Pemkab Ngawi Tuntaskan Pembelian Lahan Makam Kota, Target Difungsikan Akhir 2027

SN Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) telah merampungkan pembelian lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru di Kelurahan Margomulyo. Pengadaan lahan tersebut dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas pemakaman di kawasan perkotaan.

Lahan yang dibeli memiliki luas sekitar 1,8 hektare dengan nilai Rp3,148 miliar setelah harga disepakati berdasarkan hasil appraisal. TPU baru itu akan melayani kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah dengan kapasitas sekitar 3.000 petak makam. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan pembelian lahan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan, mulai dari proses penilaian oleh tim appraisal hingga tercapainya kesepakatan nilai wajar. 

"Pembelian lahan ini sudah selesai setelah nilai appraisal disepakati. Langkah tersebut kami tempuh karena kapasitas TPU yang melayani kawasan perkotaan memang sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA:

• Di 2026, Dinas Perkim Ngawi Proses Appraisal Lahan Makam Baru Wilayah Kota
• TMMD Ngawi 2026 Percepat Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Sinergi Pemkab Bersama TNI
• DPRKP Ngawi Tuntaskan Layanan Air Bersih Desa Dampit Melalui Tambahan 40 SR

Menurutnya, pengadaan lahan baru menjadi kebutuhan mendesak mengingat lahan pemakaman yang selama ini digunakan warga di wilayah pelayanan sudah penuh. Kondisi itu pun mendorong pemerintah daerah menghadirkan TPU baru agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. 

Meski pembelian lahan telah rampung, kawasan TPU tersebut belum dapat langsung difungsikan. Sambil menunggu tersedianya anggaran, DPRKP akan melakukan penataan kawasan, mulai pembangunan talud, pagar, akses jalan, drainase, hingga sarana pendukung lainnya agar pemakaman siap digunakan. 

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia memperkirakan TPU baru tersebut mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir 2027. 

"Harapannya, seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga pada akhir 2027 TPU ini sudah dapat difungsikan. Dengan demikian, kebutuhan lahan pemakaman masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik," pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sosialisasi PKB dan BBNKB di Ngawi Dorong Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan

SN Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Keuangan Kabupaten Ngawi terus menggencarkan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di berbagai wilayah. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Dero, Kecamatan Padas, dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, serta warga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyohadi, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak kendaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

"Sosialisasi ini terus kami laksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Mulat.

BACA JUGA:

• Opsen Pajak Kendaraan Dongkrak PAD Ngawi, Realisasi BBNKB Tembus Target
• Berlaku 2025, Ngawi Akan Manfaatkan Opsen Pajak Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal
• Raih WTP Ke-13 Berturut-turut, Ngawi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Polres Ngawi, UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja. Sinergi antarlembaga itu diharapkan semakin memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus pentingnya keselamatan berlalu lintas. 

Dalam sosialisasi tersebut, narasumber dari Polres Ngawi memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Materi tersebut disampaikan untuk mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan. 

Sementara itu, UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur memaparkan berbagai ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk mekanisme pembayaran serta kewajiban administrasi kendaraan. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. 

Di sisi lain, PT Jasa Raharja menjelaskan manfaat perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai hak perlindungan dasar kecelakaan sekaligus pentingnya melengkapi administrasi kendaraan sebagai bagian dari tertib berlalu lintas. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. 

Pun warga memanfaatkan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperoleh penjelasan mengenai pembayaran pajak kendaraan, proses balik nama kendaraan bermotor, hingga manfaat perlindungan yang diberikan Jasa Raharja kepada pengguna jalan. 

Menutup kegiatan, Mulat berharap rangkaian sosialisasi yang terus dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

"Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Polres Ngawi, UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja, kami optimistis kesadaran masyarakat akan terus meningkat. Semakin tinggi kepatuhan membayar pajak kendaraan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD yang pada akhirnya kembali untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Keu
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BLT Cukai Tembakau Ngawi 2026 Mulai Cair bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau

SN Media™ Ngawi – Dinas Sosial Kabupaten Ngawi memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap. Penyaluran dilakukan menyesuaikan ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Buruh pabrik rokok menjadi penerima tahap pertama, kemudian disusul buruh tani tembakau..

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Bonadi mengatakan, kepastian tersebut sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait waktu pencairan bantuan. Menurutnya, sejatinya sejumlah daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah lebih dahulu menyalurkan BLT DBHCHT. Sementara itu, Kabupaten Ngawi mengikuti jadwal penyaluran berdasarkan ketersediaan dana transfer yang diterima daerah. 

"Penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana transfer. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar bantuan dapat diterima oleh seluruh penerima yang telah ditetapkan," ujarnya, Rabu (22/07/2026). 

Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 2.114 buruh pabrik rokok. Rinciannya meliputi 104 pekerja PR Krido Tani, 828 pekerja Dadi Mulyo Sejati, 56 pekerja Among Tani, 1.112 pekerja Dewi Murni Abadi, serta 14 buruh yang bekerja di pabrik rokok luar Kabupaten Ngawi namun memenuhi persyaratan.

BACA JUGA:

• Kemensos Cek Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi Sebelum Pemeriksaan Kesehatan dan MPLS Dimulai

• MPLS Sekolah Rakyat Ngawi Dimulai 14 Juli, Fasilitas Utama Siap Digunakan Siswa

• Penjangkauan Sekolah Rakyat Ngawi Sasar Keluarga DTSEN Desil 1 dan 2

Pun demikian, penyaluran berikutnya akan menyasar 2.900 buruh tani tembakau yang telah masuk dalam daftar penerima manfaat Tahun 2026. Seluruh penerima, baik buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau, akan memperoleh bantuan sebesar Rp1.000.000 per orang. 

Dia menjelaskan, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain berstatus sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau, penerima juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Ngawi sebagai identitas kependudukan. 

Bonadi berharap seluruh proses penyaluran dapat berlangsung tertib dan tepat sasaran. Ia juga mengimbau para penerima untuk mengikuti informasi resmi terkait jadwal pencairan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. 

"Harapannya, bantuan ini benar-benar memberikan manfaat sebagai tambahan penghasilan bagi buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau di Kabupaten Ngawi," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Program Permakanan PPKS 2026 Bergulir, Dinsos Ngawi Libatkan Warung UMKM Lokal

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menggulirkan Program Permakanan Daerah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS pada 2026. Program tersebut menyasar 2.200 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Ngawi.

Sasaran program diprioritaskan bagi kelompok masyarakat rentan, mulai kalangan lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga warga dengan keterbatasan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan program berada di bawah penanganan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan mulai berjalan sejak pertengahan Mei 2026. Program itu kembali dilaksanakan dengan pola penyaluran rutin selama tiga bulan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di daerah setempat. 

Dalam pelaksanaannya, bantuan permakanan diberikan dua kali sehari kepada para penerima manfaat. Pola tersebut diterapkan guna membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi harian bagi masyarakat rentan yang menjadi sasaran program pemerintah daerah tersebut. 

Total anggaran yang dialokasikan dalam program permakanan daerah tahun ini mencapai lebih dari Rp4 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan guna menunjang distribusi makanan bagi masyarakat penerima manfaat di seluruh kecamatan yang terlibat. 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Akh. Sufandi Nasrul Hadi menjelaskan jumlah penerima manfaat program hingga kini masih tetap dibatasi sebanyak 2.200 orang sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah setempat. 

“Kuotanya tetap 2.200 penerima manfaat. Memang ada pergantian penerima setiap tahun berdasarkan hasil verifikasi dan pendataan lapangan, namun jumlah keseluruhannya tidak berubah,” terang fandi. 

Ia menuturkan, proses penetapan penerima dilakukan melalui tahapan pendataan dan evaluasi berkala. Langkah itu dilakukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang masuk kategori rentan sosial dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah. 

Menurutnya, program permakanan tidak sekadar menjadi bantuan sosial biasa, namun juga bentuk kepedulian daerah terhadap warga yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar harian di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. 

“Harapannya program ini dapat membantu kebutuhan makan harian para lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan agar tetap memperoleh perhatian pemerintah daerah,” imbuhnya. 

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Paron tercatat menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak. Selanjutnya disusul Kecamatan Karangjati dan Kecamatan Padas yang juga memiliki angka penerima relatif cukup tinggi dibanding kecamatan lain di Ngawi. 

Meski demikian, Dinas Sosial menyebut terdapat sejumlah desa yang tercatat nihil penerima manfaat. Kondisi tersebut dipengaruhi hasil verifikasi sosial dan perkembangan data masyarakat di masing-masing wilayah secara berkala setiap tahunnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Des
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPMD Ngawi Laksanakan Bimtek Perangkat Desa Secara Bertahap

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perangkat desa. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, tanggal 4 sampai 6 Juli 2025, bertempat di kawasan Sarangan, Kabupaten Magetan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi, Arif Syarifudin, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa perangkat desa yang telah dilantik memang diwajibkan mengikuti pelatihan sebagai bentuk peningkatan kapasitas. 

“Setelah resmi menjabat, perangkat desa harus dibekali dengan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawabnya. Ini bagian dari pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun,” jelasnya. 

Menurut dia, pelaksanaan Bimtek ini juga mengacu pada amanat Peraturan Daerah. Meski sebelumnya ditargetkan bisa melibatkan hingga 100 peserta, namun karena pertimbangan efisiensi anggaran, tahun ini hanya diikuti oleh 50 peserta, yakni para perangkat desa yang dilantik pada periode tahun 2020 hingga 2022. 

Bimtek kali ini menggandeng narasumber dari sejumlah instansi teknis, di antaranya Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi. Materi yang disampaikan meliputi pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, peran pengawasan, serta pentingnya sinkronisasi program desa dengan kebijakan pembangunan daerah. 

“Harapannya, para perangkat desa yang ikut bimtek ini tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga bisa langsung menerapkan dalam praktik sehari-hari di desanya masing-masing,” tambahnya. 

Dengan pelatihan ini, Pemkab Ngawi berharap agar perangkat desa bisa semakin profesional dalam menjalankan roda pemerintahan desa, transparan dalam pengelolaan dana, serta mampu berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Anggaran Terbatas, DPUPR Ngawi Fokuskan Rehab Talud dan Gorong-Gorong di Titik Kritis

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, salah satunya dengan melakukan pekerjaan rehabilitasi talud dan gorong-gorong di sejumlah titik yang dianggap paling krtitis.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Ngawi, Rachmat Fitrianto, menyampaikan bahwa program ini difokuskan untuk memperkuat struktur jalan serta menjaga kelancaran drainase. "Ada tujuh titik lokasi rehabilitasi talud yang telah kami petakan. Selain itu, pembangunan gorong-gorong juga dilakukan di tujuh titik," jelasnya. 

Namun, dua dari tujuh titik rehabilitasi gorong-gorong, dikerjakan melalui mekanisme lelang dengan sistem konsolidasi. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap administrasi, dan direncanakan pekerjaan fisiknya akan dimulai sekitar awal Agustus mendatang. 

Rehabilitasi talud ini, kata Rachmat, penting untuk memperkuat badan jalan agar tidak mudah longsor atau mengalami penurunan. Hal ini bertujuan memperpanjang umur konstruksi jalan sehingga lebih tahan lama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. 

Sementara itu, pembangunan gorong-gorong difokuskan untuk memperlancar aliran air hujan, mencegah genangan, dan menghindari kondisi tanah jenuh di bawah jalan yang bisa memicu kerusakan struktural. "Drainase yang baik sangat berpengaruh terhadap stabilitas jalan. Jika air tidak mengalir dengan baik, tanah akan jenuh dan jalan bisa ambles," tambahnya. 

Ia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, DPUPR tetap memprioritaskan titik-titik yang paling kritis. Prioritas ini ditentukan berdasarkan laporan dari penilik jalan serta masukan dari masyarakat sekitar. 

“Langkah ini bukan hanya soal pembangunan, tapi menjaga keselamatan pengguna jalan dan memastikan akses transportasi tetap lancar,” tegasnya. 

Pun nantinya untuk pekerjaan rehabilitasi talud dan gorong-gorong tersebut diharapkan selesai sesuai jadwal agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat turut mengawasi jalannya proyek agar kualitas hasilnya bisa optimal. 

"Dengan rehabilitasi ini, diharapkan risiko longsor dan penurunan badan jalan dapat diminimalkan, sehingga infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi semakin kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Disperkim Ngawi Respon Usulan Warga Lewat Pembangunan Infrastruktur

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kelurahan, terutama dalam hal perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkab Ngawi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD 2025, khusus untuk menangani kebutuhan mendesak di sejumlah titik wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Perkim Ngawi, Maftuh Affandi, mengungkapkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti drainase dan jalan paving memang menjadi salah satu fokus lembaganya. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut akan ditujukan khusus untuk skala kecil atau lingkungan, terutama di kawasan kelurahan. 

Sementara itu, untuk proyek-proyek berskala besar masih menjadi kewenangan Dinas PUPR. Dalam keterangannya kepada media, Maftuh menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek drainase maupun paving jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan didasarkan pada usulan langsung dari masyarakat. Baik untuk infrastruktur baru maupun infrastruktur lama yang mengalami kerusakan, semua diseleksi secara selektif sesuai urgensinya di lapangan. 

“Tidak hanya mengacu pada laporan kerusakan, kami juga memperhatikan lokasi-lokasi strategis seperti akses ke lahan pertanian, sekolah, area makam, hingga situs budaya. Semua itu menyangkut kepentingan umum,” jelasnya. 

Meski begitu, Maftuh mengakui bahwa untuk wilayah perkotaan, perbaikan infrastruktur sempat mengalami keterlambatan. Hal ini bukan tanpa sebab. Ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan adanya kebutuhan mendesak di wilayah lain membuat sebagian rencana perbaikan kota harus ditunda sementara. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan drainase di empat titik serta dua proyek pavingisasi jalan lingkungan di kawasan perkotaan. Adapun dua kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan program ini adalah Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Karangtengah. 

Di sisi lain, Maftuh mengakui bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah perkotaan sempat mengalami keterlambatan. Ia menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia serta adanya kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah lain, sehingga rencana perbaikan di kawasan kota harus ditunda sementara. 

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perkim kini berupaya memaksimalkan pelaksanaan program perbaikan pada tahun ini. Dengan dukungan anggaran yang telah tersedia, dalam menjalankan setiap kegiatan secara efektif dan tepat sasaran agar hasilnya benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga. ***  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp  

Pewarta: DaM
Editor : Asy
Foto : iLustrasi
*** : ADV
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT