skip to main |
skip to sidebar
NGAWI™ “Dana untuk jembatan Dampit itu memang sudah disetujui oleh Pak Bupati dalam bentuk bantuan keuangan yang melaksanakan desa setempat dan berapapun bantuan keuangan itu boleh tidak mendasar jumlah nilainya, dan itu sudah prosedural” Sergah Arif Suyudi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi (31/5).
Masih menurutnya, bahwa polemik jembatan Dampit yang bernilai hampir Rp 3 miliar tersebut.yang digelontorkan melalui 2 termin dari tahun 2012 sampai 2013.
Dan selanjutnya pengelolaan keuangan ini diserahkan ke desa melalui pos APBDes dan menjadi pendapatan desa dengan demikian secara otomatis teknis pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke desa.
Selanjutnya menyinggung proyek Dampit yang berkategori swakelola tanpa harus melewati tenderisasi sesuai Perpres Nomor 07 Tahun 2012, Arif sesuai tegasnya memang tidak mengacu pada mekanisme tersebut.
“Yang diatur oleh Kepres yang dimaksud itu hanya sampai pada APBN, APBD dan BUMN dan implementasinya tidak sampai ke desa, sedangkan desa sendiri terkait pengadaan barang dan jasa diatur oleh Permendagri,” ungkapnya.
Lebih dilanjut ketika ditanya media seperti apa payung hukum dalam merealisasikan anggaran miliaran dalam bentuk Bantuan Keuangan (BK)-prov ini Arif hanya mengatakan sama dengan mekanisme dengan lainya seperti sarpras.
“Ya samalah seperti yang pertama memang harus ada pengajuan dari desa dan itu dipermasalahkan yang mana apalagi pernyataan Bupati bahwa BPK saja tidak apa-apa kok,” lanjutnya.
Arif memperjelas lagi kalau toh pembangunan jembatan Dampit melalui tenderisasi justru akan terjadi pembengkakan anggaran maka subtansinya pihak Pemkab Ngawi melakukan efisiensi anggaran yang bersumber dari APBD.
Kemudian dalam beberapa waktu sebelumnya atas polemik jembatan Dampit itu pihak DPRD Ngawi melalui Komisi III sudah melakukan hearing dengan pejabat berwenang. Sesuai temuanya seperti yang disampaikan Supeno ketua Komisi III kala itu tidak menemukan adanya penyimpangan.
“Sampai sejauh ini belum menemukan adanya kejanggalan, namun demikian terus kami pantau hingga finishingnya nanti pada akhir tahun,” bebernya. Sehingga kata legislator dari PAN tersebut malah menganggap wajar kalau jembatan Dampit dilaksanakan secara swakelola dalam catatan tetap menggandeng pihak Universitas Suryo selaku tenaga teknisnya.(pr)
NGAWI™ Guna melestarikan budaya seni tradisional khususnya wayang kulit, puluhan dalang usia pelajar SD dan remaja unjuk kebolehan memerankan lakon dan memainkan wayang kulit selama 40 menit dalam pentas seni bertema festival dalang dan kerawitan usia SD di Pendopo Wedya Graha selama dua hari mulai Kamis 30 – 31 Mei 2013.
Dalam festival ini setiap dalang berikut para pengrawit diberikan durasi waktu selama 40 menit untuk mereka manfaatkan menceritakan lakon yang dibawakan sekaligus berbagai karakter wayang.
Selain itu tingkah laku dan suara wayang yang tentunya berbeda antara peran sesuai tokoh wayang satu dengan lainnya merupakan syarat mutlak memerlukan keahlian khusus bagi seorang dalang.
Pada festival dalang cilik ini diikuti tidak kurang dari 25 peserta dan grup kerawitan dari pelajar setingkat SD dan SMP demikian juga ada juga yang terlihat dari beberapa UPT Pendidikan dari 19 kecamatan.
Pada hari pertama, festival dibuka dengan tampilnya salah satu dalang cilik dari UPT Widodaren mengambil lakon Jabang Tetuko dan diteruskan tampilnya Niken Ayu Pratiwi yang merupakan dalang cilik dari UPT Kecamatan Paron dengan lakon Wahyu Irawan.
Sedangkan pada hari kedua 13 dalang berikut kerawitan akan berunjuk kebolehan untuk merebutkan tropy dari Bupati Ngawi. Sukadi ketua panitia festival dalang cilik dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (Disporabudpar) Kabupaten Ngawi menjelaskan pihaknya melibatkan tiga dewan juri dari Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi).
Urainya, tiga dewan juri tersebut seperti Ki Suluh Juniarsah dari Pepadi Kabupaten Klaten, Ki Juworo Bayu Kusumo dari Pepadi Kabupaten Sragen dan Ki Halintar Cokro Padnobo dari Pepadi Kabupaten Surakarta.
Para dewan juri tersebut ungkap Sukadi, akan memberikan penilaian mendasar beberapa point penting sesuai dasar seni pedalangan wayang kulit termasuk iringan musik gamelan dari para pengrawit. “Dalam memberikan nilai para dewan juri ini mengacu pada sabet, ontowecono atau karakter suara dan terakhir pada penilaian iringan gamelan harus pas,” kata Sukadi.
Selain itu tambahnya, festival dalang cilik merupakan bagian dari agenda dalam peringatan HUT Kabupaten Ngawi ke-655. Sementara Ir Budi Sulistyono Bupati Ngawi memberikan apresiasi tersendiri atas terselenggaranya festival dalang cilik dan kerawitan yang bakal menjadi agenda rutin ini.
Jelasnya, wayang kulit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. “Melalui festival dalang ini sangat kita harapkan bersama nantinya anak dapat berkembang sesuai karakter bangsa Indonesianya yang berbudaya, karena seni wayang kulit tersebut di dalamnya terkandung tuntunan yang sangat mulia dalam rangka menjalani kehidupan di tengah masyarakat,” jelas Ir Budi Sulistyono. (pr)
NGAWI™ Puluhan sopir truk tangki gelar aksi demo di PDAM Ngawi guna menentang rencana kenaikan tarif sesuai dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.28 Tahun 2013 yang bakal diberlakukan oleh Pemkab Ngawi pada 1 Juni 2013 mendatang. Akibatnya, Bupatipun dituding arogan dengan keputusan sepihak ini tanpa melihat kondisi nyata dilapangan.
“Jelas kalau tarif dinaikan, terus para sopir ini mau makan apa,” terang Warseno, sopir truk tangki air asal Kecamatan Widodaren, Rabu (29/5). Jelasnya, aksi demo yang dilakukan bersama puluhan sopir tersebut tidak lepas informasi PDAM Ngawi yang bakal menerapkan tarif baru dari Rp 25 ribu per tangkinya menjadi Rp 35 ribu.
Dengan kenaikan tarif Rp 10 ribu setiap truk tangkinya ini tegas Warseno akan mengancam pendapatan mereka. “Coba pikirkan untuk saat ini saja kita sudah bersaing dengan armada dari daerah lain yang justru tarifnya lebih murah,” beber Warseno.
Tambahnya, rencana kenaikan tarif pengisian air bersih dari terminal air di Desa Gentong, Kecamatan Paron tidak lepas mendasar Peraturan Bupati (Perbup) No.28 Tahun 2013 tertanggal 1 Mei 2013 tentang struktur, besarnya tarif air minum serta besarnya jasa administrasi dan jasa pemeliharaan.
Warseno menuturkan, aturan yang dikeluarkan Bupati Ngawi tersebut dinilai sangat sepihak tanpa melihat seobyektif mungkin kondisi dilapangan saat ini. Dia mencontohkan untuk harga satu tangki air saja dari Ngawi sudah terbilang tinggi dibanding harga yang dipasang oleh armada truk tangki dari daerah lain.
“Tingginya harga tidak lepas dari biaya operasional serta tarif dari PDAM Ngawi,” tuturnya. Tambahnya, dalam satuan harga setiap truk tangki air untuk sampai ke wilayah dalam Ngawi Rp 160 ribu, wilayah Cepu dan sekitarnya Rp 350 ribu dan Bojonegoro Rp 400 ribu.
Sementara sesuai Perbup No.28 Tahun 2013 ini dijelaskan juga diikuti tarif lain yakni setiap pengiriman truk tangki khusus dalam kota atau jarak 5 kilometer dikenakan tarif Rp 100 ribu. Sedangkan pengiriman diluar kota setiap kelebihan jarak 5 kilometer ditambah biaya sebesar Rp 25 ribu.
Kemudian Gembong Pranowo salah satu pengamat sosial dari Bhirawa Ngawi mengatakan apapun yang mau dilakukan oleh pihak PDAM mendasar aturan Bupati Ngawi entah itu menaikkan tarif, perlu dilakukan sosialisasi.
“Jangan mentang-mentang perusahaan besar lalu seenaknya menaikkan tarif, dan ini artinya pihak PDAM ikut andil dalam memiskinkan rakyat,” terang gembong Pranowo. Menurutnya, PDAM harus berpikir ulang dalam kenaikan tarif dan pada dasarnya hanya mendistribusikan tanpa mengolah sehingga beban yang ditanggung sangat rendah.(pr)
NGAWI™ Pesta demokrasi ala masyarakat bawah kembali di gelar. Seperti pilkades di Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, meski relatif aman tanpa ada kekisruhan antar pendukung dalam pelaksanaanya namun diwarnai pertarungan sengit saat penghitungan suara dari ke dua kandidat kades. Sang mantanpun akhirnya harus legowo terima kekalahan,(28/5).
Agus Prasetyo dengan nomor urut 1 berhasil meraup 884 suara pemilih dengan mematahkan perlawanan calon incumbent Nonot Tri Wahyono dengan nomor urut 2 yang hanya mengantongi 820 suara pemilih sedangkan suara tidak sah sebanyak 41 suara. Dengan demikian panitia pilkades menetapkan Agus Prasetyo berhak dilantik menjadi Kepala Desa Girimulyo periode 2013-2019.
Sengitnya pertarungan pilkades ini mulai terlihat dalam proses penghitungan suara dari awal, dimana perolehan kedua kandidat kades terus berkejaran.Bahkan sempat diwarnai insiden kecil ketika ada salah satu surat suara ada dua coblosan dalam kotak gambar calon. Satu saksi mengatakan surat suara tersebut sah akan tetapi pihak panitia pilkades sendiri menyatakan tidak sah mendasar Perbup No.05 Th 2007.
Akhirnya mendasar keputusan Perbup yang dimaksud tersebut maka antara saksi dan panitia pilkades membuat kesepakatan dengan menyatakan tidak sah atas surat suara dua coblosan dalam satu kotak gambar calon.
“Seharusnya sebelum proses penghitungan suara pihak panitia dan saksi harus komitmen dahulu dengan segala aturan yang ada jangan sampai pada saat penghitungan suara berlangsung baru panitia pilkades mencari dasar hukum ketika ada masalah,” ujar Wahyudiono, salah satu penonton pilkades.
Kemudian sesuai data dari panitia pilkades Desa Girimulyo untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.388 pemilih. Kemudian surat undangan yang disebar ke warga selaku pemilih sejumlah 1.832 namun yang hadir ke TPS sebanyak 1.745 pemilih.
Sementara Kabul Tunggul Winarno kepala bidang pemerintahan desa BPM dan Pemdes Kabupaten Ngawi kepada media menjelaskan 178 desa tetap akan dilakukan proses pilkades pada 2013 secara serentak.
“Yang sudah jelas jadwalnya ada 144 desa namun untuk sisanya akan mengikuti penjadwalan sesuai kesiapan desa yang bersangkutan dan tetap pada tahun ini,” terangnya. Tambah Kabul, dana subsidi pilkades yang disediakan oleh Pemkab Ngawi senilai Rp 2 miliar lebih.
Sedangkan teknis pencairanya mengacu pada Perbup No.27 Th 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan pemilihan kepala desa 2013.(pr)
NGAWI™ Jelang tahapan penjaringan bakal calon legistalif (bacaleg) untuk Pemilu 2014 mendatang, ternyata mulai berdampak negatif terhadap kinerja sejumlah anggota dewan di DPRD Kabupaten Ngawi. Terbukti, gedung dewan diumbar kosong karena ketidakhadiran sejumlah legislator yang sibuk mengurus partai dan mengikuti proses penjaringan bacaleg.
Sementara tugas utama kedewanan dan pengabdian di masyarakat, terkesan terabaikan. Padahal masa bakti mereka di kantor dewan masih satu tahun lagi. Buruknya kinerja para wakil rakyat sebenarnya sudah menjadi penilaian jamak.
Dalam beberapa pemantuan kami diruang komisi I sampai IV terhitung pukul 10.00 WIB, sejumlah anggota dewan yang hadir dapat di hitung dengan jari orang dari total 42 anggota dewan aktif 3 diantaranya sudah mengundurkan diri. kondisi ini juga mempengaruhi rapat komisi maupun fraksi yang terkadang hanya ketua, wakil dan beberapa anggota saja yang hadir.
Ketua DPRD Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko saat dimintai tanggapannya mengaku hanya bisa prihatin dengan sikap rekannya. Padahal, kata dia, terus mengimbau agar anggota dewan memperhatikan tingkat kehadiran. Diakuinya sampai saat ini pihaknya belum memberikan sanksi teguran maupun secara tertulis
“pihaknya sampai saat ini hanya bisa memberikan kelonggoran kepada para anggota dewan untuk menyelesaikan tahapan penjaringan, sama saja kita bersikap tegas namun tidak digubris,” jelas ketua DPRD saat ditemui di DPRD kabupaten Ngawi.
Soal anggota dewan yang lalai karena urusan penjaringan bakal caleg, Antok demikian panggilan akrabnya memaklumi hal itu. Apalagi di antara mereka masih ingin melanjutkan karier politiknya sebagai anggota legislatif.Namun yang terpenting, tegas Antok , anggota dewan jangan sampai melupakan tugas utamanya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 27 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) MPR, DPR-RI, DPRD dan DPD (MD3).
Di mana, jelas Antok dalam salah satu pasal disebutkan bahwa tugas utama wakil rakyat adalah mengurusi tugas kedewanan. “Apabila anggota dewan diperhadapkan antara tugas partai, dewan dan lainnya, maka yang harus diutamakan tugas dewan, bukan mengurusi hal lain. Apalagi pekerjaan rumah yang ditanggung DPRD tahun ini cukup berat,” katanya.
Sementara Surat Ashari selaku ketua KPUD Ngawi saat dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan tertanggal 22 mei ini adalah penetapan pengembalian berkas yang diberikan kepada partai untuk diperbaiki, namun sesuai dengan kebijakan KPU pusat memberikan tambahan kesempatan waktu perbaikan bagi berkas-berkas bacalegnya yang untuk di kembalikan ke KPUD Ngawi pada 29 mei mendatang.
Dari yang pernah kami beritakan sebelumnya sedikitnya 85% dari 437 bakal calon legeslatif asal Ngawi dinyatakan tidak lolos tes verifikasi administrasi dan 3 orang diantaranya di coret karena dibawah umur yang ditetapkan KPUD Ngawi. (pr)
NGAWI™ Bisa jadi, Pilkades untuk wilayah Kersoharjo Kecamatan Geneng adalah yang paling seru dibandingkan dengan sekian desa yang ada di Ngawi yang telah mengawali pergantian Kepala Desa. Bagaimana tidak, dari 3 Calon, dua diataranya saling kejar-kejaran dalam perolehan suara dari awal hingga akhir penghitungan, (26/5).
Siswadi yang sebelumnya menjabat sekretaris desa ini memang dari awal diprediksi bakal memenangkan pilkades yang digelar di halaman SDN setempat dengan meraih suara terbanyak dari kedua lawanya yakni 1.318 suara.
Dan urutan kedua berhasil diraih oleh Ratnaningsih yang merupakan istri Edi Mulyono mantan kepala desa sebelumnya yang telah menjabat dua periode dengan mendapat 1.202 suara.
Sedangkan perolehan suara terakhir didapat oleh Diky Setya Winata yang hanya kebagian 18 suara dan jumlah surat suara rusak maupun tidak sah mencapai 30 suara dan jumlah keseluruhan pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya mencapai 2.579 pemilih.
“Memang dalam pilkades ini mendapat persaingan cukup berat dari lawan-lawan saya, meskipun demikian dengan niat mau membangun desa akhirnya saya berhasil memenangkanya,” ujar Siswadi.
Ungkapnya lagi, meski berhasil meraih suara terbanyak namun tidak dipungkiri dalam proses penghitungan surat suara membuat dirinya miris. Betapa tidak, perolehan angka dari awal penghitungan surat suara cukup berkompetisi ketat dan saling berkejaran dengan perolehan suara milik Ratnaningsih.
Sementara, Salam ketua panitia pilkades molornya proses penghitungan suara yang berakhir sekitar pukul 18.30 WIB bukan karena ada hambatan teknis melainkan faktor mekanisme yang harus dilalui.
“Tadi kan penghitungan suara baru dimulai pukul 13.30 WIB karena pemungutan suara sendiri diperpanjang dua jam kemudian,” terang Salam. Dijelaskanya, perpanjangan waktu tersebut sengaja dilakukan setelah sampai pukul 12.00 WIB proses pemungutan suara masih berlangsung dengan terbukti animo warga cukup tinggi.
Langkah perpanjangan waktu tegas Salam tetap mendasar pada pasal 20 Perda No.09 Th 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa .
“Maka atas persetujuan ketiga calon kades proses pemungutan suara ditambah satu jam kemudian meski sesuai aturanya dua jam,” pungkasnya. (pr)
NGAWI™ Progam Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang di terima Pokdakan tahun 2012 lalu, kini Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Maju Kwadungan Ngawi menikmati hasilnya dengan menggelar panen raya.
Menurut Suratmojo selaku ketua kelompok kepada media menjelaskan dengan bantuan yang diterimakan kepada kelompoknya sedikit membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan yang tergolong cukup miskin di desa tersebut.
”Saya sangat berterima kasih dengan bantuan tersebut, karena secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pemuda desa yang pengangguran” jelasnya, Jum’at (24/5).
Kelompok yang di bentuk 2011 lalu ini, beranggotakan 10 orang dengan luas kolam persemaian mencapai lebih dari 10 Ha. Lanjut Suratmojo, bantuan PUMP yang diterima dari dinas setempat oleh kelompok di pergunakan untuk budidaya ikan di kolam, kolam terpal dan karamba, dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah Nila dan Patin.
Program PUMP yang dikelola Pokdakan ini adalah upaya pengentasan kemiskinan di sektor perikanan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan skala mikro.
“Memang ada kendala dalam pengembangan ikan saat ini yakni benih yang ditebar jumlahnya tidak sesuai dengan saat dipanen karena kita belum sepenuhnya memahami teknis pembudidayaan ikan,” terangnya.
Dia mengatakan, pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah kelompok Pembudidaya Ikan merupakan kelembagaan masyarakat perikanan pelaksana progam PUMP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota.
“Dana yang terkucur dari progam itu untuk kelompok sebesar Rp 65 juta yang di pergunakan untuk bantuan modal usaha bagi para anggota Pokdakan khususnya untuk pembiayaan pakan ikan dan pengadaan bibit,” ungkapnya lagi.
