skip to main |
skip to sidebar
NGAWI™ Terbukti, dalam event fashion show batik tingkat pelajar SMP maupun SMA, diluar perhitungan ternyata pesertanya membludak. Seperti yang terlihat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, puluhan remaja mengenakan pakaian batik khas Ngawi yang bernuansa modern dengan sentuhan apik, tanpa canggung berpose diatas catwalk (31/10).
Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Perekonomian dan UMKM Kabupaten Ngawi, Sofyan.SH.M.Hum, fashion show batik saat ini diikuti sekitar 49 remaja dari pelajar SMP dan 56 pelajar SMA. “Event tersebut sebagai inovasi untuk lebih memperkenalkan batik ke kalangan remaja sehingga harapan kita potensi pasar kedepanya cukup terbuka lebar dan untuk penganekaragaman dan pengembangan industri batik khas Ngawi, agar menembus pasar dengan memenuhi selera konsumen,” terangnya.
Apalagi motif batik yang ditampilkan berbagai corak sesuai ciri khas budaya Ngawi. “Yang disajikan lewat fashion show batik tersebut merupakan hasil dari perajin batik yang tersebar diwilayah Ngawi seperti dari Desa Banyubiru, Munggut, Jenggrik dan Gentong, mudah-mudahan batik khas Ngawi ini makin berkembang,” ujar Sofyan.SH.M.Hum.
Selain itu fashion show batik khas Ngawi tersebut tambah Sofyan, disajikan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat pada produk-produk batik, karena di Kabupaten Ngawi banyak perajin batik yang terus mengembangkan batik khas Ngawi sesuai motifnya. Kemudian pada akhir acara fashion show batik ini Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, beserta stafnya kebagian jatah untuk tampil mempromosikan batik daerahnya diatas catwalk.
Pada kesempatan yang sama Ir Budi Sulistyono mengungkapkan, batik merupakan potensi daerah yang sedang dikembangkan sebagai penguatan sistem perekonomian didaerahnya. “Ternyata respon kalangan remaja sendiri sangat luar biasa terkait batik Ngawi,” paparnya.
Jelasnya lagi, meski masih merupakan investasi perorangan, namun pihak Pemkab Ngawi tengah berupaya mengenalkannya hingga ke kota-kota besar di Indonesia. Dan untuk menghadapi persaingan pasar batik di dalam negeri, pihaknya terus memberikan terobosan berupa pelatihan dan melakukan orientasi pasar sebelum memproduksi batik khas kota Ngawi. (pr)
NGAWI™ Kian meningkatnya kejahatan perampokan terhadap supermarket yang mulai mengarah menggunakan senjata api, jajaran Polres Ngawi mengambil tindakan antisipasi dan pencegahan terhadap aksi kejahatan ini. Salahsatunya adalah menghimbau untuk para pengelola supermarket agar tidak buka 24 Jam.
“Kita menghimbau kepada pengelola supermarket untuk tidak beroperasi 24 jam kalau toh mereka nekat itu urusan si pengelolanya sendiri,” terang Kapolres Ngawi, AKBP Eddy Junaedi,Sik.
Selain itu pihaknya sangat mengharap terhadap para pengusaha supermarket untuk lebih berhati-hati terhadap pengunjung yang mencurigakan.
Terlebih bagi pengunjung yang sengaja memakai helm tanpa dibuka masuk ke areal perbelanjaan, tempat penyimpanan uang harus ditaruh di brankas yang sesuai standartnya selain itu himbaunya setiap supermarket dipasang berupa kamera pengintai berupa CCTV.
Langkah yang disiapkan oleh jajaran Polres Ngawi tambah AKBP Eddy Junaedi.Sik, akan ditempatkan petugas kepolisian didaerah yang rawan terjadinya aksi kejahatan meskipun sebelumnya seperti Bank sudah ada.
Lepas dari persoalan itu pengamanan terhadap supermarket yang saat ini diwilayah Ngawi jumlahnya mencapai puluhan akan tetap menjadi bagian pengamananya.
Langkah riil yang diambil akan melakukan operasi berantai dan bersinggungan antar Polsek. Diharapkan dengan system ini akan menjadikan shock terapi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. (pr)
NGAWI™ Tak dipungkiri, keberadaan gepeng di Ngawi makin mudah ditemui. Jangankan area pasar maupun pertokoan yang konon menjadi tempat favorit mereka mengais rejek, namun di bilangan rambu lampu merah saja mereka bebas beroperasi. Telesik di lapangan, ditemui kenyataan, ada beberapa kampung yang ternyata menjadi tempat mereka menetap.
ehidupan kota memang tidak lepas dari gelandangan dan pengangguran (gepeng) serta anak jalanan (anjal), namun kalau terus dibiarkan kehadiran mereka ini akan berdampak pada kehidupan sosial warga kota sendiri. Selain rentan terhadap tindak kejahatan, para gepeng dan anjal tersebut pada umumnya mengganggu pemandangan kota. Seperti hal yang terjadi akhir-akhir ini diberbagai sudut kota Ngawi.
Gepeng dan anjal begitu leluasanya beroperasi, tak ayal, suasana kota terlihat menjadi kumuh. Pemandangan yang kurang sedap dipandang itu mudah dijumpai dan bisa dilihat sewaktu-waktu dibeberapa titik kota. Seperti yang terlihat di paseban alun-alun merdeka sebelah timur, dibangunan itu yang sedianya untuk lesehan para pengunjung yang ingin menikmati suasana kota justru dipakai tempat menetap para gepeng dan anjal.
“Bagaimana kota tidak kumuh, mereka ini kencing dan berak terkadang secara sembarangan bahkan disamping balai paseban pun jadi,” keluh Ahmad, salah satu warga kota Ngawi, Senin (29/10). Tidak hanya itu saja, kehadiran gepeng dan anjal ini menurut Ahmad sangat mengurangi kenyamanan saat dirinya lagi kongkow-kongkow bersama temanya.
“Ketika malam sewaktu saya lagi ngopi diwarung lesehan alun-alun mereka silih berganti meminta uang dengan berbagai cara mulai ngamen sampai mengemis,” kilahnya. Situasi yang makin tidak nyaman tersebut membuat petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngawi mengaku kewalahan saat menertibkanya.
“Saat petugas lewat saja mereka sudah lari sebetulnya sudah sering kita melakukan operasi terhadap anjal dan gepeng,” terang Lutfi Mujahidin, Kepala Satpol PP Kabupaten Ngawi.
Meski demikian selaku petugas penertiban, maka jajaranya akan terus melakukan gelar razia diberbagai wilayah kota. “Kalau mereka identitasnya jelas dan bisa diajak komunikasi maka kita pulangkan ke daerah asalnya,” imbuhnya.
Namun, gepeng dan anjal tidak diketahui identitasnya sama sekali maka pihaknya akan membuang ke daerah lain. Memang tidak dipungkiri lagi kehadiran gepeng dan anjal tidak jarang merupakan lemparan dari daerah lain. (pr)
NGAWI™ Pria berpawakan sedang dengan raut wajah penuh optimisme ini baru saja melangkah ke dunia barunya, meski sebelumnya didera kebimbangan serta ketidak percayaan terhadap dirinya sendiri. Tak satupun orang yang mampu memberikan pencerahan di saat pria paruh baya dengan nama Ida Bagus Made (IBM) Silapawana terseret kedalam lembah hitam.
IBM.Silapawana tumbuh besar dalam lingkungan keras, di saat dirinya pada posisi klimaks tak ayal malah terjerembab sebagai pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Saat masa sulit tersebut IBM .Silapawana yang sebelumnya mengaku keturunan Bali dan sebagai pemeluk Hindu yang taat, pada tahun 2011 lalu petualanganganya dilembah hitam terpaksa dihentikan oleh aparat penegak hukum saat dalam kondisi sakau sehabis mengkonsumsi narkoba.
Akhirnya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap perbuatanya, IBM.Silapawana langsung diganjar hukuman penjara 5 tahun dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Medaeng Surabaya.
Dalam menikmati kehidupan dibalik terali besi yang pengap tersebut, IBM.Silapawana yang belum berumah tangga ini selalu mengintropeksi semua perilaku dibagian awal kehidupanya. Namun, cengkeraman penjara dan sebagai pecandu narkoba tetap menjadi tantangan terberat disaat melewati hari-harinya.
Suatu ketika dalam LP Medaeng Surabaya tersebut, dirinya melihat salah satu nara pidana yang keluar masuk penjara melakukan sholat taubat. Mulai detik itulah, IBM.Silapawana mulai terketuk hatinya. “Ketika saya melihat ada kawan yang benar-benar ingin insyaf dengan melakukan sholat taubat itu, lalu saya bertanya apakah ada dalam ajaran Islam yang namanya sholat taubat,” terang IBM.Silapawana.
Tidak berapa lama si kawanya itu berkata dan menjawab “ada” bahwa dalam agama Islam seberapa besar dosa yang dilakukan umatnya selama dia ingin berbenah dan ingin sadar maka Allah SWT membuka pintu maaf selebar-lebarnya. “Mulai saat itulah saya trenyuh ingin bertaubat meskipun sebelumnya saya ini juga ingin melakukan hal itu,” kenang IBM.Silapawana dengan mata berkaca-kaca.
Akan tetapi untuk segera melakukan taubat dirinya tidak bisa berbuat banyak saat mendekam di LP Medaeng ini. Ternyata Allah SWT serba pemurah hati serta mendengar jeritan tangis selama ini dari IBM.Silapawana.
Pada awal tahun ini LP Medaeng dianggap over load penghuninya tidak sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan. Maka untuk mengurangi beban LP Medaeng, beberapa napi harus dipindahkan ke LP lain yang sekiranya masih mampu menampung napi. Dari kejadian ini IBM.Silapawana temasuk salah satu napi yang dipindahkan ke LP Ngawi.
Di LP Ngawi inilah, IBM.Silapawana bersikeras untuk segera bertaubat sesuai ajaran agama Islam. Dengan dibantu para petugas LP sekitar awal Oktober ini, IBM.Silapawana memutuskan jadi mualaf pindah ke agama Islam.
Dihadapan petugas dari Kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Ngawi , IBM.Silapawana mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda bahwa Islam yang diyakininya. Tidak hanya keyakinannya baru demikian juga namanya ditambah menjadi Imam Bagus Maulana Silapawana. Dalam LP Ngawi tersebut dirinya mendapatkan bimbingan materi agama Islam dari para ustadz yang ditunjuk oleh pihak LP. Dengan pindahnya keyakinan itu, Imam Bagus Maulana Silapawana mengaku mendapatkan ketenangan lahir maupun bathin sesuai ajaran Islam merupakan agama yang penuh rahmatan lil alamin.
