SN-Media™ Ngawi – Bimbingan teknis (bimtek) bagi kepala desa se-Kabupaten Ngawi dibuka langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, di The Sunan Hotel. Kegiatan yang digelar hingga 26 Oktober 2025 itu mengusung tema Sinergi, Solusi, dan Transparansi Menuju Desa Berkeadilan, sebagai upaya memperkuat kapasitas kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
Kegiatan bimtek diselenggarakan melalui kerja sama antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ngawi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Vox Populi, dan LSM Galang. Kolaborasi ini menjadi upaya memperkuat kemampuan kepala desa dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tengah tuntutan keterbukaan serta digitalisasi administrasi publik yang terus berkembang.Para Kades mendapatkan pembekalan mengenai hukum dan administrasi pemerintahan desa sebagai bekal dalam menjalankan tanggung jawabnya di lapangan. Hal ini dirasa penting karena berbagai tantangan masih dihadapi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efektif bagi masyarakat desa.
Bimtek juga menghadirkan pembahasan khusus mengenai restorative justice, penerapan aplikasi Jaga Desa, serta peran para legal dalam membantu penyelesaian permasalahan di tingkat lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan kepala desa mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif dan memanfaatkan teknologi dalam mendukung pelayanan pemerintahan.
Selain aspek hukum, kegiatan ini juga menekankan penguatan administrasi pemerintahan desa. Tema tersebut diangkat karena masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sistem perizinan bangunan gedung yang belum berjalan optimal di beberapa wilayah.
Sesi tentang tata kelola administrasi desa diisi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi. Kedua instansi ini berperan memberikan pembinaan dan arahan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan.
Ketua PWI Kabupaten Ngawi, Zainal Abidin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
“Peningkatan kapasitas aparatur desa memerlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi wartawan dan lembaga hukum. Kolaborasi ini penting agar tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel,” ujar Zainal.
Ia menambahkan, melalui bimtek ini diharapkan para kepala desa dapat memperluas wawasan serta memperkuat kerja sama lintas sektor untuk membangun desa yang berkeadilan.
“Kami berharap para kepala desa di Ngawi mampu menghadirkan inovasi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi warganya, sesuai semangat transparansi dan profesionalisme,” pungkasnya.
Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News
Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok PWI Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda