Pemkab Ngawi Tuntaskan Pembelian Lahan Makam Kota, Target Difungsikan Akhir 2027

SN Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) telah merampungkan pembelian lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru di Kelurahan Margomulyo. Pengadaan lahan tersebut dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas pemakaman di kawasan perkotaan.

Lahan yang dibeli memiliki luas sekitar 1,8 hektare dengan nilai Rp3,148 miliar setelah harga disepakati berdasarkan hasil appraisal. TPU baru itu akan melayani kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah dengan kapasitas sekitar 3.000 petak makam. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan pembelian lahan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan, mulai dari proses penilaian oleh tim appraisal hingga tercapainya kesepakatan nilai wajar. 

"Pembelian lahan ini sudah selesai setelah nilai appraisal disepakati. Langkah tersebut kami tempuh karena kapasitas TPU yang melayani kawasan perkotaan memang sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA:

• Di 2026, Dinas Perkim Ngawi Proses Appraisal Lahan Makam Baru Wilayah Kota
• TMMD Ngawi 2026 Percepat Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Sinergi Pemkab Bersama TNI
• DPRKP Ngawi Tuntaskan Layanan Air Bersih Desa Dampit Melalui Tambahan 40 SR

Menurutnya, pengadaan lahan baru menjadi kebutuhan mendesak mengingat lahan pemakaman yang selama ini digunakan warga di wilayah pelayanan sudah penuh. Kondisi itu pun mendorong pemerintah daerah menghadirkan TPU baru agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. 

Meski pembelian lahan telah rampung, kawasan TPU tersebut belum dapat langsung difungsikan. Sambil menunggu tersedianya anggaran, DPRKP akan melakukan penataan kawasan, mulai pembangunan talud, pagar, akses jalan, drainase, hingga sarana pendukung lainnya agar pemakaman siap digunakan. 

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia memperkirakan TPU baru tersebut mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir 2027. 

"Harapannya, seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga pada akhir 2027 TPU ini sudah dapat difungsikan. Dengan demikian, kebutuhan lahan pemakaman masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik," pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sosialisasi PKB dan BBNKB di Ngawi Dorong Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan

SN Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Keuangan Kabupaten Ngawi terus menggencarkan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di berbagai wilayah. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Dero, Kecamatan Padas, dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, serta warga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyohadi, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak kendaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

"Sosialisasi ini terus kami laksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Mulat.

BACA JUGA:

• Opsen Pajak Kendaraan Dongkrak PAD Ngawi, Realisasi BBNKB Tembus Target
• Berlaku 2025, Ngawi Akan Manfaatkan Opsen Pajak Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal
• Raih WTP Ke-13 Berturut-turut, Ngawi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Polres Ngawi, UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja. Sinergi antarlembaga itu diharapkan semakin memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus pentingnya keselamatan berlalu lintas. 

Dalam sosialisasi tersebut, narasumber dari Polres Ngawi memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Materi tersebut disampaikan untuk mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan. 

Sementara itu, UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur memaparkan berbagai ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk mekanisme pembayaran serta kewajiban administrasi kendaraan. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. 

Di sisi lain, PT Jasa Raharja menjelaskan manfaat perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai hak perlindungan dasar kecelakaan sekaligus pentingnya melengkapi administrasi kendaraan sebagai bagian dari tertib berlalu lintas. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. 

Pun warga memanfaatkan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperoleh penjelasan mengenai pembayaran pajak kendaraan, proses balik nama kendaraan bermotor, hingga manfaat perlindungan yang diberikan Jasa Raharja kepada pengguna jalan. 

Menutup kegiatan, Mulat berharap rangkaian sosialisasi yang terus dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

"Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Polres Ngawi, UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja, kami optimistis kesadaran masyarakat akan terus meningkat. Semakin tinggi kepatuhan membayar pajak kendaraan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD yang pada akhirnya kembali untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Keu
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BLT Cukai Tembakau Ngawi 2026 Mulai Cair bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau

SN Media™ Ngawi – Dinas Sosial Kabupaten Ngawi memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap. Penyaluran dilakukan menyesuaikan ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Buruh pabrik rokok menjadi penerima tahap pertama, kemudian disusul buruh tani tembakau..

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Bonadi mengatakan, kepastian tersebut sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait waktu pencairan bantuan. Menurutnya, sejatinya sejumlah daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah lebih dahulu menyalurkan BLT DBHCHT. Sementara itu, Kabupaten Ngawi mengikuti jadwal penyaluran berdasarkan ketersediaan dana transfer yang diterima daerah. 

"Penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana transfer. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar bantuan dapat diterima oleh seluruh penerima yang telah ditetapkan," ujarnya, Rabu (22/07/2026). 

Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 2.114 buruh pabrik rokok. Rinciannya meliputi 104 pekerja PR Krido Tani, 828 pekerja Dadi Mulyo Sejati, 56 pekerja Among Tani, 1.112 pekerja Dewi Murni Abadi, serta 14 buruh yang bekerja di pabrik rokok luar Kabupaten Ngawi namun memenuhi persyaratan.

BACA JUGA:

• Kemensos Cek Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi Sebelum Pemeriksaan Kesehatan dan MPLS Dimulai

• MPLS Sekolah Rakyat Ngawi Dimulai 14 Juli, Fasilitas Utama Siap Digunakan Siswa

• Penjangkauan Sekolah Rakyat Ngawi Sasar Keluarga DTSEN Desil 1 dan 2

Pun demikian, penyaluran berikutnya akan menyasar 2.900 buruh tani tembakau yang telah masuk dalam daftar penerima manfaat Tahun 2026. Seluruh penerima, baik buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau, akan memperoleh bantuan sebesar Rp1.000.000 per orang. 

Dia menjelaskan, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain berstatus sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau, penerima juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Ngawi sebagai identitas kependudukan. 

Bonadi berharap seluruh proses penyaluran dapat berlangsung tertib dan tepat sasaran. Ia juga mengimbau para penerima untuk mengikuti informasi resmi terkait jadwal pencairan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. 

"Harapannya, bantuan ini benar-benar memberikan manfaat sebagai tambahan penghasilan bagi buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau di Kabupaten Ngawi," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Program Permakanan PPKS 2026 Bergulir, Dinsos Ngawi Libatkan Warung UMKM Lokal

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menggulirkan Program Permakanan Daerah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS pada 2026. Program tersebut menyasar 2.200 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Ngawi.

Sasaran program diprioritaskan bagi kelompok masyarakat rentan, mulai kalangan lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga warga dengan keterbatasan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan program berada di bawah penanganan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan mulai berjalan sejak pertengahan Mei 2026. Program itu kembali dilaksanakan dengan pola penyaluran rutin selama tiga bulan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di daerah setempat. 

Dalam pelaksanaannya, bantuan permakanan diberikan dua kali sehari kepada para penerima manfaat. Pola tersebut diterapkan guna membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi harian bagi masyarakat rentan yang menjadi sasaran program pemerintah daerah tersebut. 

Total anggaran yang dialokasikan dalam program permakanan daerah tahun ini mencapai lebih dari Rp4 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan guna menunjang distribusi makanan bagi masyarakat penerima manfaat di seluruh kecamatan yang terlibat. 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Akh. Sufandi Nasrul Hadi menjelaskan jumlah penerima manfaat program hingga kini masih tetap dibatasi sebanyak 2.200 orang sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah setempat. 

“Kuotanya tetap 2.200 penerima manfaat. Memang ada pergantian penerima setiap tahun berdasarkan hasil verifikasi dan pendataan lapangan, namun jumlah keseluruhannya tidak berubah,” terang fandi. 

Ia menuturkan, proses penetapan penerima dilakukan melalui tahapan pendataan dan evaluasi berkala. Langkah itu dilakukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang masuk kategori rentan sosial dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah. 

Menurutnya, program permakanan tidak sekadar menjadi bantuan sosial biasa, namun juga bentuk kepedulian daerah terhadap warga yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar harian di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 

“Harapannya program ini dapat membantu kebutuhan makan harian para lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan agar tetap memperoleh perhatian pemerintah daerah,” imbuhnya. 

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Paron tercatat menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak. Selanjutnya disusul Kecamatan Karangjati dan Kecamatan Padas yang juga memiliki angka penerima relatif cukup tinggi dibanding kecamatan lain di Ngawi. 

Meski demikian, Dinas Sosial menyebut terdapat sejumlah desa yang tercatat nihil penerima manfaat. Kondisi tersebut dipengaruhi hasil verifikasi sosial dan perkembangan data masyarakat di masing-masing wilayah secara berkala setiap tahunnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Des
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPMD Ngawi Laksanakan Bimtek Perangkat Desa Secara Bertahap

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perangkat desa. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, tanggal 4 sampai 6 Juli 2025, bertempat di kawasan Sarangan, Kabupaten Magetan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi, Arif Syarifudin, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa perangkat desa yang telah dilantik memang diwajibkan mengikuti pelatihan sebagai bentuk peningkatan kapasitas. 

“Setelah resmi menjabat, perangkat desa harus dibekali dengan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawabnya. Ini bagian dari pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun,” jelasnya. 

Menurut dia, pelaksanaan Bimtek ini juga mengacu pada amanat Peraturan Daerah. Meski sebelumnya ditargetkan bisa melibatkan hingga 100 peserta, namun karena pertimbangan efisiensi anggaran, tahun ini hanya diikuti oleh 50 peserta, yakni para perangkat desa yang dilantik pada periode tahun 2020 hingga 2022. 

Bimtek kali ini menggandeng narasumber dari sejumlah instansi teknis, di antaranya Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi. Materi yang disampaikan meliputi pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, peran pengawasan, serta pentingnya sinkronisasi program desa dengan kebijakan pembangunan daerah. 

“Harapannya, para perangkat desa yang ikut bimtek ini tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga bisa langsung menerapkan dalam praktik sehari-hari di desanya masing-masing,” tambahnya. 

Dengan pelatihan ini, Pemkab Ngawi berharap agar perangkat desa bisa semakin profesional dalam menjalankan roda pemerintahan desa, transparan dalam pengelolaan dana, serta mampu berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Anggaran Terbatas, DPUPR Ngawi Fokuskan Rehab Talud dan Gorong-Gorong di Titik Kritis

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, salah satunya dengan melakukan pekerjaan rehabilitasi talud dan gorong-gorong di sejumlah titik yang dianggap paling krtitis.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Ngawi, Rachmat Fitrianto, menyampaikan bahwa program ini difokuskan untuk memperkuat struktur jalan serta menjaga kelancaran drainase. "Ada tujuh titik lokasi rehabilitasi talud yang telah kami petakan. Selain itu, pembangunan gorong-gorong juga dilakukan di tujuh titik," jelasnya. 

Namun, dua dari tujuh titik rehabilitasi gorong-gorong, dikerjakan melalui mekanisme lelang dengan sistem konsolidasi. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap administrasi, dan direncanakan pekerjaan fisiknya akan dimulai sekitar awal Agustus mendatang. 

Rehabilitasi talud ini, kata Rachmat, penting untuk memperkuat badan jalan agar tidak mudah longsor atau mengalami penurunan. Hal ini bertujuan memperpanjang umur konstruksi jalan sehingga lebih tahan lama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. 

Sementara itu, pembangunan gorong-gorong difokuskan untuk memperlancar aliran air hujan, mencegah genangan, dan menghindari kondisi tanah jenuh di bawah jalan yang bisa memicu kerusakan struktural. "Drainase yang baik sangat berpengaruh terhadap stabilitas jalan. Jika air tidak mengalir dengan baik, tanah akan jenuh dan jalan bisa ambles," tambahnya. 

Ia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, DPUPR tetap memprioritaskan titik-titik yang paling kritis. Prioritas ini ditentukan berdasarkan laporan dari penilik jalan serta masukan dari masyarakat sekitar. 

“Langkah ini bukan hanya soal pembangunan, tapi menjaga keselamatan pengguna jalan dan memastikan akses transportasi tetap lancar,” tegasnya. 

Pun nantinya untuk pekerjaan rehabilitasi talud dan gorong-gorong tersebut diharapkan selesai sesuai jadwal agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat turut mengawasi jalannya proyek agar kualitas hasilnya bisa optimal. 

"Dengan rehabilitasi ini, diharapkan risiko longsor dan penurunan badan jalan dapat diminimalkan, sehingga infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi semakin kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Disperkim Ngawi Respon Usulan Warga Lewat Pembangunan Infrastruktur

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kelurahan, terutama dalam hal perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkab Ngawi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD 2025, khusus untuk menangani kebutuhan mendesak di sejumlah titik wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Perkim Ngawi, Maftuh Affandi, mengungkapkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti drainase dan jalan paving memang menjadi salah satu fokus lembaganya. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut akan ditujukan khusus untuk skala kecil atau lingkungan, terutama di kawasan kelurahan. 

Sementara itu, untuk proyek-proyek berskala besar masih menjadi kewenangan Dinas PUPR. Dalam keterangannya kepada media, Maftuh menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek drainase maupun paving jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan didasarkan pada usulan langsung dari masyarakat. Baik untuk infrastruktur baru maupun infrastruktur lama yang mengalami kerusakan, semua diseleksi secara selektif sesuai urgensinya di lapangan. 

“Tidak hanya mengacu pada laporan kerusakan, kami juga memperhatikan lokasi-lokasi strategis seperti akses ke lahan pertanian, sekolah, area makam, hingga situs budaya. Semua itu menyangkut kepentingan umum,” jelasnya. 

Meski begitu, Maftuh mengakui bahwa untuk wilayah perkotaan, perbaikan infrastruktur sempat mengalami keterlambatan. Hal ini bukan tanpa sebab. Ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan adanya kebutuhan mendesak di wilayah lain membuat sebagian rencana perbaikan kota harus ditunda sementara. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan drainase di empat titik serta dua proyek pavingisasi jalan lingkungan di kawasan perkotaan. Adapun dua kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan program ini adalah Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangtengah. 

Di sisi lain, Maftuh mengakui bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah perkotaan sempat mengalami keterlambatan. Ia menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia serta adanya kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah lain, sehingga rencana perbaikan di kawasan kota harus ditunda sementara. 

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perkim kini berupaya memaksimalkan pelaksanaan program perbaikan pada tahun ini. Dengan dukungan anggaran yang telah tersedia, dalam menjalankan setiap kegiatan secara efektif dan tepat sasaran agar hasilnya benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga. ***  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : iLustrasi
*** : ADV
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kolaborasi Lintas Sektor, Bappeda Ngawi Bahas Arah Kebijakan Irigasi dan Pertanian

SN-Media™ Ngawi – Dalam rangka mempersiapkan Sidang Pleno Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, Bappeda Ngawi melalui Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah (Infraswil), Totok Sugiharto, menggelar sarasehan identifikasi permasalahan sumber daya air (SDA) dan pertanian.

Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 21 Mei 2025 lalu, bertempat di Kantor UPTD PUPR Wilayah III Ngrambe. Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala UPTD Wilayah III, Koordinator BPP Kecamatan Ngrambe, para juru pengairan, serta perwakilan HIPPA dari wilayah tersebut.  

Totok menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai langkah awal untuk merumuskan arah kebijakan di sektor irigasi dan pertanian. “Hasil identifikasi ini nantinya akan kami bahas dalam sidang pleno Komir dan menjadi dasar rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Ini adalah masukan strategis dalam menentukan arah pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya air ke depan,” ungkapnya.  

Sarasehan ini juga menjadi forum komunikasi antara pelaksana teknis dan pengelola di lapangan untuk menyampaikan hambatan dan potensi yang ada. Dengan adanya masukan langsung dari wilayah, diharapkan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.  

Selain membahas tantangan, para peserta juga mengusulkan beberapa solusi konkret, seperti perbaikan jaringan irigasi tersier, peningkatan kapasitas juru pengairan, hingga optimalisasi peran HIPPA dalam pengelolaan air di tingkat petani. 

Masukan ini menjadi bukti bahwa sinergi antarinstansi dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan pertanian secara menyeluruh. Ke depan, Bappeda Ngawi menargetkan seluruh wilayah irigasi di Kabupaten Ngawi dapat terdata dan termonitor secara berkala. 

"Dengan data yang akurat dan kebijakan yang responsif, diharapkan ketahanan pangan daerah semakin kuat dan kesejahteraan petani meningkat," pungkasnya. ***

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: Ast
Editor : Asy
Foto : Dok
*** : Bappeda - adv
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPPTK Ngawi Luncurkan Program Magang untuk 50 Peserta Termasuk Difabel

SN-Media™ Ngawi - Sebanyak 50 pencari kerja dari Kabupaten Ngawi mengikuti pelatihan kerja berbasis pemagangan yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, bekerja sama dengan PT Dwi Prima Sentosa (DPS). Program ini tak hanya bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga membuka jalan menuju dunia kerja yang kompetitif.

Program pelatihan ini berlangsung selama 20 hari, mulai dari 20 Mei hingga 18 Juni 2025. Selama periode tersebut, para peserta akan menjalani 160 jam pelajaran (JP) yang mencakup materi teoritis hingga praktik langsung di lapangan. Menariknya, seluruh peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas tanpa dipungut biaya, seperti seragam, alat tulis, bahan pelatihan, transportasi, konsumsi harian, hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama satu bulan.  

Pelatihan ini menyasar para pencari kerja dari berbagai latar belakang, termasuk 18 laki-laki, 29 perempuan, dan 3 penyandang disabilitas. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inklusivitas dan pemerataan kesempatan kerja.  

“Kegiatan ini bukan hanya ajang belajar, tetapi juga proses penempaan diri. Semua yang kalian pelajari di sini akan menjadi bekal saat kalian terjun ke dunia kerja. Maka dari itu, ikutilah dengan serius,” pesan Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, dalam sambutannya saat pembukaan acara.  

Pun program ini terselenggara berkat kolaborasi strategis antara DPPTK Ngawi, PT DPS, LPK Sinergi Bisnis Abadi Madiun, dan Apresindo Jawa Timur. Dana penyelenggaraan berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.  

Terpisah, Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk tidak hanya memperkaya wawasan peserta, tetapi juga memberikan pengalaman langsung bekerja di lingkungan industri.  

“Setelah program ini selesai, peserta akan mengikuti uji kompetensi. Ini adalah gerbang terakhir untuk menentukan siapa saja yang siap bergabung sebagai tenaga kerja di PT DPS,” ujarnya.  

Dengan pembekalan yang matang dan fasilitas yang mendukung, para peserta diharapkan dapat tampil sebagai tenaga kerja yang siap bersaing dan mampu beradaptasi dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang.  

“Kami berharap pelatihan ini dapat mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di industri. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan mereka,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok
*** : ---
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dishub Ngawi Usulkan Pemasangan Warning Light di Titik Rawan

SN-Media™ Ngawi - Masih banyak titik di Ngawi yang butuh dipasangi warning light atau lampu peringatan agar pengendara lebih waspada serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Pun sejauh ini, beberapa lokasi di jalan desa, provinsi, dan nasional di Ngawi sudah terpasang, tetapi belum mencakup semua area yang dibutuhkan.

Fajar Anasrul Laksminto, Kepala Bidang Keselamatan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ngawi, menjelaskan bahwa kebutuhan tambahan warning light ini didapat dari hasil pengecekan langsung di lapangan serta dari laporan masyarakat, baik dari desa maupun kecamatan.  

Semua laporan itu telah didata dan ditindaklanjuti sesuai jenis jalan. Jika lokasi berada di jalan desa atau kecamatan, pengusulan anggarannya dilakukan ke pemerintah kabupaten. Untuk jalan provinsi, pengusulan dilakukan ke tingkat provinsi, dan untuk jalan nasional, akan diajukan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. 

Saat ini, pengajuan-pengajuan tersebut masih dalam proses. Harapannya, pemasangan warning light bisa terealisasi tahun ini, terutama di titik-titik yang rawan kecelakaan dan kriminalitas. Sembari menunggu pemasangan selesai, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Inovasi Diversifikasi Pangan, DKPP Ngawi Raih Prestasi di Jogja Prime Expo 2025

SN-Media™ Ngawi - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi memantapkan komitmen mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui partisipasi di Jogja Prime Expo 2025, yang berlangsung pada 1 hingga 4 Mei 2025 di Jogja City Mall, Yogyakarta, dan didukung oleh Kementerian Perdagangan, Kemenparekraf, Kemenkop dan UKM, Kemenperin, serta Pemprov DIY.

Berbagai upaya pembangunan ketahanan pangan, mulai dari diversifikasi berbasis sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal hingga peningkatan teknologi pengolahan produk, telah dan terus dilakukan pemerintah.  

“Kabupaten Ngawi memiliki banyak sekali keanekaragaman sumber pangan lokal yang jika terus digali, maka akan mampu menjadi sumber alternatif sekaligus potensi ekonomi besar,” ujar Kepala DKPP Ngawi, Supardi, Senin (05/05/2025).  

Disinggung mengenai sinergi lintas sektor untuk diversifikasi pangan, Supardi menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ketahanan pangan Ngawi terletak pada sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui pendampingan teknis, akses permodalan, serta pelatihan pemasaran digital, produk lokal seperti melon, alpukat, beras, dan aneka olahan “Bumona” yang merupakan akronim dari Bumbu Olahan Ngawi, yaitu produk olahan pangan berbasis bahan baku lokal Kabupaten Ngawi, bisa semakin kompetitif.  

“Jogja Prime Expo 2025 diharapkan bisa menjadi stimulasi untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengonsumsi keanekaragaman pangan,” tambahnya.  

Penyelenggaraan Jogja Prime Expo 2025 bertujuan untuk menyebarluaskan informasi potensi bahan pangan lokal seluruh Indonesia, memperkenalkan kemajuan riset dan teknologi pangan, menjadi wahana promosi dan interaksi bisnis produk olahan berbasis sumber daya lokal, serta mendorong usaha pangan berkelanjutan lewat sinergi pemangku kepentingan.  

Dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam rangka menggerakkan masyarakat memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal maupun mengoptimalkan teknologi budidaya dan pengolahan pangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.  

Sementara dari sisi organisasi, pameran ini melatih kolaborasi, tanggung jawab, kemandirian, dan perencanaan kerja peserta. Bagi pemerintah daerah, festival berfungsi sebagai media komunikasi dan pembangkit kesadaran publik akan pentingnya stabilitas pangan, termasuk menjaga inflasi pangan dan meningkatkan ekonomi petani.  

Dapat diinformasikan, dalam Jogja Prime Expo 2025 yang diikuti 20 peserta dari berbagai kabupaten/kota dan provinsi, Stand DKPP Ngawi berhasil meraih Juara 2 Stand Terbaik, dan capaian ini menegaskan bahwa upaya ketahanan pangan DKPP Ngawi tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memperkuat kedaulatan pangan. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Defisit PJU Ngawi Lebih dari 11 Ribu Titik, Dishub Baru Mampu Tambah 300 Lampu Jalan

SN-Media™ Ngawi - Kabupaten Ngawi masih menghadapi masalah serius minimnya penerangan jalan umum (PJU). Dari total 3.306 titik PJU yang terpasang, masih terdapat kekurangan lebih dari 11 ribu titik untuk memastikan seluruh ruas jalan, termasuk penghubung antar kecamatan dan desa, terdapat penerangan yang layak.

Minimnya penerangan ini memicu kekhawatiran berbagai pihak. Selain berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada malam hari, kondisi gelap di sejumlah jalan sepi juga rawan menjadi sasaran aksi kriminalitas. Kepala Bidang PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Ngawi, Sri Bimo Hariotejo, menyatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan defisit PJU secara bertahap. 

“Tahun anggaran 2025, kami menyiapkan 300 titik lampu PJU baru dengan pagu anggaran sekitar Rp 4,3 miliar. Alokasi akan didistribusikan merata ke 19 kecamatan,” ujarnya, Rabu (30/04/2025).  

Saat ini, tim Dishub tengah melakukan survei lapangan dan inventarisasi lokasi prioritas. Fokus utama adalah daerah rawan kecelakaan, titik yang sering dilaporkan masyarakat, serta ruas dengan lalu lintas padat namun minim cahaya.  

“Data lapangan kami padukan dengan aduan warga melalui layanan pengaduan online. Ini untuk memastikan anggaran dipakai tepat sasaran,” tambah Bimo.  

Sementara permasalahan pemeliharaan PJU eksisting juga menjadi sorotan. Beberapa bulan terakhir, perbaikan lampu mati sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, menurut Bimo, sejak April 2025, proses perbaikan dan penggantian lampu mati telah berjalan normal kembali.  

Dengan target 300 titik PJU baru pada 2025, Dishub Ngawi menegaskan akan terus memantau progres pekerjaan hingga pemasangan lampu menyala sempurna. Pemerintah daerah pun berjanji membuka kanal aspirasi publik agar masyarakat dapat terus menginformasikan kebutuhan penerangan di lingkungan masing-masing.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Illustrasi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dorong Meritokrasi, Pemkab Ngawi Ukur Kompetensi Pejabat JPT Secara Objektif

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi resmi membuka rangkaian kegiatan Assessment Center untuk Pengukuran Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) tahun 2025. Kegiatan ini digelar mulai Senin (28/04) hingga Rabu (30/04/2025) di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, hadir langsung membuka acara. Dalam sambutannya, Bupati Ony menegaskan pentingnya pengukuran kompetensi sebagai bagian dari strategi manajemen talenta ASN.  

“Hasil assessment ini akan memetakan profil kompetensi masing-masing pejabat. Dengan begitu, kita bisa menempatkan mereka di posisi yang paling sesuai dan merancang pengembangan kapasitas yang tepat sasaran,” ujarnya.  

Sebanyak 24 pejabat JPT Pratama di lingkungan Pemkab Ngawi menjadi peserta dalam kegiatan ini. Mereka akan dinilai oleh tim asesor independen dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melalui berbagai metode, seperti simulasi kasus, wawancara, hingga psikometri.  

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi, Idham Karima, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk: menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pejabat dengan standar jabatan; mendukung perencanaan pengembangan talenta ASN; menjadi dasar pertimbangan promosi, rotasi, atau mutasi jabatan; meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan akuntabilitas pelayanan publik; serta mendorong budaya kerja berbasis kompetensi dan meritokrasi.  

Turut hadir dalam acara pembukaan, antara lain Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko, Sekda Mokh. Sodiq Triwidiyanto, serta jajaran pimpinan LPPM UNS seperti Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. dan Dr. Diana Tantri, S.H., M.Hum.  

Sementara itu, tim asesor terdiri dari enam akademisi UNS, yaitu Dr. Nugraha Arif Karyanta, M.Psi.; Jarot Susesa, S.Sos., M.Si.; Diah Sukma Ningrum, M.Psi.; Intan Putri Maghifiroh, M.Psi.; Moh. Amin Mardhatillah, S.Psi.; serta Zein Noer Zakiya, M.Psi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: DaM-Tim
Editor : Asy
Foto : Dok
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemkab Ngawi Dorong Maturitas SPIP Terintegrasi Lewat Bimtek Anti-Korupsi

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pengelolaan Risiko dan Efektivitas Pengendalian Korupsi yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meminimalisir potensi korupsi di lingkungan birokrasi, bertempat di Nata Hotel Ngawi, Rabu (16/04/2025).

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Ngawi, yang menjadi satu-satunya di Jawa Timur dengan semua indikator Maturitas SPIP Terintegrasi berada di Level 3.  

Sementara dalam laporannya, Inspektur Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, menyampaikan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko adalah langkah preventif penting dalam pemberantasan korupsi.  

“Tanpa penerapan manajemen risiko yang matang, celah korupsi sulit untuk ditutup,” tandasnya.  

Dapat diinformasikan, acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah mulai dari Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah hingga perwakilan pengelola risiko dari seluruh OPD, dan sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Ngawi juga menggelar “Manajemen Risiko Award” untuk perangkat daerah dengan pengelolaan risiko terbaik tahun 2025.  

Yang mana Dinas Sosial (Dinsos) Ngawi keluar sebagai juara pertama untuk kategori badan/dinas, diikuti oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Kominfo. Sementara di tingkat kecamatan, Kecamatan Pitu meraih penghargaan tertinggi, disusul Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Jogorogo. 

Sesi puncak kegiatan berupa diskusi panel menghadirkan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Mokh. Sodiq Triwidiyanto, serta Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Susanto Gani, yang membahas strategi pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian korupsi, dan pentingnya reformasi birokrasi sebagai motor pembangunan berkualitas. 

Susanto Gani menekankan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah melalui pendampingan hukum, penanganan proyek strategis, serta program edukasi “Jaksa Masuk Sekolah.”  

Pun diharapkan oleh pemangku kebijakan Pemkab Ngawi, bahwa dengan adanya integritas birokrasi yang semakin kuat, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah juga terus meningkat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp   

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto : Dok
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Transformasi Pertanian Jadi Fokus Musrenbang RKPD Kabupaten Ngawi 2026

SN-Media™ Ngawi – Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Ngawi tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Wedya Graha pada Kamis (20/03/2025), dibahas isu positif terkait transformasi pertanian di Ngawi. Fokusnya adalah peralihan dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih produktif dan efisien.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2026 dan FKP Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen Pemkab Ngawi dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 

"Untuk itu, dukungan dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan guna mewujudkan visi dan misi Pemkab Ngawi.," terang Ony.

Lebih lanjut, Bupati Ony menekankan bahwa visi Pemkab Ngawi adalah mewujudkan transformasi pertanian, yaitu beralih dari sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih efisien dan produktif. Beberapa program unggulan daerah yang mendukung hal ini antara lain implementasi pertanian presisi (penggunaan GPS untuk menentukan kebutuhan lahan), optimalisasi jaringan irigasi, pembentukan kelembagaan petani melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta integrasi pertanian dari hulu ke hilir.  

Tak hanya itu, beberapa isu strategis juga mendapat perhatian khusus, di antaranya mengenai peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pembangunan kawasan industri di Ngawi.  

Sementara itu, Indah Kusumawardhani, Kepala Bapeda Ngawi, dalam laporannya, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 adalah final dari tahapan Musrenbang yang sudah dilaksanakan, meliputi musrenbang desa oleh 213 desa dan 4 kelurahan pada Juli - Agustus 2024, pelatihan SIPDRI, FKP rancangan awal RKPD pada Januari 2025, Musrenbang Kecamatan serentak di 19 kecamatan pada 12 Februari 2025, Forum Perangkat Daerah pada 17 - 25 Februari 2025 yang menghasilkan output berupa rencana kerja perangkat daerah, serta Forum Lintas Perangkat Daerah pada 3 - 5 Maret 2025.  