Hematnya, progam ini cukup mendorong peningkatan produksi guna menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejehateraan masyarakat perikanan budidaya di pedesan khususnya Kwadungan Ngawi.(pr)
NGAWI™ Dipastikan untuk SMA sederajat wilayah se-Kabupaten Ngawi tingkat kelulusannya mencapai 100% mendasar dari pengumuman hasil UN 2013 yang dilakukan secara serentak pada Jum’at ini (24/5). Hal ini juga dibenarkan oleh Gunadi Ash Cidiq M.Pd, Kabid Pendidikan Menengah setempat.
“Tingkat kelulusan siswa SMA dan sederajat periode 2013 mencapai titik puncaknya dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 99,85 persen,” kata Gunadi Ash Cidiq M.Pd.
Menurutnya, hasil kelulusan pada tahun ini cukup melegakan semua pihak baik peserta UN sendiri maupun orang tua wali siswa dari 99 sekolah setingkat SMA yang tersebar di 19 kecamatan. Dia mengatakan jumlah peserta UN pada 2013 diikuti sebanyak 3813 siswa yang terbagi atas SMA 2341 siswa, SMK 532 siswa, MA 938 siswa dan SMLB 2 siswa.
Selain itu keberhasilan hasil UN tidak lepas dari kerjasama dari semua pihak yang terus memfotivasi kepada peserta didik sebelum UN dimulai.
Sistem kelulusan sendiri bebernya lagi, tetap mengacu pada prosedur operasional standar (POS) UN 2013.
kata dia lagi, peserta didik dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai akhir dari seluruh pelajaran sebesar 5,5 dengan nilai tiap mata pelajaran minimal 4. Juga ketika disinggung format penyampaian pengumuman kelulusan, Gunadi Ash Cidiq M.Pd lebih mengedepankan cara-cara yang kondusif.
“Kita menggunakan SMS dengan bekerja sama dengan provider tertentu, serta menggunakan surat yang akan disampaikan langsung kerumah orangtua murid,” Tegasnya. Langkah tersebut urainya, dilakukan guna meminimalisir terjadinya konvoi kelulusan yang tiap tahun dipastikan terjadi yang bermuara meresahkan warga masyarakat lainya khususnya pemakai jalan.
Dilain tempat tingkat kelulusan untuk pelajar MA dan MAN kata Muhamad Wahib, Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Ngawi menyisakan 1 siswi jurusan IPS yang dinyatakan tidak lulus tepatnya dari MAN Tempursari, Kecamatan Mantingan.
“Menengenai faktor yang tidak meluluskan satu siswi itu terganjal nilai standarisasi UN dimana nilai minimalnya rata-rata harus mencapai 5,5 sedangkan yang tidak lulus tersebut hanya mencapai 5,4 sehingga sangat tipis selisihnya,” terang Muhamad Wahib saat melakukan sidak ke MAN I Paron.
Sementara pada hari sebelum kelulusan diumumkan pihak DPRD Kabupaten Ngawi melakukan dengar pendapat dengan pihak Diknas. Seperti yang dijelaskan Slamet Riyanto,S.sos ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi.
“Kami berharap masing-masing sekolah mengkondisikan pengumuman kelulusan UN agar siswa tidak arak-arakan, konvoi, corat-coret seragam,” pungkasnya. (pr)
NGAWI™ Selondo, salah satu tempat wisata yang masuk Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo. Kedepa, Selondo Village yang menempati areal seluas 3 hektar ini akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang, tempat pertemuan, restoran dan beberapa kios yang menjajakan hasil khas masyarakat sekitar termasuk hasil agrobisnis berupa sayur mayur.
Seperti yang diungkapkan Hari Pramono salah satu tokoh masyarakat Desa Ngrayudan, “Untuk sekarang proses pengerjaanya baru rampung sebagian saja seperti kolam renang itu, dan nantinya akan terus kita pacu guna meningkatkan pendapatan warga sekitar demikian juga daerah,” kata Hari Pramono, Kamis (23/5).
Terangnya, untuk membangun areal Selondo Village memang tidak semudah membalikan tangan tetapi perlu adanya suport dan kepercayaan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah sendiri.
Hari Pramono yang juga kepala desa setempat ini lebih lanjut membeberkan, untuk mewujudkan mimpi akan hadirnya Selondo Village diperlukan modal yang tidak kecil.
Untuk saat ini dirinya sudah menggelontorkan dana tidak kurang Rp 300 juta dari kocek pribadi untuk membuat kolam renang dan saranan lainya.
“Untuk memberikan karya nyata memang dibutuhkan keberanian menanam investasi disitu (Selondo Village-red), pada dasarnya modal kita tersebut sebagai bentuk stimulan bagi pemerintah daerah dan investor,” terangnya lagi.
Saat sekarang kata Hari Pramono sudah melakukan pembicaraan dengan salah satu investor asal Surabaya yang dimediatori oleh Pemkab Ngawi.
Untuk sementara kondisi infrastruktur khususnya jalan yang menghubungkan Selondo Village dengan daerah disekitarnya sangat memprihatinkan. Terutama pada pintu masuk menuju lokasi ada sekitar 150 meter kondisi jalanya masih berupa bebatuan.
Dengan demikian sangat dikhawatirkan dalam penataan ruang wisata yang bakal menjadi ikon Kabupaten Ngawi ini sedikit banyak mengurangi minat bagi pihak ketiga didalam menanam investasi.
“Kalau toh Selondo akan dijadikan pilot project seharusnya Pemkab Ngawi segera memberikan regulasi jelas dalam hal ini dana stimulan jadi jangan setengah hati,” kata Mudzakir, warga Ngawi Kota.(pr)
NGAWI™ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil ) Kabupaten Ngawi terbukti enggan lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembuatan Akta kelahiran. Tak urung aktivis Bhirawa Ngawi, Gembong Pranowo angkat bicara terkait adanya pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 2012.
“Kita sangat bersyukur atas pencabutan SEMA yang sangat membebani masyarakat secara administrasi dalam mengurus Akta, tetapi hingga kini pasca pencabutan aturan itu pihak Disdukcapil Kabupaten Ngawi kayaknya masih setengah hati melakukan sosialisasi ke masyarakat,” terang Gembong Pranowo, Rabu (22/5).
Dengan minimnya informasi sudah tidak diberlakukan lagi SEMA, papar Gembong Pranowo yang juga seorang advokad ini menjelaskan bisa saja masyarakat dipermainkan oleh oknum tertentu didalam proses pengurusan Akta bagi anaknya.
“Maka Disdukcapil segera mengambil langkah sosialisasi ke masyarakat secara tepat waktu, artinya jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan pasca pencabutan aturan ini,” tegasnya.
Disisi lain, Gembong menilai dari awal pencabutan SEMA No. 06 Tahun 2012 implementasi dari UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sudah wajar.
Menurutnya karena aturan yang mengikat didalamnya sangat tidak relevan dan sangat bertentangan dengan hak dan kewajiban penduduk salah satunya adalah dokumen kependudukan mendasar pasal 2 dari UU No. 23 Tahun 2006.
Imbuhnya, didalam penerapan aturan sesuai mekanisme Akta selalu saja muncul administrasi yang dikenakan kepada pemohon dengan besaran nilai cukup variatif.
Dia mencontohkan, ada salah satu pemohon yang dikenai biaya diministrasi kepengurusan Akta sebesar Rp 40 ribu.
Sementara, Yansen Tadjang menyebutkan untuk pengurusan Akta bagi anak yang baru lahir terhitung sampai 60 hari tidak dikenakan biaya atau gratis.
Sedangkan anak yang lahir diatas 60 hari tanpa batas yang ditentukan akan dikenakan biaya administrasi pengurusan Akta senilai Rp 30 ribu yang akan rampung dalam pelayanan prima maksimal satu minggu kemudian
.
Yansen mengakui, sejak dicabutnya SEMA jumlah pemohon Akta dalam sehari pelayanan naik 200 persen yang sebelumnya hanya berkisar 50 pemohon menjadi lebih dari 200 pemohon.
Bahkan masih menurutnya, pihaknya masih mencatat jumlah yang terselesaikan proses pengurusan Akta dari awal tahun hingga akhir Mei 2013 mencapai 1.850 pemohon yang tersebar dari 19 kecamatan.(pr).
NGAWI™ Masuk tahun ke dua, pembebasan tanah yang terkena pembangunan jalan tol Solo- Kertosono belum rampung sepenuhnya. Terbukti, hari ini masih ada penyelesaian pembayaran bagi 30 orang warga Desa Jenggrik, Kec. Kedunggalar Ngawi yang disaksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) setempat, (21/5).
Seperti yang terjadi pada pelaksanaan pembayaran ganti rugi bagi Menurut Sukatdiono Sekretaris Desa Jenggrik menjelaskan, dari 220 bidang yang terdiri dari areal sawah dan darat untuk saat ini menyisakan 26 bidang yang belum terbayarkan.
Kilasnya, dari 30 bidang tanah tersebut kurang lebihnya senilai Rp 401 juta yang dibayarkan melalui Bank Mandiri.
Alotnya proses ganti rugi tersebut kata Sukatdiono terjadi karena belum adanya kesepakatan harga antara warga pemilik tanah dan pemerintah. Dari 26 bidang diatas kepemilikan 26 orang ini para warga umumnya meminta ganti rugi sesuai dengan harga pasaran tanah saat ini.
Sesuai permintaan harganya antara lain yaitu Rp 300 ribu per meter pada lahan sawah, Rp 600 ribu per meter untuk lahan darat pada bidang kelas I dan Rp 575 ribu per meter pada lahan kelas II. “Dengan kisaran harga yang dimaksud hingga sekarang pihak pemerintah belum melakukan penawaran apapun,” ujar Sukatdiono.
Sementara Aswin Nur’aini salah satu pejabat P2T Kabupaten Ngawi menjelaskan, proses pembayaran ganti rugi jalan tol paling lama sekitar pertengahan tahun ini.
