skip to main |
skip to sidebar
NGAWI™ Oknum PNS di lingkup Dinas Perhubungan Kab. Ngawi, berinisial SYN terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, yang bersangkutan dilaporkan oleh Hardana karena diduga melakukan penipuan yang dibenarkan oleh Kasat Reskrim polres Ngawi AKP Sukono saat dikonfirmasi terkait ulah oknum PNS tersebut.
Menurutnya peristiwa tindak penipuan berawal saat Hardana, 30 th, warga Kecamatan Karanganyar bertemu dengan SYN yang merupakan warga Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren dengan menjajikan pekerjaan di Dishub Ngawi, kata kesepakatan antara keduanya langsung terjadi dengan menyerahkan uang Rp 17 juta dari Hardana ke SYN yang terjadi pada 8 Februari 2010.
Dengan uang tersebut SYN mengatakan dengan berjanji bakal mengusahakan Hardana menjadi tenaga Honorer Daerah (Honda) dan sebagian uangnya akan dipakai untuk pengurusan administrasi guna mendapatkan SK.
Tidak berselang lama Hardana bekerja di staf peron terminal Kertonegoro Ngawi namun tanpa dibekali surat secuwilpun apalagi SK serta gaji. Setelah berjalan dua tahun dari masa kerjanya Hardana menagih janji kepada SYN yang katanya SK dan gaji akan diberikan bilamana masa kerjanya sudah dua tahun.
Akan setiap Hardana meminta kepastian tentang SK dan gaji sesuai kesepakatan awal, SYN selalu mengelak dengan segala alasan. Dari sinilah timbul kecurigaan dari Hardana terhadap tindak penipuan yang dilakukan SYN maka dirinya (Hardana-red) melaporkan kelakuan SYN ke Polres Ngawi.
“ Kami sudah menerima laporan dari korban dan saat ini anggotanya tengah melakukan penyidikan lebih dalam atas kasus ini” terang AKP Sukono. Tambah Kasat Reskrim, kepada pelaku dapat diancam tindak pidana kurungan penjara selama 10 th lebih atas 2 pasal yang dilanggarnya yakni pasal 372 tentang penggelapan dan 378 tentang penipuan.
Sementara Hardana sendiri menuturkan setiap kali dirinya nagih janji SYN selalu mengelak bahkan tidak jarang SYN malah mengindar.
” Saya bisa bekerja di dishub asalkan memberikan uang tunai 17 juta kepada pelaku karena saya butuh pekerjaan, yaa akhirnya saya menyanggupi” terang Hardana. Masih dari Hardana, sebenernya kalau SYN ini peka dan cepat mengambil tindakan sebagaimana yang telah dijanjikan terhadap dirinya maka urusan bakal selesai. (pr)
KOTA™ Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, tidak mau kecolongan terkait anggaran daerahnya yang dipakai secara sembrono. Pada pekan ini Kanang (panggilan akrab dari Ir Budi Sulistyono-red) langsung memperingatkan penggunaan honorarium di lingkup Dinas Pendidikan Ngawi yang dianggap telah terjadi pembekakan.
Tragisnya, masih ada saja sekolah yang sengaja mencantumkan angka honor yang diambilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun sebelumnya selaku Bupati Ngawi sudah seringkali mewanti-wanti jangan sampai terjadi pemangkasan BOS yang semestinya untuk dipakai para peserta didik. “Bila menemukan pelanggaran pemakaian BOS dari sekolah seharusnya Pak Abimanyu (Kadindik Ngawi-red) harus tegas menindaknya,” terang Kanang.
Kanang juga mencotohkan seperti honor untuk koreksi try out serta ujian sekolah seharusnya tidak perlu dianggarkan karena dianggap sudah menjadi kewajiban dari tenaga didik. Selain itu Kanang juga menyorot pemakaian anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasi saat para kepala sekolah melakukan rapat.
elain itu selaku Bupati, pihaknya menilai jangan sampai terulang lagi soal honorarium yang sejauh ini bisa dinilai membudaya dilingkup Dindik. “Sebenarnya jangan meminta honor lagi nanti bisa dobel gajinya padahal para guru sudah digaji dari pemerintah,” tegasnya. Memang seperti yang terlihat dilapangan, dari SD sampai SMP penggunaan dana BOS masih saja yang terserap untuk kegiatan guru. Kenyataan yang demikian ini sangat berbalik dimana seharusnya para siswa tidak perlu menyokong Kegiatan Belajar Mengajar (KMB).
“Para guru yang sudah mendapatkan tunjangan berupa sertifikasi jangan berulah yang merugikan dunia pendidikan, guru sejahtera kalau siswanya menderita apa yang terjadi coba,” beber Kanang. Untuk kedepanya Kanang menghimbau kepada seluruh jajaran lingkungan Dindik Ngawi jangan sampai dana BOS hanya dipakai untuk kegiatan para guru yang terkesan hura-hura.
Apalagi untuk tahun ajaran kedepan pihak pemkab Ngawi merencanakan sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP. Dan dana BOS yang nilainya hampir 57 miliar lebih bilamana dipakai secara efektif dan tepat sasaran bukan kata tidak mungkin sejumlah 93 ribu siswa SD maupun SMP akan terbiayai. Sementara Abimanyu, Kepala Dinas Pendidikan Ngawi menyatakan kritikan tajam yang dilontarkan kepada pihaknya sebagai modal awal untuk berbenah untuk institusinya maka yang dilakukan akan segera melakukan sosialisasi terhadap lembaga pendidikan yang melakukan kesalahan terkait dana BOS. (pr)
WATUALANG™ Rakini,(43 th), warga Desa Watualang, Kecamatan Ngawi Kota terpaksa menjalani perawatan intensive di RSUD Dr Soeroto Ngawi. Wanita paruh baya tersebut hanya bisa berbaring lemas karena menahan sakit panas akibat sekujur tubuhnya melempuh seperti luka bakar.
Kondisi penyakit yang dialami Rakini saat ini dalam medisnya biasa disebut Stevens Jonhson Syndrome (SJS) adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh alergi atau infeksi. Sindrom tersebut mengancam kondisi kulit yang mengakibatkan kematian sel-sel kulit sehingga epidermis mengelupas atau memisahkan diri dari dermis.
Sindrom ini dianggap sebagai hipersensitivitas kompleks yang memengaruhi kulit dan selaput lendir. Kondisi yang cukup memprihatinkan pada awalnya Rakini menderita epilepsi dan kejang terus dibawa oleh orang tuanya ke dokter praktek yang ada di Jalan Mangkubumi Ngawi.
Seperti penjelasan Suyadi ayah korban mengatakan, setelah sampai di dokter praktek yang berinisial Dr WDY, oleh dokter ini korban tidak disuntik melainkan diberi resep obat untuk membeli di apotik yang masih satu atap dengan dokter praktek.
Kemudian setelah sampai dirumah Rakini langsung mengkonsumsi obat yang baru saja dibeli dari apotik mendasar resep dokter tersebut namun, tidak berselang lama tubuh Rakini langsung melempuh disekujur tubuhnya seperti halnya terbakar.
“Jenis obat apa yang diberikan dokter itu saya sendiri juga tidak tahu, yang jelas setelah minum obat yang baru saja dibeli dari apotik anak saya merasa sakit panas yang luar biasa diikuti kulit yang melempuh padahal sebelumnya tidak pernah mengalami seperti penyakit yang seperti ini,” keluh Suyadi, Senin (28/5). Karena merasa khawatir terhadap kondisi yang makin memburuk akhirnya Rakini dibawa ke RSUD Dr Soeroto Ngawi untuk mendapatkan perwatan secara intensif.
Selama dalam perawatan di RSUD Dr Soeroto, Rakini sulit diajak komunikasi terkait penyakit yang dideritanya. Sesekali mengeluh panas seperti orang terkena luka bakar dan tidak jarang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian Dr Handriono yang menangani korban di RSUD Dr Soeroto Ngawi menjelaskan, untuk sementara Rakini diduga akibat alergi obat yang diminumnya.
“Untuk pasien seperti ini akibat alergi obat, namun saya sempat tanya ke pasien ini setelah mengonsumsi obat sesuai resep yang diberikan dokter praktek, untuk dampak dari stevens johnson ini bisa merusak semua organ tubuhnya apalagi si pasien sebelumnya mempunyai kelainan epilepsi,” terang Dr Handriono. Untuk sementara Dr WDY belum bisa ditemui dan memberikan keterangan terkait penyakit yang dialami Rakini ini. (pr)
KOTA™ Seorang penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ngawi mendadak tewas diruang tahanan pada Minggu pagi (27/5), korban tewas secara mendadak ini diduga akibat serangan jantung yang dideritanya. Tahanan tersebut atas nama Lakin, 52 th, warga Dusun Banjar, Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi Kota.
Lakin merupakan seorang tahanan titipan dari Polsek Ngawi Kota karena tersandung kasus togel yang baru mendekam di LP Ngawi sekitar seminggu lalu. Kematian Lakin secara otomatis cukup menggegerkan para napi lainya, menurut informasi yang ada korban sebelumnya pernah mengeluh sakit demam setelah itu kondisinya makin memburuk dan dibawa ke ruang kesehatan LP namun sekitar pukul 05.00 WIB Lakin langsung menghembuskan nafas terakhir.
Dengan kasus kematian tahanan tersebut timbul kecurigaan dengan adanya desas-desus yang mengatakan akibat dari perlakuan buruk dari sesama tahanan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Masindra selaku kasi humas lapas Ngawi bahwa narapidana yang kasusnya belum di meja hijaukan ini meninggal karena serangan penyakit jantung dan bahkan sebelumnya telah di rawat oleh rekan satu selnya.
" Korban meninggal karena penyakit jantung bukan karena perlakuan buruk dari rekan dan petugas lapas dan isu itu tidak benar,” tegasnya.
Sementara itu pihak tenaga medis RSUD dr Soeroto Ngawi usai otopsi mayat Lakin membantah bila korban meninggal di rumah sakit.
" Korban tiba di rumah sakit sekitar pukul 06.00 wib kurang lebihnya dan itu sudah meninggal ," ungkap Nari selaku tenaga otopsi mayat.
Setelah jenazah korban diperiksa petugas identifikasikemudian oleh pihak keluarganya langsung dibawa kerumah duka untuk disemayamkan.
Terkait kematian Lakin pihak keluarga sebetulnya meragukan kalau penyebabnya karena serangan jantung. Seperti yang diungkapkan Danang salah satu famili korban menyebutkan sebelum ditahan Lakin tidak punya kelainan jantung.
