harus menyertakan KTP. Aplikasinya juga masih menggunakan iPubers, dan semua aturannya tetap sama,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau:

Google News

Sabtu, 03 Oktober 2026

DPMPTSP Ngawi Ingatkan Pelaku Usaha Segera Cek KBLI dalam NIB

SN Media™ Ngawi – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk segera mengecek kembali Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) masing-masing.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul berlakunya pembaruan KBLI 2025 yang menyesuaikan perkembangan jenis dan kegiatan usaha. Pengecekan diperlukan agar data usaha yang tercatat dalam sistem perizinan tetap sesuai dengan kondisi dan ketentuan terbaru.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Ngawi Lukas Kukuh Dwi Sarantyo menjelaskan, KBLI memang mengalami revisi secara berkala untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan karakteristik kegiatan usaha.

“KBLI itu beberapa tahun ada ketentuan harus ada perubahan untuk menyesuaikan perkembangan. Ada yang dulunya dipisah sekarang diringkas jadi satu karena masih satu rumpun, ada juga yang dulunya satu kode sekarang dipecah menjadi beberapa KBLI baru,” ujarnya.

Baca Juga:

Perubahan tersebut membuat pelaku usaha perlu memastikan kode KBLI yang tercantum dalam NIB masih berlaku. Jika kode yang digunakan sudah tidak sesuai dengan klasifikasi terbaru, pemilik usaha perlu melakukan pemutakhiran data melalui sistem perizinan yang berlaku.

Pengecekan juga penting karena data KBLI menjadi bagian dari informasi usaha yang digunakan pemerintah pusat. BKPM atau Kementerian Investasi/BKPM memanfaatkan data tersebut untuk melakukan peninjauan terhadap usaha yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjalankan kegiatan.

Untuk pelaku usaha yang memiliki NIB terbit sebelum 2020 dan masih menggunakan KBLI 2017, terdapat tahapan tambahan apabila kode yang digunakan sudah tidak berlaku. Pelaku usaha harus melakukan perubahan akta melalui notaris terlebih dahulu hingga memperoleh pengesahan AHU yang baru.

Setelah pengesahan AHU diterbitkan, pemutakhiran KBLI dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tahapan tersebut perlu diperhatikan agar data legalitas dan kegiatan usaha tetap sinkron.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang NIB-nya diterbitkan setelah 2020 melalui OSS berbasis risiko (OSS RBA) dan telah menggunakan KBLI 2020, pemutakhiran menuju KBLI 2025 dapat dilakukan langsung melalui sistem OSS tanpa perlu mengubah akta notaris.

DPMPTSP Ngawi mendorong pelaku usaha tidak menunda pengecekan karena pemutakhiran data dapat memastikan informasi kegiatan usaha tetap sesuai dengan klasifikasi yang berlaku.

“Pelaku usaha wajib mengecek apakah kode tersebut masih berlaku atau perlu dilakukan pemutakhiran, supaya data usahanya tetap sesuai dan tidak dianggap tidak aktif oleh sistem,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 29 September 2026

Gapensi Ngawi Gelar Muscab X, Dorong Kompetensi Anggota Hadapi Era Digital

SN Media™ Ngawi - BPC Gapensi Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) X di Hotel Nata untuk menentukan arah kepengurusan sekaligus memperkuat kompetensi anggota menghadapi perkembangan teknologi digital, Selasa (29/09/2026).

Mengusung tema “Gapensi Ngawi Siap Mengembangkan Kompetensi yang Relevan dengan Perkembangan Teknologi Digital Saat Ini”, Muscab X menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan Gapensi Kabupaten Ngawi periode berikutnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, pergantian kepengurusan secara periodik setiap lima tahun merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Ia berharap kepengurusan baru dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung proses pembangunan.

“Harapannya, siapapun kepengurusan baru nanti bisa sinergi dan kolaborasi dengan Kabupaten Ngawi dalam rangka proses pembangunan di Kabupaten Ngawi sehingga bisa harmonis,” kata Ony.

Baca Juga:

Di tengah kebijakan efisiensi, menurutnya, diperlukan terobosan strategis untuk menggali berbagai sumber pendanaan yang dapat masuk ke Kabupaten Ngawi. Peluang investasi yang muncul juga diharapkan dapat menjadi ruang bagi pelaku jasa konstruksi untuk mengembangkan usahanya.

Dia menilai peluang tersebut tidak hanya berkaitan dengan proyek pemerintahan, tetapi juga terbuka melalui sektor swasta. Karena itu, keberadaan Gapensi diharapkan mampu terus berkembang dan mengambil peran dalam mendukung pembangunan serta investasi di daerah.

Muscab X sekaligus menjadi ruang evaluasi perjalanan organisasi selama periode kepengurusan 2021–2026, sekaligus sebagai ruang bagi anggota untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Ngawi periode 2021–2026 Anang Budi Santoso mengatakan, digitalisasi menuntut pelaku jasa konstruksi untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kualitas sumber daya manusia.

Kemampuan beradaptasi menjadi penting agar anggota dapat mengikuti regulasi sekaligus menangkap peluang kerja yang semakin luas.

“Dengan adanya digitalisasi ini kita harus bisa mengembangkan diri serta meningkatkan SDM untuk bisa beradaptasi dengan regulasi yang serba cepat dan kesempatan kerja yang lebih luas. Kami juga melakukan evaluasi agar Gapensi ke depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Panji
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 16 September 2026

Peternak Kambing Ngawi Kelimpungan, Harga Jual Ternak Kini Jauh Menurun dari Sebelumnya

SN Media™ Ngawi - Sejumlah peternak kambing di Kabupaten Ngawi mengeluhkan penurunan harga jual ternak dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak mulai kelimpungan karena nilai jual kambing kini lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Harga kambing di tingkat peternak saat ini berada pada kisaran Rp250 ribu hingga Rp700 ribuan, bergantung ukuran dan kondisi ternak. Padahal, sebelumnya harga kambing untuk ukuran tertentu masih dapat menembus Rp1 juta lebih, sehingga penurunan tersebut turut dirasakan peternak.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, mengatakan kondisi harga tidak terlepas dari populasi kambing yang masih cukup tinggi. Populasi kambing di Ngawi mencapai lebih dari 80 ribu ekor, sementara domba berada di kisaran 40 ribu ekor.

