PEMBERITAHUAN KEPADA KHALAYAK UMUM: Berhubung maraknya SMS ataupun Telepon yang mengatasnamakan Blog Media Sinar Ngawi, yang isinya meminta-minta sesuatu, diharapkan untuk lebih waspada dan hati-hati dan tidak menanggapi hal tersebut
Custom Search

Sabtu, 16 Oktober 2021

Kemenag Ngawi Masih Menunggu Prosedur Resmi Pemberangkatan Jemaah Umrah

Aplikasi uji kir sipengarah

SN-Media™ Kota-Terbitnya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi yang seiring makin membaiknya penanganan Covid-19, makai pelaksanaan umrah untuk jemaah asal Indonesia di buka kembali.

Mukhibudin, Kasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh Kemenag Ngawi mengatakan bahwa masih belum bisa memastikan keberangkatan jamaah umrah perdana, pasalnya teknis pelaksanaan masih dalam proses pembahasan. 

“Prosedur pelaksanaan umrah terkait karantina maupun vaksin masih digodok oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri,” jelasnya 

Meskipun keberangkatan umroh menjadi hak dan tanggung jawab biro travel umrah, masih menurutnya, tentunya pihak Kemenag Ngawi yang akan berikan rekomendasi keberangkatan umrah. 

“Mengenai kepastian pelaksanaan umrah sendiri, pihak Kemenag Ngawi masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat,” pungkasnya. 

Pewarta: TIM
Editor : RO
Copyright : SNM


Jumat, 15 Oktober 2021

Masuk penghujung Tahun, 8 OPD Di Ngawi Lakukan Sosialisasi Bidang Cukai

DBHCHT Ngawi

SN-Media™ Ngawi-Sempat terhambat pemberlakuan PPKM akibat tingginya kasus Covid-19 di Ngawi, masuk dipenghujung tahun 2021, khususnya kegiatan di bidang penegakan hukum yang bersuber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah dilakukan.

Sri Widodo, Kabag Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi mengatakan bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tahun anggaran 2021, yang tadinya dijadwalkan bulan Juni hingga Agustus, baru mulai bisa dilaksanakan bulan September. 

“Masuk bulan ini (September) yang mana sudah longgar PPKM-nya, maka kegiatan dilaksanakan, mengingat penyerapan belanja pemerintah sangat berpengaruh bagi pertumbuhan serta dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata dia. 

Masih menurutnya, ada 8 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), penerima DBHCHT khusus bidang penegakan hukum dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai diantaranya Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi, DLH, Diskominfo, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian serta Dinas Pangan dan Ikan, kemudian DPMD dengan total pagu anggaran Rp. 6,148,403,250. 

Widodo, begitu sapaan akrabnya, juga mengharapkan dalam penggunaan DBHCHT tersebut, agar OPD bisa menjalankan program sesuai perencanaan maupun penganggarannya. 

“Output dari penegakan hukum oleh OPD tersebut adalah terlaksananya sosialisasi, sedangkan outcomenya adalah dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyaraakat akan cukai meningkat, maka peredaran rokok ilegal bisa semakin berkurang,” pungkasnya.  

Pewarta: dAm
Editor : Ku
Copyright : SNM


Kamis, 14 Oktober 2021

Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat, Perangkat Desa Ikuti Sosialisasi Bidang Cukai

Sosialisasi Cukai Ngawi

SN-Media™ Ngawi-Dalam rangka penyampaian informasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada masyarakat maupun pemangku kebijakan, bertempat di RM Notosuman Ngawi (13/10).

Fuad Misbahuddin Fahmi, Kabid Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi mengatakan, masyarakat yang masih awam tentang cukai, seringkali tersandung masalah hukum karena cukai, sehingga percepatan sosialisasi di bidang cukai harus segera diberikan kepada masyarakat. 

“Sengaja dalam sosialisasi tersebut, sebagai peserta adalah perangkat desa dengan maksud, perangkat desa yang merupakan ujung tombak pelayanan serta informasi bagi masyarakat,” kata dia. 

Masih menurutnya, dengan memahami peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka perangkat desa bisa melakukan sosialisasi kepada masyakat, sehingga bisa menekan peredaran cukai ilegal. 

Ditempat yang sama, Kurniawan Andy Nugroho, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngawi, yang juga sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut mengatakan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.  

Pewarta: TIM
Editor : Kun
Copyright : SNM