“Sepengetahuan saya korban tidak pernah terkena serangan jantung namun demikian pihak keluarga tidak memperkarakan penyebab kematianya dan menerima kenyataan yang ada saja,” terangnya.(pr)
KOTA™ Ratusan siswa berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Ngawi, gelar aksi pawai kelulusan dengan berkendara roda dua, Sabtu (26/5). Konvoi kelulusan yang dilakukan berbagai kelompok pelajar setingkat SMA ini tidak tertumpu pada satu lajur dan cendrung membentuk gerombolan yang terpecah tak beraturan dengan menyusuri jalur Ngawi-Jogorogo, Ngawi-Kedunggalar .
Mereka melakukan konvoi tidak khayal membuat kemacetan sepanjang jalan yang dilaluinya meskipun mendapatkan pengawalan dari satuan lalu lintas Polres Ngawi. Seperti yang dilakukan Mardian dan puluhan teman pelajarnya dari SMK KP Paron mengatakan konvoi yang dilakukanya sebagai bentuk pesta kelulusan. "Ya kita semuanya cukup senang dengan kabar bahwa saya lulus apalagi teman se sekolahan saya lulus semua," terang Mardian.
Aksi konvoi seperti yang terlihat tidak hanya dilakukan siswa cowok namun para cewekpun tidak mau ketinggalan dengan mencorat coret bajunya dengan cat berbagai warna sambil mengendarai sepeda motor.
"Biasanya kita konvoi sampai di Jogorogo dan meluapkan kegembiraan kita semua," tambah Mardian. Kemudian terkait jumlah kelulusan siswa SMA hari ini mencapai 99,85 % sedangkan untuk siswa SMK lulus 100 %, data tersebut langsung disampaikan dari Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Ngawi, Gunadi Ash Cidiq M.Pd, diruang kerjanya. "Dan dipastikan secara total dari 4718 siswa peserta UN setingkat SMA yang tidak lulus hanya tiga anak, dan ketiganya berasal dari sekolah SMA bukan SMK," terangnya.
Sedangkan mengenai format pengumuman kelulusan yang disampaikan ke siswa untuk tahun ini tambah Gunadi Ash Cidiq M.Pd, menggunakan cara-cara kondusif untuk menjaga tindakan anarki dari siswa sendiri bilamana dinyatakan tidak lulus.
Dan metode yang diterapkan pengumuman kelulusan lewat SMS dengan bekerja sama dengan provider tertentu selain itu juga lewat surat yang dialamatkan ke masing-masing orang tua siswa.
"Soal aksi konvoi yang dilakukan para siswa sebetulnya sudah jauh hari kita peringatkan jangan sampai terjadi karena dapat mengganggu aktivitas umum, namun demikian aksi konvoi yang sudah menjadi trend tersebut memang kita sendiri sulit mencegahnya," pungkas Gunadi Ash Cidiq M.Pd. (pr)
KOTA™ Jelang pengumuman kelulusan esok, dalam Evaluasi Ujian Nasional 2012 Bidang Dikmen unit pelayanan sekolah hari ini (25/05), dapat dipastikan bahwa dari 4718 peserta Ujian Nasional, sedikitnya 3 siswa dinyatakan tak lulus UN berasal dari SMA. Sedangkan SMK diprediksi lulus 100%.
Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Ngawi, Gunadi Ash Cidiq M.Pd dalam keterangannya menyimpulkan bahwa dalam prosentase kelulusan secara umum untuk tikat sekolah menengah mencapai 99,85%. “Untuk Komparasi kelulusan SMA dan SMK, disini untuk SMA ada tiga siswa yang tidak lulus dantaranya program IPS dua siswa dan untuk IPA satu siswa.” Terangnya.
Juga ketika disinggung format penyampaian pengumuman kelulusan yang sedianya akan dilakukan pada hari Sabtu (26/05), Gunadi Ash Cidiq M.Pd lebih mengedepankan cara-cara yang kondusif. “Kita menggunakan SMS dengan bekerja sama dengan provider tertentu, serta menggunakan surat yang akan disampaikan langsung kerumah orangtua murid.” Tegasnya sambil menambahkan bahwa semua ini dilakukan guna meminimalisir konvoi kelulusan yang tiap tahun dipastikan terjadi.
Dapat dikabarkan, di tahun pembelajaran 2001/2012 ini, khususnya tingkat SMA sederajat justru keberadaan beberapa sekolah favorit tak mampu mencetak prestasi seimbang dengan nama besarnya. Sebut saja untuk 10 besar perolehan NUN-IPA, SMA 2 Ngawi justru pada urutan ke 9. Saudara sepupunya, SMA 1 Ngawi berada pada urutan pertama disusul SMAN 1 Ngrambe dan SMAN 1 Karangjati.
Sementara, jeblognya hasil NUN dibeberapa sekolah favorit menjadi sorotan utama beberapa pihak. “Dengan melihat hasil seperti ini, berarti Murid kelihatannya lebih tenang belajar ketika sekolahan itu murah dan nyaman.” Sela Kabid Pendidikan Menengah itu dibarengi dengan suara tawa lirih para undangan kepala sekolah yang hadir.(kun)
KAWU™ Elda Sulistyowati, 5 th, anak ketiga dari pasangan Sumiati, 38 th, dan Poyo, 40 th, warga Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar harus menahan sakit akibat terkena Atresia Trikuspidalis atau penyumbatan salah satu pembuluh darah yang ada dijantungnya.
“Anak saya pertama kalinya diketahui mempunyai kelainan jantung tersebut memasuki umur dua tahun saat itu gejalanya sering mengalami kaget dan sesak nafas,” terang Sumiati, Kamis (24/5). Saat itu pihak kedua orang tua Elda tidak mengira kalau anaknya mengindap kelainan jantung, lama kelamaan fisik badan Elda makin melemah apalagi putri ketiganya tersebut seringkali mengalami sesak nafas serta gejala lainya juga nampak dengan kulit tubuh yang membiru.
Kemudian Elda langsung diperiksakan ke polindes setempat, hasil dari diagnosa sementara menyebutkan ada bagian jantungnya yang mengalami kelainan. Untuk meyakinkan penyakit jantung yang dialamai bocah lima tahun tersebut bidan polindes Desa Kawu,Titik Putikah, menyarankan untuk segera membawa Elda ke RSUD Dr Soeroto Ngawi ternyata hasil pemeriksaan dokter bahwa Elda mengalami Atresia Trikuspidalis.
“Selama ini hanya mendapatkan perawatan jalan dari pihak RSUD Dr Soeroto Ngawi dengan memberikan sejenis obat,” urai Sumiati. Dari hasil perawatan jalan sesuai kenyataan tidak ada perubahan sama sekali penyakit jantung yang diderita Elda. Kemudian lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dari pusat, Elda Sulistyowati harus segera mendapatkan perawatan dengan cara operasi jantung di RSCM Jakarta.
Dengan mendapatkan kabar tersebut Elda Sulistyowati harus dibawa terlebih dahulu ke RSUD Dr Moewardi Solo pada akhir bulan April yang lalu untuk mendapatkan pemeriksaan radiologi, EKG dan ekokardiogram. Selanjutnya dengan hasil diagnosa tersebut sesuai rencana pada Minggu (27/5) akan dibawa ke RSCM Jakarta guna operasi pembedahan utama yang bisa dilakukan untuk memperbaiki transposisi arteri besar pada jantungnya.
Menurut Titik Putikah salah seorang bidan polindes Desa Kawu kalau penyakit yang dialami Elda tidak segera mendapatkan pertolongan bisa saja menyebabkan jiwanya tidak tertolong.
“Kasus atresia trikuspidalis kalau tidak segera ditangani dengan cara operasi pembedahan pada jantung bisa saja merenggut jiwa si penderita, karena asupan gisi maupun oksigen ke jantung terhambat lama kelamaan kondisi penderita pasti melemah,” ungkap Titik Putikah. (pr)
Ditengah gencarnya masyarakat menyoroti money politik terkait pesta Demokrasi, malah justru berbalik arah dengan rencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (BPMP) Kab/ Ngawi. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang secara serentak akan dilaksanakan tahun depan, anggaranya bakal dinaikan 100 persen dari ketetapan sebelumnya.
Rencana kenaikan anggaran Pilkades tersebut mencuat setelah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ngawi, Drs. Mokh Sodiq Tri W, M.Si melakukan hearing dengan Komisi I DPRD Ngawi pada awal minggu ini. “Secara pasti anggaran Pilkades akan kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, maka sebelum PAPBD tahun ini besaranya sudah kita tentukan,” terang Drs. Mokh Sodiq Tri W,M.Si, Selasa (22/5).
Tambahnya, pada Pilkades sebelumnya pihak Pemkab Ngawi untuk mensuport anggaran Rp 5 juta setiap desanya untuk melaksanakan proses pemilihan kepala desa akan tetapi pada tahun 2013 mendatang rencananya naik menjadi Rp 10 juta setiap desanya. “Mudah-mudahan mendapatkan persetujuan dari pihak legislative nantinya,” tegasnya.
Dalam hearing dengan Komisi I DPRD Ngawi yang diketuai Maryoto, pihak BPMP juga merencanakan proses penjadwalan pelaksanaan Pilkades secara bertahap.
Untuk tahun mendatang ada 175 desa yang akan melaksanakan Pilkades dari 217 desa yang ada di Kabupaten Ngawi. Dan dipastikan untuk mengawali Pilkades sekitar bulan Juli 2013 sudah memasuki tahap pertama. “Pokoknya kalau bias sebelum Desember 2013 sudah rampung semuanya bagi desa yang melaksanakan Pilkades,”urainya lagi.
Kemudian Maryoto secara terpisah mengungkapkan, guna membatasi gerak dari para broker Pilkades memang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mengatasi kecurangan. “Jadi jangan sampai pilihan rakyat malah dikalahkan dengan yang dijagokan broker,” kata Maryoto.
Mengenai rencana kenaikan anggaran Pilkades, Maryoto tidak menampik adanya rencana yang disampaikan BPMP tersebut. Namun demikian, pihaknya selaku legislative akan terus memantau penguncuran dana yang diposkan lewat PAPBD harus benar-benar tepat sasaran.
“Tujuan untuk menaikan anggaran Pilkades supaya masyarakat lebih antusias mendatangi TPS, jadi mereka bisa langsung memilih sesuai pilihan hati nuraninya bukan memilih karena ada factor ada iming-iming uang dari pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab,” pungkas legislator dari PKS ini. (pr)
Kebakaran hebat sempat melumat habis 1 rumah milik pasangan suami istri Winarto (55 th) dan Winarsih (51 th) Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Senin (21/5). Rumah yang terbuat dari kayu dan berdinding papan ini dalam sekejap langsung ludes dilalap si jago merah dan tinggal meninggalkan puing-puingnya saja.
Kebakaran hebat sempat melumat habis 1 rumah milik pasangan suami istri Winarto (55 th) dan Winarsih (51 th) Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Senin (21/5). Rumah yang terbuat dari kayu dan berdinding papan ini dalam sekejap langsung ludes dilalap si jago merah dan tinggal meninggalkan puing-puingnya saja.
Peristiwa yang cukup menggemparkan warga sekitarnya tersebut terjadi pada pukul 15.00 WIB, saat si pemilik rumah sedang berada dirumah tetangganya. Ketika terdengar suara gemertak Winarto langsung berlari melihat rumahnya yang mulai terbakar dan melihat api muncul dari salah satu kamar rumahnya.
Saat itu juga Winarto berteriak minta tolong terhadap tetangga dekatnya untuk ikut memadamkan api yang sudah mulai menjalar. Namun, karena didalam rumah berisi barang-barang yang mudah terbakar, kobaran api makin membesar para warga yang mencoba memadamkan api tidak mampu berbuat banyak.
Tidak berselang lama satu unit mobil PMK dari Pemkab Ngawi datang untuk mencoba menjinakan si jago merah dengan dibantu para warga. Tindakan pemadaman dari PMK tersebut ternyata tidak mampu juga menghentikan kobaran api apalagi saat waktu yang bersamaan angin bertiup lumayan kencang akibatnya dalam waktu 45 menit rumah Winarto rata dengan tanah.
“Saat itu yang saya dengar ada suara semacam ledakan kecil dari dalam rumah Winarto, tidak berselang lama ada asap yang membumbung tinggi,” ujar Suyati, salah satu tetangga korban. Dengan peristiwa tersebut si pemilik rumah lanngsung syok melihat satu satunya rumah miliknya hangus terbakar.
Apalagi kata Suyati, bulan depan Winarto akan mempunyai hajatan dengan menikahkan anak kelimanya. “Kejadian kebakaran memang sangat menyedihkan apalagi nanti sekitar tanggal 10 Juni yang bersangkutan akan punya gawe mantu,” beber Suyati.
Sementara kerugian materi akibat kebakaran tersebut belum bisa dipastikan jumlahnya hanya saja kalau ditaksir sekitar 50 juta. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri baru diduga dari arus pendek listrik yang terjadi pada barang-barang elektronik milik Winarto.
Untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran pihak Polsek Geneng langsung mendatangi TKP dengan memasangkan garis polisi dan mengumpulkan beberapa barang bukti berupa alat pemasak nasi atau magicom. “Pokoknya untuk penyebab kebakaran masih kita selidiki apakah dari arus pendek atau dari penyebab lainya,” ungkap AKP Partono, Kapolsek Geneng. (pr)
Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan MoU (Memorandum of Understanding) tentang penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo hari ini di Pendopo Wedya Graha Ngawi, Senin (21/5).
Dalam nota kesepahaman bersama antara Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, dengan Bupati Gorontalo, David Babihoe Akib, tujuan program transmigrasi adalah mengurangi kemiskinan dan mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Ngawi. Selain itu program tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo serta untuk sumber daya di wilayah timur Indonesia, diantaranya Provinsi Gorontalo.
Dalam keteranganya Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, dari hasil MoU dengan Kabupaten Gorontalo secara komperhenship akan terus memacu tercapainya program transmigrasi, riilnya setiap tahun akan mengupayakan program transmigrasi dilakukanya dari Ngawi.
Selain itu penerapan sistem tidak sentralistik dan top down dari pusat melainkan kerjasama langsung antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Lanjut Ir Budi Sulistyono, metode transmigrasi untuk saat yang ini dengan perhitungan penduduk yang diberi kesempatan menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), dengan perbandingan setengah jumlah transmigran harus sama dengan jumlah transmigran penduduk asal (TPA). Dengan demikian hasil MoU, Pemkab Ngawi akan terjalin komunikasi secara intensif dengan Pemkab Gorontalo terkait kerjasama pengiriman transmigran.
"Untuk saat ini seperti yang terlihat program transmigrasi sudah dapat dikatakan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan para transmigran dan berdampak baik bagi warga setempat," terang Bupati Gorontalo, David Babihoe Akib.
Sebagai daerah tujuan transmigrasi lanjut Bupati Gorontalo, akan menyiapkan lahan seluas 1.250 hektar untuk 50 KK peserta transmigrasi yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Ngawi. "Setiap KK akan dikasih tanah garapan 2 hektar dan jaminan hidup sebelumnya selama satu tahun sebelum mereka mandiri," lanjutnya.
Meski demikian David Babihoe Akib untuk daerah pengirim transmigrasi seperti Kabupaten Ngawi harus melaksanakan seluruh persyaratan bagi penduduknya yang akan menjadi transmigran, diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI), berkeluarga dibuktikan dengan surat nikah dan kartu keluarga, memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, berusia antara 18 sampai 50 tahun sesuai KTP, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerjasama antar daerah. (pr)
Entah kata apa yang harus dilontarkan dari mulut-mulut rakyat ? hujatan ataupun kritikan tajam tidak bedanya dengan pujian saat didengar pejabat di negeri ini. Dalam arti kata rakyat makin dikibuli dengan satu kata “Reformasi”.
Dalam konteknya, reformasi tidak ubahnya sebuah era pendustaan yang makin terlihat jelas sesuai umur dari reformasi sendiri. Kalau kita mendengar kata hati boleh dibilang betapa susahnya mencari orang jujur di jaman reformasi, dimana tanpa kita sadari manusia saling kasak kusuk dengan saling intip mengintip, saling curiga mencurigai satu sama lain. Ketidak kemampuan berpikir obyektif serta susahnya menemukan jati diri dalam mengemban amanah rakyat, karena didahului perasaan was-was terhadap orang disekelilingnya. Nah, persoalan antara dua pihak yakni rakyat dan pejabat yang sangat multi komplek akan sangat rentan ke titik terendah “Mosi Tidak Percaya”.
Tudingan rakyat yang makin mengerucut bahkan sangat konstruktif akan sampai pada muara kalimat betapa susahnya menemukan manusia jujur di era reformasi. Kedudukan menuju ranah kekuasaan di negeri ini kerap kali melalui kanal politik. Satu persoalan antara politik yang lekat dengan politisi dan politikus, mereka cukup elegan mengumbar janji manis atau janji busuk demi mengarah kedudukan yang prestisius tanpa mengindahkan persoalan rakyat yang sebagaimana mestinya. Sebenarnya rakyat hanya butuh kejujuran, muak gombalan-gombalan dari sang pemimpin bukan dari sang pemimpi untuk negeri.
Terus bagaimana rakyat mengimplementasikan makna demokrasi sesuai sistemnya. Bagimana rakyat menyikapi pengatur gerak roda yang makin bobrok dilindas kepentingan tertentu. Yang perlu kita ingat dicatat atau tidak, menjelang pergeseran pemimpin apa yang selalu didengar, dilihat dan dirasa oleh rakyat. Suatu ketika calon-calon pengemban amanah rakyat memainkan lidahnya di areal public seperti media massa dan elektronik tidak ada satupun kata yang terlontar sesuatu yang lemah melainkan kedigdayaan dirinya menahkodai negeri.
Aksi penghipnotisan dari sang pemimpin yang memimpikan rakyat menuju alam adil makmur hanya sepersekian detik saja. Bukti, sudah berapa kali para pemimpin berjanji akan memberantas korupsi yang menelantarkan nasib rakyat. Sesuai kenyataan malah berbalik, makin suburnya aksi pencurian uang rakyat sesuai motifnya dan seakan mereka kebal terhadap hukum karena beranggapan pasal demi pasal bisa dibelinya. Masalah korupsi di negeri ini sudah seperti benang kusut yang susah diuraikan dan dipilah.
Sejak memasuki zaman reformasi hingga saat ini, Indonesia tak pernah sepi dari berita korupsi yang tersaji di halaman utama berbagai media. Mungkinkah oleh para koruptor dimaknai sajian hangat bagi pembacanya lepas dari layak atau tidak. Tahun demi tahun berganti, demikian juga tampuk kepemimpinan pun terus berganti, namun masalah korupsi tidak pernah terkikiskan. Irama laju kebusukan pejabatpun mulai melebar dari masalah korupsi pusat yang bak tidak ada ujung pangkalnya, kini justru ada sajian baru dengan mencuatnya kabar mark up dana APBD di berbagai pemerintah daerah. Sudah kroniskah moral pejabat kita?
Memang kejujuran bisa disebut “benda termahal” untuk saat ini, bila menyikapi kebusukan pejabat yang lekat dengan korupsi namun bukan arti kata pukul rata terhadap predikat untuk para pemimpin. Yang paling menarik, Saling lempar pernyataan tentang korupsi berujung dengan pro kontra dari pernyataan tersebut.
Yang pihak satu menyalahkan yang ke pihak lain, dan yang disini menyalahkan yang disitu. Terlebih lagi sekarang media bagaikan ajang pertarungan jadi hematnya begitu masuk media maka ancang-ancang saja diadu dengan yang pihak lain. Menurut dari pemikiran saya semuanya sudah melampaui batas etika. Bebas dialam reformasi memang bebas tetapi bebas bukan kebablasan dengan seenaknya kehendak tanpa memperdulikan batasan yang ada.
Sebelumnya saya punya perasaan tidak jujur terhadap kemauan saya sendiri, ingin menulis artikel yang baik itu bagaimana ? dan bagaimana pula nanti artikel yang saya tulis tidak berimbang dengan dituding mengadu domba. Padahal sesuai kemauan yang saya cermati dari hari ke hari negeri yang makmur ini tidak hanya domba saja yang bisa bersuara. Maka dari pencermatan artiklulasi yang sebenarnya dari sajian saya, rakyatlah yang sebenarnya menjadi tuan dari pemegang kedaulatan tertinggi dan bukan….!!! Sebagai pelayan pemimpin busuk.
Di Tulis : D.Purwanto
Seperti yang dirasakan Udin, 23 th, warga asal Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Magetan sekujur tubuhnya mengalami babak belur terkena pukulan dan tendangan dari warga yang dibuat geram karena ulahnya. Peristiwa terjadi pada awalnya pada Kamis (17/5) saat Udin bertandang kerumah YM yang statusnya janda di Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Ngawi.
Dengan berjalan mengendap-endap Udin masuk kerumah janda yang diyakini masih semlohai lewat Jendela belakang. Nah, saat Udin yang mulai kerasukan nafsu syahwat tersebut beberapa orang warga sekitar rumah YM mulai menyanggongnya.
Udin masuk rumah YM, para warga yang mulai geram langsung menggerebeknya dan tidak khayal lagi ternyata Udin memang memamerkan senjata ampuhnya kepada janda setengah tua tadi disalah satu kamarnya.
Tak pelak para warga langsung menggelandang pasangan yang berbeda jenis sehabis main kuda-kudaan ke balai desa setempat namun sialnya Udin harus menerima beberap kali bogem mentah dari warga.
"Puluhan warga mengaku terpaksa menghakimi dan mengarak Udin ke kantor desa karena warga mengaku kesal dengan perbuatan Udin ini, apalagi saat digerebek, Udin dan YM dalam kondisi berasyik ria didalam kamarnya," ujar Sarno, salah satu warga setempat.
Akan tetapi menurut Udin sendiri kedatanganya kerumah YM tidak lain hanya untuk memberikan beras 10 kg. Agar tidak menjadi bulan-bulanan dari warga setelah sampai dikantor desa, Udin oleh perangkat desa setempat langsung diserahkan ke Mapolsek Kwadungan untuk diproses lebih lanjut.
Sementara itu kasubag humas polres Ngawi AKP I Wayan Murtika kepada media menyanyangkan kejadian ini kasus yang seharusnya bisa di selesaikan secara baik-baik harus berakhir dengan kekerasan dan untuk sementara waktu kasus penganiyaan ini tengah di tangani anggota polsek Kwadugan untuk tidak meluas. (pr)
Pendidikan merupakan kunci pokok dan untuk mencapai segala kesuksesan, pendidikan merupakan modal utama untuk meraihnya. Salah satu bukti nyata dari prestasi pendidikan di Kabupaten Ngawi adalah dengan terselenggaranya Expo SMK yang diadakan di Alun-Alun Merdeka Ngawi selama tiga hari mulai 18-20 Mei.
Expo yang dibuka pada Jum'at 18 Mei oleh Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, bertujuan untuk mempromosikan karya siswa SMK sekaligus mensosialisasikan kinerja siswa SMK. Ir Budi Sulistyono membuka langsung ekspo ini berharap, expo tahun ini harus berkualitas beratkan pada kreatifitas dan penguatan skill.
“Ajang expo saat ini, penemuan tehnologi tepat guna sangat ditunggu oleh masyarakat pada umumnya serta khusunya bagi masyarakat pedesaan. Seperti misalkan, salah satu produk anak SMK yang menemukan diesel tenaga gas LPG” Ungkap Ir Budi Sulistyono, Jum'at (18/5).
Kemudian menurut Sukamto salah seorang panitia expo menerangkan, pada dasarnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, bahwa SMK senantiasa dinamis dalam merespons dinamika perubahan global dengan mengaktualisasikan kedalam tehnologi yang bermanfaat bagi khalayak masyarakat. Selain itu tambah Sukamto disela-sela acara, kompetensi lulusan SMK sangat siap dan memungkinkan untuk segera bekerja sesuai bidangnya, bahkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Secara spesifik mencetak generasi muda untuk kedepanya menjadi seorang manajer sesuai bidang yang dibukanya dan merubah pemikiran serta rasio dimana lahan pekerjaan bukan hanya menjadi seorang abdi negara yang notebene PNS," bebernya. Dalam pameran hasil karya anak SMK dengan bertemakan "Expo SMK Bisa" selain di ikuti 33 SMK swasta dan negeri juga tidak ketinggalan 19 peserta dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Dari beberapa produk unggulan karya anak SMK yang paling menarik adalah temuan tehnologi yang berupa alarm anti maling dari SMKN I Sine. Seperti yang diterangkan salah satu teknisi, Nurika Hermawan. Alat berwarna putih tersebut adalah alat pengaman kendaraan bermotor.
Menurut Huda, terobosan alat pengamanan sepeda motor berupa alarm memang dirancang sedemikian rupa berbeda dengan alat pengaman motor yang sudah ada sebelumnya. Alat pengaman motor ini berbasis teknologi dan mampu memberikan pertanda bagi pemilik motor jika motor dalam keadaan bahaya.
Dan cara kerja dari alat yang berwarna putih yang dihubungkan dengan sumber daya listrik sepeda motor ke aki yang dilengkapi perkakas elektronik antara lain berupa sensor yang diletakan dibagian yang cukup tersembunyi. Teknik kerjanya, sensor yang dipasangkan pada body sepeda motor bisa bergerak bebas dan sewaktu sepeda motor mendapatkan getaran maka sensor akan mengirimkan tanda ke sebuah alat sejenis sirene yang akan mengeluarkan tanda suara selama 10 menit setiap satu getaran. (pr)
Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Ngawi, di Tahun 2012 ini, yang akan dilakukan tentang Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Tahun 2012, diantaraanya, pembahasan tentang Raperda Minuman Keras (Miras). Wacana munculnya aturan mengenai miras saat ini sudah dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi tentang minuman berakohol miras atau minuman keras menjadi legal peredarannya.
Bahkan dalam pencapaian legal formalnya kemarin selama 2 hari terakhir ini semua anggota dewan belajar bersama dengan para dosen UNS Surakarta. Mengingat Ngawi yang di dominasi oleh kaum muslim ini dipastikan bakal menuai kritikan. ”Ngawi bakal memiliki perda minuman keras di mungkinkan peredaran minuman keras akan dilegalkan hal itu cukup tidak mencirikan Kabupaten Ngawi yang agamis” ungkap Hardi salah satu tokoh agama.
Namun pernyataan tersebut di bantah oleh Dimas Alfinnor selaku anggota komisi 1 DRPD Ngawi, siang tadi saat dikonfirmasi menjelaskan dengan adanya perda tentang pengendalian, pengawasan dan pengelolaan minuman berakohol ini tidak serta merta berisi tentang miras saja akantetapi air yang berkadar alcohol di manfaatkan untuk kebutuhan kesehatan
“ sampai sejauh ini masih belum selesai pembahasannya, perda hasil prolegda ini masih juga melewati public hearing dengan semua stakeholder” ungkap Dimas. Ranperda pengendalian, pengawasan dan pengelolaan minuman berakohol ini hasil usulan dari komisi 1 sebagai hak inisiatif yang diajukan kepada esekutif tidak langsung di sahkan menjadi peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum.
Sepertihalnya kemarin sebagai wakil rakyat ke Surakarta mempelajari secara detail bagamana suatu ranperda mendapat sambutan baik ke masyarakat sebagai pelaksana perda dan imbak balik ke pemda melalui pajak atau retribusi yang bisa masuk ke kasda “ untuk sekarang masih premature untuk menjadi perda, mas hal ini memerlukan tahapan
–tahapan yang panjang, pembahasan perkomisi, public hearing dan paripurna “ tegas salah satu kader dari partai persatuan pembangunan. Ranperda ini berisi pasal – pasal dan kekuatan hukum tetap dari penggunaan minuman berakohol sehingga di nantinya terdapat batasan setiap warga dalam mengkonsumsinya dan bisa saja ranperda ini bila tidak disetujui oleh stakeholder” kami mengharapkan situasi kamtibnas di wilayah Ngawi dan juga bisa menambah pendapatan asli daerah” tambahnya. (pr)
Aksi nekat bocah-bocah ingusan terbilang professional. Bagaimana tidak, dalam tiap aksinya selalu membuat ludes harta benda milik korbannya. 4 sekawan ini ternyata juga masih berstatus pelajar SMP di sekolah yang sama. Beruntung, aksinya segera bisa dihentikan oleh jajaran Buser polres Ngawi.
Kawanan pencuri ini dikenal licin dalam aksinya, para korban yang sudah menjadi target dipastikan ludes harta bendanya. Dari hasil laporan warga Ida Nurhayati warga asal desa Pule yang telah kehilangan uang senilai 6 juta dan HP dengan total 8 juta serta juga Mirawati warga asal Desa Pule kecamatan Ngrambe ini kehilangan uang 300 ribu, petugas mendapati ciri-ciri pelaku dan berhasil di bekuk di kediaman mereka masing-masing tanpa perlawanan dan ternyata mereka kawanan yang berasal dari salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Ngrambe.
Pelaku yang diantaranya dengan inisial ES 14th, DR 15 th, NA 14th dan FG 14th ini dalam setiap melakukan aksinya selalu di malam hari dengan menunggu sasarannya lengah disaat korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, dalam tiap kali beraksi menjarah rumah korbanya ES bertugas sebagai otak sedangkan rekan-rekannya sebagai esekutor yang sudah dilakukan berulang kali berhasil dan 2 rumah yakni Ida Nurhayati dan Mirawati menjadi akhir sepak terjang penjarah rumah kosong” mereka masih 1 sekolah dan selalu melakukan secara bersama-sama selain memiliki tugas berbeda-beda aksi mereka cukup membuat resah karena selalu berhasil tanpa ada jejak” ungkap kasat reskrim polser Ngawi Sukono.
Dari hasil jarahanya mereka bagi rata dengan kelompoknya dan langsung digunakan untuk acara hura-hura namun ada yang sebagian dari pelaku di pergunakan membeli pakaian jaket jemper. Selain itu dari tangan pelaku petugas juga menyita uang sejumlah 94 ribu dalam bentuk recehan, jaket dan jemper serta STNK kendaraan bernopol AE 4031 JA bermerk KTM yang biasanya mereka pergunakan untuk beroperasi
”Dari tangan pelaku kami masih menyita pembelian barang-barang yang di peroleh dari beberepa pelaku yang akunya sudah 8 kali menjarah rumah penduduk dan ini akan di pergunakan untuk menjerat pelaku di meja hijau mendatang” tegasnya.
Kepada pelaku mereka diancam tindak pidana pelanggaran pasal 363 KUHP tentang pencurian di malam hari dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun” walaupun mereka masih di bawah umur kami tetap memberlakukan pelanggaran pasal 363 KUHP karena hal ini bisa membuat jera mereka ” tegasnya saat dikonfirmasi di dampingi oleh kapolres Ngawi AKPB Edy Junedy beberapa waktu yang lalu. (pr)
Rapat Koordinasi dan Sosialiasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik tentang Kepres No 54 Tahun 2010 dan Kepres No 35 Tahun 2010 di Balai Pertemuan Hotel Sukowati Ngawi, Selasa (15/5) dibuka langsung Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono.
Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut, diikuti oleh para anggota asosiasi kontraktor se Kabupaten Ngawi, para pejabat Eselon, pemegang sertrifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menghadirkan narasumber dari Unit Layanaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ngawi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Bupati Ngawi dalam sambutannya mengatakan, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah ditetapkan oleh presiden pada tanggal 6 Agustus 2010 lalu sebagai peraturan pengganti dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 yang memiliki kelemahan dalam interpretasinya.
“Pihak pemerintah daerah selama ini seolah-olah merasa tidak memiliki panduan interpretasi yang baku atas isi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga banyak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah yang mengalami multi tafsir serta kerancuan dalam menentukan prosedur,” ungkap Ir Budi Sulistyono, Bupati Ngawi.