“Kalau kambing ini sebenarnya lebih banyak menjadi tabungan masyarakat. Jadi ketika membutuhkan uang, ternaknya bisa dijual. Namun, saat harga turun, jangan sampai peternak melakukan panic selling atau menjual ternaknya karena panik,” ujar Yudo.

Baca Juga:

Menurutnya, kambing memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan karena selama ini lebih banyak dipelihara sebagai aset atau tabungan. Ternak tersebut dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan nilai sekaligus sumber dana ketika ada kebutuhan tertentu.

Karena itu, peternak diharapkan tidak terburu-buru melepas kambing hanya karena harga sedang mengalami penurunan. Keputusan penjualan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ternak, kebutuhan ekonomi, serta perkembangan permintaan pasar.

Di sisi lain, DPP Ngawi menilai kondisi peternakan kambing secara umum masih cukup baik. Populasi yang tetap tinggi menunjukkan kemampuan peternak dalam mengembangkan ternak masih berjalan, meskipun harga jual saat ini menghadapi tekanan.

Kambing juga dinilai relatif mudah dikembangbiakkan dan memiliki pilihan pakan yang beragam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat usaha peternakan kambing masih dapat dipertahankan masyarakat, termasuk ketika menghadapi musim kemarau panjang.

Untuk kebutuhan pakan saat kemarau, peternak dapat memanfaatkan berbagai sumber pakan alternatif. Salah satunya silase yang dapat disiapkan sebagai cadangan ketika ketersediaan hijauan mulai berkurang akibat kondisi cuaca.

“Jadi peternak tidak perlu melakukan panic selling. Kambing tetap menjadi aset atau tabungan masyarakat, sementara dari sisi pemeliharaan juga cukup mudah karena pilihan pakannya banyak, termasuk silase untuk menghadapi kemarau,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 12 September 2026

DTSEN Ngawi Berubah, Pemerintah Daerah Bersiap Menanggung Tambahan Anggaran BPJS Kesehatan

SN Media™ Ngawi – Pergeseran data warga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) berpotensi menambah beban anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi. Perubahan pengelompokan desil sekitar 143 ribu warga turut berdampak pada pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, perubahan desil dalam DTSEN didasarkan pada sejumlah indikator sosial ekonomi. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah status pekerjaan warga, sehingga perubahan kondisi pekerjaan dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pengelompokan desil.

“Perubahan desil ini memang disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya status pekerjaan. Karena itu, masyarakat datang mengusulkan perubahan data. Rata-rata ada tiga sampai lima orang per hari yang mengajukan permohonan terkait status pekerjaan,” ujar Antok beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Sejatinya, pergeseran tersebut menjadi perhatian serius karena tidak berhenti pada perubahan administrasi data. Ketika posisi warga berubah dalam pengelompokan desil, konsekuensinya dapat berlanjut pada perubahan sasaran program sekaligus berpindahnya tanggung jawab pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pun di Ngawi, sebanyak 143 ribu warga yang sebelumnya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 kini bergeser ke kelompok desil 5 dan desil 6. Perubahan itu berdampak terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama bagi warga yang sebelumnya pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Jika pembiayaan tersebut harus ditanggung daerah, kebutuhan anggaran tambahan diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar dalam setahun. Besaran itu menjadi beban baru bagi keuangan daerah karena harus dialokasikan untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat akurasi DTSEN menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga secara tepat agar pembagian tanggung jawab pembiayaan tidak keliru dan anggaran dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Selain sektor kesehatan, data tersebut juga menjadi pijakan dalam menentukan bentuk intervensi bagi masyarakat.

Warga pada desil 1 hingga desil 4 memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan tidak harus selalu berupa makanan siap saji, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Antok kembali menegaskan, perubahan status pekerjaan dalam DTSEN harus melalui proses verifikasi dan validasi secara cermat. Langkah tersebut diperlukan agar pembaruan data tidak dimanfaatkan untuk mengubah posisi warga ke kelompok desil tertentu demi memperoleh bantuan.

“Kita harus benar-benar mencermati alih status pekerjaan ini. Jangan sampai perubahan data dimanfaatkan agar masyarakat masuk kategori desil 1 atau desil 2 untuk mendapatkan program bantuan, karena setiap perubahan akan berdampak pada kebijakan dan anggaran pemerintah,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 30 Agustus 2026

DLH Ngawi Ungkap Tahapan Perizinan Lingkungan, dari Penapisan hingga Terbit melalui OSS-RBA

SN Media™ Ngawi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi menegaskan proses perizinan lingkungan kini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi Amdal hingga terhubung dengan OSS-RBA. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, hingga penerbitan persetujuan lingkungan.

Sistem digital tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi ketentuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya. Jenis dokumen yang diproses pun menyesuaikan hasil penapisan, mulai dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), UKL-UPL, hingga AMDAL.

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi, Yani Setyowati, mengatakan proses awal dilakukan melalui aplikasi Amdal. Sistem tersebut digunakan untuk melakukan penapisan atau screening guna menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi pelaku usaha.

“Dari penapisan itu akan diketahui dokumen lingkungan yang diperlukan sekaligus kewenangan yang menerbitkannya. Jadi tidak semua kegiatan usaha memiliki proses dan kewenangan penerbitan yang sama,” ujar Yani.

Baca Juga:

Setelah pengajuan dilakukan, tahapan berikutnya berjalan melalui sistem, termasuk pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Seluruh proses tersebut kemudian terintegrasi dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi.