Bebernya, bilamana sampai jatuh tempo belum ada kesepakatan harga antara warga dengan pemerintah terpaksa melalui konsiliasi pengadilan.
“Artinya sampai waktu yang ditentukan belum juga kelar maka uang ganti rugi dari pemerintah akan dititipkan di pengadilan,” jelas Aswin Nur’aini.
Hingga memasuki akhir Mei ini tambah Aswin, lahan yang terkena pembebasan jalan tol tersebut terdiri 93 persen areal sawah dan darat dan sisanya 7 persen lahan milik Perhutani yang notabene kawasan hutan.
Kemudian pembebasan lahan jalan tol yang belum terselesaikan sama sekali ada 40 bidang tanah yang semuanya milik warga Desa Baderan, Kecamatan Geneng.(pr)
NGAWI™ Awalnya hendak jenguk anaknya di Blora karena sakit. Sayang, ketika ditengah perjalanan motor Supra Fit nopol AE 5904 JG, yang dikendarai Suparmin (48), bersama istrinya Panikem (45), terserempet Dump Truck tepat masuk wilayah Dusun Ploso Kandangan-Ngawi. Panikem meninggal saat perjalanan menuju Rumah sakit,(17/5).
Kejadian bermula saat bersamaan muncul truk dump dengan kecepatan tinggi yang melintas dari arah berlawanan.
Truk dump yang diketahui bernomor AE 8428 UE yang dikemudikan Sarmin (47) warga Desa Wungu, Kecamatan Wungu-Madiun tidak bisa menghindar ketika Suparmin menghindar ke kiri.
“Karena jarak sudah dekat maka tabrakan tidak terhindarkan,” kata Sujiwo, salah satu warga sekitar.
Dari kejadian ini Suparmin hanya mengalami patah jari kaki sedangkan Panikem mengalami luka parah pada kepalanya sehingga meninggal dalam perjalanan saat menuju ke sarana kesehatan terdekat.
Kasubag Humas polres Ngawi AKP Lilik Sulastri saat dikonfirmasi media membenarkan kejadian tersebut dan saat ini saksi dan pelaku yang terlibat masih di minta keterangan guna kelengkapan berita acara.
Jelasnya lagi mengharapkan bagi pengguna jalan secara umum jangan sampai kebut kebutan meski kondisi jalan lengang.
“Pokonya harus ekstra hati-hati kalau lewat jalan yang kondisinya menikung dan lainya apalagi dimusim hujan saat ini,” ujar AKP Lilik Sulastri.(pr)
NGAWI™ Siswa Taman-Kanak-kanak Aisyah di Kota Ngawi diajak berkeliling bersama dengan anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Ngawi dalam acara pengenalan taat rambu lalu lintas dan safety ridding. Hal ini dimaksutkan guna Pengenalan rambu-rambu Lalin dan Ikrar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas sejak usia dini,(17/5).
Para siswa dan siswi selain diajak berkeliling bersama dengan anggota Satlantas Polres Ngawi dengan menggunakan kendaraan foredeer roda dua dan empat mengelilingi ruas jalan kota Ngawi, sekaligus mengenalkan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.
Anggota Satlantas yang terdiri dari Polwan dan Polki terlihat akrab dengan anak-anak, baik saat berkendara dan tebak-menebak rambu lalu lintas.
Gunarni salah satu guru TK Aisiyah kepada media menjelaskan kegiatan yang diadakan oleh satlantas polres Ngawi ini cukup mengena kepada anak-anak karena selain daya ingat mereka yang masih kuat ditambah pula dengan pemberikan pengetahuan sejak dini akan menanamkan budi pekerti yang baik di jalan raya nantinya.
"Paling tidak, anak-anak tidak merasa takut dengan pak polisi, dan kegitan ini cukup positif sehingga terus dilaksanakan,” ungkap Gunarni kepada media. Ia juga berharap, dengan kegiatan bersama polisi ini, anak-anak bisa mengenal tentang rambu-rambu lalulintas sejak dini demi keselamatan anak-anak itu sendiri."Anak-anak juga mendapat pengetahuan tentang rambu-rambu lalulintas dari polisi, ini sangat bermanfaat."tuturnya.
Sementara itu, Perwira Satlantas Polres Ngawi AKP Gatot Bowo S mengatakan, kegiatan ini untuk menanamkan pemahaman dan pengetahuan tentang lalulintas dan etika berkendara yang baik dan benar kepada anak-anak Taman Kanak-Kanak dengan konsep belajar sambil bermain.
Edukasi Safety Riding For Kindergarten ini di selenggarakan dengan mengundang murid-murid dari TK Asiyah dan tegasnya kegiatan ini tidak berhenti di sini saja akan terus berlanjut ke TK-TK yang ada di kabupaten Ngawi. Edukasi dilakukan dengan teknis belajar sambil bermain, anak-anak dikenalkan peraturan berserta rambu-rambu lalulintasnya.
Kegiatan ini juga melibatkan Polisi Sahabat Anak Polres Ngawi."Pengenalan lalulintas kepada siswa TK sudah rutin kita lakukan, baik dengan kunjungan anggota ke sekolah atau sebaliknya.
Lebih sering kita yang mendatangi sekolah secara bergantian," katanya.
menurut Kasat Lantas Polres Ngawi, puluhan anak-anak yang mengikuti kegiatan begitu antusias dan gembira mengikuti kegiatan tersebut, tidak kalah juga orang tua mereka yang tengah menunggu juga antusias memberikan semangat kepada anak-anaknya.
"Anak-anak sangat antusias dan mereka bisa saling kenal dengan lainnya. Kita ajak bernyanyi, senam dan bermain."tandas AKP Gatot Bowo S.(pr)
NGAWI™ Pekan ini pastinya beberapa Desa dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi gelar pilkades. Seiring pesta demokrasi ini, menyeruak kabar bahwa untuk berangkat menjadi jago Kepala Desa ternyata habiskan dana tak sedikit. Konon, bila ingin terpilih, calon Kades harus sebar anggpo hingga ratusan juta Rupiah lebih.
“Meskipun dapat subsidi dari pemkab dalam pilkades itu sendiri namun kenyataanya money politik pada rakyat belum bisa dilepaskan atau siapa yang punya duit pasti memenagkan pilkades,” ujar Hermansyah, warga Kecamatan Ngawi Kota ,(18/5).
Dengan adanya money politik lanjutnya, akan menyumbat kran demokrasi sehingga secara langsung akan berdampak negatif terhadap roda pemerintahan. “Meski money politik tidak dapat dibuktikan secara langsung namun sebetulnya hal itu ada dan terjadi sehingga rakyat aspirasinya terbeli,” paparnya lagi.
Hermansyah menilai, kalau peranan uang menjadi barometer maka tidak pelak akan melahirkan pemimpin yang bobrok.
“Sekarang ini kalau kita mau jujur sedikit saja hasil dari pemungutan suara apapun dengan hanya berkacamata pada uang kayak apa hasilnya nanti karena jelas untuk SDM nya masih diragukan dan tidak ada fit and propertest pada tingkatan bawah seperti kepala desa ini,” tegas Hermasyah.
Dapat diinformasikan, rentetan pilkades yang didominasi incumbent juga terjadi pada Sabtu, (18/5), ada 2 kecamatan yang melakukan pesta demokrasi guna menentukan calon kadesnya yakni Kecamatan Pitu ada 2 desa meliputi Cantel dan Papungan sedangkan Kecamatan Sine ada 8 desa secara serentak melakukan pilkades.
Sementara dari BPM dan Pemdes Kabupaten Ngawi melalui Kabul Catur Winarno sebagai kasi pemerintahan desa mengatakan pilkades pada 2013 akan terjadi pada 178 desa.
Tegasnya pilkades terbagi atas 17 desa pada Mei, 124 desa pada Juni dan 3 desa akan terjadi pada Juli sedangkan sisanya 37 desa akan menyusul pada bulan berikutnya di tahun 2013.
“Yang sisanya itu jadwalnya akan menyusul disesuaikan kesiapan masing-masing desa,” ungkapnya.(pr)
NGAWI™ Terkait Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 tentang himbauan untuk tidak melakukan foto copy e-KTP lebih dari satu kali, Suprapto salah satu anggota Komisi I DPRD Ngawi mengaku pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan ataupun tembusan dari pejabat berwenang.
“Sampai sekarang ini kami belum menerima keluhan dari masyarakat soal larangan foto copy ulang e-KTP itu, demikian juga belum menerima surat edaran dari Mendagri lewat Disdukcapil sini,” terang Suprapto.
Dilain sisi Suprapto menjelaskan meski dengan adanya kritikan dari pihak-pihak tertentu dengan mengatakan bahwa program e-KTP carut marut akan tetapi disisi lain manfaatnya luar biasa.
“Misalkan sebelum ada e-KTP penduduk Kabupaten Ngawi sesuai data yang mempunyai hak pilih ada 944 ribu orang tetapi setelah diluncurkan program ini pemutakhiran data dari pihak berwenang menjadi valid nyatanya sekarang menyusut menjadi 767 ribu orang,” kata Suprapto.
Sementara Mukhson Hariyadi pengamat sosial dari Ngawi menjelaskan dengan munculnya Surat Edaran (SE) Kemendagri terkait dengan pemanfaatan e-KTP dengan segala resikonya terlebih diharuskan menggunakan card reader merupakan bentuk kegagalan pemerintah pusat.
“Ketidakjelasan proses e-KTP termasuk fasilitas IT didalamnya saya kira pemerintah telah gagal dalam program ini,” tegas Mukhson Hariyadi.
Ruwetnya e-KTP tambah Mukhson, juga terjadi disaat pengambilan dan pemutakhiran data, jadwal penyelesaian e-KTP serta lambannya pencetakan e-KTP, apalagi ketika pemegang e-KTP kalau mau pindah domisili dan sebagainya.
Jelasnya lagi, terjadinya kesimpangsiuran tentang e-KTP yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini sebenarnya dipicu dengan kurang teliti dan komprehensifnya Kemendagri menjelaskan ke publik pasca beredarnya himbauan dari Kemendagri.
Padahal kata Muhkson, SE Kemendagri ini kemungkinan besar bukan ditujukan kepada publik tetapi kepada instansi pemerintah seperti kantor imigrasi, perbankan, dan kantor pelayanan masyarakat lainya supaya segera mengadakan atau membeli card reader untuk membaca data masyarakat bukan mengkopi e-KTP.(pr)
NGAWI™ Sudah semestinya warga merasa jengkel. Ruas jalan Jogorogo - Ngrambe yang baru setahun digelontorkan dana guna perbaikan kini keadaannya tak jauh beda dengan beberapa tahun lalu yang kondisinya rusak parah. Buntutnya, wargapun menanam pohon pisang tebat dibadan jalan sebagai bentuk protes.
Namun sesuai kenyataanya pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU BMCK hanya berpangku tangan atau pura-pura tutup mata. “Karena jengkel kami tanami pohon pisang agar tidak mengakibatkan kecelakaan daripada menunggu pemerintah tidak kunjung tiba,” ungkap Suitrisno.
Padahal sesuai data sebelumnya dari Dinas PU BMCK melalui Kabid perawatan jalan dan jembatan, Sudarno, yang pernah dirilis pada bulan Februari 2013 lalu bahwa jalur Jogorogo – Ngrambe menjadi skala prioritas utama disesuaikan dari sisi perekonomianya.
Dijelaskan, sesuai data tercatat kondisi jalan yang tersebar di 19 kecamatan masuk wilayah Ngawi untuk kategori layak 200 km, kategori sedang 137 km, kategori rusak 135 km dan rusak berat 111 km.
Dengan dasar ini total jalan yang mengalami kondisi rusak berat tercatat 19,02 persen dari 597 km dari panjang jalan secara keseluruhan di Ngawi.
Selain itu Sudarno membeberkan kalau pihaknya mengalami kesulitan anggaran selama ini padahal yang pernah diajukan melalui Bantuan Keuangan (BK) dari Pemprop Jawa Timur sebesar Rp 15 miliar akan tetapi sesuai realitanya hanya cair Rp 2 miliar.
Sedangkan atas aksi di wilayah Kecamatan Ngrambe tersebut, Sudarno menandaskan pihaknya sudah melakukan inventarisir atas kondisi jalan secara umum pasca perbaikan yang telah dikerjakan oleh rekanan.
Dan ditegaskan, kalau toh ada pihak rekanan yang nakal didalam mengerjakan perbaikan jalan maka selaku Dinas PU BMCK maka akan meminta kepada yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan ulang.(pr)
NGAWI™ Belumlah lengkap bila tak singgah dulu di Alun-alun Merdeka Ngawi walau hanya sekedar melepas penat setelah seharian beraktifitas. Bagaimana tidak. Selain keberadaan rest-area yang kian tertata, Juga taman bermain anak serta kuliner, yang tak kalah menariknya kini bisa bebas berselancar di dunia maya berkat adanya jaringan Free WiFi.
“Kita akan menyuntikan dana yang lebih untuk menunjang perbaikan lapangan merdeka sekaligus dana tersebut kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan empat komponen yang dimaksud,” ujar Mbah Kung saat mengunjungi rest area di Alun-alun Merdeka Ngawi, Selasa kemarin (14/5).
Terlebih untuk memaksimalkan penataan pada jatung kota terutama kawasan Alun-alun Merdeka lanjut Mbah Kung pihaknya sudah membentuk satuan kerja yakni UPT Alun-alun pada 1 Maret lalu.
Sesuai fungsinya UPT tersebut akan bekerja secara all out memberi pelayanan terhadap para pengunjung.
Sementara ungkap Peggy Yudho kepala UPT Alun-alun Merdeka, sebagai kantor baru akan selalu memberikan pelayanan yang prima dan respresentatif.
“Jangan disalah artikan bahwa kami yang membawahi kawasan alun-alun ini akan menertibkan siapa pun juga termasuk para PKL yang sekiranya melakukan aktivitas diluar tujuan dari penataan alun-alun ini,” jelasnya.
Pada dasarnya beber Peggy, penambahan fasilitas yang sekiranya menarik perhatian kalangan muda mudi dalam melakukan aktivitas belajar dan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada umumnya.
“Seperti yang terlihat saat ini mereka para pelajar dengan membawa laptop memanfaatkan akses wifi yang free, jadi rest area ini bukan sekedar kongkow saja tetapi juga dimafaatkan untuk kegiatan yang bersinggungan dengan dunia pendidikan,” pungkas Peggy Yudho. (pr)
NGAWI™ Kue manis berlabel Sarpras dengan bandrol dana beraneka-ragam, ternyata membuat berbagai pihak “ngiler”. Sedikitnya 150 desa di 19 kecamatan dengan total dana 20,343 Miliar yang sempat diberi kode rekening 1.20.1.20.07.5.1.7.03.04, tiba-tiba saja membuat pihak DPRD muring-muring dengan para Eksekutif khususnya Bappeda lantaran hal ini.
Sempat memanas-Sempat pula muncul pernyataan sikap damai pihak eksekutif setelah dewan pasang kuda-kuda dengan hak interpelasinya. Sikap melunak inilah sebagai titik temu dalam pertemuan internal antara legislatif dengan Sekda, Bappeda, BPM dan Pemdes serta DPPKA diruang banmus lantai II gedung DPRD Ngawi, Senin kemarin (13/5).
Sesuai penjelasan Dwi Riato Jatmiko ketua DPRD Ngawi, mengenai sarprasdes sudah ada titik temu setelah beberapa waktu sebelumnya sempat bergulir dari kalangan dewan adanya mosi tidak percaya terhadap Bappeda. “Sudah ada kejelasan mengenai sarprasdes jadi tidak ada sesuatu hal yang diperdebatkan,” ujarnya.
Melunaknya sikap eksekutif tersebut tambah Antok (sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko-red) terlihat dua opsi yang langsung disetujui pihak Pemkab Ngawi.
Yakni akan merevisi ulang SK Bupati terkait bantuan sarprasdes dan melakukan sosialisasi ulang kepada 44 desa sebagai penerima bantuan sarprasdes.
Bebernya, dalam revisi dari meknisme sarprasdes hanya berlaku terhadap spesifikasi kegiatan serta titik lokasi tanpa harus merubah nilai anggaran maupun desa penerima.
Sementara ditempat yang sama Siswanto Sekda Ngawi mengatakan setelah kesepakatan dengan DPRD Ngawi pihaknya akan secepat mungkin merealisasikan bantuan sarprasdes ini.
“Tidak ada penundaan terkait fisiknya yang artinya untuk penganggaran murni, selebihnya mengenai sarprasdes sudah tidak ada masalah,” terag Siswanto.
Namun demikian selaku Sekda, Siswanto mengharapkan untuk kegiatan proyek sendiri harus spesifik jangan sampai ada kekeliruan antara anggaran dan peruntukanya.
Kemudian Agus Wiyono anggota Komisi I DPRD Ngawi sekaligus penggagas hak interpelasi mengatakan dirinya menghargai sikap eksekutif yang telah menerima opsi dari opsi dari dewan.
Namun pihaknya mendesak kepada esekutif untuk segera melakukan hasil pertemuan antara tim anggaran dengan legeslatif jangan sampai terjadi kerancuan dilapangan antara bantuan reses dewan dengan bantuan pemerintah.(pr)
NGAWI™ Aksi Pencurian Toko Emas Semar di depan pasar Paron terekam CCTV. Dalam adegan tersebut, pelaku sebanyak dua orang dengan memakai penutup wajah. Sementrara satu orang pelaku masuk terlebih dahulu melalui lubang tembok dengan mengendap-endap disusul pelaku kedua masuk sambil merangkak,(13/5).
Rupanya aksi pembobolan ini tidak berjalan mulus dan si pelaku harus “ngaplo” setelah gagal membongkar brankas tempat penyimpanan perhiasan.
Pelaku diketahui berhasil masuk kedalam toko emas setelah sebelumnya membobol pintu belakang warung kopi milik Ana (40) yang kebetulan lokasinya tepat disamping Toko Emas Semar.
Kemudian pelaku langsung melubangi tembok setebal 20 cm dengan diameter sekitar 50 cm untuk bisa masuk kedalam toko emas.
Namun tidak terkira setelah menemukan brankas berisi perhiasan senilai ratusan juta tersebut, pelaku gagal untuk membongkarnya meski sempat merusak brankas dengan gergaji besi.
Peristiwa pencurian sendiri diketahui oleh Ana sekitar pukul 06.30 WIB yang pagi itu hendak membuka warung kopinya.
“Seperti biasanya saya langsung masuk kedalam warung aka tetapi langsung kaget ketika melihat barang-barang yang ada didalam posisinya acak-acakan, terlebih ada lubang ditembok toko emas itu,” terang Ana.
Seketika Ana memberitahukan kepada warga sekitar untuk melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian, tidak berselang lama tim identifikasi dari Polres Ngawi mendatangi untuk olah TKP. Dari data sementara pencuri hanya menggasak uang receh senilai Rp 240 ribu milik Ana yang ditaruh didalam laci meja warung.
Kemudian sesuai keterangan Kapolsek Paron AKP Sukisman saat dilokasi kejadian pelaku tidak berhasil mendapatkan hasil jarahan berupa perhiasan yang ada didalam Toko Emas Semar meski sempat merusak brankas.