Demikian juga seperti yang dikeluhkan Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Ngawi, Mohamad Taufik, bahwa peralihan atau perubahan peraturan bahkan lahirnya aturan baru pengadaan barang dan jasa pemerintah yang relatif cepat, sangat berpengaruh pada kinerja stakeholder pengadaan.
Sejak disahkan, Keppres No 80 Tahun 2003 mengalami tujuh kali perubahan, meskipun sifatnya hanya menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan spesifik yang berkembang. Bahkan Perpres No 54 Tahun 2010 sebagai pengganti Keppres No 80 Tahun 2003 pun telah terbit perubahannya dalam bentuk Perpres No 35 Tahun 2012.
Tambah Mohamad Taufik, untuk untuk mengimplementasikan aturan tersebut, lanjutnya, maka diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan pemahaman yang menyeluruh mengenai perpres ini, serta yang terpenting memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa sebagai persyaratan utama daripada pemangku jabatan baik sebagai panitia pengadaan barang/jasa maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selain itu, Mohamad Taufik membeberkan, sesuai tuntutan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, terdapat kebijakan mendesak yang perlu untuk diterapkan yakni Pembentukan unit LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemkab Ngawi.
Selanjutnya dengan terbentuknya LPSE sehingga dapat memberikan pelayanan pengadaan yang akuntabel dan transparan pada setiap proses pentahapan pengadaan barang dan jasa.
Sementara Iskandar yang merupakan narasumber dari LKPP berharap pelaksanaan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta meminimalisir penyimpangan maupun kekeliruan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Ngawi baik dalam tataran proses maupun kebijakannya. (pr)
Mulai Senin, (14/5), kantor Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdag PP) benar-benar dibuat sepi. Kantor yang berada di Jl Teuku Umar atau bersebelahan dengan gedung DPRD itu akan dialihfungsikan untuk ruang kedewanan. Selanjutnya, Disdag PP menempati kantor bekas Kesbangpol Linmas di Jalan Sukowati.
“Sebenarnya persiapan kita untuk menempati ruang baru sudah sejak awal tahun namun, gedung bekas Disdag PP perlu kita renovasi terlebih dahulu,” terang Sugeng, Sekretaris DPRD Ngawi. Untuk menyulap kantor Disdag PP yang akan dimanfaatkan sebagai perluasan kantor DPRD, pihak kesekretariatan dewan harus merogoh kocek minimalnya 100 juta yang akan diambilkan lewat pos anggaran APBD 2013.
“Untuk saat sekarang biaya renovasi gedung tersebut semampu kita, hanya kita cat lagi saja temboknya akan tetapi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan perabotan terpaksa kita menganggarkan tahun depan,” urainya lagi.
Selang satu hari sebelumnya, Disdag PP mulai terlihat boyongan. Mobil pick up hilir mudik di halaman kantor mengangkut perabotan mebel seperti meja dan kursi sedangkan perangkat lunak baik computer serta alat elektronik lainya terpaksa diangkut dengan mobil dinas untuk menghindari benturan dengan barang lainya.
Tambah Sugeng, bahwa kebijakan kantor Disdag PP diambilalih oleh kedewanan sudah sejak satu tahun lalu dengan alasan ruangan gedung DPRD tidak mampu menampung kelembagaan yang ada di dewan.
Namun, baru direkomendasi bupati dalam APBD tahun ini yang mendasar SK Bupati Ngawi No 188/37/404.12/2012 tertanggal 1 Februari 2012 tentang penggunaan gedung kantor baru dan tanah milik pemerintah.
“ Dewan sendiri seperti yang terlihat sangat sempit hanya bisa ditempati untuk ruang komisi dan fraksi, di samping kesekretariatan dan pimpinan selain itu untuk Tenaga Ahli fraksi masih menempati ruangan depan bekas garasi mobil dinas,” jelas Sugeng.
Untuk tahun ini yang tergeser tidak hanya kantor Disdag PP saja melainkan ada beberapa ruangan kantor yang dialih fungsikan menjadi kantor SKPD lainya seperti ruangan Humas Setda Ngawi ditempati BPBD dan kantor BPPS ditempati oleh Disdag PP. Pada hari yang sama ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, melihat langsung keberadaan kantor Disdag PP yang akan dipakai institusinya.
“Mudah-mudahan dengan perluasan kantor DPRD bisa menunjang peningkatan kinerja yang ada,” terang Antok (panggilan akrab dari Dwi Rianto Jatmiko-red).
Kantor bekas Disdag PP itu, lanjut dia, akan digunakan untuk ruang komisi dan press room. Selebihnya untuk tenaga ahli yang jumlahnya tujuh orang, sama persis dengan jumlah fraksi yang ada di DPRD Ngawi. (pr)
Pagi baru saja berlalu, Purwati (36), pengrajin penganan emping melinjo di Selourik, Ds, Giriharjo, Kec. Ngrambe, Ngawi, menata potongan kecil emping yang masih basah di wadah sederhana yang biasa disebut widik yang selanjutnya menjemur emping yang terbuat dari buah melinjo yang telah digepengkan itu di tepi jalan yang melintas di depan rumahnya.
Di jalan desa yang sebagian aspalnya mulai mengelupas itu beberapa pengrajin emping melinjo melakukan aktivitas serupa. ”Mumpung cuaca terang dan panas setelah beberapa hari terakhir hujan masih saja mengguyur, kami manfaatkan dengan menjemur emping basah yang baru jadi,” ujar Purwati, saat wartawan datang menyapanya, beberapa waktu lalu.
Kurang modal, kata itulah yang cukup terkesan dari perempuan paruh baya tersebut dengan terus membolak-balikan posisi emping basah. Purwati membeberkan, tentang bisnis jual-beli emping melinjo yang sudah digelutinya tidak kurang dari 7 tahun lalu, berawal saat dirinya menapaki sebagai ibu rumah tangga, saat itu Kusni, 40 th, suaminya hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak jelas padahal dirinya harus hidup secara mandiri untuk menata masa depan yang tidak kalah dari warga lainya.
Dengan bermodalkan ketekatan lantas Purwati mencoba membuat penganan emping mlinjo dimana dirinya meyakini salah satu jajanan yang sifatnya hanya sebagai camilan ini mempunyai nilai ekonomis serta prospek yang cukup baik bilamana diekmbangkan dengan serius.
Ternyata baru berjalan 2 tahun pesanan emping mlinjo hasil produksinya mulai diminati konsumen yang pada umumnya masyarakat sekitar desanya. “Memang awalnya kurang yakin juga terhadap emping mlinjo ini ternyata perlahan-lahan kok pesanan dari tetangga maikn bertambah,” urai Purwati.
Kendala yang dihadapi ibu dua anak ini tidak hanya minimnya modal usahanya saja namun, keterbatasan pengadaan bahan baku berupa melinjo dari petani. Menurutnya, bahan baku melinjo hanya bisa didapat pada musim sedangkan mlinjo sendiri kalau diawetkan hanya mampu bertahan 1 sampai 2 bulan.
Dengan demikian faktor bahan baku tersebut berdampak pada harga emping mlinjo di pasaran, tidak jarang harganya sangat fluktuatif sehingga membuat bingung pengrajin emping sendiri. Saat normal atau musim panen mlinjo harga di pasaran bisa Rp 5.000 per kilogram, namun saat tertentu, harganya bisa melambung Rp 8.000 per kilogram.
”Pastinya untuk musim kali ini, saat harga melinjo sedang rendah, kami bisa membeli bahan baku sebanyak-banyaknya untuk persediaan. Namun sayang modal tak mendukung. Padahal bisa saja beberapa pekan mendatang harga sudah melambung. Seperti waktu menjelang Lebaran biasanya harga membumbung tinggi.” tandasnya.
Disinggung tentang jumlah produksi emping mlinjo dalam perharinya menurutnya hanya tergantung dari pesanan yang ada terkadang bisa mencapai 3 kilogram per hari. Harga satu kilogram emping mlinjo hasil prodiksinya dipatok dengan harga Rp 20.000 hingga Rp 22.000. “Soal harga tergantung pada variasi rasanya, bisa memilih variasi rasa manis atau asin,” tambah Purwati.
Selama ini pemasaran terbatas di pasar-pasar tradisonal setempat seperti pasar Jogorogo dan Ngrambe. Meskipun hanya bermodalkan pas-pasan kini Purwati sudah mampu menghidupi dua buah hatinya yang masih balita dan sisa keuntungan lainya bisa dipakai untuk membelikan sepeda motor suaminya yang dipakai untuk usaha ngojek. (pr)
Membahas soal Ngawi yang katanya "Ludes" mungkin, bisa dikatakan benar demikian juga malah sebaliknya ataukah hanya sebatas retorika dari oknum tertentu yang berangkat dari kekecewaan baik politik bahkan posisinya dalam tingkatan birokrasi Ngawi terganjal.
Lepas dari unsur semua permasalahan yang ada, jauhkan rasa menghakimi terhadap perjalanan kinerja era pimpinan Ir Budi Sulistyono-Ony Anwar ST sesuai kenyataan yang ada mendasar temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang mengatakan APBD Kabupaten Ngawi telah ludes 73 % untuk kebutuhan belanja PNS, maka fakta tersebut bisa dijawab benar.
Kemudian temuan Fitra tersebut bisa bermuara pada pertanyaan yang cukup logis, terus bagaimana nasib rakyat Ngawi yang bukan PNS yang hanya kecipratan 27 % APBD. Padahal dalam kontek pembahasan APBD setiap tahunya yang digelar di gedung wakil rakyat yang katanya sebagai "Dewan Terhormat" selalu menggembar - gemborkan untuk rakyat. Sedemikian parahkah keberadaan Ngawi saat ini bilamana dilihat dari sisi APBD nya ?
Namun demikian, ditengah gencarnya pressure dari oknum tertentu terhadap pemegang kebijakan tertinggi Kabupaten Ngawi, Ir Budi Sulistyono, tetapi roda pemerintahanya tetap terlihat berjalan sesuai pada kanalnya. Apalagi perjalanan tersebut bukan dikata ringan ditengah hempasan publik yang mengarah mosi tidak percaya dan bagaimana sebetulnya konsep yang dibawa Kanang (panggilan akrab Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono-red) dalam menjalankan laju pemerintahanya untuk membuktikan bahwa dia "bisa" mengerti rakyatnya.