Melalui keterhubungan tersebut, penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui OSS-RBA setelah tahapan persetujuan lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan. Dengan demikian, proses administrasi tidak lagi berjalan secara terpisah antara dokumen lingkungan dan perizinan berusaha.

Dia menjelaskan, khusus kegiatan industri maupun UMKM dengan skala mikro, apabila dokumen atau perizinan lingkungan telah diterbitkan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, DLH selanjutnya memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha tetap menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang telah dipenuhi. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar aktivitas usaha tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Lanjutnya, bahwa digitalisasi perizinan juga memberikan kejelasan sejak tahap awal mengenai dokumen yang harus dipenuhi dan instansi yang memiliki kewenangan menerbitkannya. Proses tersebut sekaligus membantu pelaku usaha memahami tahapan perizinan sebelum menjalankan kegiatan.

“Intinya, penapisan menjadi tahapan awal untuk menentukan dokumen lingkungan dan kewenangan penerbitannya. Setelah seluruh proses terpenuhi, perizinan terintegrasi melalui OSS-RBA, sedangkan DLH tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangannya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 29 Agustus 2026

Novita Soroti Tantangan UMKM Ngawi dan Dorong Produk Lokal Lebih Mudah Menembus Pasar

SN Media™ Ngawi – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi membutuhkan dukungan yang lebih nyata agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. Pemerintah dinilai perlu memastikan produk UMKM mendapat ruang pemasaran sekaligus pendampingan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, saat bertemu pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi, Kamis (27/08/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah pelaku usaha menyampaikan kondisi serta tantangan yang masih dihadapi untuk mengembangkan usahanya.

Dia mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan berjualan. Pelaku usaha juga membutuhkan pembinaan sejak proses produksi, peningkatan kualitas, legalitas, hingga akses pasar dan permodalan agar mampu tumbuh secara bertahap.

Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya dapat menjadi salah satu sarana yang membantu UMKM mendapatkan pasar lebih luas. Produk buatan masyarakat desa perlu memperoleh kesempatan untuk ditampilkan dan dipasarkan melalui berbagai saluran ekonomi yang tersedia.

Baca Juga:

“Dengan adanya Kopdes, barang yang masuk, dipajang, kemudian dijual seharusnya produk UMKM wong cilik. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang masih berkembang,” ujarnya.

Ia menilai pelaku usaha kecil yang telah menjalankan aktivitas ekonomi di desa perlu tetap mendapat perlindungan. Jangan sampai muncul pola pemasaran baru yang justru membuat UMKM harus bersaing dengan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Novita juga mendorong adanya proses kurasi terhadap produk UMKM sebelum dipasarkan. Kurasi tersebut bukan semata-mata untuk menyaring produk, melainkan menjadi bagian dari pembinaan agar kualitas barang semakin baik dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Pelaku usaha yang belum memenuhi standar, lanjut dia, juga tidak boleh kehilangan kesempatan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan, pendampingan, sertifikasi, kemudahan perizinan, serta membuka akses permodalan agar mereka dapat memperbaiki produknya dan berkembang.

“Pemerintah tetap punya tanggung jawab memberikan perhatian kepada UMKM yang belum mendapat tempat untuk memasarkan produknya,” katanya.

Tantangan lain dirasakan UMKM sektor pangan yang berhadapan langsung dengan perubahan harga bahan baku. Kenaikan harga minyak, tepung, beras, dan kebutuhan produksi lainnya dapat meningkatkan biaya sekaligus menekan keuntungan pelaku usaha.

Karena itu, Novita mendorong pemerintah memberikan dukungan yang lebih terarah, termasuk subsidi bagi usaha berskala mikro. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan upaya membawa UMKM naik kelas membutuhkan biaya serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Untuk meningkatkan kapasitas UMKM atau scale up tentu tidak berbiaya nol. Pemerintah paling tidak harus memberikan subsidi, terutama bagi UMKM yang skalanya masih sangat mikro,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 22 Agustus 2026

DPPTK Ngawi Dorong Batik Lokal Makin Dikenal Lewat Pameran Produk Unggulan Daerah

SN Media™ Ngawi — Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) bersama Dekranasda Ngawi membawa batik khas daerah ke ajang Jogja Fashion Week (JFW) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, 14 Agustus 2026. Keikutsertaan ini menjadi langkah promosi sekaligus membuka ruang kreativitas generasi muda di bidang fashion dan batik.

Kegiatan tersebut diikuti dengan menggandeng pelajar SMK, khususnya yang memiliki kompetensi tata busana, serta desainer asal Ngawi. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempertemukan potensi pendidikan vokasi, kreativitas desainer muda, dan kekayaan batik lokal agar dapat dikembangkan menjadi karya yang lebih beragam.

Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, keikutsertaan dalam JFW bukan sekadar membawa produk daerah ke luar wilayah, melainkan menjadi bagian dari upaya memperluas pengenalan batik khas Ngawi kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas.

“JFW menjadi ruang untuk memperkenalkan batik khas Ngawi sekaligus memberikan pengalaman bagi pelajar, pembatik, dan desainer muda agar semakin termotivasi mengembangkan kreativitasnya,” kata Nilam.

Menurut dia, keterlibatan pelajar SMK, pembatik, dan desainer muda pun menjadi bagian penting untuk menumbuhkan motivasi agar mereka terus belajar, berinovasi, serta berani mengembangkan karya sesuai perkembangan dunia fashion.

Baca Juga:

JFW juga menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah bakat dan kreativitas. Ajang tersebut memberikan pengalaman baru bagi pelaku dan calon pelaku industri fashion dalam melihat perkembangan tren, membangun jejaring, sekaligus memperkenalkan karya lokal melalui ruang pamer dan kegiatan edukasi.

Sejatinya, Pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya memperkuat ekosistem industri fashion melalui sejumlah dukungan, mulai dari fasilitasi promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan digitalisasi dan penguatan branding produk lokal.

Ruang kolaborasi yang tersedia dalam JFW pun dinilai penting karena mempertemukan desainer, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan fashion. Pertemuan tersebut membuka peluang bagi karya daerah untuk memperoleh jejaring dan akses pasar yang lebih luas.

Melalui pengalaman tersebut, peserta dari Ngawi diharapkan tidak berhenti pada keikutsertaan dalam satu agenda, tetapi mampu membawa pengetahuan dan jejaring yang diperoleh untuk mengembangkan produk secara berkelanjutan. Penguatan kualitas, kreativitas, dan identitas lokal menjadi modal agar batik Ngawi semakin dikenal.

Langkah ini pun diharapkan menjadi pemantik kolaborasi lanjutan antarpelaku fashion Ngawi. Nilam menambahkan, promosi melalui ajang fashion menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa batik khas Ngawi dapat terus dikembangkan mengikuti zaman tanpa kehilangan karakter daerah.

“Harapannya, para pelajar, pembatik, dan desainer muda semakin percaya diri mengembangkan karya, sehingga batik Ngawi mampu memiliki daya saing dan menjangkau pasar nasional,” ujarnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok DPPTK Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 12 Agustus 2026

Omzet Turun 70 Persen, Pedagang Musiman Bendera Asal Garut Akhiri Dagangan di Ngawi

SN Media™ Ngawi – Pedagang musiman bendera dan umbul-umbul asal Garut, Jawa Barat, mengakhiri aktivitas berjualan di Ngawi, Rabu (12/8/2026). Pun sepekan menjelang HUT ke-81 RI, omzet yang mereka peroleh turun sekitar 70 persen dibandingkan tahun lalu.

Salah satunya Rahman, yang bersama rombongannya beberapa hari terakhir berjualan di sejumlah ruas trotoar Ngawi kota. Lapak mereka berada di Jalan Thamrin, Jalan JA Suprapto, dan Jalan Yos Sudarso dengan menjajakan bendera, umbul-umbul, hingga pernak-pernik Agustusan.

Hari ini menjadi penutup aktivitas mereka di Ngawi. Setelah lapak dibongkar, Rahman bersama rombongannya akan mengemasi barang dagangan yang tersisa sebelum kembali ke Kabupaten Garut. Rahman mengaku penjualan tahun ini tidak seramai tahun lalu.

Jika pada 2025 omzet sehari masih bisa menyentuh sekitar Rp1 juta, kini hasil penjualan yang didapat hanya berkisar Rp300 ribu per hari.

“Kalau tahun lalu bisa sampai Rp1 juta sehari, sekarang ya paling Rp300 ribuan. Memang jauh berkurang,” ujar Rahman.

Menurut dia, sepinya pembeli kemungkinan terasa karena masyarakat sekarang punya pilihan lebih banyak untuk membeli kebutuhan Agustusan. Salah satunya melalui belanja online yang dinilai lebih praktis.

Baca Juga:

“Mungkin sekarang banyak yang belanja online. Terus kondisi ekonomi juga mungkin berpengaruh, jadi orang belanjanya lebih pilih-pilih,” katanya.

Meski begitu, pembeli yang datang langsung ke lapak masih ada. Beberapa warga memilih melihat dan membandingkan barang terlebih dahulu, terutama ketika mencari bendera atau umbul-umbul dengan ukuran dan bahan tertentu.

Keberadaan pedagang musiman tersebut turut mewarnai suasana Ngawi menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan dipajang di sepanjang trotoar yang menjadi lokasi mereka berjualan.

Bagi Rahman, momen Agustusan memang menjadi waktu untuk berjualan secara musiman dengan berpindah daerah. Ngawi menjadi salah satu tujuan mereka sebelum akhirnya kembali ke Garut setelah menyelesaikan aktivitas tahun ini.

Setelah lapak dibereskan, rombongan tersebut bersiap membawa barang dagangan yang masih tersisa untuk perjalanan pulang. Hasil penjualan selama beberapa hari di Ngawi juga menjadi bagian dari rezeki yang mereka bawa kembali ke daerah asal.

“Ya sudah, hari ini terakhir. Besok kami pulang. Mudah-mudahan tahun depan lebih ramai lagi,” ujar Rahman.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 05 Agustus 2026

Realisasi Pembangunan Pasar Beran Ngawi Fokus di Eks Rumdin Wakil Bupati

SN Media™ Ngawi - Wacana pembangunan Pasar Beran Ngawi akhirnya terealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran Rp9,469 miliar dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan.

Pembangunan tahap awal akan dilakukan di lahan bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun Pasar Beran secara keseluruhan. Dengan skema itu, pedagang tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan.

"Pada tahap ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda dua dan roda empat agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik," ujar Nilam.

Baca Juga:

Pun, selain kios dan area parkir, pasar baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang mengacu pada standar nasional. Di antaranya kantor pengelola pasar, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang tera, mushala, tempat pengolahan sampah TPS3R hingga fasilitas pengolahan limbah.

Menurut Nilam, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas Wakil Bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencaharian para pedagang.

Keberadaan pasar baru itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga meluber ke badan dan bahu jalan sehingga memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Lebih jauh, Pasar Beran juga diproyeksikan menjadi pasar hub yang menghubungkan distribusi komoditas, khususnya sayur dan buah dari Kabupaten Magetan menuju wilayah sekitar Ngawi, seperti Blora, Cepu, dan Bojonegoro. Pasar tersebut sekaligus diharapkan menjadi ruang promosi bagi produk UMKM di kawasan sekitar.

"Harapannya, Pasar Beran mampu menata aktivitas perdagangan, menjadi pusat distribusi komoditas, mendorong perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu pembangunan dilakukan bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," tutup dia.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 15 Juli 2026

Pemkab Ngawi Perkuat Pengendalian Inflasi Melalui Gerakan Pangan Murah di Kawasan Perkotaan

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jalan Serong Timur Alun-Alun Ngawi. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara, Rabu (15/07/2026).

Gerakan Pangan Murah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, di antaranya beras SPHP, beras medium, gula pasir, Minyakita, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, ikan lele, serta aneka sayur dan buah.

Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan mendapat sambutan antusias sejak pagi. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan di tengah fluktuasi pasar.

"Melalui Gerakan Pangan Murah ini kami ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketika harga tetap stabil, daya beli masyarakat juga dapat terjaga sehingga roda perekonomian daerah terus bergerak," ujar wakil bupati yang akrab disapa Antok.

Baca Juga:

Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah tidak hanya dipusatkan di kawasan perkotaan, tetapi dilakukan secara bergilir di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Penentuan lokasi didasarkan pada kondisi produktivitas masing-masing daerah sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Yang mana, daerah yang memiliki produksi pangan tinggi menjadi penyangga pasokan bagi wilayah yang produksinya lebih rendah. Skema tersebut diterapkan pada komoditas strategis seperti beras, sayur-mayur, telur, maupun hasil peternakan lainnya agar distribusi lebih merata dan gejolak harga dapat ditekan.

Dalam pelaksanaannya, DKPP Kabupaten Ngawi bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Toko Tani Indonesia, petani milenial, pelaku UMKM, distributor pangan, serta peternak lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.

"Gerakan Pangan Murah akan terus kami laksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan memastikan seluruh masyarakat Ngawi dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," pungkas Antok.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 09 Juli 2026

Pasar Besar Ngawi Masih Lengang, Penjualan Seragam Sekolah Belum Tunjukkan Peningkatan Signifikan

SN Media™ Ngawi - Menjelang dimulainya tahun ajaran baru pekan depan, penjualan seragam sekolah di los pakaian lantai dua Pasar Besar Ngawi masih belum menunjukkan peningkatan. Suasana pasar terlihat lengang, padahal biasanya kebutuhan seragam mulai meningkat beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Betty, salah satu pedagang seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi, mengatakan penjualan tahun ini turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Daya beli masyarakat sedang menurun. Biasanya seminggu sebelum masuk sekolah kios sudah ramai pembeli, baik eceran maupun grosir. Tahun ini masih sepi sehingga omzet juga jauh berkurang," ujarnya.

Baca Juga:

Pun demikian, aktivitas perdagangan masih berjalan dengan mengandalkan pelanggan tetap yang membeli seragam dalam jumlah besar. Meski begitu, transaksi yang terjadi belum mampu mendongkrak pendapatan pedagang seperti pada musim penerimaan siswa tahun sebelumnya.

Sementara itu, sebagian pedagang memilih tetap membuka kios setiap hari dengan harapan jumlah pembeli akan bertambah menjelang hari pertama masuk sekolah. Mereka optimistis kebutuhan seragam tetap menjadi kebutuhan utama sehingga penjualan diperkirakan meningkat seiring semakin dekatnya dimulainya tahun ajaran baru pekan depan.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dokm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 05 Juli 2026

Pemkab Ngawi Kawal Sertifikasi Tembakau Purwosoto dengan Menjaga Kemurnian Benih Petani

SN Media™ Ngawi – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mengintervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto melalui pemberian bantuan kerodong bunga kepada petani penangkar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian benih sebagai bagian dari proses menuju varietas unggul lokal bersertifikat sekaligus memperkuat branding tembakau asli Ngawi.

Upaya tersebut dilakukan setelah tembakau Purwosoto resmi didaftarkan dan dilepas pada 2026 dalam tahapan menuju varietas lokal bersertifikat. Saat ini, proses pelepasan varietas dari kementerian masih berjalan sehingga pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan perbanyakan benih yang tetap murni dan tidak tercampur dengan varietas lain.

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan sterilisasi benih menjadi tahapan penting agar identitas genetik tembakau Purwosoto tetap terjaga.

"Saat ini proses pelepasan varietas dari kementerian sedang berjalan. Karena itu Kabupaten Ngawi memiliki kewajiban memperbanyak benih Purwosoto dengan tetap menjaga kemurniannya. Salah satu intervensi yang kami lakukan adalah memberikan bantuan kerodong bunga agar saat tanaman berbunga tidak terjadi kontaminasi penyerbukan dengan varietas tembakau lainnya," ujarnya.

BACA JUGA:

Pun, penggunaan kerodong bunga dinilai menjadi cara efektif mencegah terjadinya penyerbukan silang yang dapat memengaruhi kualitas benih. Dengan benih yang tetap murni, proses perbanyakan varietas Purwosoto diharapkan menghasilkan bibit yang seragam dan sesuai karakter aslinya.

Selain menjaga kemurnian benih, Purwosoto juga memiliki keunggulan dari sisi produktivitas. Varietas lokal tersebut mampu menghasilkan jumlah daun lebih banyak dengan karakter daun yang lebih tebal dibandingkan beberapa varietas lain yang telah lama dibudidayakan petani.

Sejatinya, keunggulan itu menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing tembakau Ngawi. Jika varietas Prancak rata-rata hanya mampu dipanen hingga enam kali petik, Purwosoto dapat dipanen hingga delapan kali petik karena memiliki jumlah daun lebih banyak sehingga berpotensi meningkatkan hasil produksi petani.

Rahayu menambahkan, keberhasilan menjaga kemurnian benih akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan varietas lokal bersertifikat di Kabupaten Ngawi.

"Harapan kami Purwosoto benar-benar menjadi branded tembakau asli Ngawi. Ketika benihnya murni, diperbanyak secara berkelanjutan, dan nantinya resmi bersertifikat, petani akan memperoleh varietas unggul dengan produktivitas tinggi sekaligus memperkuat identitas tembakau khas Kabupaten Ngawi," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 23 Juni 2026

BPS Ngawi Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Sebanyak 1.086 Petugas Siap Bertugas

SN Media™ Ngawi – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi mencanangkan dan mendeklarasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bersama Forkopimda Kabupaten Ngawi di Pendopo Wedya Graha. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian pendataan ekonomi terbesar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Senin (22/06/2026).

Dalam pelaksanaan SE 2026, BPS Ngawi menyiapkan 1.086 petugas yang akan melakukan pendataan terhadap seluruh rumah tangga yang berdomisili di Kabupaten Ngawi. Para petugas tersebut telah melalui proses seleksi, pelatihan, dan dinyatakan kompeten untuk menjalankan tugas di lapangan.

Kepala BPS Kabupaten Ngawi, Nasrudin, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk menyediakan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.

“SE 2026 berfokus pada transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas swasembada pangan, pengembangan perusahaan, serta penguatan peran koperasi dalam mendukung industrialisasi. Untuk itu, BPS Ngawi merekrut petugas pendataan yang telah dilatih dan dinyatakan kompeten sehingga data yang dihasilkan memiliki validitas tinggi,” ujarnya.

BACA JUGA:

Menurut dia, data hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ngawi. Data tersebut nantinya menjadi landasan dalam penyusunan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Semetra, pencanangan SE 2026 dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pada kesempatan itu juga dilakukan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama antara BPS dan Forkopimda sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan sensus.

Selain penandatanganan komitmen, kegiatan ditandai dengan penyematan lencana dan pemakaian rompi kepada perwakilan petugas pendataan sebagai simbol kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan data yang benar kepada petugas.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi semua pihak. Kami berharap masyarakat dapat memberikan data yang sebenarnya sehingga hasil sensus benar-benar mampu menjadi dasar pembangunan ekonomi yang lebih baik bagi Kabupaten Ngawi,” terang Wabup Antok.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Min
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 20 Juni 2026

Danrem Apresiasi Inovasi Budidaya Melon Green House di Kecamatan Padas

SN Media™ Ngawi – Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mengapresiasi inovasi budidaya melon sistem green house yang dikembangkan Danang, petani milenial asal Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Apresiasi tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi budidaya, Jumat (19/06/2026).

Menurut Untoro, pengembangan pertanian modern berbasis teknologi seperti yang dilakukan Danang menjadi contoh nyata bahwa sektor pertanian memiliki prospek besar dan mampu menarik minat generasi muda. Ia menilai, penerapan sistem green house dapat meningkatkan efisiensi budidaya sekaligus menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.

“Pertanian saat ini harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Apa yang dilakukan Mas Danang ini patut diapresiasi karena mampu mengembangkan sistem pertanian yang lebih modern, efektif, dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan,” kata Untoro.

Danrem berharap inovasi tersebut dapat diperkenalkan dan dikembangkan lebih luas di tengah masyarakat. Menurutnya, budidaya melon dengan sistem green house tidak selalu membutuhkan lahan yang luas sehingga dapat menjadi alternatif usaha produktif yang berpotensi menambah pendapatan keluarga.

Ia juga menilai keberhasilan petani milenial dalam mengembangkan pertanian modern dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terjun ke sektor pertanian. Keterlibatan anak muda dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam peninjauan itu, Untoro melihat langsung proses budidaya melon mulai dari pengelolaan tanaman hingga sistem pemeliharaan yang diterapkan di dalam green house. Teknologi yang digunakan dinilai mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara lebih optimal dan efisien. Selain meninjau area budidaya, Danrem juga berkesempatan mencicipi hasil panen melon yang dikembangkan Danang.

Ia mengaku terkesan dengan kualitas buah yang dihasilkan, baik dari segi rasa maupun tampilannya. Untoro menegaskan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sehingga membutuhkan lebih banyak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berani memanfaatkan teknologi dalam setiap proses budidaya.

“Kita membutuhkan lebih banyak petani muda yang berani memanfaatkan teknologi. Dengan begitu, pertanian tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan biasa, tetapi sebagai sektor usaha yang menjanjikan dan memiliki prospek besar. Saya berharap semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk mengembangkan pertanian modern seperti yang dilakukan Mas Danang,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 10 Juni 2026

Harga Onderdil Merangkak Naik, Biaya Perawatan Kendaraan Warga Ngawi Kian Membengkak

SN Media™ Ngawi – Melemahnya nilai tukar rupiah mulai berdampak pada sektor otomotif di Kabupaten Ngawi. Hasil observasi di sejumlah bengkel mobil, bengkel sepeda motor, dan toko suku cadang menunjukkan harga oli serta berbagai onderdil kendaraan mengalami kenaikan, apalagi dibarengi dengan kenaikan BBM Pertamax di bulan Juni 2026.

Pantauan di sejumlah bengkel di wilayah Kota Ngawi hingga kawasan pinggiran memperlihatkan aktivitas servis kendaraan masih berlangsung seperti biasa. Namun, konsumen terlihat lebih berhitung saat memutuskan perawatan kendaraan, terutama yang membutuhkan penggantian komponen dengan biaya cukup besar.

Kenaikan harga paling terasa terjadi pada produk oli mesin. Di beberapa toko perlengkapan otomotif, label harga menunjukkan adanya penyesuaian pada hampir seluruh jenis oli yang beredar di pasaran. Besaran kenaikan bervariasi, mulai 20 hingga 30 persen dibanding beberapa bulan sebelumnya.

Oli standar yang sebelumnya dijual di kisaran Rp30 ribuan kini berada di sekitar Rp38 ribu per botol. Sementara oli kelas menengah yang sebelumnya berkisar Rp52 ribu kini menembus Rp75 ribu. Adapun oli premium yang sebelumnya sekitar Rp95 ribu kini mencapai Rp110 ribu per botol.