“Dari aksi pencurian di toko emas untuk perhiasanya tidak ada yag hilang dan hanya uang Rp 240 ribu sedangkan pelaku pencurian diduga sementara dilakukan lebih dari satu orang dengan cara membobol tembok samping,” terang AKP Sukisman.(pr)
NGAWI™ Kemuncul grup band papan atas Slank, mampu mengobati rindu para Slankers Ngawi ketika manggung di lapangan Desa Tambakromo, Kecamatan geneng – Ngawi pada Minggu malam (12/5). Rangkaian Tour live concert ini dalam rangkaian 30th Slank Anniversary setelah sebelumnya mengawali perdananya di Kota Banyuwangi Jawa Timur.
Dalam pantauan media dilokasi hampir ribuan Slankers dari berbagai kota seperti Bojonegoro, Semarang, Solo dan Madiun ikut berjubel menyaksikan aksi vokalnya Kaka dan kawan-kawan ini. Tembang perdana Bang Bang Tut diteruskan Gara-Gara Kamu langsung terlantun dari Bimbim si penggebuk drumer mengawali live concert malam itu.
Menyusul teriakan histeris para Slankers langsung pecah ketika Kaka mulai nongol di atas panggung bersama personel lainya seperti Ridho, Abdee dan Ivan.
Kemudian dalam konser malam tersebut setidaknya ada 11 tembang hitsnya Slank terlantun mulai Orkes, Tong Kosong, Balikin hingga Virus dan ditutup Kamu Harus Pulang. Tour live concert Slank dalam 6 kota selain Ngawi dan Banyuwangi juga akan singgah di Blitar, Malang, Banjarmasin dan Manado.
Dan dalam aksi panggung Slank yang pernah menyandang gelar bintang musik bayaran termahal di era 2008 – 2009 atau biasa dikenal Indonesia's Highest-Paid Music Star di lapangan Desa Tambakromo ini setidaknya dalam kondusifitas aman meski sebelumnya ada beberapa pihak mempridiksi bakal terjadi kerusuhan.
Pengamanan Slank yang terbilang super ketat tersebut menurut Kapolres Ngawi AKBP Eddy Junaedi memang menjadi atensi tersendiri sebelum konser digelar. Terangnya, jajaran Polres Ngawi telah menerjunkan 5 SSK ditambah puluhan personel TNI dan 100 orang pengaman dari warga sekitar.
“Kita melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita berharap dengan pengamanan yang maksimal ini akan berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan,” tegas AKBP Eddy Junaedi yang terjun langsung memimpin pengamanan konser Slank.
Dilain sisi juga terlihat Bidadari Pengaman (BP) sebutan untuk tim pengamanan Slank yang akan mengawal hingga tuntas manggung. Tim BP ini terbagi atas dua ring, untuk ring pertama ditempatkan dipintu masuk dan ring kedua untuk menyeterilkan Slanker dengan sistem body checker agar mereka bebas dari senjata tajam, botol dan minuman keras serta lainya yang sekiranya akan mengganggu jalanya konser sendiri. (pr)
NGAWI™ Setelah sempat mangkir dari panggilan Komisi I DPRD Ngawi, akhirnya Djono kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi mau penuhi panggilan guna hearing dengan para wakil rakyat, terkait tercecernya 4 tenaga honorer dalam K-1, K-2 serta resdistribusi guru yang tercium aroma sogok-menyogok.
Dalam hearing yang berjalan cukup alot dengan memakan waktu tidak kurang 4 jam ini, Djono dihujani beberapa pertanyaan spesifik oleh anggota Komisi I menyangkut dasar aturan yang merontokan impian 4 tenaga honorer K-1 untuk menjadi sebagai PNS dilingkungan Pemkab Ngawi.
“Sesuai pengakuan Djono bahwa keempat tenaga honorer K-1 ini tidak mampu memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang diajukan ke BKN,” terang Maryoto Sp.
Namun demikian selaku wakil rakyat Maryoto Sp menegaskan kepada BKD harus memberikan informasi secara transparan kepada 4 tenaga honorer K-1 agar tahu nasibnya.
“Pihak BKD seharusnya pro aktif menangani keempat tenaga honorer K-1 ini yakni kalau toh tidak bisa mengupayakan bagaimana sikap BKD dan sebaliknya, yang terpenting penjelasan kepada mereka terus bukanya pasif seperti selama ini,” beber Maryoto Sp.
Sementara ditempat yang sama Agung Fitriawan anggota Komisi I juga merasa prihatin atas sikap BKD terkait teknis pengumuman tenaga honorer K-2. Selaku legislator dari Partai Hanura pihaknya menilai kurang pas kalau hanya diumumkan hanya melalui website BKD.
Dengan demikian akan berdampak pada publik dimana mereka tidak akan mampu menilai mana yang layak dan tidak dalam proses pengumuman tenaga honorer K-2.
Kemudian mengenai program resdistribusi guru, Komisi I menilai selama ini belum adanya regulasi jelas menyangkut pemindahan tenaga didik ini.
Dimana komisi 1 juga menanyakan tentang sertifikasi 146 tenaga guru yang di pindahkan dari mengajar SMP maupun SMA beralih ke SD, karena mayoritas mereka PNS bersertifikasi bila tidak memenuhi jam mengajar yang telah ditentukan.
Maka dampaknya apabila tidak mampu memenuhi jam mengajar sebagaimana aturan yang mengikat sesuai mekanisme guru bersertifikasi mereka tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi.
Mendasar hal tersebut pihak BKD yang mempunyai wewenang dalam pemindahan guru-guru yang terdapat diwilayah Kabupaten Ngawi harus segera memberikan solusi terbaiknya. (pr)
NGAWI™ Eksekusi lahan seluas 10 hektar yang diklaim milik Perhutani di Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar nyaris ricuh dengan puluhan warga sekitar, (7/5). Beruntung petugas gabungan dari Polres Ngawi, Kodim 0805 ditambah Polmob Perhutani sempat diterjunkan ke lokasi guna mengantisipasi kejadian tersebut.
Antisipasi aksi massal yang dilakukan puluhan warga ini berhasil diredam setelah adanya mediasi dari pihak petugas keamanan serta Muspika Kecamatan Karanganyar yang mempertemukan antara warga dengan pihak Perhutani.
Sengketa lahan ini tepatnya terjadi pada petak 159,160 dan 167 di KRPH Pandean dimana sekarang ini lahan tersebut oleh warga ditanami tebu secara turun temurun.
Awalnya pihak Perhutani ngotot akan mengeksekusi atas dasar kepemilikanya tanpa negosiasi terlebih dahulu. Kontan saja kesewenangan Perhutani memancing emosi warga apalagi tanaman tebu hampir memasuki masa panen.
Dengan alasan itu puluhan warga menghendaki adanya ganti rugi dari Perhutani sebagai pengganti tanaman tebu yang menjadi harapan untuk menghidupi keluarganya. Jalanya mediasi antara warga dengan Perhutani akhirnya mencapai kesepakatan yakni warga akan menerima ganti rugi dari Perhutani sebesar Rp 26 juta sebagai ongkos operasional panen tebu.
“Kesepakatan ganti rugi ini karena merasa warga yang sudah memanfaatkan lahan milik Perhutani agar bisa legowo di kembalikan lagi kepada pihak Perhutani,” ungkap kapolres Ngawi AKBP Edy Junnedy melalui Kapolsek Mantingan.
Sementara warga pinggir hutan yang di wakili oleh Hadi Supomo selaku ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) kepada media, pihaknya menyanyangkan dengan kejadian esekusi lahan tersebut.
Ungkapnya, lahan 10 hektar itu sudah lama dimanfaatkan masyarakat pinggir hutan tersebut secara turun temurun untuk menambah pendapatan ekonomi.
Dengan adanya proses mediasi pihaknya berterima kasih atas peran petugas keamanan yang membantu mediasi tersebut. “ Untung saja ada mediasi, bila tidak saya tidak menjamin apa yang dilakukan masyarakat pinggir hutan usai esekusi tersebut,” ungkapnya. (pr)
NGAWI™ Diungkap Ketua KPUD Ngawi Surat Ashari SH, bahwa hampir 85% dari 437 bakal calon legeslatif asal Ngawi dinyatakan tidak lolos tes verifikasi atau hanya menyisakan 66 orang saja yang lolos dalam uji test pertama sebelum di serahkan ke Pemprov Jawa Timur. Sementara yang mendominasi adalah ketimpangan antara nama KTP dengan ijasah yang tak sama.
Namun jelasnya, yang paling banyak diantaranya ada dua hal yakni legalisir ijasah pendidikan tidak sesuai dengan pejabat atau lembaga yang mengesahkan.
Surat Ashari memberikan contoh caleg asal Surabaya berdomisili di Ngawi meminta pengesahan di lembaga pendidikan di Ngawi bukannya ke tempat lembaga pendidikan semula.
Dan faktor kedua nama antara KTP dengan ijasah dan surat-surat penting lainnya tidak sama. “ Banyak hal yang membuat bacaleg gagal tapi yang mendominasi nama KTP dengan ijasah tidak sama dan lembaga pendidikan dalam legelasir ijasah mereka,” ungkap ketua KPUD Ngawi ini.
Mendasar hal tersebut pihak panitia penyelenggara KPUD Ngawi memberikan waktu hingga 22 Mei mendatang untuk melengkapi dan memperbarui sesuai peraturan yang berlaku.
Namun bila bacaleg tersebut tidak mengindahkan hasil test verifikasi adminitrasi KPUD yang telah disampaikan kepada penghubung parpol yang diundang dalam rapat pleno maka pihaknya tidak bertanggung jawab bila di coret dalam daftar pemilih sementara.
” Kewajiban sudah kita sampaikan kepada partai politik dari perwakilan mereka, bila tidak diindahkan pihaknya tidak mau disalahkan,” tegas Surat demikian panggilan akrabnya.
Saat ditanya perihal parpol yang mendominasi ketidak lolosan calegnya dalam test verifikasi adminitrasi ketua KPUD Ngawi enggan membeberkan karena hal itu privasi setiap individu terlebih partai politik. (pr)
NGAWI™ Kurang gregetnya tangani pilkades untuk 178 dari 19 kecamatan yang sedianya dilaksanakan serentak makin terbukti saja. Hal ini mendasar dari keterangan Kabul Tunggul Winarno, Kabid BPM dan Pemdes Kabupaten Ngawi saat dihubungi via telepon, bahwa pihaknya belum bisa berikan data kongkrit tanggal pilkades tersebut.
Padahal pihak Bupati Ngawi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tanggal 2 April 2013 Nomor 140/03.85/404.205/2013 tentang pemerintahan desa mengenai proses pilkades harus dilaksanakan mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2005 yang diperjelas lagi dengan Perda Nomor 09 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 05 Tahun 2007 tentang desa sehingga pilkades di wilayah Ngawi tetap berjalan sesuai meknismenya tanpa ada revisi.
Tumpulnya kinerja BPM dan Pemdes Ngawi ini juga terlihat dari berapa jumlah personel keamanan dari Polres Ngawi maupun TNI yang akan diterjunkan hingga kini sama sekali belum ada kejelasan.
“Kita belum bisa mengetahui kapan tanggal pilkades maupun jumlah keamanan yang akan dikerahkan,” terang Kabul Tunggul Winarno.
Lain halnya dengan desa sendiri justru sudah ada penetapan hari “H” pilkades seperti di Desa Teguhan, Kecamatan Paron.
Sesuai keterangan Budi Santoso sekretaris desa setempat, pemungutan suara untuk menentukan kepala desa akan dilakukan pada 19 Juni 2013 bersama 10 desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Paron.
“Kalau desa sini sudah ada kepastianya dalam pilkades nanti dan satu hari itu bakal bersamaan dengan sepuluh desa lainya,” ungkap Budi Santoso.
Bebernya, saat sekarang sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa yang terbagi atas tiga tahap. Yakni tahap pertama penjaringan calon kepala desa dari 2 sampai 17 Mei, tahap kedua antara 18 sampai 24 Mei dan terakhir tahap ketiga 25 sampai 31 Mei 2013.
Sementara biaya pendaftaran yang akan dikenakan terhadap masing-masing bakal calon kepala desa sebesar Rp 500 ribu. Selanjutnya tahapan verifikasi administrasi bakal calon kepala desa terjadi antara tanggal 1 sampai 8 Juni dan satu hari kemudian masuk agenda penetapan, pengumuman dan undian calon kepala desa. (pr)
NGAWI™ Keseriusan penataan sistem birokrasi tingkat daerah tidak bisa lepas dari perencanaan matang apalagi seperti yang digagas Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono dalam beberapa tahun terakhir menuju Ngawi spetakuler 2014 merupakan wujud pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan.
Untuk menuju suksesnya multi program tersebut perlu evaluasi program kerja yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini seperti dalam rapat koordinasi bidang ekonomi dan pertanian di balai pertemuan RM Notosuman Jalan Raya Ngawi-Solo, Selasa (7/5).
Pada kesempatan yang sama, setidaknya ada 8 SKPD yang langsung melakukan pemaparan capaian program yang dilakukan dalam tahun terakhir ini.
“Untuk menuju Ngawi Spetakuler harus ada keterpaduan semua perangkat kerja sebagai stakheholder jangan sampai ada satupun celah yang akan melemahkan program yang digagas selama ini,” ujar Ony Anwar Wakil Bupati Ngawi saat membuka kegiatan tersebut.
Pada kesempatan yang sama Yusuf Rosyadi kepala Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Ngawi dalam pemaparanya dalam tahun ini ada program unggulan diwilayah kerjanya. Dikatakanya, untuk pengurusan SIUP, NPWP, SIUJK dan TDP akan dilakukan secara online serta free dari pembiayaan administrasi.
“Langkah ini kita tempuh untuk merangsang pertumbuhan investasi khususnya karena mendasar anggaran daerah saat jelas terbatas, dan kita optimis selaku satker Ngawi spetakuler akan tercapai sesuai waktunya,” ungkap Yusuf Rosyadi.
Dengan demikian segala instrumen kerangka kerja sudah dipersiapkan secara matang tanpa meninggalkan satu wujud masyarakat yang madani atau civil society.
Terkait bebasnya biaya administrasi perijinan, papar Yusuf Rosyadi tidak akan berpengaruh pada peningkatan pajak restribusi daerah. Pada prinsipnya, sesuai UU No 28 Th 2009 tentang pajak daerah peruntukanya hanya pajak restribusi untuk IMB, HO, Trayek dan Aset.
Sementara guna mempersiapkan perdagangan bebas sesuai kesepakatan Asean Free Trade Area (AFTA) menurut Yusuf, untuk diwilayah Ngawi harus ada kejelasan regulasi sebagai implementasi sistem perekonomian yang menitik beratkan pengembangan pasar.
“Mau tidak mau selain menuju Ngawi spetakuler kita siapkan sesuai komitmen AFTA sehingga kita siap atas produk impor ke pasar nasional,” bebernya.
Dalam mewujudkan dua kebijakan penataan sistem ekonomi ini maka dalam memberikan pelayanan perijinan harus ada kelonggaran pada pos tertentu. Hematnya, perdagangan seperti waralaba akan menjadi sentra pengembangan bisnis berwawasan kedepan.
“Kalau bisa dalam perdagangan bebas semua elemen masyarakat daerah tetap menjadi prioritas utama dan perlu peka terhadap celah bisnis untuk kedepanya,” tutur Yusuf Rosyadi.
Namun demikian sesuai penegasanya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya regulasi yang memihak pada rakyat. Regulasi yang mengatur ekspor impor diperlukan agar kran impor dapat dikendalikan sehingga industri kecil dapat terlindungi.
Diakuinya, regulasi yang ada selama ini cenderung lemah pengawasannya terhadap produk yang masuk ke dalam pasar dalam negeri. (pr)
NGAWI™ Kelompok Bina Keluarga Lansia Melati Kelurahan Karang Tengah Ngawi dipastikan mewakili bumi Orek-Orek dalam menyabet gelar juara BKL (Bina Keluarga Lansia) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang akan bersaing dengan kelompok BKL di dua kabupaten dan kota Se-Jatim.
Bertempat di Sekretrariat BKL Melati Jl. Trunojoyo Gg. Wijaya Kusuma, tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang diketuai Nunuk Lestari didampingi Wakil Bupati Ngawi dan Ketua TP PKK Ngawi, Antiek Budi Sulistyono melakukan penilaian BKL Melati.
Kedatangan tim penilai disambut meriah para lansia dan warga sekitar dengan pengalungan bunga pada Ketua Tim Penilai dan Wakil Bupati Ony Anwar. BKL Melati Karang Tengah Ngawi akan bersaing dengan BKL di dua kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk memperebutkan juara.
Wakil Bupati Ngawi dalam sambutannya adanya BKL ditujukan untuk peningkatan pengetahuan dan kegiatan lansia yang aktif produktif dan dapat hidup yang layak. Di Ngawi ada 11,8% lansia dari jumlah penduduk yakni sekitar 106 ribu.
Kegiatan BKL Melati cukup produktif dan inovatif, banyak produk yang dihasil oleh para lansia yang tergabung pada BKL ini.
“Saya harapkan lansia dapat mengisi waktu dengan kegiatan produktif,” terang Wabup Ony Anwar. Diharapkanya, mengharapkan kerjasama PKK, Aisyiah, dan berbagai pihak ikut mensukseskan program pembangunan dan pengendalian jumlah penduduk.
“Semoga Ngawi dapat menjadi percontohan di segala bidang, dan terwujud Ngawi yang spektakuler,” tegasnya.
Semangat para lansia patut ditiru olah para genarasi muda, walau sudah berusia senja energiknya luar biasa. Berbagai kegiatan ditunjukkan para lansia pada penilaian ini, yang meliputi, senam kesehatan, simulasi dan aneka pembuatan produk, seperti manik-manik. Aktifitas mereka pun membuat kesengsem tim penilai.
Sementara itu Nunuk Lestari, ketua Tim Penilai mengatakan lansia makin bertambah usia makin sehat karena ditunjang dengan pengetahuan dan aktifitas. Namun masih ada keluarga yang kurang perhatian pada lansia, karena kurangnya pengetahuan.
Kualitas hidup lansia dapat meningkat dengan sumber daya yang ada. “Besar harapan kami dengan terpilihnya BKL Melati dapat menginspirasi kelompok BKl-BKL yang lain,” terang Nunuk Lestari. (pr)
NGAWI™ Konser grup band papan atas asal Jakarta D’Masiv dalam rangkaian tour 8 kota sejawa memanjakan ribuan fans beratnya, serta “menghinoptis” para masiver yang datang dari berbagai daerah ketikajatahnya manggung di lapangan Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Jawa Timur semalam, (4/5).
Pantauan media dilokasi, konser tersebut diawali dengan penampilan OM Sagita sebagai opening D’Masiv dibawah 86 production. Penampilan Enny Sagita dkk mampu menyuguhkan musik khas kolaborasi dangdut rock dengan goyangan asolole yang menjadi bagian karakteristik grup dangdut asal Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.
Beberapa lagu langsung terlantun seperti Wedi Bojomu, Sepi Tanpamu dan masih banyak lagi lagu yang sempat menempatkan OM Sagita pada papan atas kelas musik dangdut saat ini.
Kemudian konser sampai pada puncaknya dengan ditandai Ryan dkk vokalis D’Masiv menyapa ribuan penggemarnya malam itu.
Tembang perdana mulai terlantun lewat Diam Tanpa Kata membuat emosi penonton tidak terbendung lagi dengan ditandai berjingkrak-jingkrak bahkan teriakan histeris menyapa satu persatu personel D’Masiv.
Terlebih tembang Cinta Ini Membunuhku membuat ribuan masiver dan penonton lainya berdesakan menikmati lirik-lirik romantis bersama Ryan.
Dan tembang terakhir Jangan Menyerah menutup konser D,Masiv dengan 5 punggawanya antara lain Rian Ekky Pradipta (vokal), Dwiki Aditya Marsall (gitaris), Nurul Damar Ramadan (gitaris), Rayyi Kurniawan Iskandar Dinata (bass), dan Wahyu Piadji (drum).
Namun sayangnya Damar (gitaris) tidak bisa ikut rangkaian tour konsernya karena berhalangan sesuatu hal. Nama D’Masiv belakangan disejajarkan dengan band-band "papan atas" di Indonesia karena popularitasnya tembang yang mereka garap.
Menurut Andika salah satu staf 86 production bahwa konser D’Masiv tersebut rangkaian tournya pada 8 kota di Jawa kemudian pada Juni nanti tidak kurang dari 18 kota bakal disinggahinya. (pr)
NGAWI™ Dibalik penghargaan keteladanan pendidikan dari Bupati Ngawi, Perjuangan yang dilakukan Dwi Kustanti, guru IPA di SMPN 1 Padas dalam rentang perjalananya selama 14 tahun, bukan perkara gampang terlebih pelajaran ini barangkali menjadi sesuatu yang ditakuti bagi sebagian peserta didik.
Tentunya, konsep mendasar strategi perlu dikedepankan guna para anak didiknya mampu memahami materi. Sesuai penjelasanya, ada berbagai hal menuju prestasi terutama tiga karakteristik yang dimiliki seorang pendidik.
Yakni unggul serta mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Mampu menghasilkan karya kreatif dan inovatif, dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
Sehingga penerapan sistem inilah yang mampu mengantarkan Dwi Kustanti menyabet juara pertama guru berprestasi di wilayah Kabupaten Ngawi tahun 2013.
Secara umum Tanti demikian panggilan akrabnya, sebagai pendidik disebuah sekolah yang mayoritas anak didiknya tidak memiliki kemampuan tinggi sesuai input sebelumnya merupakan bagian tantanganya.
Dengan demikian memerlukan semangat kreatifitas mengajar dengan menerapkan strategi pengajaran, model pembelajaran agar peserta didiknya bersemangat belajar dan memahami ilmu pasti ini.
Diakuinya untuk sekarang ini yang menjadi problem tersendiri ada di tenaga didik, secara tidak langsung sebagian tenaga didik atau guru kurang tertarik memanfaatkan alat-alat Laboratorium IPA.
Padahal siswa hampir semuanya menyukai dan lebih bersemangat jika pembelajaran langsung dengan menggunakan alat-alat Laboratorium dengan tetap mengedepankan materi teori.
Dengan semangatnya mengembangkan ilmu IPA selama ini maka tidak pelak Tanti dipercaya sebagai Kepala Laboratorium IPA SMP N1 Padas mendasar sertifikat yang diraihnya saat uji kompetensi sebagai kepala laboratorium IPA yang diselenggarakan melalui diklat 60 jam oleh salah satu perguruan tinggi di Malang Jawa Timur sesuai rekomendasi Kemendiknas.
Disisi lain Dwi Kustanti merupakan istri dari Akhmad Sayidul Anam yang sudah dikarunia 4 buah hati ini mengaku punya kesibukan tersendiri ditengah masyarakat selain dirinya sebagai pengajar.
Di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kota dimana lingkungan tempat tinggalnya selama ini, Tanti aktif memelopori terbentuknya kajian remaja di lingkungannya karena prihatin kondisi remaja akhir-akhir ini akibat pengaruh globalisasi, dan pesatnya tekhnologi.
Dirinya juga Di Organisasi Salimah sebagai sekretaris daerah dan di Harum karena di bidang pendidikan dan dakwah, beliau sering ditugaskan menjadi nara sumber (pengisi) di beberapa Majelis Ta’lim ibu-ibu, yang membawa diri untuk turun ke beberapa desa di beberapa kecamatan, di antaranya ke Kecamatan Jogorogo, Mantingan, Pitu, Prandon, Ngawi, Kasreman .
Selain ditugaskan ke Majelis Ta’lim, beliau juga ditugaskan mengisi kajian di instasi pemerintah seperti di Puskesmas Padas, dan Dinas pemerintah lainnya.
Juga sebagai narasumber/ penyaji di Radio Swara Ngawi (RKPD Kabupaten Ngawi) dalam acara Dialog Interaktif Kajian Islam mulai tahun 2008 – 2011. Juga terlibat aktif dalam kepanitian acara-acara tertentu seperti peringatan hari anak, hari ibu ataupun acara halal bi halal yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Ngawi. (red/tim)
NGAWI™ Pendistrian soal UN ke 19 rayon untuk 657 lembaga sekolah SD dan MI yang diikuti 13.190 siswa dan siswi wilayah Kabupaten Ngawi, ditemukan kelebihan 3 lembar soal untuk masing-masing mata ajar Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia. Karuan saja hal ini menambah deret angkan kecerobohan pihak Kemendiknas, (3/5).
Dijelaskan oleh M. Fahrudi selaku kasi pendidikan dasar Diknas Pemkab Ngawi kelebihan soal tersebut tidak dikembalikan ke propinsi namun diserahkan ke rayon di tiga kecamatan antara lain Paron, Ngawi dan
Widodaren yang notabene jumlah siswa dan siswinya banyak. “ Kita tidak mengembalikan kelebihan soal tersebut ke diknas propinsi setelah masuk berita acara kelebihan soal tersebut kami cadangkan ke tiga rayon yang jumlah siswanya banyak,” ungkap M. Fahrudi.
Keadaan ini cukup berbeda di kala pelaksanaan UN terhadap SMA dan SMP sederajat di Kabupaten Ngawi sebelumnya.
Dimana saat itu untuk lembar soal UN malah kekurangan sehingga panitia setempat harus melakukan foto copy dengan terlebih dahulu membuat berita acara.
Sementara guna kerahasiaan soal dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan perihal kebocoran soal
Diknas dan Polres Ngawi melakukan penyegelan dan membatasi personil yang masuk di dalam ruangan pembagian soal di Mapolres siang tadi.
Sementara Gembong Pranowo seorang praktisi hukum dari Ngawi mengatakan adanya kekurangan dan kelebihan soal UN bukan kesalahan dari pemerintah daerah.
Tetapi kesalahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendiknas yang telah melakukan tindakan fatal yang bermuara bobroknya sistem pendidikan nasional.(pr)
NGAWI™ Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono selaku inspektur upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-104 bertempat di Alun-alun Merdeka, membacakan pernyataan maaf Mendiknas terkait segala kekurangan dalam pelaksanaan Unas tahun ini ,(2/5).
Upacara kali ini juga dihadiri Wakil Bupati Ony Anwar, ratusan pelajar dari tingkat TK, SMP, SMA dan perguruan tinggi serta semua jajaran Forpinda.
Kontan saja ungkapan maaf M.Nuh tersebut mendapat tanggapan bervariatif dari masyarakat seperti Mukson Hariyadi aktivis dari LSM Bhirawa Ngawi.
Jelasnya, selaku Mendiknas harus secepatnya merombak sistem pendidikan yang carut marut sehingga cukup merugikan para peserta didik sendiri.
“Percuma kalau sistem pendidikan nasional (sisdiknas) malah kacau sedangkan jumlah anggaran pendidikan cenderung meningkat,” ungkap Mukson Hariyadi.
Sebagai aktivis sosial Mukson Hariyadi menegaskan pemerintah secara riil harus bertanggung jawab terhadap perubahan anggaran pendidikan.
Dimana, salah satu poin penting dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
Untuk pos anggaran pendidikan sesuai APBN tahun 2013, Kemendiknas selaku otoritas penanggung jawab pendidikan mendapatkan jatah alokasi Rp 331,8 triliun dari tahun sebelumnya Rp 286,6 triliun.
Sementara Abimanyu kepala Diknas Kabupaten Ngawi seusai mengikuti upacara Hardiknas membeberkan mengenai kejadian diskualifikasi terhadap pelajar yang mengikuti pekan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) lantaran format raport yang jelek.
Abimanyu mengatakan bahwa pihaknya setelah melakukan hearing dengan Komisi II DPRD Ngawi dua hari lalu telah membatalkan diskualifikasi terhadap para siswa yang mengikuti O2SN pada cabang bulutangkis dan lari. (pr).
NGAWI™ Entah lantaran bangga atau keceplosan, yang pasti SP (25), lelaki warga dusun sidowayah Jenggrik, kecamatan Kedunggalar ngawi kini di cokok Polisi. Pasalanya pelaku dengan percaya diri menceritakan suksenya dalam membobol toko 3 tahun silam tanpa diketahui petugas pada teman dekatnya yang justru masih saudara korban.
Pelaku dalam ocehanya tersebut kepada salah satu rekannya ini bahwa toko milik Narto Sutrisno (46) pernah digasaknya.
Mendengar pengakuan pelaku, rekan dekatnya yang enggan disebut namanya ini langsung memberikan informasi terhadap pemilik toko yang masih kerabatnya.
Tidak mau pelaku keburu kabur, Narto Sutrisno langsung melaporkan kejadian pencurian terhadap tokonya kepada Polsek Karangjati.
Dalam pengakuan korban, tiga tahun silam dirinya mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta setelah tokonya dibobol maling.
Mendasar dari keterangan korban tersebut sesuai keterangan Kapolsek Karangjati Ngawi AKP Munaji, sudah menjadi bahan untuk menjerat pelaku atas tindak pencurian.
Dengan demikian SPR bakal dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian di malam hari dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. (pr)