Hadir dalam Musrenbang tersebut Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Forkopimda, Sekda, Bakorwil I Madiun, Sekda Madiun, Sekda Blora, Kepala Bappeda Ngawi, Bappeda Madiun, Bappeda Magetan, staf ahli Bupati Grobogan, Sekretaris Bappeda Madiun, Sekda Sragen, Sekda Grobogan, Camat, serta Kepala Desa, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan Media. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp   

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : SNm
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dorong Pertumbuhan Usaha Tani Tembakau, DKPP Ngawi Berikan Bantuan dan Pembinaan kepada Petani

SN-Media™ Ngawi - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mengadakan sosialisasi pengawasan penggunaan sarana pertanian berdasarkan PMK No. 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku untuk mendukung sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

Acara dihadiri oleh Kepala DKPP, Supardi, Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Hendro Budi Suryawan, serta kelompok tani tembakau Kabupaten Ngawi penerima bantuan hibah sarana produksi tembakau, Koordinator PPL, dan PPL Wilayah Binaan. 

Dalam sambutannya, Supardi, Kepala DKPP, menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada petani tembakau agar dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan mutu hasil tembakau, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga, pendapatan, dan kesejahteraan petani. 

Dia menambahkan, untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tembakau di Kabupaten Ngawi, DKPP juga memberikan bantuan sarana budidaya tembakau, berupa benih tembakau, pupuk SP, pupuk ZA, dan pupuk ZK, yang disalurkan ke 25 Poktan/Gapoktan di seluruh Kabupaten Ngawi.  

“Bantuan ini bersifat stimulasi dan tidak diberikan kepada seluruh kelompok tani atau petani tembakau. Penentuan kelompok penerima bantuan dilakukan berdasarkan usulan dari Poktan/Gapoktan, yang kemudian diverifikasi untuk memastikan kelompok yang memenuhi syarat administrasi dan teknis,” terangnya. 

Di tempat yang sama, Kabid Perkebunan dan Hortikultura, Hendro Budi Suryawan, menegaskan bahwa sangat penting dalam memotivasi petani tembakau agar dapat meningkatkan areal tanamnya tahun ini dan berharap brand tembakau Karangjati dapat bangkit kembali dan menjadi ikon bagi komoditas perkebunan di Kabupaten Ngawi. 

“Pasar tembakau saat ini terbuka luas, dan secara analisis usaha tani, jika dikelola dengan baik, hasil dari menanam tembakau jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman kering lainnya,” ungkap Hendro.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp   

Pewarta: TiM
Editor : Asy
Foto : Dok
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Hari Anti Korupsi Sedunia, Ngawi Perkuat Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih

SN-Media™ Ngawi – Dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024. Acara tersebut diawali dengan deklarasi antikorupsi sebagai simbol komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang bersih dan bebas dari korupsi. Peringatan ini berlangsung di Alun-alun Merdeka pada Jumat (13/12/2024) lalu.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, serta perwakilan dari TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Ngawi, Kodim, Armed, Kepala Perangkat Daerah, Kabag, Camat se-Kabupaten Ngawi, dan perwakilan ASN dari masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, menjelaskan bahwa peringatan Hakordia bertujuan untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya memerangi korupsi dalam segala aspek kehidupan. Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti senam bersama yang melibatkan warga dan lomba video pendek dengan tema anti korupsi. 

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang lebih jujur serta bertanggung jawab. 

Di kesempatan yang sama, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui sosialisasi anti korupsi kepada generasi muda dan seluruh masyarakat. 

“Kami terus berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dengan begitu, kami berharap setiap lapisan masyarakat ikut berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” ujar Bupati Ony. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : ***
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pentingnya Edukasi Pengelolaan Air Limbah, Dinas Perkim Ngawi Studi Tiru di Makassar

SN-Media™ Ngawi – Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang sanitasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi melakukan studi tiru di UPTD Pengolahan Air Limbah (PAL) Dinas Pekerjaan Umum Makassar pada awal Desember 2024.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, memerlukan langkah yang efektif dan berkelanjutan. 

“Maka dari itu, kami (Disperkim) melakukan studi tiru ke UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum Makassar, karena sistem IPAL di sana sudah diakui secara nasional,” kata Maftuh, Jumat (13/12/2024). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa air limbah domestik, yang berasal dari kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, dan perniagaan, berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang baik. 

“Di UPTD PAL DPU Makassar, kami melakukan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), dengan mempelajari beberapa hal, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan IPAL. Kami mengamati hal-hal seperti harga yang terjangkau, menjaga kebersihan, serta memastikan tidak menimbulkan kerusakan. Selain itu, kami juga mempelajari prosedur pengamanan diri, penanganan yang benar, serta sosialisasi tentang septic tank yang aman dan ramah lingkungan. Semua hal ini akan kami terapkan pada tahun 2025,” jelas Maftuh. 

Dia juga menambahkan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Ke depan, pihaknya akan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai cara pengelolaan air limbah rumah tangga yang benar, agar tidak merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan. 