Selain oli, kenaikan harga juga terlihat pada sejumlah suku cadang yang umum digunakan masyarakat Ngawi untuk perawatan kendaraan harian. Komponen seperti busi, aki, hingga ban luar sepeda motor mengalami penyesuaian harga dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan pengamatan di toko onderdil, harga busi yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu kini berada di kisaran Rp25 ribu.

Sedangkan ban luar sepeda motor jenis tubeless yang sebelumnya dijual sekitar Rp290 ribu kini mencapai Rp320 ribu per unit. Di sejumlah bengkel, kendaraan yang masuk untuk perawatan mayoritas hanya menjalani servis rutin. Penggantian oli masih menjadi pekerjaan yang paling sering dilakukan, sementara penggantian komponen lain cenderung lebih jarang dibanding sebelumnya.

Pun juga mendapati sejumlah pelanggan lebih banyak menanyakan harga terlebih dahulu sebelum memutuskan perbaikan. Beberapa memilih menunda penggantian komponen yang masih dianggap layak pakai agar pengeluaran tidak membengkak. Fenomena tersebut turut terlihat di sejumlah toko suku cadang di Ngawi.

Pembelian produk otomotif masih berjalan, namun konsumen cenderung membeli kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan mengurangi pembelian komponen cadangan. Bagi masyarakat Ngawi yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja, berdagang, maupun aktivitas sehari-hari, kenaikan harga produk otomotif menjadi tambahan beban pengeluaran.

Terlebih, kendaraan roda dua masih menjadi moda transportasi utama bagi sebagian besar warga di berbagai kecamatan. Jika tren melemahnya rupiah masih berlanjut, harga oli dan onderdil kendaraan di Ngawi berpotensi kembali mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut membuat biaya perawatan kendaraan diperkirakan akan semakin tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 06 Juni 2026

Pertanian Ramah Lingkungan Perkuat Produktivitas Padi Petani Kabupaten Ngawi

SN Media™ Ngawi – Produksi padi di Kabupaten Ngawi selama periode Januari hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Meski luas panen mengalami penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, hasil produksi justru bertambah berkat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik yang diinterpretasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mencatat luas panen padi Januari–Mei 2026 mencapai 52.290 hektare. Angka tersebut berkurang 231 hektare atau 0,44 persen dibandingkan Januari–Mei 2025 yang mencapai 52.521 hektare.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kualitas budidaya pertanian semakin baik. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi indikator bahwa berbagai program pendampingan dan penguatan sektor pertanian mulai memberikan hasil nyata di lapangan.

“Pada periode Januari–Mei 2026, produksi padi Kabupaten Ngawi tercatat mencapai 315.918 ton. Jumlah tersebut meningkat 1.234 ton atau sekitar 0,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 314.684 ton,” rinci Supardi.

Pun kenaikan produksi tersebut ditopang oleh meningkatnya produktivitas padi. Jika pada Januari–Mei 2025 produktivitas berada di angka 5,99 ton per hektare, maka pada periode yang sama tahun 2026 meningkat menjadi 6,04 ton per hektare atau naik sekitar 0,83 persen.

“Peningkatan produktivitas ini menjadi faktor penting yang mampu menutup dampak berkurangnya luas panen. Dengan hasil per hektare yang lebih tinggi, total produksi tetap dapat bertambah meskipun area panen mengalami penyusutan dalam skala terbatas,” selanya lagi.

Sementara, DKPP Ngawi menilai capaian tersebut tidak lepas dari semakin luasnya penerapan Program Perluasan dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan atau PRLB. Program ini mendorong petani menerapkan teknik budidaya yang lebih efisien sekaligus menjaga kesuburan lahan secara berkelanjutan.

Selain itu, pemahaman petani mengenai pemupukan berimbang juga terus meningkat. Penggunaan unsur hara yang lebih tepat membuat kebutuhan tanaman dapat terpenuhi secara optimal sehingga pertumbuhan dan hasil panen menjadi lebih baik. Faktor lain yang turut mendukung adalah menguatnya kemandirian petani dalam mengelola usaha tani. Mulai dari perencanaan budidaya hingga pemanfaatan sarana produksi pertanian dilakukan lebih efektif sehingga biaya dan penggunaan sumber daya dapat ditekan tanpa mengurangi hasil.

Supardi kembali menegaskan pihaknya akan terus memperluas implementasi PRLB serta memperkuat pendampingan kepada petani. Ia berharap peningkatan produktivitas dapat terus terjaga sehingga produksi padi Kabupaten Ngawi tetap tumbuh, mendukung ketahanan pangan daerah.

“Sekaligus menjaga posisi Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 02 Juni 2026

UMKM Ngawi Didorong Manfaatkan Pembiayaan Formal dan Jaminan Perlindungan Usaha

SN Media™ Ngawi – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi terus didorong agar semakin dekat dengan layanan perbankan, sumber pembiayaan formal, serta perlindungan usaha guna mengurangi berbagai risiko yang berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi yang difasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Ngawi bersama sejumlah instansi terkait. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap layanan keuangan yang aman dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ngawi, serta Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Materi yang disampaikan mencakup literasi keuangan, akses permodalan formal, hingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Irine Sulistyowati, menuturkan bahwa peningkatan literasi dan pemahaman terhadap produk keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan UMKM di tengah tantangan usaha yang terus berkembang.

Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengenal berbagai skema pembiayaan yang tersedia. Mereka juga perlu memahami langkah-langkah mitigasi risiko agar usaha yang dijalankan tetap tumbuh sehat, stabil, dan memiliki prospek jangka panjang.

“Melalui edukasi ini, kami ingin para pelaku UMKM semakin memahami akses perbankan dan lembaga keuangan formal sehingga tidak bergantung pada sumber pembiayaan yang berisiko. Di sisi lain, perlindungan usaha juga perlu diperhatikan agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih aman dan produktif,” ujar Irine.