Apalagi pada 24 Oktober lalu Imam Bagus Maulana Silapawana mendapatkan semangat baru sebagi bentuk support untuk membenahi kehidupanya. Dimana saat itu Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, menjenguk dirinya dalam LP Ngawi. “Saya sangat terharu dengan beliau (Ir.Budi Sulistyono-red), meskipun saya yang merupakan kawan lamanya semasa di SMA 5 Surabaya di tahun 1980, disaat sengsara kayak begini beliau masih ingat terhadap kawan lamanya sehingga insyallah apa yang saya lakukan kedepan tidak lain hanya dari kebesaran Allah SWT,” pungkasnya. (pr)
NGAWI™ Kuat dugaan para oknum pengusaha menara BTS di Ngawi, sengaja mengulur waktu guna bayar pajak. Mereka lebih suka menunggu pihak berwenang melayangkan surat teguran. Entah apa maksudnya, disinyalir ini merupakan modus guna menghindar bayar pajak, memanfaatkan kelemahan pihak terkait yang memang terkesan enggan menindak tegas.
Temuan ini juga diperkuat atas hasil dari pengembangan dan evaluasi yang dilakukan kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Ngawi. Dalam akhir bulan ini sedikitnya mencatat ada 10 menara BTS yang disinyalir lalai melakukan registrasi ulang guna memperpanjang kontraknya dari 146 menara BTS yang ada diseluruh wilayah Ngawi. “ Yang kita sebutkan itu sudah habis masa berlakunya, padahal pihak kita sudah beberapa kali memberikan surat peringatan,” terang Yusuf Rosyadi, Kepala BPMPPT Kabupaten Ngawi.
Padahal tegas Yusuf, surat peringatan yang dilayangkan dari kantornya itu terakhir tanggal 9 Oktober dan ditindak lanjuti dari Satpol PP tertanggal 11 Oktober dengan memberikan peringatan yang sama.
Apabila dalam masa tenggang waktu yang diberikan BPMPPT tidak digubris oleh pengusaha menara BTS maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk menindaknya. “Kalau mereka tetap membandel maka kita tetap melakukan sesuai porsi dan kewenangan BPMPPT sini,” tandasnya. Karena sebagai kantor BPMPPT urai Yusuf Rosyadi, tidak diwenangkan melakukan tindakan seperti penyegelan akan tetapi hanya bersifat sebagai kantor pelayanan baik menerima dokumen, memproses dan menerbitkan perijinan.
Dampak riilnya lanjutnya, akan mengurangi pendapatan pajak daerah dari sektor telekomunikasi. Kemudian 10 menara BTS ini sesuai catatan BPMPPT selaku pemiliknya atas nama PT HCPT. Bahkan menara BTS yang dimiliki PT HCPT posisinya tersebar disemua wilayah Ngawi.
Akan tetapi sesuai pengakuan Yusuf Rosyadi, kantornya hanya mencatat menara BTS yang berijin saja. Akibatnya apabila menara BTS yang diduga belum memiliki legalitas atau bodong maka BPMPPT mengalami kesulitan guna melakukan pendataan. (pr)
NGAWI™ Tidak seperti tahun sebelumnaya, perayaan hari raya korban atau Idhul Adha 10 Zulhijah 1433 H di wilayah Ngawi antara jamaah NU dengan Muhamadiyah berlangsung kompak. Ribuan warga Ngawi hari ini melaksanakan Salat Idul Adha (26/10). Mereka memenuhi tempat-tempat pelaksanaan ibadah seperti masjid, lapangan dan halaman sekolah.
Menurut beberapa jamaah saat ditemui memang tahun lalu antara NU dengan Muhamadiyah melaksanakan perayaanya tidak sama. “Meskipun tidak bareng yang penting niat kita ikhlas, dan tidak saling mengolok-olok, tapi alhamdulilah hari ini serentak melaksanakan sholat idhul adha sehingga suasana cukup meriah,” terang Moch Hambali, warga Ngawi.
Diakuinya, selang satu hari sebelum jatuhnya Idhul Adha kebanyakan warga masyarakat mengaku bimbang. Namun, setelah ada pengumuman dari pemerintah melalui kementerian agama hasil sidang isbat semalam yang menetapkan Idhul Adha jatuh pada hari ini.
“Hanya harap kita kedepan kepada pemerintah untuk menentukan hisab rukyat seperti tahun ini yang menurut saya pas dalam melihat hilal bulan,” paparnya. Seperti yang terlihat kegiatan penyembelihan hewan kurban untuk jamaah Muhamadiyah sendiri dipusatkan dihalaman SMP Muhamadiyah Ngawi, puluhan kambing serta sapi siap dipotong untuk dibagikan ke fakir miskin dan kaum duafa.
Sedangkan pihak Pemkab Ngawi memusatkan kegiatan hari raya Idhul Adha di Masjid At Taqwa, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren. Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono yang di ikuti para staf dan unspida dengan ditandai penyerahan hewan kurban 1 ekor sapi ditambah 10 ekor kambing kepada Imam Masjid At Taqwa.
Dalam sambutanya, Ir Budi Sulistyono, dihadapan ribuaan jamaah masjid tersebut kerukunan umat beragama sangat diperlukan sebagai dasar terbentuknya tali silaturahmi sesuai ukhuwah islamiyah. Selain itu pesanya perjuangan Nabi Ibrahim as sebagai bentuk tauladan di era sekarang, dimana kesetiaan terhadap Negara maupun sebaliknya pemimpin senantiasa berpijak pada kehendak rakyat sehingga hubungan akan tercipta secara sinergis yang bermuara pada kesejahteraan hidup. (pr)
NGAWI™ Meski sempat berjalan alot, kini keberadaan miras tradisional produksi lokal Ngawi seperti yang tertuang dalam pengesahan Raperda non APBD (inisiatif) pada rapat paripurna di lantai 2 DPRD Ngawi (25/10), akhirnya para produsen Arjo bisa terus berproduksi dengan konsekwensi menaikkan kandungan Etanol 70% dengan dalih guna kepentingan medikal.
Menurut Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, bisa teratasi tanpa ada pihak yang dirugikan termasuk produsen miras sendiri yang notabene bagian produk lokal di daerahnya. “Kita tetap berupaya bagaimana mereka ini dapat meningkatkan kwalitas produknya dari kandungan etanol 40 persen menjadi 70 persen sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan,” terang Mbah Kung (panggilan akrab Bupati Ngawi-red). Dengan langkah ini hematnya, justru bisa dimanfaatkan tanpa harus menutup produsen miras yang sudah mentradisional ini.
Selain itu menyangkut penanaman modal daerah, Mbah Kung, lebih menekankan peningkatan kwalitas pelayanan terhadap masyarakat serta melakukan perubahan orientasi sesuai peran pemerintah daerah sendiri. “Jadi apapun bentuknya harus kita buat sedemikian menariknya sehingga investor dalam hal ini akan menanamkan modalnya di daerah ini,” bebernya.
Langkah kongkritnya, dengan memupuk serta meningkatkan produk unggulan dari desa meskipun prosesnya baru berjalan untuk saat ini. Dengan kebijakan tersebut tambah Mbah Kung, peran swasta didalamnya investor dalam peningkatan perekonomian dapat berjalan secara maksimal sesuai perubahan yang sebelumnya bersifat regulator harus diubah menjadi supervisor.
Demikian juga tentang raperda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Mbah Kung, menilai kebutuhan pangan merupakan bagian hak asasi setiap individu. Urainya lagi, dengan terpenuhinya kebutuhan pangan menjadi sesuatu hal secara mutlak. Menurutnya, pangan mempunyai peranan penting guna memegang kebijakan strategis. (pr)
NGAWI™ Wilayah Ngawi Sudah pasti selalu disambangi bencana tiap tahunnya. Meski telah ada Satker baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Namun jalannya masih terseok lantaran pengajuan program Rehab-Rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi-Red) tahun anggaran 2012 ini terganjal hanya karena hal sepele, yaitu kurangnya kelengkapan administrasi.
Hasil penelusurani media terhadap BPBD menemukan beberapa kejanggalan bahkan terkesan hanya setengah-tengah dengan pembentukan satuan kerja baru itu. Betapa tidak BPBD yang baru berumur dua tahun ini ternyata minim peralatan penanggulangan bencana serta standarisasi alat yang dimilikinya sangat kurang sesuai UU Nomor 24 Tahun 2004 dan Perka Nomor 17 Tahun 2009.
Seperti yang diungkapkan Kepala BPBD Ngawi, Eko Heru Tjahjono, hingga akhir tahun 2012 ini perlatan yang baru dimilikinya ada 12 buah dan 32 buah alat lainya masih belum terpenuhi sama sekali. “Dalam menyerap dana rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi-Red) untuk memenuhi peralatan sampai sejauh ini belum bisa karena masih adanya pertanggung jawaban asset ke BNPB pada tahun 2010 belum terpenuhi,” terang Eko Heru Tjahjono, Selasa (23/10).
Paparnya, sebelum BPBD terbentuk setahun lalu ada program pasca bencana dari BNPB tahun 2010 senilai sekitar Rp 5,2 miliar yang dikucurkan lewat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PU BMCK) Ngawi dalam bentuk hibah.
Ketika pengerjaanya sudah selesai namun ada item masih menggantung hingga sekarang ini yaitu belum dipenuhinya masalah pertanggung jawaban asset. “Selama pertanggung jawaban asset itu belum terpenuhi ke BNPB maka BPBD belum bisa memenuhi peralatan yang ada karena sumbernya dari sana itu melalui dana rehab rekon,” ungkapnya. Padahal pihaknya, sudah beberapa kali mengajukan proposal permintaan bantuan lewat pos dana rehab rekon ke BNPB lewat rekomendasi Gubernur Jawa Timur.
“Ketika proposal yang kita ajukan ada di BNPB dan di tindak lanjuti berupa survey dan verifikasi ternyata mentah lagi karena terganjal masalah tahun 2010 itu,” urai Eko Heru Tjahjono. Sehingga dengan permasalahan pertanggung jawaban asset yang tersendat tersebut mengakibatkan program kedaruratan, sarana prasarana dan rehab rekon tidak berjalan sebagaimana semestinya.
Kemudian selaku PPK program pasca bencana PU BMCK Ngawi tahun 2010 lalu, Sudarno, saat dikonfirmasi lewat via telepon menjelaskan secara detail, terganjalnya laporan pertanggung jawaban asset tersebut hingga kini lantaran Pimpro BNPB belum mau menandatanganinya selama Bupati Ngawi belum memberikan tanda tangan terlebih dahulu.