Yang paling menarik untuk disimak, dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi secara umum memang berada dibawah pertumbuhan makro ekonomi Propinsi Jawa Timur. Kenyataan yang demikian ini harap dimengerti semua pihak, karena perekonomian Propinsi Jawa Timur didominasi dari sektor perindustrian sedangkan Kabupaten Ngawi hanya dapat ditunjang dari sektor pertanian saja. Memang pada umumnya pertumbuhan sektor industri lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Sepertinya sektor perindustrian sangat rentan terjadinya dampak buruk akibat krisis global yang terjadi pada 2008, sehingga Propinsi Jawa Timur mengalami keterlambatan laju perekonomianya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi yang ditunjang dari sektor pertanian boleh dibilang cukup kebal terhadap dampak dari krisis global.
Realitanya, meskipun penanggulangan kemiskinan masih pasang surut hal ini dapat dilihat dari data strategi BPS yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dari tahun selalu bergerak naik-turun (fluktuaktif). Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi mencapai 19,52% kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 19,10 % sebelumnya akhirnya naik kembali menjadi 22,51 % pada tahun 2007 akibat dampak negatif kenaikan BBM. Angka tersebut secara komperhenship dapat ditekan melalui ide Kanang lewat program kerakyatan yang berbasic dari sumber daya Kabupaten Ngawi.
Segala program unggulan telah disiapkanya menuju Ngawi maju selangkah lebih baik seperti program Mbangun Deso serta pengurusan Akta Kelahiran,KK dan KTP digratiskan, pelayanan dasar kesehatan bebas restribusi, sertifikat tanah gratis untuk keluarga miskin, bedah rumah, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan produktifitas dan kualitas pertanian, peningkatan produktifitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).
Dengan demikian untuk mewujudkan sinergitas program yang dibangun Kanang sangat diperlukan langkah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat serta aparat pemerintahan Ngawi dalam melayani publik dan pembangunan. Dikaji dari keterpurukan Ngawi sendiri dalam satu tahun yang lalu dimana semua pihak dibayang-bayangi dampak devisit anggaran 72 miliar. Gayung pun bersambut dengan menelaah dampak buruk dengan rencana pemerintah Kabupaten Ngawi untuk melakukan pinjaman daerah sekitar 40 miliar, sebetulnya kebijakan tersebut merupakan langkah gelap bagi pemerintah daerah sendiri.
Nah, upaya terus dilakukan untuk menekan anggaran sampai pada level tersebut dengan melakukan langkah penghematan anggaran diberbagai sektor sehingga rencana pinjaman daerah sebesar itu tidak urung hanya menjadi sebuah wacana saja. Namun demikian, langkah Kanang dalam membangun Ngawi tidak lepas dari peran keseluruhan elemen yang berada di Ngawi,Pemerintah Kabupaten bersama DPRD dan segenap elemen penyelenggara pemerintahan tentu berusaha sekuat tenaga memberikan layanan terbaiknya, yang menjadi muara semua itu adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatnya PAD, berkurangnya angka kemiskinan, terbukanya kesempatan dan peluang kerja, meningkatnya Indek Prestasi Manusia serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera. (pr)
Permasalahan tunjangan komunikasi insentif (TKI) yang menyeret anggota dewan periode 2004-2009 tampaknya akan terus berlanjut dan bakal di tuntaskan lewat jalur hukum mulai serius. Setelah Kejari mengorek keterangan sejumlah mantan wakil rakyat, giliran tim ahli yang akan dilibatkan dalam pencairan dana TKI tersebut.
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo rencananya ditunjuk sebagai tim yang akan ikut menentukan jeratan hukum yang dikenakan. Seperti diungkapkan oleh Kasi Intelijen Kejari M. Muslim Qodratullah kepada media mengatakan, keterlibatan tim ahli ini sebagai hasil yang nantinya disampaikan tim ahli guna melengkapi berkas-berkas seputar kasus lawatan anggota dewan kepada konstituen yang mencapai Rp 3,7 miliar. Tim ahli akan bekerja secara independent. Terbebas adanya intervensi dari kalangan-kalangan yang kabarnya akan memetikemaskan perkara TKI. ‘’Untuk menentukan hukum yang dikenakan, kami juga akan mempertimbangkan hasil tim ahli,’’ terangnya.
Saat ditanya perihal terjunnya tim ahli dari UNS tersebut mulai dengan kinerjanya, Muslim Qodratullah masih enggan membebernya. Tegasnya semakin cepat tim ahli turun lapangan, kian dekat Kejari dalam menelusuri dan melanjutkan kasus TKI yang selama ini masih tersendat tidak urung kembali.
Terlebih lembaga Adhyaksa itu mengaku sudah mengantongi berkas berita acara pemeriksaan (BAP) mantan dewan non aktif maupun yan aktif. ‘’Ya secepatnya lah kami tidak ingin berlarut-larut atau menunda-nunda perkara. Kalau sudah ada di meja kerja, ya harus diselesaikan segera. Jangan sampai tanpa ending,’’ ungkapnya. Dengan melibatkan tim ahli, kata dia, akan banyak membantu kejaksaanmengurai perkara yang bergulir sejak 2009 itu.
Selama ini, tim ahli memang kerap menjadi pertimbangan Kejari untuk memutuskan perkara hukum yang menyebabkan kerugian negara. Seperti tindak pidana mark up proyek poliklinik RSUD dr Soeroto senilai satu miliar. ‘’Hasil penelitian dan pemeriksaan dari tim ahli juga akan menjadi acuan dan patokan kami,’’ jelasnya.
Dinilai dari kaca mata hukum, TKI sampai saat ini masih dianggap merugikan negara. Hampir seluruh mantan dewan masih menunggak danacuma-cuma yang nominalnya mencapai Rp 64 juta per anggota setelah dipotong pajak 15 persen. Begitu juga dengan tiga dewan aktif yang belum mau melunasi angsuran TKI. Yakni, Budi Purwanto (PPP), Agus Sulistyawan (Golkar) dan Taufiq Nur Aziz (PKB).
Diberitakan sebelumnya, meski kasus TKI bergulir ke tangan Kejaksaan, pemkab juga tidak mau pusing untuk menagih tunggakan TKI. Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono memberi dead line hingga akhir tahun dana TKI harus sudah kembali utuh di kas daerah. Yakni melalui tim TPT-GR yang berwenangngurusi kerugian negara. ‘’Saya sudah bicarakan dengan tim TPT-GR, akhir tahun ini semua harus lunas,’’ tegasnya.
Tidak kunjung lunasnya tunggakan TKI, tambah dia, bukan dikarenakan materi yang bersangkutan cupet. Melainkan tidak adanya keseriusan dari mantan dewan dan dewan aktif yang masih nunggak untuk melunasinya. ‘’Disamping itu mungkin karena tidak ada batas akhir secara tertulis untuk pelunasannya,’’ tandasnya. (pr)
Belasan warga Dusun Gondorejo, Desa Hargosari, Kecamatan Sine-Ngawi terpaksa harus dilarikan ke Puskesmas Sine karena diduga keracunan saat menyantap makananan dirumahnya Kadri (50 th) warga setempat sekitar tiga hari yang lalu pukul 16.00 WIB. Akibatnya, sebanyak 14 mengalami muntah disertai pusing yang terus menerus bahkan saat peristiwa terjadi ada yang jatuh pingsan.
"Awalnya saya dan makan sayur nangka pemberian dari nenek saya demikian juga anak saya yang masih balita tersebut, tidak berselang lama ada rasa pusing dan langsung muntah dan sayur nangka tersebut didapat dari rumahnya Pak Kadri setelah nenek saya bekerja menanam padi disawahnya," terang Samsiati, Kamis (10/5).
Menurut Fajar suami dari Samsiati menerangkan dari ke empat anggota keluarganya yang dilarikan ke Puskesmas Sine baru satu orang yang diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan. Sedangkan istri dan ibunya serta putranya Irfan Maulana (3 th) karena kondisinya masih mengkhawatirkan terpaksa belum diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya.
"Terasanya itu kalau ndak salah pada malamnya namun setelah sampai siang belum sembuh terpaksa kemarin pukul 11.00 WIB saya bawa kesini (Puskesmas Sine-red)," urai Fajar. Dengan peristiwa tersebut mendasar informasi yang ada tim gerak cepat dari Puskesmas Sine yang terdiri surveylence, P2P, perawat dan petugas sanitasi langsung meluncur ke Desa Hargosari untuk mengambil sample makanan yang dikonsumsi para warga yang keracunan.
Sementara dari pihak Puskesmas Sine sendiri saat dikonfirmasi media sesuai penjelasan Dr Yeni Suryani, sampai sejauh ini sebanyak 14 warga Desa Hargosari menjalani perawatan setelah diduga akibat keracunan makanan.
"Pada umunya mereka mengalami pusing dan mual-mual disertai muntah maka dengan demikian kita berikan edukasi agar mereka selalu banyak minum dan makan karena biasanya nafsu makanya jelas menurun drastis jadi jangan sampai terkena dehidrasi kembali dan memang ada beberapa pasien yang kita pantau karena menjadi titik waspada kita kalau mereka belum ada perkembangan yang membaik maka segera akan kita rujuk ," jelas Dr Yeni Suryani.
Kemudian terkait sample makanan dari rumahnya Kadri yang diduga menyebabkan warga mengalami keracunan saat itu juga langsung dikirim ke laboratorium di Surabaya. "Sampai sekarang belum diketahui zat apa yang terkandung dalam makanan tersebut," terangnya lagi.
Dengan adanya peristiwa yang cukup menggegerkan warga, pihak Polsek Sine langsung mengamankan beberapa makanan yang dianggap berbahaya. "Sehubungan dengan peristiwa tersebut kita sudah meminta keterangan dari Ny Kadri yang saat itu memasak sayur nangka dan terik, dan seperti keterangan yang bersangkutan cara memasaknya pun biasa biasa saja, namun kita tetap mengamankan barang bukti untuk kita periksakan di laboratorium untuk mengetahui zat yang terkandung," terang Kapolsek Sine, AKP Suwadji. (pr)
Meski Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur meyakini dengan adanya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan populasi ternak bibit sapi sebesar 30%. Program ini membantu peternak khususnya kelompok tani mengatasi masalah modal yang selama ini menjadi kendala utama mereka.
Namun, kenyataan didaerah justru berbalik arah, seperti yang dialami Kelompok Tani Golan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar. Mereka terpaksa mengadukan Bank Jatim ke Komisi III DPRD Ngawi lantaran pengajuan dana KUPS senilai 807 juta tidak pernah direalisasikan pencairanya. "Padahal semua persyaratan administrasi sudah kami penuhi semua seperti jaminan seperti sertifikat dan rekomendasi dari dinas serta rekanan sebagai penyedia bibit sapi akan tetapi sesuai kenyataanya kredit yang kami ajukan mulai tahun 2010 ke Bank Jatim tidak bisa dicairkan," terang Sucipto, sekretaris Kelompok Tani Golan, Rabu (9/5).
Sepereti yang diketahui Bank Jatim merupakan salah satu dari empat Bank yang ditunjuk oleh Departemen Pertanian untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) senilai 25 miliar. Lanjut Sucipto, adanya KUPS tersebut kiranya merupakan "angin segar" bagi pengembangan usaha pembibitan sapi.
Karena itu diharapkan program swasembada daging sapi yang belum dilaksanakan pada tahun 2010 dapat direalisasikan akhir tahun 2015. "Karena hal tersebut merupakan program pusat maka perlu didukung dari daerah apalagi Ngawi sendiri cukup mempunyai potensi untuk pengembangan peternakan sapi dengan dasar wilayahnya sebagian besar areal pertanian," urainya lagi. Dengan demikian Sucipto menganggap program pembibitan sapi lewat KUPS hanya omong kosong.
KUPS merupakan program Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha bergerak di bidang pembibitan sapi sehingga dapat dimungkinkan penyediaan akan daging sapi dalam negeri akan terpenuhi.
Dengan bunga 5 % pertahun dan selisih bunga komersial yang ditanggung pemerintah, usaha pembibitan sapi yang belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Karena dinilai kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama, diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi. Dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dia mencatat sejumlah bank yang bertugas menyalurkan KUPS adalah BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Jatim.
"Sudah lebih dari dua tahun KUPS ini kami ajukan ke Bank Jatim tetapi belum ada kepastian jawaban padahal kami juga menyertakan 11 sertifikat dari anggota kelompok tani," jlentrehnya. Selain itu Kelompok Tani Golan dengan mengadukan Bank Jatim ke wakil rakyat berharap kepada Pemkab Ngawi ikut turun tangan dalam merealisasikan KUPS di Kabupaten Ngawi.
Sementara ketua Komisi III DPRD Ngawi, Supeno, saat menerima perwakilan kelompok tani diruang Banmus menjelaskan, pihaknya akan mengklarifikasi keluhan yang dihadapi Kelompok Tani Golan dengan memanggil Bank Jatim untuk dimintai keteranganya. "Kita hanya sifatnya sebagai mediator dari permasalahan ini," jelas Supeno. (pr)
Tidak hanya merusak ekosistim lingkungan dampak dari penambangan galian C, akan tetapi bisa saja menelan korban jiwa seperti yang terjadi beberapa bulan lalu. Namun kenyataan yang ada dilapangan justru sebaliknya, ada kesan para pengusaha galian C menutup mata dengan dampak yang terjadi dan lebih memperhitungkan sisi ekonomisnya.
Terkait maraknya penambangan galian C yang semakin liar akhir-akhir ini menjadi momok persoalan tersendiri bagi kalangan birokrasi demikian juga masyarakatnya. Untuk yang terpantau saat ini di wilayah Ngawi ada sekitar 32 galian C disinyalir tanpa mengantongi perizinan sebagaimana mestinya.
Dari informasi dilapangan dengan leluasanya pengusaha galian C mengepras bukit-bukit kapur ataupun menggali diareal tanah datar dengan alas an sudah memiliki izin. Anehnya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) Kabupaten Ngawi hingga saat ini menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin.
“Dalam pemberian Izin, pihak kami mendasar atas rekomendasi dari Dinas Pertambangan yang mempunyai kewenangan atas penentuan untuk kegiatan Penambangan Rakyat di Ngawi ini,” kata Yusuf Rosyadi, kepala BPMPP Kabupaten Ngawi akhir-akhir ini.
Tambah Yusuf Rosyadi, bagi pengusaha galian C seharusnya memenuhi aturan berlaku kalau mereka tidak mau ditertibkan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi selain itu Perda Kabupaten Ngawi Nomor 30 Tahun 2002 tentang restribusi izin bahan tambang golongan C serta Peraturan Bupati Ngawi Nomor 26 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin.
Memang persoalan galian C lebih mengarah ke persoalan sosial masyarakat, akan tetapi kalau dibiarkan persoalan tersebut berlarut-larut sudah jelas yang rugi kembali ke masyarakat sendiri. Sementara diperoleh keterangan sesuai kenyataan yang ada, bahwa pengurusan proses izin untuk kegiatan penambangan galian C ternyata cukup memakan waktu bahkan terbilang ribet tidak cukup satu pintu saja.
Untuk kegiatan Penambangan yang melewati Jalan kabupaten harus ada rekomendasi dari PU Bina Marga. Sedang untuk dokumen UKL dan UPL juga harus disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Dan untuk galian C skala besar harus menyertakan Persyaratan AMDAL. (pr)
Pelaku penculikan balita, Hendriansyah (32 th) warga Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kabupaten Jambi, Sumatera Selatan berhasil dibekuk satuan reserse kriminal Polres Ngawi. Tanpa perlawanan, tersangka ditangkap disalah satu rumah kontrakan di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Senin (7/5).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Nurul Azizah (3 th) diculik oleh pelaku saat ibu korban Siti Astuti (39 th) Warga Desa Miranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah berkunjung ke rumah adiknya Agus di Desa Tawangrejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupeten Ngawi.
Saat yang bersamaan Siti Astuti meminta kepada pelaku untuk ikut mengantarkan ke rumah adiknya tersebut, kebetulan rumah kontrakan Siti Astuti di Kabupaten Purworejo bersebelahan dengan rumah kontrakan pelaku.
Kemudian seperti yang dijelaskan Siti Astuti saat dirumahnya Agus di Desa Tawangrejo, Kecamatan Ngrambe, pelaku pura-pura mengajak Nurul Azizah membeli buah anggur di pasar Ngrambe dengan uang 30 ribu pemberian dari Siti Astuti. Namun, pelaku malah membawa Nurul Azizah yang masih balita tersebut dibawa kabur ke rumah kontrakan istrinya yang ada di Tasikmalaya.
“Pada awalnya memang mau beli buah anggur, karena lama tidak pulang ke rumah terpaksa saya mencarinya ke pasar Ngrambe, saat itulah pelaku malah menelepon saya dengan minta uang tebusan 8 juta jika tidak diberi maka Nurul Azizah akan disakiti bahkan dibunuh,” terang Siti Azizah.
Tambah Siti Astuti, saat menjemput putrinya bersama petugas ke Tasikmalaya, dirinya melihat kalau Nurul Azizah dijadikan pengemis dikota tersebut. Sementara pelaku Hendriansyah saat dikonfirmasi media mengatakan kalau dirinya sengaja menculik Nurul Azizah untuk dijadikan pengemis.
“Anak itu memang saya bawa ke Tasikmalaya ke rumah kontrakan istri saya, tetapi saya tidak berani mengembalikan lagi kepada ibunya lantaran sudah lapor ke polisi,” beber Hendriansyah dengan muka pucat.
Terkait aksi penculikan yang dilakukan Hendriansyah terhadap bocah balita, untuk saat ini masih ditangani unit PPA Polres Ngawi, kemudian pelaku bakal dijerat Pasal 83 UU No 32 Tahun 2002 dan pasal 328 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. (pr)
Sistim sanitasi secara umum nampaknya masih butuh pembenahan mendasar tingkat kesadaran masyarakat sangat kurang akan pengelolaan sampah, limbah dan drainase, kalau hal ini dibiarkan berlarur-larut potensi ancaman bisa saja terjadi seperti wabah penyakit menyerang masyarakat.
Mengingat pengelolaan yang dianggap kurang maksimal tersebut khususnya Kabupaten Ngawi untuk tahun ini mendapatkan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP). “Untuk Kabupaten Ngawi memang dipercaya oleh pusat untuk melaksanakan PPSP dari 12 daerah yang ada di Jawa Timur,” ungkap Mas Agoes Nirbito, Sekda Kabupaten Ngawi beberapa hari lalu.
Menurutnya, selama ini buruknya sanitasi karena lemahnya perencanaan awal yang kurang terpadu sehingga bisa saja terjadi tidak tepat sasaran apalagi kurangnya perhatian masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.
“Agar bisa mencapai pada tujuanya dibutuhkan perencanaan sanitasi yang responsive dan berkelanjutan,” terangnya lagi. Adapun penyusunanya sendiri melalui Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) meliputi data harus aktual, berskala kabupaten dan menggabungkan bottom up dan top down.
Dengan demikian lanjut Mas Agoes Nirbito, manfaat SSK sendiri bagi daerah memiliki sanitasi yang bersifat tuntas tanpa tambal sulam serta dapat mengakomodasi program sanitasi lainya.
Secara spesifik PPSP harus segera direalisasikan mengingat untuk Kabupaten Ngawi sendiri merupakan bagian wilayah rawan banjir setiap tahunya. Namun sesuai data yang ada masalah buruknya sanitasi di Indonesia tidak terlepas dari penyediaan anggaran yang dianggap kurang.
Berdasarkan evaluasi mendasar perhitungan pembangunan sistim sanitasi idealnya dibutuhkan budget 6 triliun setiap tahunya, akan tetapi sesuai kenyataanya anggaran yang digelontorkan dari pusat hanya 600 miliar. (pr)
Ujian Akhir Nasional tingkat sekolah Dasar, khususnya di kabupaten Ngawi Jawa Timur yang dilaksanakan Senin (7/05) mendatang dari data siswa dan siswi yang didapat bakal diikuti sejumlah 13.372 pelajar yang menyebar di 167 lembaga pendidikan dengan pengawalan sedikitnya 250 petugas polres Ngawi yang di back up oleh masing-masing polsek di setiap kecamatan.
Kasubag humas polres Ngawi AKP I Wayan Murtika dalam keterangannya membenarkan bahwa ratusan petugas akan di tempatkan di setiap lembaga pendidikan dengan masing-masing 3 hingga 4 personil “ kendati, sampai saat ini belum dilaporkan adanya tindak kriminal dari pelaksanaan ujian-ujian sebelumnya yakni SMA maupun SMP tidak menjadi gegabah anggota polres untuk mengesampingkan pelaksanan unas SD”jelasnya.
Sementara bisa dikabarkan, Sejak rabu lalu petugas bersama Diknas Ngawi mengambil soal-soal ujian di PT Temprina Surabaya dengan pengawalan ketat petugas, menuju Mapolres Ngawi yang kemudian pihak Diknas dengan pengawasan petugas membagi soal-soal sesuai dengan sub rayon yang kemudian hari ini di bagikan kepada setiap lembaga pendidikan yang ada.” pada pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya semua berjalan dengan lancar dan saya harapkan SD juga dengan keadaan yang sama” tegasnya.
kadiknas Ngawi Abimayu, dalam keterangannya juga mengaku kesiapan panpel Unas SD sudah 95% tinggal menunggu hari H nya saja untuk pelaksanaan Unas sendiri, pihaknya mengharapkan kepada pengawas untuk selalu mengingatkan kepada peserta unas untuk tidak terburu-buru mengerjakan ujian mengingat mereka(pelajar SD) yang masih labil seringkali lupa menulis nama, no peserta yang di rawankan Lembar Jawab Komputer (LJK.red) tidak diterima oleh pembacaan komputer.
“pengawas saya minta tidak henti-hentinya mengingatkan kepada peserta ujian untuk menuliskan nama dan no benar agar dapat terbaca Komputer, sayangkan bila tidak terbaca bisa-bisa nilai tidak tertera” jelasnya. Tambahnya untuk para peserta jangan percaya dengan isu-isu member jawaban soal-soal ujian yang nantinya akan menjerumuskan para peserta sendiri” belajar dengan giat dan tidak percaya isu-isu sms memberi jawaban untuk soal ujian” tegasnya.(Kun)
Industri kerajinan tangan salah satu sektor industri rumahan yang cukup menjajikan dikalangan masyarakat apalagi berada diwilayah obyek wisata. Namun, anggapan yang demikian ini hanya bertahan hanya beberapa dekade sesuai proses perkembangan dari budaya itu sendiri.
Seperti yang dirasakan Suwito (60 th) salah satu pengrajin tatah sungging wayang dari Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu. Meskipun usianya mulai beranjak senja dirinya mengaku tetap eksis berkarya sebagai pengrajin wayang kulit dari tahun 1980. "Kalau bicara soal rame dan tidaknya pesanan memang untuk akhir-akhir ini jauh dari tahun sebelumnya misalkan era tahun 1990 an, saat itu jumlah pesanan rame-ramenya tapi untuk saat ini kita membuat wayang hanya berdasar pesanan saja yang jumlahnya hanya satu dua," kata Suwito.
Semua hasil karya wayang kulit yang dikerjakan Suwito terlepas dari pangsa pasar yang mulai menurun, dirinya tetap bertahan sebagai langkah untuk melestarikan budaya Jawa yang mulai terkikis dengan budaya lainya.
Tambahnya, kerajinan yang dikerjakan selama initerutama wayang kulit adalah kerajinan yang memadukan seni dan sejarah wayang kulit. Ini dikarenakan untuk membuat wayang kulit diperlukan proses yang panjang mulai penjiwaan terhadap seni itu sendiri dan rasa kecintaan yang tinggi dengan cerita pewayangan.
"Mungkin kalau berkarya sebagai seniman wayang hanya mengejar penghasilan saja tanpa didukung rasa memiliki terhadap budaya pewayangan, mungkin tidak terlalu lama budaya tersebut akan musnah," beber Suwito dirumahnya.
Kebanggan lainya yang dimiliki Suwito sebagai pengrajin tatah sungging wayang kulit tidak lepas dari salah satu warisan leluhur yang adiluhung khususnya dari Kraton Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan menjadi contoh warisan yang dijaga dan dipertahankan demi kelangsungan keberadaan wayang kulit khususnya dan sebagai identitas masyarakat Jawa.
"Yang kita kerjakan ini untuk wayang kulit sendiri berdasarkan cerita saat kejayaan Kerajaan Majapahit yang mengambil cerita Ramayana dan Mahabarata, berangkat dari cerita tersebut maka dapat kita sebut budaya Jawa ini terutama seni pewayanganya merupakan cerita yang luhur terhadap kehidupan manusia dari berbagai sisinya," tandasnya.
Selanjutnya Suwito menceritakan proses pembuatan wayang kulit sampai dirinya mencari bahan baku kulit sapi ataupu kambing. Kulit yang digunakan untuk membuat wayang kulit terdiri dari beberapa macam, yaitu kulit mentah dan kulit split. Kulit mentah adalah kulit yang langsung digunakan untuk proses pembuatan wayang kulit tanpa melalui proses kimiawi.
Sedangkan kulit split adalah kulit yang sudah melalui proses kimiawi di pabrik. Kulit yang digunakan untuk membuat wayang kulit biasanya berasal dari kulit kerbau, sapi, dan kambing. Sebagian besar kulit diperoleh dari daerah Magetan.
Untuk pengolahan kulitnya sendiri Suwito harus memproses dari awal misalkan harus direndam terlebih dahulu dengan air selama satu hari sampai lunak. Kemudian direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali dan pigura kayu yang kuat. Selanjutnya kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut (bagian luar) dan sisa-sisa daging yang masih melekat (bagian dalam).
Selanjutnya pembuatan wayang kulit ini dimulai dari menggambar pola wayang di atas kulit sapi atau kambing yang telah dipilih kemudian menggambar sesuai pola dari wayang yang dimaksud. Disusul dengan proses penatahan kemudian gambar yang telah tertatah dilanjutkan dengan proses pengecatan dan dikeringkan.
Mengenai omzet setiap harinya Suwito mengaku mendapatkan Rp100 ribu sampai Rp 250 ribu tergantung jenis wayang yang dipesan dari konsumen. "Apabila tidak ada pesanan ya kita nganggur, kalau zaman dulu kita dipesan untuk membuat wayang satu set biasanya untuk pagelaran tetapi saat ini hanya dapat pesanan paling-paling untuk hiasan dinding," pungkasnya.(pr)
Sidang kedua terhadap si pembunuh keji Heri Martono , Budiono dan Suyono dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wigati (31 th), warga Dusun Bogoharjo, Desa Watualang, Kec. Ngawi Kota digelar di Pengadilan Negeri Ngawi dengan majelis hakim yang diketuai Robert SH dan hakim anggota Novi Wijayanti SH dan Yusti C.Radjah SH, Kamis (3/5) dengan agenda pembacaan dakwaan.
Heri Martono didakwa sebagai otak pembunuhan bersama Budiono dan Suyono menurut Jaksa penunutut Umum (JPU) dari Kejari Ngawi yang dibacakan secara bergantian oleh Hadi SH, Suyanto SH dan Reni SH, Heri Martono didakwa secara bersama-sama orang lain membujuk orang untuk melakukan pembunuhan terhadap Wigati yang merupakan istri dari terdakwa sendiri pada awal tahun ini.
Dalam surat dakwaan terhadap Heri Martono, pihak JPU mengemukakan secara rinci proses pembunuhan terhadap Wigati dengan diawali Budiono hutang sejumlah uang kepada Heri Martono dengan alasan untuk dipakai biaya menenangkan diri di salah satu pondok pesantren di Bojonegoro.
Tidak berselang lama Heri Martono yang sebelumnya mempunyai istri simpanan lagi ada perselisihan dengan istrinya yakni Wigati. Mulai saat itulah Heri Martono mempunyai niat untuk menghabisi Wigati lantaran tidak mau dicerai secara baik-baik, maka Heri Martono menyuruh Budiono dan Suyono untuk menghabisi Wigati di tengah sawah di Dusun Bogoharjo, setelah terjadi negosiasi beberapa waktu Budiono menyanggupi sebagai eksekutor dalam menghabisi nyawa Wigati.
Kemudian uang yang pinjamkan oleh Heri Martono kepada Budiono dialihkan sebagai uang muka. Maka peristiwa pembunuhan terhadap Wigati terjadi pada 1 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB. Dimana Wigati tewas dengan 15 luka bacokan ditangan Budiono yang memakai kapak. Setelah selesai menghabisi korban, untuk menghilangkan jejak Budiono dan Suyono membuang kapak serta sarung tangan di Desa Jongke, Kecamatan Karas, Magetan.
Dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Suprianto SH menyatakan kliennya memang tidak bisa mengelak lagi atas dakwaan pembunuhan berencana itu. Cuma, kata dia, keterlibatan Heri Martono dalam tindakan kejinya harus butuh pembuktian konkret.
Ketiga terdakwa oleh JPU dikenakan dijerat pidana pasal 55 ayat 1 ke 2 jo pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terkait proses sidang perdana ini pihak keluarga dari Wigati yang jumlahnya puluhan orang melihat dari dekat di Pengadilan Negeri Ngawi.
Seperti yang diungkapkan Anang kakak ipar dari korban, dirinya yang mewakili keluarga korban berharap para terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. “Saya berharap kalau bisa nantinya dijatuhi hukuman mati, apalagi pembunuhan ini cukup sadis terjadi dihadapan putranya sendiri,” ungkapnya. (pr)
Kabupaten Ngawi sebentar lagi punya ikon wisata yang telam lama terlupakan oleh warganya yakni Benteng Van Den Bosch atau yang lebih dikenal dengan sebutan Benteng Pendem yang terletak di Kelurahan Pelem, Ngawi. Peninggalan jaman Kolonial Belanda yang dibangun tahun 1839-1845 silam.
Konon, bangunan yang didirikan oleh Van Den Bosch untuk menghadapi perlawanan serangan rakyat terhadap penjajah salah satunya pejuang dari Ngawi yang dipimpin Wirotani yang merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro. Namun, bangunan yang penuh histori tersebut hampir tidak tersentuh perawatan ataupun pemugaran sama sekali akibatnya tidak jarang dibeberapa bagian benteng mengalami rusak berat.
Dalam tiga tahun kedepan sesuai rencana pihak Pemkab Ngawi bakal dipugar yang diambilkan anggaran Rp 17 miliar dari APBD Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
“Sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak dan sekarang tinggal menunggu proses lelang,” terang Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono.
Setelah proses lelang selesai maka pihak Pemprov Jatim dan pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran secara bertahap dalam kurun tiga tahun. Untuk tahun pertama dan kedua bakal digerojokan masing-masing 6 miliar, sedangkan pada proses finishing pada tahun ketiga bakal menerima anggaran 5 miliar. Akan tetapi dalam batas waktu tiga tahun proses renovasi selesai bilamana anggaranya masih kurang maka Pemkab Ngawi akan mengusulkan tambahan dana guna menuntaskan pemugaran.
Pada tahap awal renovasi difokuskan pada bagian bangunan yang mengalami tingkat kerusakanya parah. Dimana seperti yang terlihat saat ini, ada bagian bangunan yang termakan usia mengalami kelapukan demikian halnya ada sisi bangunan yang mau roboh. “Renovasi pada tahun pertama pasti kita arahkan ke bagian yang rusak berat jadi jangan sampai membahayakan,” kata Bupati Ngawi.
Meskipun Benteng Pendem bakal direnovasi besar-besaran akan tetapi tidak mengurangi keaslianya sendiri. Terkait sasaran pengunjung sendiri, Ir Budi Sulistyono tidak terlalu menjanjikan secara berlebihan. Menurutnya untuk sementara waktu memancing geliat wisata bagi masyarakat Ngawi dan sekitarnya. Akan tetapi kalau jumlah pengunjung mulai meningkat maka baru dibicarakan masalah provit sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. (pr)