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Pengenalan Produk Permodalan dan Perlindungan Usaha tersebut merupakan bagian dari agenda edukasi TPAKD yang dilaksanakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dalam memperluas inklusi keuangan daerah. Bekal tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat dan terukur.

Pun, melalui peran TPAKD, sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses layanan keuangan yang semakin luas dan mudah dijangkau masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan UMKM terhadap layanan pembiayaan dan perlindungan usaha.

Ia menambahkan, TPAKD akan terus memfasilitasi kegiatan serupa agar semakin banyak UMKM di Kabupaten Ngawi mampu naik kelas, memperluas jaringan usaha, serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang aman dan berkelanjutan.

“Harapannya, semakin banyak UMKM yang memanfaatkan layanan keuangan formal dan perlindungan usaha secara optimal sehingga mampu memperluas usahanya, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok-E
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 24 Mei 2026

Mulai Juli 2026, Pemkab Bidik PAD Rp450 Juta dari Retribusi Pasar Besar Ngawi

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp450 juta dalam enam bulan ke depan dari pengelolaan Pasar Besar Ngawi melalui penerapan retribusi pelayanan bagi para pedagang, meliputi kios, los, parkir, hingga fasilitas MCK.

Penerapan retribusi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026 setelah Pemkab Ngawi memperoleh persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, meski proses pelimpahan aset Pasar Besar Ngawi hingga kini masih berlangsung secara administratif lintas instansi terkait.

Langkah itu ditempuh guna mendukung pemeliharaan sarana perdagangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar, sehingga aktivitas ekonomi rakyat di kawasan Pasar Besar Ngawi dapat berjalan lebih tertib dan nyaman setiap harinya.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, penerapan retribusi diarahkan untuk memperkuat pembiayaan perawatan fasilitas pasar, menjaga kebersihan lingkungan, serta menciptakan kenyamanan aktivitas perdagangan rakyat di kawasan pasar.

“Retribusi ini bukan semata mengejar PAD, tetapi juga untuk memastikan kondisi pasar tetap terawat, bersih, dan nyaman sehingga aktivitas ekonomi pedagang dapat berjalan lebih optimal,” ujar Nilam.

Ia menjelaskan, target PAD sebesar Rp450 juta tersebut bersumber dari retribusi sewa kios, los, parkir, serta penggunaan fasilitas MCK yang berada di kawasan Pasar Besar Ngawi dan mulai diterapkan secara bertahap kepada para pedagang.

DPPTK Ngawi juga telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui perjanjian kerja sama bersama para pedagang yang menempati Pasar Besar Ngawi agar pelaksanaan retribusi pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.

Berdasarkan data DPPTK Ngawi, saat ini terdapat sebanyak 358 kios dan 500 los di kawasan Pasar Besar Ngawi. Seluruh pedagang secara bertahap mulai mengikuti mekanisme retribusi pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap pengelolaan pasar menjadi lebih tertib dan pelayanan kepada pedagang maupun masyarakat dapat semakin maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, proses pengalihan aset PBN hingga kini masih berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum. Penyesuaian administrasi lintas instansi masih dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur yang membutuhkan penyelarasan dokumen antar lembaga terkait sampai saat ini.

Pemkab Ngawi memastikan proses pelimpahan aset tersebut terus dikawal agar segera tuntas. Kepastian hukum dinilai penting guna mendukung pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan Pasar Besar Ngawi dalam jangka panjang dan berkelanjutan bagi para pedagang.

“Pemkab Ngawi berkomitmen terus mengawal proses pelimpahan aset ini agar segera selesai, sehingga pengelolaan pasar dapat berjalan lebih optimal dan memiliki dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Doka
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 19 Mei 2026

Pasar Besar Ngawi Mulai Lengang Saat Harga Kebutuhan Dapur Melonjak

SN Media™ Ngawi – Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Ngawi kembali merangkak naik. Lonjakan harga itu terpantau di Pasar Besar Ngawi pada berbagai komoditas kebutuhan dapur warga.

Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit yang kini menyentuh Rp90 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga komoditas tersebut masih berkisar antara Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram dalam beberapa pekan terakhir.

Tidak hanya cabai rawit, cabai merah keriting juga ikut mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari sebelumnya dijual sekitar Rp35 ribu per kilogram, kini pedagang mematok harga mencapai Rp50 ribu per kilogram di pasaran.

Komoditas bumbu dapur lainnya turut mengalami perubahan harga. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp40 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp50 ribu, sedangkan bawang putih meningkat dari Rp25 ribu menjadi Rp27 ribu per kilogram.

Kenaikan harga juga menyasar sejumlah sayuran yang banyak diburu masyarakat. Sawi hijau yang sebelumnya dijual Rp7 ribu kini naik menjadi Rp10 ribu per kilogram, sementara sawi putih turut melonjak dari Rp6 ribu menjadi Rp10 ribu.

Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan juga mengalami penyesuaian antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kemasan. Pedagang menyebut kenaikan berbagai kebutuhan pokok mulai terasa sejak tiga hari terakhir menjelang perayaan Idul Adha tahun ini.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan di dalam pasar. Suasana Pasar Besar Ngawi tampak lebih lengang dibanding hari biasanya lantaran banyak warga mulai mengurangi jumlah belanja kebutuhan harian mereka.

“Pasar sekarang jadi lebih sepi. Hampir semua kebutuhan naik, mulai cabai, bawang merah, sayuran sampai minyak goreng. Pembeli juga mulai mengurangi belanja karena harga terus naik,” ujar Samsusri.

Keluhan serupa disampaikan pedagang lainnya, Bagus Widyantoro. Ia mengatakan lonjakan harga terjadi hampir merata pada kebutuhan dapur, terutama cabai yang kini menembus Rp90 ribu per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu.

Para pedagang memperkirakan tren kenaikan harga bahan pokok tersebut masih berpotensi berlangsung hingga perayaan Idul Adha usai, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan dan konsumsi rumah tangga.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com