“Meskipun aturanya yang tanda tangan itu dari Jakarta terlebih dahulu dan saat ini masih dalam proses, kalau laporan administrasi keuangan atau SPJ kita sudah selesai semua dan sisa dananya sudah kita setorkan ke kas negara,” terang Sudarno.
Tambahnya, laporan pertanggung jawaban asset masih belum clear itu lantaran BNPB merasa khawatir kalau ditandatangani pusat (BNPB-red) terlebih dahulu sesuai mekanismennya tidak akan dikembalikan lagi dari daerah ke pusat, makanya di luncurkan terlebih dahulu ke daerah. “Namun masalah tersebut sudah diklarifikasi untuk menuntaskan hal ini,” imbuhnya. Dan urainya lagi, dana pasca bencana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dalam hal ini asset seperti Kedungglagah-Kendung, Klitik-Kasreman dan Ploso-Kendung. (pr)
NGAWI™ Bukan isapan jempol belaka. Pendistribusian beras miskin (raskin) periode Oktober, siap dihentikan oleh pihak Bulog bagi masyarakat Ngawi, lantaran nilai tunggakan makin tak rasional yang tembus dikisaran Rp 1.394 miliar. Aksi saling tuding antar perangkat desa dan pihak Pemkab terjadi. Namun satu hal yang pasti, masyarakat miskin beli Raskin dengan kontan.
Ancaman penghentian raskin itu berawal Pemkab Ngawi masih mempunyai tunggakan setoran uang pembayaran raskin ke pihak Bulog. Seperti yang dijelaskan Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun, Taufan Akip, untuk Kabupaten Ngawi pada bulan ini masih mempunyai tanggungan yang cukup signifikan. Dimana dari wilayah Bulog Divre IV pada bulan ini tunggakan raskin tercatat secara total Rp 1.867 miliar terbagi atas Kabupaten Ngawi Rp 1.394 miliar dan sisanya untuk wilayah Kabupaten Madiun.
’’Kita masih menunggu pelunasan pada bulan ini, kalau toh belum diselesaikan tanggunganya maka jatah beras raskin terpaksa kita hentikan,” terang Taufan Akip. Padahal untuk menekan tunggakan pembayaran beras raskin dari masyarakat pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemkab Ngawi dengan melakukan penagihan bersama-sama. Namun, kenyataanya keruwetan pembayaran beras raskin masih saja terjadi hingga saat ini.
Sementara Kabag Perekonomian Pemkab Ngawi melalui Kasi Administrasi Perekonomian, Subagiyono, merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Padahal menurut keyakinanya uang pembayaran beras raskin dari masyarakat sudah lunas dan diduga macetnya dana itu justru di penarik yakni perangkat desa masing-masing.
Guna mempertergas proses pembayaran yang dilakukan perangkat desa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan mengfirimkan surat ke Bupati Ngawi untuk memerintahkan Inspektorat secepatnya mengambil tindakan.
Sampai sejauh ini dari 19 kecamatan yang baru melunasi tunggakan beras raskin cuma 4 kecamatan seperti Pangkur, Bringin, Jogorogo dan Ngrambe. Tambah Subagiyono, untuk terus-terusan menalangi beras raskin ke Bulog, Pemkab Ngawi jelas tidak mungkin. ”Jelas tidak ada pos anggaran untuk menalangi pembayaran beras raskin kalau saja terus terjadi,” terangnya. Janjinya lagi untuk mempersempit kebocoran dana raskin, pihaknya akan menyediakan blangko bermaterai saat penagihan. (pr)
NGAWI™ Makin aneh saja. Ditengah kondisi keuangan daerah yang kian kembang-kempis, ditahun 2013, pihak BKD Kab. Ngawi punya hajat akan merekrut CPNSD sebanyak 139. Badai protespun kian santer, Selain disinyalir para makelar kian gentayangan cari mangsa, rekrutmen ini sendiri dipandang makin tak realistis.
Seperti yang diungkapkan Maryoto, Ketua Komisi I DPRD Ngawi baru-baru ini, usulan yang disampaikan BKD tersebut dinilai tidak rasional. “Saya jelas menolak, karena selama ini tenaga PNS masih cukup dan usulan penambahan yang disampaikan eksekutif jelas tidak mendasar, kecuali ada PNS yang keluar,” ungkap legislator dari PKS ini.
Selain itu, usulan eksekutif yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPA S sebagai draf APBD tahun anggaran 2013 ini tidak sesuai dengan kondisi anggaran yang ada.
“Kalau alasanya cuma untuk menutupi kekurangan guru SD kan kurang realistis,” imbuhnya. Padahal, seperti rencana eksekutif sebelumnya akan melakukan redistribusi dari guru setingkat SMA ke SD.
Dimana selama ini memang jumlah tenaga guru ditingkat sekolah menengah ke atas mengalami overload tidak sebanding dengan tenaga guru ditingkat SD. ”Rencana eksekutif kalau dipaksa akan fatal jadinya, padahal kan tahu sendiri di Kabupaten Ngawi ini lagi krisis anggaran seandainya hal itu terjadi maka jelas anggaran akan membengkak,” papar Maryoto.
Terkait semrawutnya rencana CPNSD tersebut, pihak legislatif sesuai janji Maryoto dalam waktu dekat akan segera memanggil BKD Kabupaten Ngawi untuk membeberkan rencana yang prematur ini.
Kemudian, uneg-uneg BKD untuk mengangkat 139 PNS baru melalui CPNSD tahun 2013 mendatang langsung ditolak mentah-mentah pimpinan tertinggi DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko. Pasalnya, pekerjaan yang cukup menjajikan tersebut bilamana terealisasi tahun depan akan menambah rentetan masalah. Karena selama ini urai Ketua DPRD Ngawi ini, anggaran belanja dalam tahun-tahun terakhir mengalami defisit sehingga untuk menekanya diperlukan penghematan anggaran diberbagai sektor.
Terlebih dari itu menurut Dwi Rianto Jatmiko, pengangkatan PNS baru diperbolehkan asal sesuai bobot kerjanya. Dengan demikian, pihak eksekutif harus berkaca dari pengalaman nasib calon pegawai dari KI dan K2 yang sejauh ini masih belum jelas nasibnya.
Ketegasan dari lembaga perwakilan rakyat tingkat daerah ini boleh diacungi jempol. Konteknya, CPNSD kemungkinan besar kalau tahun depan dibatalkan boleh jadi BKD akan gigit jari. Alasan tersebut sesuai analisa dan investigasi yang dilakukan media sebelum dan sesudah CPNSD pada tahun sebelumnya memang ada temuan yang sulit dibuktikan secara hukum. Ada terbesit kabar sesuai kasak kusuk ditengah masyarakat, CPNSD tidak lepas dari percaloan.
Praktek yang tidak pantas ini didasari munculnya angka rupiah bila mau menduduki kursi sebagai abdi negara. Alhasil, rumor tersebut tidak bisa dibuktikan diatas tangan. Selama ini antara calon abdi negara dengan pihak pelaksana CPNSD sama-sama diuntungkan dan saling bungkam mulut.
Karena kalau masing-masing pihak ada yang dirugikan dan menggugatnya lewat jalur hukum, bisa-bisa keduanya terkena pasal penyuapan. Terlepas adanya praktek suap menyuap ada maupun tidak sebagai masyarakat tinggal menunggu dan melihat serta mendengar apakah negara ini sudah terbebas dari praktek korupsi. (pr)
KLITIK™ Tak jarang mendengar kata kuburan saja sudah mengudang bulu kuduk berdiri. Apalagi harus rela berlama-lama dilokasi tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi 2 warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng Ngawi, yang justru berebut ingin menjadi orang nomor 1 dilingkup kuburan seperti yang terjadi hari ini (21/10).
Pemungutan suara dalam memperebutkan kedudukan sebagai penjaga kubur atau yang lumrah disebut POLO KUBUR, mungkin ini baru kali pertama terjadi dalam sepanjang sejarah pesta demokrasi. Situasi aman dan kondusif, saling menghormati antar calon perebut kursi itulah kondisi yang terjadi secara sebenarnya saat proses pemilihan yang di ikuti 2 calon kandidat.
Nomor urut 1 yakni Siban, 70 th, dan nomor urut 2 Moch Kasim, 65 th, dari kedua calon ini Mbah Siban (Siban-red) selaku calon incumbent sempat diunggulkan diberbagai kawasan Desa Klitik. Kasak kusuk tersebut mulai didengar dari warung kopi hingga tempat tongkrongan masyarakat sekitarnya apalagi ahli waris dari kuburan yang dijaga Mbah Siban ini tetap memilih calon incumbent.
Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB pemungutan suara dimulai dengan DPT 709, satu persatu masyarakat terlihat antusias untuk memberikan hak suaranya. Dan mencapai pucaknya pukul 12.00 WIB pemungutan suara ditutup dan dimulai penghitungan suara.
Lembaran surat suara selayaknya pemilihan kepala daerah maupun legislative dibuka satu persatu, gambar kedua calon terpampang. Hasilnya, sesuai prediksi sebelumnya Mbah Siban meraih 273 suara disusul Moch Kasim mendapatkan 208 suara.
Pemilihan yang unik ini akhirnya Mbah Siban berhak menduduki kursi “Polo Kubur” periode 2012-2018 sesuai SK yang langsung diberikan oleh kepala desa setempat tanpa melewati pelantikan.
Menurut ketua panitia pemilihan penjaga kubur, Bambang Sri, moment tersebut bukan sekedar pemilihan seperti yang biasa dilakukan masyarakat. “Pemilihan ini bentuk pembelajaran terhadap demokrasi di negeri ini, tanpa uang tok pun masyarakat ternyata antusias memilih, sehingga pengalaman dari pemilihan yang sangat sederhana menjadikan pembelajaran politik kepada semua pihak,” terang Bambang Sri. (pr)
NGAWI™ Diduga lantaran melaju kencang ditikungan ring road masuk wilayah desa Klitik Kec. Geneng Ngawi, Bus Eka jurusan Surabaya-Jogjakarta nopol S 7335 Us kehilangan kendali dan Menghantam truck nopol S 9460 WB yang sarat muatan barang rongsok. Meski tak ada korban jiwa, Dapat diinformasikan, beberapa diataranya mengalami luka parah (20/10).
Bermula Bus Eka, menurut keterangan saksi warga setempat memang melaju kencang dan begitu lepas dari Jembatan sungai Madiun yang kebetulan kondisi jalan menikung tajam, bus yang dikemudikan oleh Supri (45), warga Kec. Magersari Klaten tak bisa menguasai tikungan dan memakan marka garis utuh.
Bersamaan pula, dari arah berlawana melaju sebuah Truck yang sarat muatan barang rongsok. Suara keras Tubrukanpun tak terhindarkan. Celakanya, Sebuah sepeda motor (AE 4318 DJ), yang kebetulan melaju di belakang Truck juga tak bisa menguasai keadaan. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas pengendara sepeda motor tersebut yang juga mengalami luka parah, serta yang di bonceng juga masih tak sadarkan diri.
Meski tak memakan korban jiwa, Penumpang bus eka yang memuat 30 penumpang ini, sedikitnya ada 7 orang yang mengalami luka-luka. Didapat keterangan seorang ibu serta anak balitanya juga mengalami luka parah. Semua korban luka dibawa ke Rs Widodo guna penanganan perawatan lebih lanjut. (kun)
NGAWI™ Jelang hari raya Idul Adha, petugas Dinas Kehewanan dan Peternakan Pemkab Ngawi melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah pasar hewan diwilayahnya. Hasilnya secara umum belum ditemukan sejumlah hewan qurban yang mengidap berbagai penyakit seperti penyakit kuku serta pink eyes.
Kabid pengawasan kesehatan Dinas Kehewanan dan Perikanan Pemkab Ngawi, dr Tri Wahyuningsih mengungkapkan, pemeriksaan terhadap hewan korban guna mengantisipasi secara dini bilamana ditemukan penyakit. Sehingga hewan korban seperti sapi maupun kambing yang dijual pedagang tersebut benar-benar terbebas sejumlah penyakit yang dikhawatirkan masyarakat.
"Pemeriksaan terhadap sapi maupun kambing ini akan terus kita lakukan sampai H-1 di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), bahkan setelah hewan dipotong pun kita juga akan melakukan pemeriksaan kembali," kata dr Tri saat ditemui di sela pemeriksaan hewan di pasar hewan Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi Kota, Jum’at (19/10).
Dalam rangkaian sidak kesejumlah pasar hewan ini tambah dr Tri, Dinas Kehewanan dan Perikanan Pemkab Ngawi sedikitnya mengerahkan 20 orang petugas yang tersebar di sejumlah titik. Selain petugas dari Dinas Kehewanan, Pemkab Ngawi juga menerjunkan beberapa dokter-dokter muda guna mempercepat pemeriksaan kesehatan hewan korban apalagi perayaan Idhul Adha tinggal sepekan lagi.
Terkait hasil pemeriksaan sendiri, dr Tri mengakui jika sejauh ini hasilnya cukup baik. "Secara umum, seluruh hewan dalam keadaan sehat, meskipun demikian kita jangan sampai kecolongan pasokan hewan korban dari luar daerah Ngawi,” terang dr Tri. Terkait pengawasan ketat datangnya hewan dari wilayah sekitarnya seperti Sragen, Blora dan Madiun karena selama ini pasar hewan di Ngawi merupakan kategori pasar bebas.
Dengan demikian Dinas Kehewanan dan Peternakan Pemkab Ngawi menempatkan petugas tambahan di pos dinas kehewanan dan perikanan di perbatasan di Kecamatan Mantingan hal ini untuk mengantasipasi hal-hal yang tidak diinginkan sepertihalnya penyebaran penyakit antrax. (pr)
NGAWI™ Masyrakat diharab mewaspadai terjadinya bencana saat jelang musim penghujan tahun ini. Hal ini mendasar data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi, tercata sedikitnya 10 dari 19 kecamatan yang ada merupakan kawasan rawan terjadinya bencana khusunya angin puting beliung.
Daerah tersebut antara lain, kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal, Kedunggalar, Mantingan, Ngawi Kota, Bringin, Karangjati dan Kwadungan.
Seperti yang diungkapkan Eko Heru Tjahjono Kepala BPBD, bencana angin putting beliung seringkali melanda kawasan Ngawi dalam bulan terakhir ini meskipun baru beberapa kali hujan terjadi.
“Dari kesepuluh lokasi rawan angin putting beliung tersebut yang paling kita waspadai Kecamatan Kendal, meskipun demikian wilayah lainya juga tetap kita pantau,” terangnya, pekan kemarin.
Kenyataan rawanya angin putting beliung tersebut terbukti baru satu minggu kemarin wilayah Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi Kota, (9/10), anging kecepatan tinggi menerjang kawasan ini akibatnya dua rumah rata dengan tanah dan puluhan rumah lainya mengalami kerusakan. “Angin kencang yang disertai hujan biasanya akan terjadi awal musim penghujan,” terang Heru.
Kemudian kerawanan angin putting beliung dibanding tahun lalu kemungkinan musim ini akan mengalami peningkatan,” bebernya lagi. Kabar tersebut tambahnya, didapat BMKG Juanda Jawa Timur melalui surat resminya . Dengan demikian diharap masyarakat lebih mengutamakan keselamatan sewaktu bencana ini terjadi dari pengalaman tahun lalu dimana sempat mengalami kerugian tidak kurang Rp 6,7 miliar.
“Meskipun tahun sebelumnya tidak ada korban jiwanya, alangkah baiknya kita tetap waspada,” urai Heru. Langkah antisipasi untuk menekan korban jiwa saat putting beliung terjadi harap Heru, semua masyarakat ketika gejala alam tersebut bakal terjadi maka sesegera mungkin menjauhi lokasi tertentu yang sekiranya tidak aman terhadap jiwa.
“Misalkan jangan berada dibawah pohon sekiranya rawan ambruk dan jangan melakukan perjalanan saat angin lesus ini menerjang,” paparnya. Akibat kerawanan bencana itu pihak BPBD saat ini sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan bilamana alam yang tidak bersahabat terjadi. “Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita semua bencana apapun tidak bakal terjadi didaerah Ngawi,” pungkasnya. (pr)
MAGETAN™ Puluhan wartawan gabungan dari Madiun, Magetan, Ponorogo dan Ngawi lakukan aksi unjuk rasa di pangkalan udara Iswahyudi (17/10), sebagai bentuk solidaritas keprihatinan atas kekerasan yang menimpa insan insan pers, saat meliput jatunya pesawat Hawk 200 di Pekanbaru – Riau yang berujung pemukulan yang diduga dilakukan oleh Letkol Robert Simanjuntak.
Puluhan wartawan yang tergabung dari berbagai media cetak dan elektronik ini, membawa sejumlah poster berisi kecaman terhadap perwira menengah anggota TNI AU. Mereka menuntut terhadap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk memecat salah satu anggota TNI AU tersebut yang dianggap telah melecehkan kredibilitas insan pers.
“Kami tidak terima atas perlakuan yang sangat tidak manusiawi terhadap saudara kita, maka dalam hal ini selaku Panglima TNI harus bertanggung jawab,” teriak Heri Panca, Wartawan Metro TV. Tambah Heri Panca, dengan ulah anggota TNI di Riau tersebut sangat bertolak belakang dengan UU Pers No 44 Tahun 1999.
Puluhan wartawan dengan memulai aksinya sekitar pukul 09.00 WIB dengan berjalan kaki menuju Pos Timur Lanud Iswahyudi. Mengetahui akan didemo puluhan wartawan, pintu pos tersebut langsung ditutup oleh satuan POM AU. Guna membakar semangat dari aksi solidaritas wartawan ini, langsung di tandai dengan lagu mars Indonesia Raya dan disusul Padamu Negeri. Kemudian setelah melakukan orasi hujatan kekerasan terhadap wartawan, sebagai bentuk keprihatinan dengan ditambah aksi tabor bunga di atas ID Card dan kamera wartawan yang dikumpulkan.
Tidak berapa lama untuk meredamkan aksi demo wartawan dimuka pintu Pos Timur Lanud Iswahyudi, Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Iswahyudi, Mayor (Sus) Sutrisno, langsung menemui puluhan wartawan.
Ketika ditemui, puluhan wartawan menuntut jajaran TNI AU yang ada di Lanud Iswahyudi untuk meminta maaf atas aksi kekerasan terhadap wartawandi Pekanbaru. Janji Kapentak Lanud Iswahjudi, Mayor (Sus) Sutrisno, kepada puluhan wartawan dalam waktu dekat akan menyampaikan tuntutan wartawan se-eks Karesidenan Madiun ke Mabes TNI AU. Menurutnya, sangat prihatin yang dilakukan anggota TNI AU tersebut terhadap sejumlah wartawan di Riau. (pr)
NGAWI™ Papan baliho berukuran besar terpampang dengan ajakan sadar bayar Pajak Bumi Dan Bangunan macam ini gampang ditemukan di Kab. Ngawi. Namun kenyataannya, penerimaan PBB justru merosot tajam. Aksi saling tudingpun tak terelakkan. Petugas pemungut pajak di tingkat desa menjadi sasarannya.
PBB dari sektor perkotaan dan pedesaan hingga kini masih jauh dari target realisasinya yakni 53,59 persen atau hanya mencapai kisaran pendapatan Rp 7 miliar dari totalnya Rp 13,4 miliar. Padahal sisa penerimaan PBB pada tahun sebelumnya masih nunggak Rp 1,4 miliar. Sehingga pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Ngawi harus memutar otak untuk segera merampungkan polemik permasalahan ini.
Mandeknya pajak tersebut setelah ditelusuri kuat dugaan sebagian besar ada di tangan petugas pemungut pajak di tingkat desa. Hal inilah yang membuat Mukhson Hariyadi selaku koordinator LSM Bhirawa Ngawi angkat bicara. Menurutnya, pembayaran pajak molor hingga melampui jatuh tempo pastinya ada oknum yang mengemplag uang rakyat tersebut.
“Saya kira kalau rakyat itu sudah tepat waktu dalam membayar pajak paling hanya satu dua yang belum, dan permasalahan ini harus segera dituntaskan,” kata Mukhson Hariyadi, Selasa (16/10). Kalau toh mandeknya pajak di tangan pemungut ditingkat bawah seperti perangkat desa lanjutnya, pihak Badan Pengawas (Banwas) Kabupaten Ngawi harus segera turun tangan. “Kalau memang ada indikasi makan duit rakyat, proses saja secara pidana itukan termasuk tindak korupsi,” tuturnya.
Sementara Kabid PBB DPPKA Ngawi, Joko Sumaryadi, menyebutkan, selama ini tingkat kesadaran rakyat selaku obyek pajak sudah mulai meningkat. Dirinya membandingkan dengan pajak kendaraan, dimana persentase realisasi pajak PBB lebih tinggi dibandingkan dari sektor tersebut. “Kami yakin rakyat ini sebenarnya sudah membayar pajak ke petugas sesuai jadwalnya,” terang Joko Sumaryadi.
Dengan timbulnya capaian pajak jauh dari target sebagai bentuk solusi menurut Joko, pemungut pajak di desa tidak diharuskan para perangkat desa. Namun sesuai fakta lapangan, dari 217 desa/kelurahan pemungut pajak didominasi oleh perangkat desa seperti kepala dusun. Sebagai bentuk antisipasi keterlambatan pembayaran PBB, imbuhnya, SPPT mulai diedarkan sejak Februari setiap tahunya. (pr)
NGAWI™ Para petani, dalam dua bulan belakangan memangang dibuat resah lantaran diesel pompa air mereka lenyap di areal persawahan. Beruntung, Kasus pencurian ini akhirnya berhasil diungkap pihak jajaran Satreskrim Polres Ngawi dengan menyita sedikitnya 15 diesel serta 2 mensin traktor.
Dua diantaranya sebagai pelaku pencurian bernama Sunarto, 31 th, dan Sunaryo, 31 th, keduanya warga Dusun Jatisari, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren-Ngawi sedangkan penadahnya Suheri, 46 th, salah satu warga dari Ponorogo. Ketiga sindikat maling diesel tersebut langsung dijebloskan ke sel Mapolres Ngawi untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, Senin (15/10).
Menurut Kasatreskrim Polres Ngawi, AKP Budi Santoso, modus yang dilakukan sindikat maling diesel terlebih dahulu melakukan survey di areal persawahan seperti Paron dan Kedunggalar. Setelah ditinggal pemiliknya serta dianggap kondisi sawah sepi para pelaku langsung melancarkan aksinya. “Jadi mereka ini waktu siangnya melakukan survey kemudian baru malamnya melakukan aksinya, setelah berhasil menggasak mesin diesel langsung dijual ke penadah,” ungkap AKP Budi Santoso.
Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan ada 15 diesel berbagai merk, 2 traktor, 1 wayer dan 3 unit kendaraan yang dipakai untuk sarana melakukan pencurian. Ketiga mobil yang dipakai pelaku terdiri dari L 300 bernopol AE 9017 SD, Mitsubishi Panther nopol AD 1900 JN dan Daihatsu Xenia nopol B 1971 EFX.
Tambah AKP Budi Santoso, dari penyergapan sindikat maling diesel tersebut ada satu orang dari dua penadah yang dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO). “Sewaktu tim kita melakukan penyergapan ada satu orang penadah lagi yang melarikan diri, namun mereka terus kita kejar,” bebernya.
Hasil pengungkapan maling diesel ini urai AKP Budi Santoso, mendasar informasi yang didapat dari masyarakat pada umumnya. “Jadi kita mengharap untuk warga Ngawi dan sekitarnya apabila merasa dieselnya hilang langsung saja mengecek di Polres Ngawi sini,” terang AKP Budi Santoso. Sementara untuk para pelaku pencurian diesel akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun, sedangkan untuk Suheri akan dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman lebih dari 4 tahun penjara. (pr)
NGAWI™ Kondisi Jembatan gantung penghubung 2 desa antara Jambangan dengan Teguhan Kec. Paron, kondisinya makin parah di 2 tahun belakangan ini. Anehnya, pihak Pemkab Ngawi malah tutup mata rapat-rapat. Beruntung, tak lama lagi jembatan tersebut bakal mengalami perbaikan yang menelan anggaran Rp 2 miliar lebih, berkat bantuan kemanusian dari Mr Tony Ruttman-Swiss.
Menurut Atong, sebagai koordinator pembangunan jembatan gantung menerangkan bahwa . Jembatan ini total biayanya dari Swiss, tidak ada sepeserpun biaya dari pemerintah baik daerah, propinsi maupun pusat. “ ini murni bantuan dan kita mendapatkan bantuan fisik itu berupa kontruksi jembatan dari besi baja senilai dua miliar lebih,” terang Atong, Sabtu (13/10).
Sebelumnya tambah Atong, pihaknya bersama LSI melakukan survey dan komunikasi dengan pihak teamnya Mr Tony Ruttman. Hasilnya, untuk di wilayah Ngawi saat ini mendapatkan bantuan 2 jembatan gantung seperti di Desa Jambangan, Kecamatan Paron dan jembatan gantung yang membelah sungai Bengawan Solo panjangnya sekitar 125 meter,tepatnya di Desa Karang Banyu, Kecamatan Widodaren yang menghubungkan dengan wilayah Kecamatan Pitu dan Kecamatan Karanganyar.
Sementara bantuan material untuk jembatan gantung di Desa Jambangan pada tahap pertama ini berupa kontruksi pipa baja sedangkan tahap kedua akan segera di kirim berupa seling. Selain itu tambah Atong yang juga admin dari Ngawi Bergerak disalah satu situs jejaring sosial ini, pihak desa yang mendapatkan bantuan jembatan gantung akan dimintai bantuan swadaya berupa pondasi yang dikerjakan secara gotong royong.
“Secara umum bantuan kemanusian dari Mr Tony Ruttman ini sejak setahun lalu, dimana saat ini jumlahnya se Indonesia ada 14 jembatan gantung, sedangkan pada tahun ini dari total 25 baru terealisasi sekitar 12 jembatan gantung,” ungkapnya.
Sementara pada saat kedatangan material jembatan gantung tersebut ratusan warga Desa Jambangan secara sukarela mengangkut puluhan batangan besi baja yang di bawa ke lokasi pembangunan yang di turunkan dari dua truk tronton.
Sementara pada waktu yang sama terlihat salah satu anggota DPRD Ngawi ikut memberikan support terhadap ratusan warga. Samini, legislator dari Partai Golkar ini mengungkapkan, sebagai wakil rakyat tidak salahnya mengucapkan terima kasih terhadap bantuan kemanusian yang telah di koordinatori salah satu pemuda Ngawi tersebut (Atong-red).
“Kami bangga apa yang telah dikerjakan hari ini dengan terlihat betapa rukunya warga demikian pula terhadap mereka yang telah ikhlas mengupayakan bantuan jembatan gantung yang cukup bernilai ini,” urai Samini. (pr)
NGAWI™ Jalannya pekerjaan Proyek GOR Ngawi terus menuai perhatian. Kali ini yang makin santer dibicarakan adalah adanya 4 paket yang memang kondisinya tidak bisa serta-merta dikerjakan langsung, Konon, seharusnya paket tersebut jangan dilelang bersamaan tapi diberi jeda dulu setelah paket utama berjalan.
Paket pekerjaan yang hingga kini masih menggantung serta rawan mengalami kemunduran progress diantaranya, Pekerjaan Penanaman Pohon Dan Tananaman, Pekerjaan Pemasangan Listrik Kawasan, Pekerjaan Paving Stone serta Pembangunan Drainase Kawasan.
Koordinator LSM Bhirawa Ngawi, Mukhson Hariyadi menjlentrehkan, bahwa seharusnya memang idealnya 4 paket tersebut di lelang belakangan. “Toh kalaupun paket itu dipaksakan dikerjakan sekarang apa nantinya yang terjadi. Contoh, untuk pekerjaan Paving Stone atau Penanaman Pohon dan Tanaman misalnya, kalau sekarang sudah action apa malah tidak akan rusak karena pembangunan fisik lainnya masih berjalan.” Jelasnya.
“Ini mekanisme pengaturan jadwal lelang yang kurang pas.” Jelas Mukhson. Ditambahkanya, Panitia lelang seharusnya dapat memilah mana yang harus dilelang duluan sehingga jalannya proyek GOR ini bisa sinkron. “Panitia Lelang harus bertanggungjawab bila dibelakang hari terjadi permasalahan dengan molornya pekerjaan empat paket itu.” Kata dia lagi.
Menanggapi permasalahan ini, pihak PU-BMCK Ngawi sebagai Leading Sektor, lewat Komite pembangunan GOR sekaligus sebagai PPK, Suprijadi, ketika ditemui beberapa waktu lalu menimpali permasalahan ini dengan kepala dingin. “Meski seabrek pekerjaan, namun saya yakin hal ini bisa berjalan lancar dan tentu selesai tepat waktu.“ Katanya.
“Saya kira harus ada pemahaman dulu terkait 4 paket tersebut. Contoh untuk pekerjaan paving stone, meski kondisi sekarang belum aktion dengan progress 0%, namun keadaan saat ini sedang penataan area dan tinggal menyetok barang. Karena bobot yang paling besar disini adalah pada Paving itu sendiri.” Pungkasnya. (kun)
NGAWI™ Hamburkan anggaran, bisa jadi. Sebab, sedari tahun 2010 hingga kini, ternyata keberadaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sedianya buat peruntukan pelayanan air bersih masyarakat ternyata kurang maksimal bahkan ada yang tak berfungsi sama sekali. Anehnya, Proyek ini ditiap tahun anggaran selalu NGEYEL diada-adakan.
Contohnya, Proyek Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) kini menuai masalah baru, seperti yang terjadi di Desa Gandong, Kecamatan Bringin, dari informasi yang ada, proyek yang peruntukan untuk kebutuhan air minum masyarakat tersebut hasilnya tidak maksimal.
Dari 16 unit Hidrant Umum (HU) yang ada di wilayah ini hanya yang mengalir separuhnya saja. Akibatnya, masyarakat hingga saat ini belum dapat menikmati sepenuhnya proyek yang di anggarakan dari pos Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Bina Marga (PU BMCK) Kabupaten Ngawi, Bambang Hariyono.CES, langsung membantah kalau pengerjaanya dilakukan dengan cara setengah- setengah.
Menurutnya, sewaktu proyek tersebut rampung pelaksanaanya 16 HU yang ada sudah terisi air semuanya. Akan tetapi dalam perjalananya aksi nakal yang dilakukan masyarakat terjadi, terbukti ada 53 titik pencurian yang dilakukan masyarakat dengan cara melakukan penjebolan terhadap saluran pipa yang ada. “Memang dari hasil temuan dilapangan ada beberapa warga yang menjebol pipa saluran HU yang dialirkan ke rumah-rumah,” bantah Bambang Hariyono.CES, kemarin (Kamis,11/10). Imbuhnya lagi, proyek SPAM sebetulnya di alokasikan sebagai sarana air bersih yang digunakan secara umum bukan di salurkan ke setiap rumah warga.
Selain itu, permasalahan yang terjadi di Desa Gandong, kata Bambang Hariyono.CES, sudah di selesaikan melalui hearing dengan DPRD Ngawi beberapa waktu kemarin. Untuk proyek SPAM sendiri di Ngawi terdapat di 12 desa dari 8 kecamatan dengan menelan biaya kisaram 9M.
Selain itu proyek SPAM sendiri sempat digoyang isu dalam mengalokasikan ke desa tanpa melalui lelang. Dalam hal ini, selaku Kepala PU BMCK Kabupaten Ngawi, Bambang Hariyono.CES, langsung membeberkan. Ungkapnya, sistim untuk proyek SPAM tidak melalui mekanisme lelang seperti proyek lainya. “Jelas tidak dilelang kalau proyek SPAM ini karena swakelola yang langsung dikerjakan melalui desa yang mendapatkan jatah karena bersumber dari DPID untuk desa,” urainya.
Lepas dilelang atau tidak proyek SPAM serta macetnya beberapa HU yang ada di Desa Gandong merupakan permasalahan yang harus segera di tuntaskan. Apalagi desa ini merupakan salah satu kawasan rawan air bersih. Apalagi proyek SPAM secara nasional bagian dari target menuju Millenium Development Goals (MDG’s) yang mengisyaratkan hingga 2015, Indonesia akan mewujudkan infrastruktur sarana air minum untuk mengurangi separuh dari penduduk Indonesia yang belum memiliki akses yang aman terhadap kebutuhan air minum selama ini. (pr-narasi-@kun)
NGAWI™ Mungkin lantaran tak tahan melihat sang istri yang juga seorang PNS ketahuan bermesraan di café Es Cream Jalan Teuku Umar kawasan Ngawi Kota, ES langsung melayangkan tinju bertubi-tubi kearah wajah yang diduga sebagai Pria Idaman Lain (PIL) istrinya, hingga babak belur. Celakanya akibat ulahnnya ini, ES justru dilaporkan atas perbuatannya pada pihak berwajib (Selasa, 9/10).
Perang mulut sempat terjadi karena emosi ES sudah memuncak, PIL istrinya tersebut langsung dihadiahi bogem mentahnya. Sehingga wajah pria itu yang diketahui berinisial NAI (31), warga Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi Kota, mengalami luka memar dibagian kuping dan mulut. Tidak terima perlakuan kasar yang diterimanya, NAI melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya ke Mapolsek Ngawi Kota.
Awalnya sesuai keterangan ES, peristiwa yang mencoreng nama PNS tersebut terjadi ketika dirinya hendak membeli pasir dengan salah satu anggota keluarganya. Tanpa di sangka sebelumnya, ES melihat ada sepeda motor milik istrinya sedang diparkir dihalaman café.
Dengan adanya gelagat yang kurang enak, ES langsung nyelonong masuk ke dalam café tersebut. Saat itulah, dirinya melihat langsung ulah pengkhianatan cinta yang dilakukan istrinya dengan mengumbar ciuman bersama NAI. “Saya langsung curiga ketika sepeda motor itu ada dihalaman café saat jam kerja, saat saya masuk, ternyata istri saya sedang berciuman dengan pria yang saya pukul tadi,” terang ES.
Tambah bapak satu anak ini, memang sebelumnya dirinya sudah mengetahu kalau istrinya tersebut menjalin kasih dengan pria lain dengan bermain facebook dan telepon. Karena ingin rumah tangganya tidak hancur maka dirinya cukup membiarkan ulah yang dilakukan istrinya selama ini. “Saya diam karena ingin tetap hubungan kami harmonis karena saya dengan dia sudah punya anak,” urainya lagi. Sementara terkait aksi perselingkuhan itu Humas Polsek Ngawi, Aiptu Supriyati menjelaskan sampai sejauh ini pihaknya belum bisa membeberkan kasus itu lantaran masih pada tahap penyelidikan. (pr)
NGAWI™ Sejumlah polisi berpakaian preman langsung mengobrak-abrik kerumunan penjudi sabung ayam tepatnya di Pasar Jogorogo (9/10). Tak pelak, para pelakupun dibuat kocar-kacir dengan berusaha kabur menyelinap di lorong-lorong pasar bahkan ada yang sempat bersembunyi di got. Alhasil, sedikitnya 6 pelaku berhasil dibekuk oleh jajaran Buser Polres Ngawi.
Para pelaku yang berhasil diamankan antara lain WD (42 ), asal Desa/Kecamatan Jogorogo, TS (30), asal Desa Gentong Paron, LN (47 ), asal Desa Teguhan Paron, KN (42), asal Desa Beran Ngawi, TH ( 60), asal Desa Setono Ngrambe dan SN (63), asal Desa Sumberejo Sine. Mereka akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian.
Ancaman hukuman yang dikenakan maksimal empat tahun penjara. Penggerebekan judi sabung ayam itu dilakukan pukul 09.45. Polisi sebelumnya melakukan pengintaian selama dua jam di areal pasar. Mengetahui aksi sabung ayam yang disertai judi tersebut dimulai petugas lalu berpencar guna mengepung lokasi arena perjudian.
Setelah target tengah asyik bertarung ratusan ribu, petugas menyergap dengan mendadak. Para penjudi seketika itu juga kocar-kacir melarikan diri. Pada penggerebekan ini yang berhasil diamankan barang bukti (BB) berupa delapan ayam jago dan uang taruhan ratusan ribu. ‘’Arena judi sabung ayam memang terindikasi lokasinya selalu berpindah-pindah. Nah di Pasar Jogorogo ini memanfaatkan keramaian warga yang ingin membeli unggas,’’ tegas AKP Budi Santoso mendampingi Kapolres Ngawi AKBP Eddy Djunaedi.
Kemudian pihaknya sudah melakukan pemeriksaan satu persatu pelaku. Hasil penyidikan sementara, besaran taruhan tergantung ayam aduan. Bila ayam jago yang sudah unggulan bisa mencapai jutaan. ‘’Kalau masih kali pertama diadu biasanya kisaran Rp 300-500 ribu,’’ jelasnya. Widodo Purnomo salah seorang pelaku mengatakan, dirinya sudah beberapa kali melakukan sabung ayam di arena Pasar Jogorogo. Cuma sekali taruhan tidak lebih Rp 500 ribu. ‘’Teman-temannya banyak. Jadi ikut saja tadi diajak ke lokasi aduan,’’ kilahnya.(pr)
PROFIL™ Persoalan dimensi politik lebih mengarah ke kaum pria padahal sesuai konteknya tidak mengenal jenis kelamin, membuat Dian Anik Purwandari, perempuan yang menyandang single parent tersebut langsung tergugah untuk membuktikan bahwa percaturan politik tidak harus di dominasi kaum pria.
Sambil tersenyum manis, Dian (panggilan akrab dari Dian Anik Purwandari-red) yang dilahirkan 29 September 1982 lalu dari keluarga sederhana berbasik PNS di Desa Kletekan , Kecamatan Jogorogo-Ngawi, ingin membangun serta mendorong bagaimana kapabilitas dan kapasitas perempuan mampu bekerja secara maksimal, sistematis, dan kritis di dalam mencermati berbagai persoalan lintas sektor sosial dan ekonomi yang membutuhkan penanganan tersendiri dari “pemikiran” seorang perempuan. “Kita harus bisa membuktikan peran penting dari kaum perempuan,” kata Dian.
Ketika media ini melakukan investigasi terkait bagaimana peran perempuan secara umum di negeri ini, Dian dengan kesederhanaan yang dimilikinya tak patah menjawab. Menurutnya, sosok perempuan diharuskan memperjuangkan kondisi yang dihadapinya. Terlebih, kondisi kaum perempuan dan kaum muda diderahnya, yang ia anggap masih memerlukan kekuatan yang lebih besar untuk membawa mereka muncul kepermukaan mendasar persoalan kecil. Dengan tatapan tajam, hak yang didapatkan perempuan selama ini tidak lebih dari kamuflase kebijakan birokrasi. Dian yang sudah menuntaskan pendidikan kesarjanaanya dan melanjutkan program S2 di fakultas ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (STIE ABI) Surabaya tersebut mengatakan, pendidikan serta akses untuk mengembangkan bakat pemuda di daerah adalah salah satu agenda yang akan ia perjuangkan.
Sesuai pengakuanya, dasar pemikiran untuk terjun di panggung politik yang lebih menyuarakan hak-hak rakyat kecil merupakan bagian utama dari kepribadian yang dimilikinya. Selama merajut menjadi ibu rumah tangga sebelumnya, ia merasakan betapa pasifnya dalam menatap kebijakan pemerintah yang tidak jarang merampas hak rakyat sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Dian mencontohkan, akses kesehatan, pendidikan serta system perekonomian selalu terkikis dengan kepentingan kelompok tertentu. Dengan dasar inilah yang menjadi tonggak ibu cantik yang dikarunia tiga anak ini untuk melakukan suatu perubahan terhadap tatanan birokrasi. Sebagai bagian garis politik yang mulai dirintisnya sebagai Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ngawi, Dian yang juga seorang pengusaha toko kelontong di Jogorogo tersebut dalam aktivitas keseharianya terlihat selalu bersahaja, prinsip kesederhanan yang menjadi peganganya selama ini. “Tidaklah ada artinya kalau hidup ini hanya selalu mementingkan diri pribadi kita sendiri, sedangkan yang di sekitar kita selalu menatap serta merasakan kepedihan,” urainya.
Sebagaimana terlihat, untuk bisa berbaur dengan warga masyarakat secara umum, Dian tidak segan serta canggung membuat suatu event olahraga sebagai bentuk pengabdianya kepada masyarakat. Contoh yang terjadi, meskipun dirinya seorang perempuan dengan bermodalkan kepercayaan yang dimilikinya, Dian menggelar kompetisi bola voly antar desa yang dilaksanakan di halaman SDN Kletekan I. Selama kompetisi tersebut dimainkan, setiap harinya Dian tidak tanggung-tanggung memberikan 10 door prize bagi penotonya dengan cara diundi. “Saya memberikan sesuatu tersebut kepada penonton tidak lebih dari bagaimana cara untuk mengabdikan diri ke masyarakat, karena apapun yang terjadi kita bagian dari mereka,” tandasnya lagi.
Dibagian akhir wawancara, Dian tidak membantah kalau selama ini dirinya pernah di gosipkan akan mencalonkan sebagai pimpinan daerah. “Memang kemarin itu ada kabar kalau saya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Magetan, informasi itu tidak dari saya low yaa melainkan dari mereka-mereka hanya saja kalau mereka memang menghendaki demikian dan Allah SWT merestui hal itu maka tidak menutup kemungkinan,” terangnya. Lepas persoalan mencalonkan apa tidak imbuhnya lagi, yang lebih utama dilakukan selalu mendekatkan diri kepada masyarakat. “Ikhlas apa yang kita lakukan insyallah akan menjadi petunjuk kita menjadi bagian dari pelayan masyarakat nantinya,” pungkasnya. (pr)
Biodata :
Dian Anik Purwandari.SE,
Dilahirkan di Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo
Dikarunia tiga anak Inaya Airaha Salisa, Dany Rafli dan Dinara Safina.
SELOPURO™ Warga Desa Selopuro, Kec. pitu Ngawi, digemparkan dengan sesosok mayat yang mengapung di Sungai Bengawan Solo (07/10). Korban yang hingga berita ini diturunkan belum jelas identitasnya, diketahui berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berumur 25 tahun, diduga kuat terpelset ke sungai yang memang kondisi tebing sungat licin.
Korban ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu kata Riyadi yang mengetahui pertama kali ada jasad mengapung di Sungai Bengawan Solo. Awalnya Riyadi hendak menyeberang memakai perahu kecil, tiba-tiba tatapan matanya melihat ada sesosok tubuh manusia tanpa busana mengapung. Mengetahui hal itu kemudian saksi langsung mendekati tubuh korban, ternyata kondisinya sudah meninggal.
“Saat itu saya kira seperti pelepah pisang, setelah saya dekati ternyata jasad manusia berjenis kelamin laki-laki,” terang Riyadi. Tanpa mengulur waktu, Riyadi langsung melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut ke Polsek Pitu.
Pihak kepolisian yang bekerjasama dengan tim medis langsung mendatangi TKP, kemudian jasad korban langsung diangkat dari dalam air dan dimasukan ke kantong mayat.
Kemudian dilarikan ke kamar jenazah RSUD Soeroto Ngawi untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematianya. Sementara Kapolsek Pitu, AKP Misrin, menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa sebenarnya identitas dari jasad itu dan penyebab kematianya. (pr)
NGAWI™ Meskipun Pemilu 2014 masih dua tahun lagi, namun DPC Partai Gerindra Kabupaten Ngawi-Jawa Timur terus melakukan koordinasi internal guna merapatkan barisan. Hal itu ditunjukan dengan menggelar "Rapat Koordinasi Cabang Partai Gerindra Kabupaten Ngawi" yang di langsungkan di Aula Balai Pertemuan Eka Kapti, Ngawi (7/10).
Kegiatan yang dibuka langsung Ketua DPD Gerindra Jawa Timur,Ir. Soepriyanto, akan melakukan tiga konsolidasi sekaligus yakni penguatan insfrastruktur sampai tingkat anak ranting, konsolidasi program kerja dan kegiatan sampai ke bawah serta memantapkan persiapan pilkada, pileg dan pilpres yang akan datang. “Saya kira Gerindra sudah melakukan pencitraan yang tepat dan dapat diterima masyarakat, karena apa Gerindra merupakan partai yang bersih dan selalu membela kepentingan masyarakat,” terang Ir .Soepriyanto.
Menurutnya, pada konsolidasi tersebut sebagai bahan evaluasi mengenai sejauh mana kinerja struktur keorganisasian yang telah terbentuk. Selain itu juga bertujuan untuk merapatkan barisan seluruh struktur organisasi sebagai persiapan pemenangan pemilu 2014.
Selain itu kata Ir.Soepriyanto yang merupakan legislator DPR RI Wakil Ketua Komisi IX ini, selama ini Gerindra merupakan partai yang mengedepankan kepentingan rakyat dibanding lembaga maupun golongan, hal tersebut terkait kebijakan pembangunan gedung DPR RI serta lawatan ke luar negeri semua anggota DPR dari partai Gerindra dengan tegas menolaknya.
“Kebijakan yang kita ambil itu semata-mata hanya untuk penghematan anggaran APBN yang nantinya dapat dialihkan untuk penguatan ekonomi rakyat, selain itu Gerindra merupakan partai yang benar-benar clean tidak pernah tersandung kasus korupsi sebagaimana disebutkan dari sembilan partai di media akhir –akhir ini,” bebernya.
Kemudian untuk persiapan pengamanan suara hasil dari pemilu 2014 mendatang, Gerindra membentuk resimen Gajah Mada sampai tingkatan cabang dengan jumlah anggotanya sekitar 100 kader sehingga totalnya di tingkat DPD Partai Gerindra Jawa Timur sebanyak 100 ribu kader. “Sebagai contoh pada waktu pilgub Jakarta kemarin yang mengusung Jokowi dan Ahok, kalau kita tidak memasang lima ribu kader disetiap TPS yang ada maka kita tidak akan menang,” urainya lagi.
Sementara Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ngawi, Muhamad Najammudin.SH, kegiatan ini merupakan suatu evaluasi internal untuk pembenahan diri. Karena dari hasil pemaparan tersebut yang disampaikan oleh masing-masing PAC maka akan bisa menilai kinerja dari PAC itu sendiri.
Selain itu kata Muhamad Najammudin.SH, menjelang pemilu 2014 partainya sudah menempatkan bakal calon di masing-masing daerah pemilihan (dapil) sesuai wilayahnya. “Kita tetap terbuka menerima siapapun juga yang mau berangkat dari Partai Gerindra selama mengikuti ketetapan sesuai aturan partai,” katanya.
Dan selanjutnya demi suksesnya Prabowo Subianto ke kursi presiden, DPC Partai Gerindra Kabupaten Ngawi akan all out dengan mengoptimalkan organisasi sayap yang ada seperti Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) dan lainya.
Jika ada kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam struktur yang telah terbentuk, maka bisa segera di perbaiki. Karena apa yang dilakukan adalah suatu upaya untuk membuat perubahan menuju ke arah yang lebih baik. "Rapat itu nanti untuk melihat sejauh mana kesiapan Gerindra untuk menatap Pemilu 2014 mendatang. Apa yang kita lakukan juga semata-mata untuk kebaikan bersama rakyat secara utuh," pungkasnya. (pr)
NGAWI™ Pelepasan 220 Calon Jamaah Haji asal Ngawi yang masuk dalam kelompok terbang (kloter) 40 serta petugas pemberangkatan haji yang dilakukan di Pendopo Widya Graha oleh Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, diwarnai isak tangis dari keluarga calon jamaah haji, Kamis (04/10).
Sebelum dilakukan pemberangkatan, jamaah calon haji terlebih dahulu dilakukan pengarahan dari petugas PPIH. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.30 WIB rombongan jamaah haji langsung diberangkatkan menuju asrama embarkasi haji di Sukolilo Surabaya. Isak tangis haru keluarga tak terbendung ketika jamaah haji mulai meninggalkan pelataran Pendopo Widya Graha dengan menumpang 5 kendaraan bus.
Menurut Kasi Haji Kemenag Ngawi, Muhamad Mas’ud, pada tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 254 calon jamaah haji. Selain calon jamaah haji saat ini menurun Muhamad Mas’ud juga menjelaskan didominasi hamper 71 persen usianya 50 tahun ke atas dengan jumlah 196 calon jamaah haji sedangkan sisanya 29 persen usianya dibawah 5 tahun.
Pada umumnya calon jamaah haji dari berbagai kalangan, dimana ada 81 orang dari PNS, 50 orang dari kalangan swasta dan 34 dari petani. Dengan demikian mengacu pada angka tersebut jumlah calon jamaah haji berisiko tinggi sekitar terhadap penyakit sekitar 30 persen. “Mereka pada umumnya mempunyai sejumlah penyakit yang diderita sesuai faktornya, sehingga nantinya para calon jamaah haji akan didampingi tim medis yang sudah disediakan,” ungkap Muhamad Mas’ud.
Untuk itu pihaknya, telah mempersiapkan seorang dokter dan dua paramedis untuk mendampingi perjalanan calon haji selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. “Para tenaga medis nantinya terus memantau penyakit sesuai riwayatnya mendasar kartu kesehatan yang telah disediakan dan umumnya mereka ini mengalami beberapa macam penyakit seperti hipertesi dan diabetes,” jelasnya.
Sementara itu, calon jamaah haji termuda dengan usia 22 tahun atas nama Fany Dwi Ayu Dian dari Desa Pacing, Kecamatan Padas. Sedangkan calon jamaah tertua atas nama Marsiti berusia 74 tahun. "Setiap calon haji juga akan mendapatkan vaksin meningitis, pada dasarnya, pemberian vaksin ini wajib apalagi saat menjalankan ibadah haji di tanah suci sana apalagi akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara di dunia, secepatnya pasti diberikan dengan menggandeng dinkes setempat," pungkasnya. (pr)
JOGOROGO™ Suyatno ( 65 ), sebagai pemilik sah atas tanah yang sejak tahun 1975 telah berdiri SDN Kletekan III, melakukan aksi penyegelan dengan memasang beberapa potongan bambu di ketiga pintu ruangan, di saat jam belajar sedang berlangsung. para muridpun hanya bengong tak paham permasalahn yang sedang terjadi (05/10).
Sebelum gedung yang terdapat tiga ruang tersebut di segel oleh Suyatno, para murid dan guru yang sebelumnya masih proses belajar mengajar berjalan terpaksa dihentikan dan disuruh keluar ruangan. “Karena selama ini saya punya bukti-bukti terkait kepemilikan tanah yang diatasnya terdapat bangunan SD ini, makanya ya saya segel,” ungkap Suyatno.
Aksi penyegelan gedung SDN Kletekan III yang selama ini hanya ditempati kelas VI berjalan mulus tanpa hambatan dari pihak sekolah. “Tadi disuruh oleh guru untuk keluar katanya sekolahan ini mau disegel,” kata Sofiah, salah satu murid kelas VI SDN Kletekan III. Sehingga penyegelan tersebut membuat nasib 18 murid kelas VI yang ada belum jelas akan belajar ditempat mana sebagai ganti ruangan belajar sebelumnya.
“Tidak tahu akan belajar dimana setelah ini,” urai Sofiah dengan nada sedih.
Sedangkan Murfiah, Kepala Sekolah SDN Kletekan III saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang sengaja hanya diam terkait penyegelan yang dilakukan Suyatno terhadap gedung sekolah yang dipimpinya. “Hanya pasrah karena permasalahan terkait tanah itu saya tidak tahu sama sekali karena baru menjabat sebagai kepala sekolah dan masalah ini sudah ditangani atasan saya,” terang Murfiah.
Tambahnya lagi, paska penyegelan tersebut pihaknya akan menempatkan para muridnya ke ruang kelas kosong yang ada di SDN Kletekan I yang kebetulan lokasinya berdekatan. Sengketa tanah SDN Kletekan III seluas kurang lebih 5 arel yang diklaim milik Suyatno selama ini sudah berjalan beberapa tahun lalu tanpa adanya penyelesaian yang jelas dengan pihak Dinas Pendidikan Ngawi. Padahal dua minggu sebelumnya yakni tanggal 25 September lalu menurut Suyatno telah dilakukan hearing di DPRD Ngawi yang melibatkan Dinas Pendidikan Ngawi, Camat Jogorogo dan Kepala Desa Kletekan. “Kenyataanya sampai saat ini masih mengambang belum ada kelanjutanya,” beber Suyatno. Urainya, selama ini dirinya merasa memiliki hak atas tersebut karena ahli waris dari Iro Sentono yang merupakan ayah kandungnya.
Selain itu mendasar bukti yang ada seperti SPPT, Petok dan Leter C yang tercatat di buku desa masih atas nama Iro Sentono dan bukan atas nama pihak lain seperti Dinas Pendidikan Ngawi. “Dan sekolah yang dibangun pada tahun 1978 itu tanahnya milik bapak saya karena waktu itu tidak merasa menghibahkan ataupun menjualnya, memang saat itu ada program inpres yang mana tanah miliknya bapak akan dibangun sekolahan, kenapa menuntut hak saya kembali kok demikian sulitnya,” pungkas Suyatno. (pr)
NGAWI™ Sidang lanjutan gugatan perdata terkait pemilihan kepala desa (pilkades) Kenongorejo, Kec. Bringin, kembali diwarnai dengan hadirnya ratusan massa dari pendukung Panitia (Tergugat-Red). Sedianya, agenda yang bakal mendengarkan 3 saksi penggugat, 2 diantaranya tak berani datang kepersidangan dengan alasan ketakutan (04/10).
Mereka beralasan (para saksi Penggugat-Red), merasa terancam dengan ancaman sejumlah orang tak dikenal yang melakukan provokasi dengan bertindak kasar bila tetap ngotot hadir dalam persidangan yang mengagendakan mendengarkan saksi penggugat. ‘’Saya heran, sebenarnya sudah bersedia untuk bersaksi, tapi karena sudahan mengancam keselamatan itu, dua saksi tak bias hadir,’’ terang Slamet Wibisono, penasehat hukum dari penggugat.
Selain itu pihaknya sangat menyayangkan adanya pihak tertentu yang sengaja mengintimidasi terhadap perjalanan sidang selama ini yang ujung-ujungnya menyebabkan keresahan warga sendiri. Pasca tahapan pilkades yang menurutnya tidak berjalan objektif, banyak kepentingan warga yang dirugikan.
‘’Harusnya biar proses demokratis yang berjalan, sebab apa ? ini merupakan proses pemilihan yang melibatkan semua unsur desa, bukan segelintir kepentingan saja,’’ ungkapnya. Sidang yang dijubeli ratusan warga itu akhirnya cuma mendengarkan kesaksian seorang saja yang sebelumnya di agendakan saksi empat orang dari penggugat. Yakni, Damin (69), warga Dusun Pule, Desa Kenongorejo.
Meski cemoohan kerap terlontar dari pengunjung sidang, Damin tetap membeberkan secara gamblang mekanisme pilkades dan pencoretan yang menimpa Lisminah. Seperti ketidaktransparannya panitia dalam melakukan verifikasi berkas bakal calon.
Saksi juga dicecar pertanyaan dari penasehat hukum dan majelis hakim yang diketuai Maulana Rifai. Tak cuma itu, keterangan Damin disingkronkan dengan sangkalan kubu tergugat yakni dari panitia pilkades Taslin dkk. Sempat terjadi perang mulut. ‘’Memang begitu tahapan pilkades. Panitia tidak meloloskan beliau (Lisminah, red). Dan, melegalitaskan syarat-syarat pendaftaranpun juga susah,’’ papar Damin.
Gelombang massa yang menjejali persidangan perkara pilkades Kenongorejo selama sebulan terakhir mendapat perhatian khusus dari Kapolres Ngawi AKBP Eddy Djunadi. Dirinya harus turun lapangan langsung memimpin pengamanan sidang. ‘’Kami ingin jalannya persidangan bisa berlangsung aman.’’ tandasnya.(pr)
NGAWI™ Statusnya sebagai kawasan paru-paru kota, maka dengan adnya penataan ulang Alun-alun Merdeka Ngawi perlu dipertanyakan lagi. Disinyalir, hanya lantaran mengejar "WAH" nya saja, justru malah mengorbankan keberadaan beberapa pohon besar jenis palm dengan diameter sekitar 30Cm yang harus jadi “korban” karena ditebang habis.
“Kalau kita pahami bersama dalam renovasi tempat tersebut jangan sampai pohon disekitarnya di tebang meskipun dengan alasan untuk mempermudah pengerjaan fisik,” terang Junaidi, warga Kota Ngawi, Rabu (3/10).
Dirinya juga menilai, selama ini penataan Alun-alun Merdeka tidak melalui perencanaan secara sistematis. Sudah hampir tiga tahun lamanya yang disentuh cuma sektor timur saja sedangkan di sektor barat malah terlihat terbengkalai seperti tembok pembatas di selatan Alun-alun dibiarkan roboh begitu saja.
Hanya trotoar sepanjang jalan protokol yang mengelilingi Alun-alun Merdeka kini disulap dengan pemasangan keramik yang sebelumnya batako. “Dan renovasi yang berjalan saat ini tidak ada artinya kalau seenaknya pohon yang ada disekitarnya ditebang begitu saja,” urai Junaidi lagi.
Kemudian anggota Komis I DPRD Ngawi, Agus Wiyono, angkat bicara menurutnya, penggarapan sarana dan prasarana Alun-alun Merdeka selama ini terkesan tidak maksimal. Sebabnya, renovasi yang terus dikerjakan pihak Pemkab Ngawi secara bertahap akan mempengaruhi kwalitas bangunan sendiri. (pr)
NGAWI™ Dibilang, kebakaran hebat yang melanda berbagai kawasan hutan Gunung Lawu telah padam. Namun kini muncul kekhawatiran warga yang bermukim sekitar gunung yang mempunyai ketinggian 3.265 meter tersebut akan bahaya longsor, kelak bila musim hujan tiba lantaran hutan kini telah gundul.
Seperti kata Basuki, seorang warga Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, menjelang musim penghujan tahun ini diharapkan penduduk yang bermukim dibawah lereng untuk mewaspadai terjadinya banjir dan tanah longsor yang terjadi secara mendadak. “Karena kebakaran hutan Gunung Lawu pada saat ini lumayan besar setelah tahun 2003 lalu, maka dampaknya harus kita waspadai bersama saat musim penghujan nanti,” ungkap Basuki, beberapa hari kemarin.
Yang sangat dikhawatirkan Basuki, tumpukan arang bekas dari kebakaran hutan bila terkena guyuran hujan lebat akan mengakibatkan banjir. “Apalagi setelah kebakaran tanahnya gundul tanpa menyisakan semak-semak serta tanaman perdu lainya kecuali pohon yang besar, sehingga penyerapan air berkurang bisa saja berakibat banjir dan tanah longsor,” urainya. Selain itu tambah Basuki, sumber mata air yang terdapat di kaki Gunung Lawu nantinya akan terkena limbah kebakaran. Bahkan areal pertanian seperti ladang serta sawah yang posisinya dekat dengan aliran sungai akan terkena imbasnya yakni bisa saja teraliri limbah kebakaran hutan yang datangnya dari lereng-lereng terdekat.
“Untungnya pada tahun ini kebakaran hanya terjadi di kawasan hutan lindung dan tidak sampai merembet ke hutan produksi yang mayoritas tanaman pinus,” bebernya lagi. Untuk menekan dampak kebakaran harap Basuki yang merupakan pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) desa setempat segera diadakan reklamasi agar secepatnya menjadi kawasan hijau kembali. Penjelasan dari salah satu warga ini bukan tanpa alasan akibat kebakaran hutan yang selalu merugikan semua pihak. Terlebih dari semua hal, hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.
Sayangnya, kebakaran hutan lereng Gunung Lawu selama ini secara persis belum diketahui penyebabnya. Bahkan, penyebab kebakaran hutan sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alami atau karena ulah manusia. Terlepas akar permasalahan semua itu yang perlu dikaji kembali adalah system yang berlaku tentang penataan hutan untuk menekan tingkat kerusakan hingga kebakaranya. Apakah faktor struktural yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik berkelanjutan antar hukum adat dan hukum positif negara. (pr)
NGAWI™ Buku bersampul merah tersebut berisi nama sekaligus foto yang dinyatakan hak berpolitiknya dicabut. Salah satunya di Desa Teguhan, Kecamatan Paron, sedikitnya ada 74 orang warga yang dikenai Wajib Lapor (WL) Pada era Orde Baru karena menyandang status bekas tahanan yang terlibat dalam gerakan G.30.S/PKI.
Sambil membuka halaman demi halaman buku merah tersebut Sukamto, perangkat desa setempat menjelaskan, bahwa yang beralamat jelas cuma 46 orang. “Dari 46 orang ini hingga sekarang yang masih hidup tinggal 36 orang,” urainya. Ketika ditanya lebih mendalam apakah mereka merupakan tokoh PKI di desanya, Sukamto, yang sudah menjabat sebagai perangkat desa sejak 1982 lalu tidak mengetahui secara persisnya.
“Hanya yang saya ingat ada lima orang warga desa sini yang di ambil oleh pemerintah waktu itu dan sampai sekarang tidak jelas nasibnya,” beber Sukamto. Selain itu, Sukamto, mengatakan, untuk saat ini dirinya membuka buku merah tersebut ketika ada warganya yang mau mendaftarkan diri sebagai PNS atau lainya.
Keterangan perangkat desa satu ini menjadi pertanyaan besar, karena ketika pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai pasal 60 huruf g UU No. 12/2003. Dimana mereka yang dituduhkan terlibat pergerakan PKI dikembalikan hak konstitusionalnya.
Berkenaan dengan keputusan MK itu, berarti tidak ada lagi undang-undang yang melarang para tahanan politik, termasuk yang terkait dengan PKI untuk dipilih dalam pemilu. Atas pencabutan tersebut, kini bekas anggota PKI boleh berbangga hati karena haknya disamakan dengan warga negara yang lainnya. Hal ini berarti memberi kepastian hukum bagi warga negara yang selama ini haknya digantung dan diperlakukan secara diskriminatif, yakni bagi bekas anggota PKI dan keluarganya. (pr)