“Masih banyak warga yang membuat IPAL secara manual dan belum mengikuti aturan penanganan yang benar, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Dengan edukasi dan sosialisasi tentang perangkat penanganan IPAL yang tepat, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp 

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok Perkim Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Transformasi Pelayanan Adminduk: Ngawi Luncurkan Aplikasi Paduka Dewi untuk Tingkatkan Akses di Desa

SN-Media™ Ngawi – Sosialisasi sekaligus bentuk apresiasi bagi 213 desa yang ada di Kabupaten Ngawi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pemkab Ngawi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat meluncurkan aplikasi Paduka Dewi bertempat di Pendopo Wedya Graha, Senin (02/12/2024).

Pada saat launching aplikasi Paduka Dewi, Ony Anwar Harsono, Bupati Ngawi, memberikan penjelasan kepada awak media mengenai terobosan terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Dalam keterangannya, Bupati Ony menyebut, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, serta perubahan kartu keluarga kini dapat dilakukan langsung di tingkat Pemerintahan Desa. Dengan langkah ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola Adminduk, yang sebelumnya terpusat di kota atau kecamatan. 

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Bupati Ony menambahkan, upaya ini merupakan wujud komitmen Pemkab Ngawi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memudahkan akses bagi warganya,” kata dia. 

Lebih lanjut dia menambahkan, dengan hadirnya aplikasi Paduka Dewi, masyarakat kini dapat sekaligus mencetak tiga jenis dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran, akta kematian, dan perubahan kartu keluarga, langsung di tingkat desa. 

Hal ini bertujuan, sambung dia, untuk mempermudah proses administrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun, untuk pembuatan e-KTP, pelayanan masih tetap dilaksanakan di tingkat kecamatan, mengingat proses perekaman data dan kebutuhan teknis lainnya yang masih harus dilakukan di sana. 

“Dengan langkah ini, Pemkab Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan,” tegasnya. 

Di tempat yang sama, Noor Hasan Muntaha, Kepala Dinas Dukcapil Ngawi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa latar belakang aplikasi Paduka Dewi tersebut dimunculkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mencatatkan administrasi penduduk dari mulai lahir hingga kematian. 

“Sekaligus dengan inovasi berupa aplikasi tersebut, maka desa dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan praktis,” terangnya. 

Sementara aplikasi Paduka Dewi dari Disdukcapil tersebut disambut positif oleh Kepala Desa yang hadir di Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi dalam launching aplikasi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngawi juga menyampaikan apresiasi kepada 3 desa teraktif dalam pelayanan administrasi kependudukan, yaitu Desa Kendal Kecamatan Kendal, Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas, dan Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren, dengan memberikan hadiah berupa uang tunai. 

“Adapun dasar dihasilkannya aplikasi Paduka Dewi yaitu merujuk regulasi terbawah, yaitu Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2022, tentang penugasan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan,” pungkas Hasan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp 

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok SNM
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Alokasi SILPA 2023 Mampu Dongkrak Anggaran Dana Cukai 2024 di Ngawi

SN-Media™ Ngawi – Berkat alokasi SILPA Tahun 2023, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebelumnya, anggaran DBHCHT untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 29,9 miliar, namun kini jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 34,2 miliar.

Bambang Hendratno, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi, memberikan penjelasan lebih rinci terkait perubahan anggaran tersebut. Meskipun secara keseluruhan pagu DBHCHT Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), adanya penambahan dari perubahan anggaran dan alokasi SILPA 2023 justru membuat jumlah DBHCHT untuk tahun depan mengalami kenaikan. 

Dengan tambahan ini, dia menekankan bahwa meskipun ada penurunan pada pagu anggaran secara keseluruhan, peningkatan dana ini tetap memberikan dampak positif bagi kelanjutan program pembangunan di daerah. 

"Jadi, meskipun ada penurunan pagu secara umum, tambahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Ngawi. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ungkapnya, Senin (25/11/2024). 

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa pembagian alokasi untuk setiap sektor tetap mengikuti proporsi yang sama seperti tahun sebelumnya. Alokasi terbesar, yakni 50 persen, akan diperuntukkan bagi bidang kesejahteraan masyarakat (kesmas), sementara sektor kesehatan tetap mendapatkan alokasi sebesar 40 persen, untuk mendukung berbagai program kesehatan, sedangkan 10 persen dari dana tersebut akan dialokasikan dalam hal penegakan hukum. 

Rincinya lagi, pengelolaan DBHCHT Tahun 2024 melibatkan tujuh perangkat daerah yang bertanggung jawab, yaitu Diskominfo, Bagian Perekonomian Setda, Satpol PP, DKPP (Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja), Dinsos, Dinas Kesehatan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). 

Tidak hanya itu, bahwa ada dua kebutuhan lain yang menjadi prioritas, yaitu alokasi sebesar Rp 1 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk program prioritas pembangunan jalan. Salah satunya adalah pemeliharaan berkala Jalan Karangjati - Waduk Sangiran yang terletak di Kecamatan Karangjati, Ngawi. 

“Dengan adanya alokasi tambahan ini, diharap bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp 

ADV
Editor : Asy
Foto : ***
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT